BP Tapera Siap Salurkan FLPP Bagi PNS dan ASN Kemendagri Sebanyak 2.000 Unit
Propertynbank.com – Kementerian Dalam Negeri dan BP Tapera lakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) yang disaksikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari; serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Kamis (7/8). Penandatanganan tersebut guna mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dikelola dan disalurkan oleh BP Tapera. PKS tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak antara lain, dari pihak BP Tapera, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, dari pihak Kementerian Dalam Negeri, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Heru Pudyo Nugroho dalam sambutan pengantarnya menyampaikan bahwa lingkup Kerjasama dalam PKS ini berupa dukungan penuh dari pihak Kementerian Dalam Negeri dalam hal pendataan para PNS / ASN yang berpotensi mengajukan perolehan FLPP. “Berdasarkan arahan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, alokasi kuota yang disediakan adalah 2.000 unit bagi para pegawai yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri,” terang Heru. Baca Juga : Maruarar Temui Pramono Bahas Program Perumahan di DKI Jakarta Lebih lanjut Heru juga sampaikan bahwa BP Tapera telah menerima data minat FLPP sebanyak 1.190 orang pegawai dari Kementerian Dalam Negeri yang mendaftarkan untuk memanfaatkan program pembiayaan perumahan. Langkah tersebut disambut baik oleh Tito Karnavian. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Program Tiga Juta Rumah yang diimplementasikan salah satunya melalui Karpet Merah untuk Rakyat ini sangat membantu masyarakat, yaitu Pembebasan Biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), serta Pembebasan Biaya dan Percepatan proses PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang hanya membutuhkan waktu maksimal 10 hari, dari yang sebelumnya mencapai 45 hari kerja. Tito Karnavian menyampaikan saat ini seluruh kepala daerah telah 100% menerapkan kebijakan tersebut, atau sebanyak 509 daerah. Pesan Untuk BP Tapera Maruarar Sirait menyampaikan bahwa seluruh inovasi dan terobosan program tersebut dapat dicapai berkat kolaborasi seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan “Saya sebagai Menteri mengakui dan merasakan banyak keterbatasan dalam kewenangan, tapi saya bersyukur memiliki mitra kerja dan partner dalam Kabinet Merah Putih yang mendukung penuh program di sektor perumahan,” ujar Maruarar Sirait. Baca Juga : Kelompok Massa Geruduk MKPI, REI : Menganggu Iklim Investasi Maruarar Sirait juga berpesan kepada BP Tapera untuk terus menyediakan kuota bagi para pegawai di Kementerian Dalam Negeri “Berapapun kebutuhannya untuk para PNS dan ASN, tolong siapkan kuotanya. Rumah Subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat,” pungkas Maruarar Sirait. Rangkaian seremoni ini turut disertai dengan simbolis penyerahan kunci kepada 8 pegawai Kemendagri yang menerima FLPP melalui Bank BTN dan Bank BRI selaku mitra kerja bank penyalur BP Tapera.
Dorong PNS Miliki Rumah Pertama, BP Tapera Raih KORPRI Award
Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menerima penghargaan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kategori Mitra Terbaik, Selasa (29/11) pada perayaan ulang tahun KORPRI yang ke-51 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian didampingi oleh Ketua Umum KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada Komisioner BP Tapera, Adi Setianto bersama dengan penerima penghargaan lainnya. BP Tapera sejak pertengahan tahun 2022, bekerja sama dengan KORPRI gencar mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat memiliki rumah pertamanya. Kerja sama ini berlanjut hingga mengadakan roadshow dan sosialisasi bersama di 13 provinsi untuk menggenjot pemutakhiran data para peserta Tapera. Kerja sama sosialisasi ini bertujuan agar para PNS dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah dalam rangka pemenuhan hunian pertamanya melalui BP Tapera. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, peserta Tapera perlu untuk melakukan pemutakhiran data. Bangga Jadi Mitra KORPRI “Kami bangga menjadi mitra KORPRI dan saya mengucapkan terima kasih kepada KORPRI atas penghargaan ini. Kami ke depan akan terus bersinergi untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan rumah pertamanya dan juga manfaat dari tapera lainnya,” ujar Adi Setianto, yang juga merupakan anggota dari Koordinator Bidang Kesejahteraan, Perumahan dan Usaha untuk Departemen Perumahan KORPRI bangga. Dalam kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh ASN dan mitra dalam pengabdiannya kepada Negara. “Seluruh ASN harus mengubah pola pikir dari penguasa menjadi abdi/pelayan masyarakat dan harus mampu merebut kepercayaan publik,” ujarnya tegas. Perayaan Hut KORPRI ke-51 ini juga dihadiri oleh Menteri PAN RB dan Menteri Pertanian serta seluruh anggota KORPRI seluruh Indonesia.
