Hadir di HUT ke 26 APERSI, Dua Menteri Kabinet Prabowo Ini Dorong Rumah MBR Masuk PSN
Propertynbank.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Tujuannya menurut Menteri Maruarar Sirait yang biasa dipanggil Ara ini untuk membantu MBR memiliki rumah. “Saya dan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diarakan Presiden Prabowo untuk merumuskan langkah-langkah dari Program 3 Juta Rumah,” jelasnya dalam acara HUT ke 26 APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12). PSN ini dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Baca Juga : Kantongi Anggaran Rp 5,274 Triliun, Ini Yang Akan Dilakukan Kementerian PKP Ara menegaskan, PSN untuk perumahan ini tentunya untuk MBR dan berupa program. Untuk itu Kementerian PKP akan megusulkan ini pada kementerian terkait lainnya, seperti kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto. “Kita akan terus bersinergi dengan berbagai kementerian, karena program yang seperti apa yang akan kita buat untuk meggerakkan sektor perumahan dan trentunya untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Dan ini akan kita laporkan pada presiden karena ini bagian dari terobosan dari Program 3 Juta Rumah,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang juga hadir dalam acara HUT Apersi menuturkan bahwa Kementerian PKP dan pohaknya mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional. “Presiden punya Program 3 Juta Rumah, dan ini tak mudah. Masalah pertama adalah lahan, kalau pun ada harganya sudah mahal dan lainnya. Nah, kita bisa bekerjasama dengan tanah PTP atau Perhutani,” jelasnya. Nusron menambahkan, saat ini sudah ada 50 kota potensial yang sudah padat penduduknya. Rata-rata per kota itu 100 hektar dan kami (kementerian ATR/BPN) akan mencarinya dan ini gagasan awal untuk mencapai Program 3 Juta Rumah. “Program ini tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak swasta, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah,” tegas Nusron. Sementara itu, Junaidi Abdillah, Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyambut positif terkait adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi MBR. Baca Juga : Menteri PKP Ajukan Tambahan Anggaran Sebesar Rp 48,4 Triliun “Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex spesialis terakit aturan dan kebijakannya. Kami berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kementerian PKP yang sejak menjabat menjadi menteri langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekositem perumahan,” imbuhnya. Menurutnya, APERSI sangat siap jika PSN untuk perumahan ini dijalankan karena bisa melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah. “Kami optimis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” tegasnya. Minta Dukungan APERSI Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga meminta dukungan Apersi dalam Program 3 Juta Rumah. Apersi, kata dia, dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat. “Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah,” ujarnya saat menerima audiensi pengurus DPP Apersi, Jum’at (6/12). Baca Juga : Didukung Kementerian PKP dan Stakeholder, Property Cup ke 16 Sukses Digelar Dalam pertemuan yang disiarkan secara langsung di akun Youtube @KementerianPKP itu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Wamen PKP Fahri Hamzah secara terbuka menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan. Hal itu diperlukan agar program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan. Menteri PKP telah menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan yang sama dapat dikumpulkan menjadi satu. Apalagi setiap asosiasi pengembang memiliki unit Litbang sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat didetilkan dan diusulkan kepada pemerintah. “Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan,” terangnya. Junaidi Abdillah menjelaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Apalagi dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. “Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” terangnya. Baca Juga : Ini 3 Tugas Penting Kementerian PKP Dalam Program 3 Juta Rumah, Apa Saja? Sebagai informasi, Apersi didirikan oleh 17 pengembang menengah dan kecil pada tanggal 10 November 1998 di tengah gejolak moneter dan politik yang belum kunjung usai. Saat ini tercatat anggota APERSI sebanyak 5.120 pengembang dengan anggota aktif sebanyak 3.691 pengembang dan terdiri dari 29 DPD 29 provinsi di seluruh Indonesia. Saat Gala Dinner HUT Apersi ke 26 di Movenpick, diluncurkan Direktori Apersi yang disusun oleh Journalist Media Network (JMN), kepada DPP Apersi. Direktori tersebut berisi data-data anggota Apersi di seluruh Indonesia dan miitra kerja Apersi, baik dari perbankan, bahan bangunan maupun lembaga pemerintah.
