Wamen PKP Fahri Hamzah Bahas Strategi Untuk Program 3 Juta Rumah Dengan BAPPENAS
Propertynbank.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Jumat (1/8/2025). Pertemuan ini membahas arsitektur kebijakan perumahan nasional, serta strategi integrasi program 3 juta rumah dalam pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2025 yang akan datang. Dalam pertemuan tersebut, Wamen PKP menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara janji kampanye Presiden dan implementasi nyata di lapangan. “Program 3 juta rumah harus menjadi wajah konkret dari komitmen Presiden terhadap rakyat. Jangan sampai ada jurang antara yang dijanjikan dan yang dikerjakan,” tegas Wamen Fahri. Pembahasan menyentuh kerangka desain kebijakan yang telah dikembangkan sejak awal, termasuk analisis backlog perumahan yang kini telah dipetakan lebih detail berdasarkan data BPS. Diketahui, terdapat lebih dari 15 juta keluarga yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah, dengan segmentasi yang mencakup keluarga yang tidak memiliki rumah, menempati rumah tidak layak huni, hingga yang tinggal di hunian milik orang lain. Lebih jauh, Wamen PKP menjelaskan bahwa wilayah perdesaan menjadi titik berat program rehabilitasi rumah dengan menggunakan skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). “Renovasi rumah harus dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan rumah karena kebutuhan rakyat tidak selalu rumah baru, tapi rumah yang layak,” jelasnya. Skema ini mencakup pemberdayaan koperasi bahan bangunan, dengan rencana pelibatan Koperasi Merah Putih untuk mendistribusikan material bangunan kepada penerima bantuan, guna memastikan transparansi, efisiensi, dan dampak ekonomi lokal. Baca Juga : 100 Hari Kementerian PKP, Pengembang Kritik Kinerja Menteri PKP Terkait pembangunan rumah vertikal di kawasan perkotaan, Wamen PKP mendorong pendekatan berbasis pasar, namun dengan dukungan negara berupa subsidi pada tanah. “Kita akan mulai dari aset tanah negara, termasuk dari BUMN. Jika tanah disubsidi, harga rumah bisa turun hingga 50 persen untuk rumah tapak, bahkan bisa 20-40 persen untuk vertikal,” jelasnya. Usulan Wamen Fahri Hamzah Dalam konteks ini, Wamen Fahri juga mengusulkan reorientasi Perum Perumnas sebagai lembaga off-taker, mengadopsi pendekatan seperti Bulog di sektor pangan. “Dengan backlog 15 juta keluarga, pasar perumahan rakyat itu sudah jelas. Tidak perlu lagi berpikir soal pemasaran, tinggal negara menyiapkan institusinya,” katanya. Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyambut baik penyelarasan program perumahan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) serta Asta Cita Presiden. Rachmat juga menyatakan dukungan terhadap pendekatan berbasis data dan wilayah yang diusulkan oleh Wamen PKP, termasuk perhatian khusus terhadap wilayah pesisir. Baca Juga : Dampingi Wamen PKP, BP Tapera Berkomitmen Dukung Program 3 Juta Rumah Untuk kawasan pesisir, pemerintah menargetkan penanganan awal di 1.300 dari total hampir 13 ribu kawasan pesisir. “Kami tengah mengkaji peluang pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pembiayaan dari lembaga pembangunan multilateral (MDB) yang potensinya mencapai 4,5 miliar dolar AS,” ujar Wamen PKP. Dengan strategi terintegrasi antara pembangunan rumah tapak, vertikal, dan renovasi kawasan pesisir, pemerintah berharap program ini dapat memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,3 persen, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Indonesia dan Hungaria Bahas Kelanjutan Kerja Sama Infrastruktur