Dorong Pemutakhiran Data Peserta, BP Tapera Selenggarakan Sosialisasi Di Kalimantan Timur
Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kembali mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat melakukan pemutakhiran data peserta. Pada kesempatan kali ini, BP Tapera bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar forum yang menghadirkan para PNS Kalimantan Timur pada hari Selasa, 9 Agustus 2022. Bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi hybrid ini dihadiri setidaknya 150 peserta secara luring dan hampir 100 partisipan secara daring. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi ketujuh yang dikunjungi oleh BP Tapera yang sebelumnya telah dilakukan kegiatan yang sama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Sumatera Utara, serta Bali dan kemudian akan disusul dengan enam provinsi di Indonesia lainnya. Kegiatan yang bertemakan “Sosialiasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS Bersama Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di Kalimantan Timur” ini dihadiri langsung Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar, dan didampingi oleh Direktur Operasi Pengerahan BP Tapera, Terzia Ananta Bagus Sumaji. Kegiatan yang berlangsung selama tiga jam ini juga turut dihadiri oleh Plh. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Djauhar Effendi dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Didi Rusdiansyah Anandani. Hadir pada kesempatan yang sama mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Ade Gunawan. Sedangkan peserta yang hadir merupakan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan 11 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur. Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur selaku pihak Pemberi Kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 57.496 (86,92%) Peserta melalui portal sitara.tapera.go.id. Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, 17.675 (27,55%) Peserta di Kalimantan Timur yang telah melakukan pemutakhiran data, sedangkan sisanya sebanyak 46.481 (72,45%) Peserta belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Melalui sambutannya, Eko Ariantoro terus mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar terus mengingatkan kepada para PNS untuk segera memutakhirkan data diri masing-masing di portal Sitara. “Melalui rangkaian acara ini, BP Tapera akan mendampingi peserta untuk melakukan pemutakhiran data sehingga peserta dapat mengisi data-data yang dibutuhkan”, ujar Eko dalam sambutannya. Lebih lanjut disampaikan dalam portal sitara.tapera.go.id terdapat 10 isian yang bersifat mandatori dan confidential atau rahasia, yang hanya dapat diisi oleh para peserta. “Dengan data yang akurat kita dapat mengetahui dan memastikan informasi peserta, status kepersertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo simpanan, prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah), nomor rekening pengembalian simpanan pada saat pensiun, maupun minat dan waktu untuk memanfaatkan pembiayaan Tapera”, tambah Eko. Eko Ariantoro juga menyampaikan berdasarkan pemutakhiran data peserta di Pemda Provinsi Kalimantan Timur per 5 Agustus 2022, dapat diketahui bahwa dari 64.156 peserta yang terdaftar, 61.584 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional dan 2.572 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah. Berdasarkan periode yang sama, Kalimantan Timur memiliki minat pembiayaan yang terdiri dari: Kredit Pemilikan Rumah sebanyak 1.431 peminat, Kredit Pembangunan Rumah sebanyak 272 peminat dan Kredit Renovasi Rumah sebanyak 2.814 peminat secara konvensional. Sedangkan Pembiayaan Pemilikan Rumah sebanyak 338 peminat, Pembiayaan Bangun Rumah sebanyak 92 peminat dan Pembiayaan Renovasi Rumah sebanyak 530 peminat untuk pengelolaan secara syariah. Realisasi BP Tapera BP Tapera hingga akhir Juli 2022 ini juga telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 2.073 unit, atau setara dengan Rp310,608 Miliar yang terdiri dari 2.070 unit untuk Kredit Pemilikan Rumah Tapera serta 3 unit untuk Kredit Renovasi Rumah Tapera. Khusus untuk provinsi Kalimantan Timur BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 99 unit atau setara dengan Rp15,72 M dengan total paling banyak berada di daerah Banjarmasin yakni sebanyak 22 unit. Didi Rusdiansyah Anandani melalui sambutannya mengharapkan agar para PNS untuk dapat memahami mengenai Program TaperaTapera dari kegiatan sosialisasi ini. “Harapan kami para peserta yang hadir pada hari ini untuk dapat bertanya mengenai program Tapera. Kita akan memperjuangkan para peserta PNS di Kalimantan Timur untuk dapat mendapatkan manfaat Pembiayaan Perumahan dari BP Tapera khususnya pembiayaan rumah pertama,” tutup Didi.
