Meskipun Tahun Politik, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5% di 2024
Propertynbak.com – Bank Indonesia (BI) memprediksi akan terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada diantara 4,7% hingga 5,5% pada tahun 2024. Meskipun tantangan global saat ini masih besar, tetapi dengan adanya pemilu yang akan berlangsung di 2024 akan menjadi tenaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. “Bank Indonesia memperkirakan di 2024 pertumbuhan ekonominya ada pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen, itu tentang pemilu,” ujar Deputi Gubernur BI Aida S Budiman mengutip dari liputan 6. Aida mengatakan, dengan adanya pesta demokrasi pemilu akan memberikan dampak positif kepada perekonomian nasional. Seperti meningkatnya konsumsi pemerintah maupun sektor swasta. “Pemilu tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dari mana dia? salurannya dari konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta,” katanya. Baca Juga : Industri Material Rantai Pasok Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemi Walau begitu, besar dampak terhadap konsumsi pemerintah atau swasta tergantung pada putararan pemilu. Menurut perhitungan Aida, jika pemilu berlangsung dalam 2 putaran maka akan menyumbang 0,6% terhadap sektor konsumsi. “Kalau 2 putaran mungkin dia (pemilu) bisa 0,6 persen terhadap konsumsi bukan terhadap PDB,” katanya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 juga dapat terdorong oleh tetap terjaganya keyakinan konsumen sejalan dengan terjaganya laju inflasi. Selanjutnya berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tahun 2023 di prakirakan berada di kisaran 4,5% sampai 5,3%. Proyeksi ini pegang kuat oleh sektor konsumsi rumah tangga dan meningkatnya investasi ditengah turunnya konsumsi pemerintah dan kinerja ekspor. Bank Indonesia kedepannya akan berkomitmen untuk memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial. Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi untuk lebih tinggi, terkhusus dari sisi permintaan. Proyek Ekonomi Indonesia di 2024 Menghitung hari menuju 2024, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengeluarkan realisasi dan juga outlook ekonomi dan bisnis nasional. Secara makro, APINDO melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini relative resilien ditengah ketidakpastian global. Para pengusaha memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 akan bertahan dikisaran 5%. Ketua Umum APINDO Shinta Widjadja Kamdani memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di antara 4,8% hingga 5,3%. “Proyeksi rentang pertumbuhan terendah yang melemah di bawah level 5% disebabkan faktor perlambatan ekonomi global akibat situasi geopolitik, inflasi, dan suku bunga yang masih tinggi,” kata Shinta. Baca Juga : Grant Thornton : Pertumbuhan Ekonomi 2023 Cukup Positif Ia menambahkan, bahwa suku bunga kredit di Indonesia juga memiliki pengaruh bagi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sejalan dengan meningkatnya biaya operasional pelaku usaha. Shinta juga menyampaikan bahwa tahun depan, sektor dengan kontribusi PDB terbesar (leading sectors) akan kembali didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi. “Setiap konstruksi tersebut diproyeksikan akan menguasai lebih dari 10% porsi distribusi dalam PDB tahun 2024,” jelas Shinta. Adapun, sektor manufaktur juga masih akan terus berada di level ekspansif, sedangkan transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi makan-minum akan menjadi sektor dengan laju pertumbuhan terpesat. Sementara sektor pariwisata diprediksi dapat merealisasikan target untuk berkontribusi sebanyak 4,5% dari PDB nasional seiring dengan peningkatan mobilitas kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara. (Nabilla Chika Putri)
Apersi dan Apindo Mendorong Perbankan Maksimalkan Proses KPR dan Kredit
Properti : Tahun 2021 menjadi tahun penuh harapan dan optimisme dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memulihkan dan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor termasuk sektor properti/perumahan. Sektor properti dan perumahan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena Pemerintah juga meyakini sektor tersebut sangat strategis, sehingga menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). [irp] Ketua umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyatakan apresiasinya atas langkah pemerintah dalam rangka penyelamatan industri properti. Salah satunya yang berkaitan dengan PPN. “ini merupakan salah satu langkah tepat pemerintah untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi salah satunya pada sektor properti,” ujar Junaidi dalam Diskusi Bersama dan sinergi bersama APERSI dan APINDO, di Jakarta, Senin (15/03/2021), Karena itu tambah Junaidi, insentif PPN perumahan bisa bersinergi dengan kebijakan DP KPR nol rupiah serta pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). [irp] “Harapannya kepada pemerintah untuk pengembang diberikan relaksasi terkait suku bunga dan pengembalian pokok, dalam rangka pemulihan kesehatan para pengembang,” pungkas dia. Junaidi menambahkan insentif fiskal dari pemerintah pusat ini seharusnya juga diikuti oleh sejumlah kebijakan lainnya yang dirasa masih memberatkan industri sektor properti terutama BPHTB yang merupakan kewenangan pemerintah daerah . [irp] Dia menilai besaran BPHTB ini masih cukup tinggi yaitu 5 persen dari harga beli dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Apalagi, tambah Junaidi, selama masa pandemi covid-19 ini, tidak dipungkiri banyak kalangan developer menghadapi masalah cash flow. Hal ini diakibatkan hasil penjualan yang menurun cukup drastis. Tentunya sangat membutuhkan kemudahan dalam upayanya mempercepat pengembangan perumahan subsidi. [irp] “Jadi pengembang membutuhkan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan modal kerja, baik berupa kredit kepemilikan lahan dan kredit konstruksi griya (KYG) dari perbankan yang dikhususkan kepada pengembang perumahan subsidi, termasuk subsidi kredit konstruksi yang sangat dibutuhkan,” paparnya. Junaidi Abdilah menambahkan Apersi juga berharap perbankan harus berperan lebih aktif lagi proses perbankan yang sering menyulitkan proses pengajuan KPR menjadi keluhan konsumen. [irp] Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam memberikan insentif untuk meringankan beban dunia usaha dan para pekerjanya sudah cukup baik untuk mengatrol ekonomi di tengah pandemi virus corona ini. “Insentif itu menurunkan biaya sehingga harga jual dari produk itu bisa lebih rendah kalau lebih rendah, kalau lebih rendah kan otomatis masyarakat bisa lebih terjangkau daya belinya,” ujar Hariyadi Sukamdani. [irp] Hal serupa juga terjadi pada insentif yang direncanakan pada sektor properti, hotel, restoran, dan kafe. Konsumsi masyarakat dinilai akan terkerek dengan adanya insentif ini. Sehingga nantinya dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Sektor industri yang mendapat insentif juga dapat pulih setelah menghadapi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 lalu. “Itu akan menggairahkan sektor yang diberikan insentif itu,” ujarnya. Disisi lain, Apindo juga mendorong Penempatan Dana BPJS Tenagakerjaan di Bank-bank Pemerintah, hendaknya menjadi solusi bagi pekerja dalam kemudahan mendapatkan keringanan baik dalam bunga dan proses karena dasar dana yang digunakan adalah dana iuran pekerja.