Ditandatangani SKB 3 Menteri, MBR Bebas Dari BPHTB
Propertynbank.com – Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini. “Harapan kami walaupun rumahnya murah, tapi tidak murahan. Walaupun untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi tetap kualitas bangunan dan infrastruktur dasarnya tetap terjaga dan manusiawi,” kata Menteri Dody dalam Rapat Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11). Baca Juga : 25 Tahun APERSI, Bangga dan Terus Berkomitmen Bangun Rumah Untuk MBR Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan. “Potensi jika BPHTB dihapuskan, nilai untuk rumah tipe 36 kurang lebih 6.250.000 rupiah, kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan 4.320.000 rupiah. Jadi rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat kurang lebih 10.570.000 rupiah, ini yang diuntungkan adalah masyarakat,” ujar Mendagri Tito. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung program pembangunan 3 juta rumah ini. Menurutnya, program ini adalah kerja tim yang harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan oleh PKP sendiri. Baca Juga : Pemda Diminta Aktif Dukung Program Rumah Tapera Bagi ASN dan MBR “Kami merasa tidak sendirian, apalagi PU adalah induk kami. Terima kasih juga kepada Kemendagri serta para kepala daerah yang telah mengikhlaskan PAD-nya berkurang untuk mendukung percepatan program ini,” katanya. Apresiasi SKB Menanggapi adanya SKB tersebut, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah memberikan apresiasi yang sangat mendalam kepada Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU. Menurut dia, dalam sejarah perumahan baru kali ini dilakukan dibawah presiden Prabowo melalui Menteri PKP. Ini merupaka kado istimewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Dengan adanya penghapusan BPHTB sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah. Harapan kami semoga pemerintahan bapak presiden Prabowo dalam mewujudkan program 3 juita rumah banyak memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat indonesia,” jelas Junaidi dalam pesan singkat kepada propertynbank.com. Apersi, kata Junaidi, selaku asosiasi yang sudah berusia 26 tahun tetep konsisten mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah untuk masyarakat menengah kebawah. “Selanjutnya kami menungguh blueprint 3 juta rumah, sehingga kami bisa seiring, seirama dan sejalan dengan apa yang diinginkan pemerintah dan rakyat indonesia khususnya dibidang perumahan untuk masyarakat MBR,” pungkas Junaidi.
Dukung Program 3 Juta Rumah, Empat Asosiasi Deklarasikan GASPERR
Propertynbank.com – Empat ketua umum asosiasi perumahan nasional sepakat membentuk GASPERR (Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat), yakni sekretariat bersama untuk memberikan masukan, menjalin kemitraan bersama dengan stakeholder guna mendukung dan menyukseskan program tiga juta rumah yang diusung Permerintah. Empat asosiasi pendiri GASPERR tersebut adalah Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya). Junaidi Abdillah, Koordinator GASPERR, yang juga Ketua Umum Apersi menyebutkan bahwa gagasan mendirikan sekretariat bersama GASPERR ini berangkat dari keinginan asosiasi-asosiasi yang selama ini fokus dan bergerak dalam pembangunan rumah sederhana bagi rakyat untuk menjadi mitra terdekat pemerintah. Baca Juga : Resah Kuota Belum Ditambah, Apersi Akan Sambangi Kantor BP Tapera Namun belakangan nama dan perannya tidak disebut pemerintah. Padahal sebanyak 70 persen pembangunan perumahan bersubsidi diproduksi dan berhasil direalisasikan oleh pengembang anggota 4 asosiasi tersebut. “GASPERR harus membangun kekuatan yang lebih besar, satu tujuan dan satu nasib dalam memperjuangkan perumahan rakyat. Program 3 juta rumah pasti akan melibatkan pengembang, kalangan dunia usaha,” ujar Junaidi, di Jakarta, Jumat, (15/11). Belakangan pemerintah gemar membagi-bagikan rumah gratis. GASPERR tambah Junaidi ingin rumah gratis itu benar-benar untuk msyarakat tidak mampu yang penghasilannya dibawah Rp 1 juta. Bukan orang mampu. “Itu harus diklarifikasi(rumah gratis). Selama ini terjadi simpang siur terkait rumah gratis dan itu mengganggu industri properti. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli. Menunda beli karena dengar rumah gratis,” tambahnya. Baca Juga : Janji Tambahan Kuota Belum Terealisasi, APERSI Kuatir Pengembang Akan Kolaps Sementara itu, Ari Tri Priyono, Ketua Umum Himperra mengatakan, negara ini harus menghargai seluruh pihak yang membantu program perumahan nasional. Karena itu sekretariat bersama (Sekber) ini lanjut Ari akan menginisiasi ide-ide dalam membantu pemerintah agar sukses dalam mengembankan tugasnya menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dari desa sampai perkotaan. “GASPERR akan menjadi teman diskusi yang baik untuk pemerintah. Bukan berarti menafikkan (pengembang) yang besar. Maka kami menyediakan diri sebagai sparing diskusi yang tepat bagi pemerintah,” ungkapnya. Pada kesempatan tersebut Muhamad Syawali, Ketua Umum Asprumnas meminta pemerintah untuk juga memperhatikan peran pengembang yang membangun perumahan bersubsidi yang sebagian besar adalah perusahaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang tersebar di seluruh Indonesia. “Walaupun pengembang kecil namun peran anggota kami dalam menyukseskan program pemerintah selama ini cukup besar. Kami berharap GASPERR bisa melahirkan ide-ide dan menjadi ujung tombak kebijakan yang akan diusulkan ke pemerintah,” tegasnya. Baca Juga : Dukung Adanya Kementerian Khusus Perumahan, APERSI Dorong BP3 Jadi Eksekutor Sedangkan Andriliwan Muhamad, Ketua Umum Appernas Jaya berharap Sekber ini akan membuat perhatian pemerintah dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan. “Harus diingat keberadaan GASPERR adalah dalam rangka menyatukan pendapat asosiasi sebagai mitra terdekat untuk mensupport seluruh program pemerintah. Akan ada poin-poin penting dalam deklarasi ini yang nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah,” pungkasnya. GASPERR Siap Akad 30 Ribu Unit Pada kesempatan acara deklarasi, Sekber GASPERR juga mengumumkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2024, sudah ada sebanyak 30 ribu unit rumah bersubsidi yang tersedia dan menunggu diekseskusi untuk bisa dilakukan akad kredit. Pasalnya, bank calon penyalur KPR bersubsidi sudah mengeluarkan persetujuan untuk dilakukan akad kredit kepada calon konsumen. “Tinggal kebijakan pemerintah untuk bisa menerbitkan surat, misalnya dengan pola talangan dan kemudan bisa dikonversi untuk tahun berikutnya,” usul Junaidi.