Disiapkan Jadi Ibukota Provinsi Malut, Ini Program Pemerintah di Kota Sofifi
DAERAH – Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan Kota Sofifi yang dipersiapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Dukungan yang diberikan salah satunya adalah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain memberikan bantuan pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR juga akan menyediakan hunian berupa Rumah Susun (Rusun) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta petugas kepolisian yang bertugas di Kota Sofifi. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Yones Yubilia Biring menyebutkan, Kementerian PUPR telah membangun sejumlah infrastruktur dan perumahan di Kota Sofifi dengan tujuan untuk mengembangkan Kota Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara. Dikatakannya, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Sofifi. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) yang didalamnya terdapat dua usulan pembangunan Rusun di Kota Sofifi pada tahun 2022 mendatang. [irp] “Kami akan membangun rumah susun ASN Provinsi Maluku Utara dan Polri untuk mendukung Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara di Sofifi pada tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan dua Rusun tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 70 Miliar,” kata Yones Yubilia dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdulkadir menambahkan, saat ini pihaknya membutuhkan bantuan pemerintah pusat agar Kota Sofifi bisa lebih berkembang di masa depan. Menurut dia, berbagai sarana dan prasarana pendukung diharapkan dapat segera dibangun sehingga Kota Sofifi bisa menjadi Ibu Kota Provinsi yang lengkap. [irp] “Kota Sofifi yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara sejak pemekaran hanya terdapat dua kabupaten dan satu kota, yaitu kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), dan kota Tidore Kepulauan. Sofifi masuk dalam wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan. Ibu Kota sementara ada di Ternate selama 10 tahun. Itulah kenapa pegawai banyak yang masih bermukim di Ternate dan masih bolak-balik dari Sofifi ke Ternate,” tegasnya. Aktivitas pulang pergi ASN Provinsi, kata dia, masih menjadi masalah yang menghambat perkembangan Kota Sofifi. Oleh karena itu, ungkapnya, ketersedian pemukiman untuk ASN harus disiapkan dengan baik. “Supaya Kota Sofifi bisa seperti Ibu Kota Provinsi yang lain dan dapat ditinggali secara layak oleh ASN, maka pembangunan Rusun sangatlah dibutuhkan,” tuturnya. [irp] Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, siap menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden ke Kota Sofifi beberapa waktu lalu. Kota Sofifi, ujar dia, belum berkembang menjadi pusat pemerintahan dikarenakan banyaknya instansi yang belum terpusat dalam satu wilayah. Sedangkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengembangkan ibu kota Sofifi adalah masalah infrastruktur. Maka dari itu, pihaknya membutuhkan waktu satu tahun setengah untuk merampungkan pembangunan infrastruktur tersebut untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Sofifi.