UMUM —Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menerima kunjungan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria Peter Szijjarto didampingi Duta Besar Hunggaria untuk Indonesia Judith Nemeth Pach di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (23/01) lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas langkah-langkah lanjutan kerja sama di bidang investasi pada beberapa pembangunan infrastruktur di Indonesia. Materi yang didiskusikan yakni rencana kelanjutan kerja sama pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM-IKK) dan dukungan Hungaria dalam Teknologi Nirsentuh/Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Gerbang Tol. [irp] “Untuk kerja sama pembangunan SPAM-IKK tahap pertama sudah selesai, sudah 100% pembangunannya di 36 Ibu Kota Kecamatan. Dengan keberhasilan tersebut Pemerintah Hungaria kembali menawarkan kelanjutan kerja sama di bidang Air Minum dan akan dihitung kebutuhannya bersama dengan Bappenas karena air bersih menjadi salah satu prioritas kerja lima tahun kedepan,” kata Menteri Basuki. Pelaksanaan kerjasama pembangunan SPAM-IKK tahap pertama di 36 Ibu Kota Kecamatan telah dimulai sejak 2017 dengan anggaran 36,443 Juta USD. Saat ini program tersebut telah selesai dilaksanakan per tanggal 31 Desember 2019 dengan progres fisik dan keuangan 100%. Lingkup kerja sama pembangunan SPAM IKK tersebut mencakup konstruksi bangunan intake dengan kapasitas pompa air baku sebesar 22-44 liter/detik, Instalasi Pengolahan Air (IPA), reservoir dengan kapasitas tampung 300-600 m3 dan pompa distribusi. [irp] Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, berdasarkan evaluasi kerja sama pembangunan SPAM-IKK tahap pertama, pengaturan poin kesepakatan dalam penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus ditingkatkan dari sebelumnya hanya 50% menjadi 75%. “Tadi sudah kami sampaikan bahwa kita ingin dalam kerja sama berikutnya dengan struktur pembiayaan yang sama penggunaan TKDN bisa meningkat,” ujar Menteri Suharso Monoarfa. Ditambahkan Menteri Basuki, untuk materi diskusi lainnya yakni prakarsa dukungan Hungaria dalam Teknologi Nirsentuh (MLFF) pada Gerbang Tol, Pemerintah Hungaria sedang menyiapkan dokumen untuk proses tender/lelang. “Jadi meskipun Pemerintah Hungaria merupakan pemrakarsa teknologi tersebut, mereka harus tetap mengikuti proses lelang. Selayaknya proses lelang, jika nanti ada pihak lain menawarkan teknologi yang sama dengan harga yang lebih rendah, maka pihak dari Hungaria berhak untuk menyamakan penawaran (right to match),” tuturnya. [irp] Menurut Menteri Basuki, proses lelang implementasi Teknologi Nirsentuh (MLFF) pada Gerbang Tol akan dimulai pada April 2020 dan ditargetkan pengumuman pemenang sudah keluar pada akhir tahun 2020. Kementerian PUPR telah menerima prakarsa proyek tersebut dari perusahaan asal Hongaria, yakni Roatex Ltd. Zrt dan telah disetujui sebagai pemrakarsa proyek sejak 31 Oktober 2019 lalu. Saat ini Roatex Ltd. Zrt sedang menyempurnakan Studi Kelayakan dan penyiapan Dokumen Badan Usaha yang akan melaksanakan dan mengelola pembayaran non tunai MLFF paling lambat 31 Januari 2020. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria Peter Szijjarto menyatakan, untuk membangun sistem Teknologi Nirsentuh (MLFF) pada Gerbang Tol membutuhkan perkiraan biaya sekitar US$ 90 juta. “Namun nanti akan tergantung proses lelang dengan kompetisi,” kata Peter. [irp] Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hery TZ mengatakan perusahaan asal Hungaria tersebut menawarkan teknologi GNSS atau Global Navigation Satellite System (GNSS). “Jika dibandingkan dengan RFID (Radio Frequency Identification atau Pengenal Frekuensi Radio) yang telah diterapkan saat ini membutuhkan alat pembaca di setiap tempat, tapi kalau satelit alat pembacanya tidak harus di setiap tempat. Sehingga bisa lebih murah,” kata Hery. GNSS merupakan sistem pembayaran yang menggunakan alat yang dipasang di mobil dan dibaca lewat satelit. Penggunaan GNSS banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur termasuk Hungaria. [irp] Meskipun begitu, Hery menyatakan penerapan teknologi nirsentuh (MLFF) pada gerbang jalan tol akan dilakukan secara bertahap dengan peralihan ke sistem RFID terlebih dulu. “Kalau teknologi MLFF nanti semua kendaraan harus diregistrasi terlebih dulu, sehingga pada tahap awal akan dipakai dulu sistem RFID untuk meregister. Setelah semua 100 persen terdaftar baru pindah ke GNSS,” ungkapnya.