Gotong Royong Peserta Tapera Wujudkan Asa ASN dan MBR Miliki Rumah
NASIONAL – Kehadiran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memberikan harapan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa memiliki rumah sendiri. Meski begitu, program pembiayaan perumahan skala besar yang mulai beroperasi Juli 2021 itu, pada tahap awal hanya diperuntukkan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara). Peserta eks-Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) aktif akan secara otomatis menjadi peserta Tapera dan seluruh tabungannya akan dipindahkan ke Tapera. Berikutnya, secara bertahap hingga tahun 2027, kepesertaan Tapera akan dibuka untuk karyawan BUMN/BUMD, TNI/Polri, pekerja swasta, dan peserta mandiri. Sebagai penerima manfaat pertama dan jadi prioritas, memang masih banyak ASN yang belum memiliki rumah sendiri. Keterbatasan finansial dan minimnya akses, membuat ASN tidak bisa membeli rumah dengan mudah. Data menyebutkan, hampir 2 juta ASN di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Padahal, ASN tergolong konsumen pasti karena bergaji tetap dan mudah dikontrol. Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera Adi Setianto mengatakan, dalam menjalankan Tapera, pihaknya mengedepankan asas gotong royong. Dirinya mencontohkan seperti yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. “Yang mampu tetap bayar iuran, meskipun jarang memakai fasilitas. Sehingga uang yang dikumpulkan dari iuran itu, dapat dipakai oleh yang kurang mampu,” jelas Adi beberapa waktu lalu saat mulai mengenalkan Tapera. Lebih lanjut Adi menjelaskan, masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas Rp 8 juta dan sudah mempunyai rumah tetap disimpan di BP Tapera dalam bentuk tabungan. Dana tersebut, terangnya, akan dikelola dan dikembangkan dengan baik. “Hasilnya, ya kita kembalikan kepada penabung. Tapi, selama mereka belum makai, dananya kita bisa pinjamkan dananya ke golongan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang menerima manfaat,” urai pria kelahiran Surabaya, 7 Mei 1961 ini. Didukung BTN dan Perumnas Sebagai bank yang fokus pada perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyambut baik adanya Tapera. Bank BTN juga menyatakan siap mendukung BP Tapera yang dapat mempercepat penyediaan hunian layak huni bagi sekitar 9,1 juta MBR di Indonesia. Mereka pada umumnya memiliki penghasilan di bawah Rp4 juta sehingga sulit untuk membeli rumah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmarhargyo, bahwa kelompok MBR dengan penghasilan di bawah Rp4 juta mendominasi porsi backlog, sehingga terjadi peningkatan jumlah permintaan rumah setiap tahun. Di sisi lain, kata Haru, kapasitas penyediaan perumahan untuk segmen MBR belum dapat memenuhi kebutuhan mereka. “BTN sudah dipastikan siap untuk mendukung program Tapera tersebut. Dengan infrastruktur, jaringan ke mitra pengembang, dan pengalaman BTN dalam pembiayaan perumahan khususnya untuk subsidi bagi MBR, sampai dengan saat ini Bank BTN berkomitmen penuh mendukung program rumah nasional,” ungkap Haru. Bentuk dukungan BTN kepada Tapera, telah diimplementasikan beberapa waktu lalu dengan memberikan kemudahan berupa fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera. Kerjasama antara keduanya, juga menggandeng Perum Perumnas yang dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman tentang Proyek Inisiasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat. Adi Setianto mengatakan, langkah sinergi bersama tersebut, menjadi wujud komitmen BP Tapera untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. “Kolaborasi ini menjadi tonggak sejarah sekaligus batu lompatan untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan rumah rakyat Indonesia. Kami targetkan 11.000 unit rumah yang akan dibiayai melalui KPR Tapera,” tegasnya. KPR Tapera menawarkan tiga skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan. Untuk kelompok Penghasilan I dengan penghasilan di bawah Rp4 juta akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5% fixed rate dengan tenor sampai dengan 30 tahun. Pada kelompok penghasilan II dengan penghasilan berkisar Rp4 juta-Rp6 juta dikenakan bunga KPR 6% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun. Kemudian, untuk kelompok penghasilan III dengan penghasilan Rp6 juta-Rp8 juta dapat mengakses KPR dengan bunga 7% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun. Agar dapat mengakses KPR Tapera, masyarakat diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan Tapera seperti Peserta masuk kedalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), belum memiliki rumah dan menjadi peserta Tapera aktif dan lancar membayar simpanan peserta selama 12 bulan. Harga rumah yang dapat dimiliki peserta aktif Tapera beragam mulai dari Rp112 juta hingga Rp292 juta. Kolaborasi ketiga lembaga tersebut, mendapat respon positif dari masyarakat. Tanpa menunggu lama, KPR Tapera melakukan realisasi akad perdana pembiayaan rumah bagi ASN di Perumahan Pesawaran Residence Lampung, Kamis (27/5) lalu. Sebanyak 233 unit disediakan Perumnas di perumahan tersebut. Untuk tahap pertama program KPR Tapera ini, Perumnas siap mendukung dengan menyediakan sekitar 7.000 unit rumah yang tersebar di beberapa daerah seperti Samesta Pesawaran Residence Lampung, Samesta Dramaga Bogor, Samesta Pasadana Bandung, Samesta Griya Martubung Medan, Samesta Jeruk Sawit Permai Solo, dan Samesta Griya Karangpawitan Garut dan proyek lainnya. “Program KPR Tapera sejalan dengan misi Perumnas dalam penyediaan hunian untuk segmen menengah bawah. Hal ini terbukti bahwa target pembangunan rumah subsidi sepanjang tahun 2021 meningkat menjadi sekitar 30% dari total unit hunian terbangun. Perumnas selalu sigap mendukung segala bentuk sinergi agar kebutuhan akan perumahan dapat segera terserap oleh masyarakat,” jelas Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro. Direktur Consumer And Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar menyatakan, dengan berkolaborasi bersama BP Tapera, jika 11.000 unit rumah bagi peserta BP Tapera bisa disalurkan maka total pembiayaannya mencapai sekitar Rp1,7 triliun sampai Rp2 triliun. Sedangkan tahun ini target dari BP Tapera bisa menyalurkan manfaat pembiayaan rumah sekitar 51.000 unit, sehingga total pembiayaan yang bisa disalurkan BTN dalam KPR Tapera sekitar Rp7 triliun. “Kami optimistis dalam penyaluran manfaat pembiayaan perumahan yang merupakan sinergi antara Perumnas, BP Tapera dan Bank BTN ini dapat dilaksanakan secara maksimal dan berdampak positif bagi para penerima manfaat,” tutur Direktur Perum Perumnas Tambok Setyawati. Kolaborasi Diapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga memberikan apresiasi adanya kerjasama dan inisiasi program KPR Tapera) tersebut. “Kerjasama sangat bagus dan luar biasa karena ada kolaborasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan. Jadi masyarakat akan sangat terbantu dengan Tapera ini. Meskipun jumlahnya belum maskimal kami yakin pada tahap kedua dan tahap-tahap selanjutnya jumlahnya akan semakin meningkat,” tukas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid. Sementara pengamat perumahan subsidi yang juga mantan Ketua Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP) Marsda TNI Purn Tumiyo SE, memuji langkah BP Tapera menggandeng Perum Perumnas dan BTN sembari menambahkan, layaknya Pilar Pembangunan Perumahan Nasional era Presiden Suharto. “Saat itu Kemenpera sebagai Regulator, Perum Perumnas sebagai Pengembang dan BTN sebagai Bank Penyalur Kredit. Sukses tahun 70 an itu bisa terulang karena saat ini mampu terpenuhi 95 %
BP Tapera Sosialisasikan Program Lewat Lomba Karya Tulis dan Foto