Wacana Pemindahan Ibukota Muncul Lagi, Bappenas : Butuh Rp 466 Triliun
UMUM – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, butuh dana Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Anggaran itu mencakup pembangunan infrastruktur pemerintahan, kegiatan ekonomi, transportasi, permukiman, serta ruang terbuka hijau. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyiapkan dua opsi pemindahan penduduk. Pertama, ada 1,5 juta penduduk yang pindah seiring perpindahan ibu kota negara. “Seluruh penduduk itu akan ikut pindah ke ibu kota baru, menggunakan estimasi data 2017,” kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). [irp] Kedua, membatasi penduduk yang bakal dipindahkan menjadi hanya 184 ribu orang. Jika dihitung dengan keluarga, maka ada 870 ribu orang yang pindah ke ibu kota baru. Bila memilih opsi ini, maka kebutuhan pendanaannya diperkirakan hanya Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar. Sebab, lahan yang digunakan hanya 30 ribu hektare. Bambang menyampaikan, infrastruktur pemerintahan akan memakai lima persen dari lahan yang disiapkan. Lalu, lahan sarana-prasrana ekonomi, transportasi, permukiman, dan ruang terbuka hijau masing-masing 15, 20, 40, dan 20%. Untuk pembiayaannya, Bappenas menyebut ada empat sumber pendanaan. Pertama, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur seperti kantor pemerintahan dan parlemen. Kedua, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyiapkan infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Ketiga, pembiayaan lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur lain. [irp] Keempat, swasta membikin properti perumahan dan fasilitas komersial. Bappenas juga menyiapkan tiga kajian, terkait alternatif pemindahan ibu kota. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, tetapi ada distrik khusus untuk pusat pemerintahan. Distrik itu di sekitar Monumen Nasional dan Istana Negara, Jakarta Pusat. Jika memilih alternatif ini, perlu disiapkan transportasi massal di distrik ini guna memudahkan mobilitas pegawai kementerian dan lembaga (K/L). “Artinya mengubah peruntukan wilayah. Kerugiannya hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat Indonesia, sehingga kekhawatiran dampak urbanisasi terhadap ekonomi tak optimal,” ujar dia. Kedua, memindahkan ibu kota ke wilayah lain yang jaraknya hanya 60 – 70 kilometer dari Jakarta. Contohnya, Jonggol di Jawa Barat atau Maja di Banten. Keuntungannya, proses pemindahan ibu kota jadi lebih dekat. Kelemahannya, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) masih menjadi pusat kontribusi ekonomi terbesar. [irp] Ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Namun, lokasi harus strategis dan berada di tengah wilayah Indonesia secara geografis. Hal ini penting supaya ibu kota negara merepresentasikan keadilan dan percepatan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Bappenas pun menetapkan beberapa syarat wilayah yang bakal menjadi ibu kota. Di antaranya, tidak ada biaya pembebasan lahan dan minim terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi dan lainnya. “Kami harus mencari lokasi yang benar-benar minim dari segi risiko bencana,” kata dia. Ia usul agar lokasi ibu kota yang baru merupakan daerah yang sudah memiliki akses mobilitas dan logistik. Hal ini bertujuan agar investasi awal infrastruktur menjadi lebih efisien, karena tak perlu membangun bandara, pelabuhan, dan jalan. Selain itu, perlu ada layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai, serta dekat dengan pantai. (Artha Tidar, dari berbagai sumber)