UMUM – Memanfaatkan peran serta media massa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyelenggarakan lomba karya tulis dan foto jurnalistik. Kegiatan yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 17 Juni 2021 itu, bertujuan untuk mensosialisasikan program BP Tapera dalam membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Sebagai lembaga pengelola tabungan perumahan rakyat, BP Tapera sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan program sejuta rumah. “BP Tapera berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan rumah yang murah dan terjangkau kepada masyarakat. Pada tahun ini, BP Tapera siap menyalurkan dan mendanai sekitar 51 ribu unit rumah di seluruh Indonesia. Dalam mewujudkan program tersebut, tidak terlepas dari peran media massa guna mensosialisasikan dan mengkomunikasikan program BP Tapera kedepan,” ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto. Dikatakan Adi Setianto, Jurnalis adalah sahabat BP Tapera yang akan memberikan informasi dari sudut pandang media akan proyek inisiasi pembiayaan perumahan bagi MBR peserta Tapera. “Kita optimis terhadap pertumbuhan sektor properti pada tahun ini. Tahun 2021 menjadi masa pemulihan dari situasi pandemi yang kita hadapi bersama,” jelas Adi Setianto. [irp] Lomba karya tulis dan foto dibagi menjadi beberapa sub-tema yang mengangkat pentingnya fasilitas memadai untuk perumahan MBR di seluruh Indonesia. Dirinya berharap dengan berjalannya Program BP Tapera dapat membantu menaikkan gairah sektor properti dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia untuk memiliki hunian. Karya tulis yang ikut dalam lomba dengan total hadiah mencapai Rp38 juta ini, bisa di kirim melalui email lombakaryatulistapera@gmail.com, lombafotojurnalistiktapera2021@gmail.com, lombafotoumumtapera2021@gmail.com. Rencananya pemenang akan diumumkan pada saat Akad Massal KPR Tapera pada 24 Juni 2021. [irp] “Saat ini sedang dalam proses persiapan untuk menentukan dimana lokasi paling siap untuk kita jadikan sebagai lokasi penyelenggaraan secara Ceremony akad massal tersebut. BP Tapera sedang fokus untuk beroperasi penuh dimulai dengan proyek inisiasi pembiayaan perumahan Tapera untuk 51.000 unit rumah bagi peserta Tapera MBR di seluruh Indonesia, dan tahap pertama akan difokuskan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara),” pungkas Adi Setianto.
Dilakukan Serah Terima Kunci, Rusun ASN di Tanjung Selor Siap Di Huni
Properti – Rumah susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara saat ini sudah siap untuk dihuni. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat segera memanfaatkan Rusun tersebut untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal ASN di daerah tersebut. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan Rusun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. “Selain di peruntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Rusun juga dibangun untuk para generasi muda seperti mahasiswa dan santri serta para ASN yang bertugas di daerah,” ujar Khalawi Abdul Hamid beberapa waktu lalu. Sementara, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara, Rudi Yunanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan serah terima kunci kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai penerima manfaat Rusun tersebut. Para ASN yang berasal dari luar daerah dan yang belum memiliki tempat tinggal tetap dapat segera memanfaatkan Rusun tersebut. [irp] “Para ASN yang menghuni Rusun tersebut juga berasal dari berbagai instansi termasuk Kementerian PUPR di Kaltara seperti BPJN, BPPW dan ASN Provinsi Kaltara,” kata Rudi. Sebagai informasi, Rusun ASN memiliki kapasitas hunian sebanyak 44 unit dengan tipe 36 dan dibangun setinggi tiga lantai. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Rusun tersebut sekitar Rp 23,76 Milyar. Dan, untuk tiap unit hunian juga telah tersedia meubelair berupa tempat tidur utama, tempat tidur susun, sofa, lemari, meja dan kursi. Pada rusun juga terdapat sarana seperti ruang serbaguna, ruang pengelola dan mushola. Rusun tersebut di bangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2020. Lokasi pembangunan Rusun berada di Jalan Handal, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor yang berhadapan langsung dengan Rusun yang di bangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan pada tahun 2017. Selain itu, juga telah disediakan dua unit khusus untuk penyandang disabilitas.