Maruarar Sirait Calon Menteri Perumahan, Ini Tanggapan Pengembang
Propertynbank.com – Nama Maruarar Sirait, politisi Partai Gerindra disebut-sebut akan menempati posisi sebagai Menteri Perumahan di era pemerintah Prabowo – Gibran mendatang. Kementerian Perumahan yang sebelumnya bergabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rencananya akan dipisah menjadi kementerian sendiri, seperti era Presiden SBY. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah mengatakan, mestinya Menteri Perumahan dan Wakilnya mengerti tentang perumahan, Hal ini mengingat perumahan adalah bagaimana memanusiakan manusia supaya terjaga kesejahteraannya dan kesehatannya dengan rumah yang layak huni. “Perumahan juga mempunyai dampak positif terhadap industri ikutannya, sehingga kami berharap yang diamanahkan menjadi Menteri Perumahan dan Wakil Menteri Perumahan adalah orang yang pas dan mengerti tentang perumahan, terutama perumahan yang berkaitan dengan rumah rakyat menengah ke bawah, atau masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin. Dan yang terpenting lagi bisa menjaga ekosistem perumahan,” ujar Junaidi kepada propertynbank.com, Jumat (19/10). Baca Juga : Ditagih Apersi, BP Tapera Janji Tambahan Kuota FLPP Cair Minggu Depan Selain itu, kata Junaidi, menteri dan wakilnya tersebu juga harus memahami permasalan dan hambatan yang memang selama ini menjadi masalah klasik, misalnya perijinan, pertanahan, pembiayaan, persyaratan KPR dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, kata dia, siapapun menteri dan wamennya, harus bisa mengatasi problem perumahan yang menjadi hambatan selama ini. “Saya yakin peran Satgas Perumahan selama ini terhadap calon para menteri dan wamennya adalah yang terbaik dan patut direkomandasikan. Apersi adalah wadah pengusaha pengembang perumahan sejak berdiri komitmen dan fokus membangun rumah rakyat. Dengan anggota 5300 perusahaan yang terdaftar 90 % anggotanya membangun rumah rakyat yang mensupport program pemerintah selama ini,” tegas Junaidi. Menurut dia, terkait dengan program 3 juta rumah, Apersi siap mendukung dan siap melakukan pendampingan kepada pengusaha UMKM di desa. Apersi, sambungnya, juga siap mendukung program 1 juta rumah perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan yang akan datang. Baca Juga : Resah Kuota Belum Ditambah, Apersi Akan Sambangi Kantor BP Tapera “Mengapa demikian? Karena hampir semua pengusaha anggota Apersi diawali dari pengusaha UMKM dan sangat berpengalaman. Di usia 26 tahun, Apersi tentulah sudah sangat matang untuk melakukan pendampingan terhadap saudara2 kita yg nantinya membangun program 3 juta rumah didesa,” ungkap Junaidi. Hal senada disampaikan Ketua Umum Appernas Jaya, Dr. Andriliwan Muhammad yang menegaskan, siapapun yang menjadi menteri perumahan dan wakilnya harus berpihak ke masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Karena, kata dia, kalau tidak memiliki jiwa masyarakat berpenghasilan rendah, maka dirinya yakin sebagus apapun program dari Presiden Prabowo, tidak akan berjalan dengan baik dan tentusaja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. “Oleh sebab itu maka kami menyarankan ke bapak menteri yang nanti memang ditunjuk, unutk melibatkan orang yang ahli dalam perumahan. Bukan semata-mata hanya jago teori seperti yang sebelumnya, tapi libatkanlah orang-orang yang paham tentang perumahan khususnya perumahan MBR,” tutup Andriliwan Muhammad yang akrab disapa Andre Bangsawan. Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto, berharap Menteri Perumahan pada kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat menjadi konduktor, eksekutor, dan pemecah masalah di industri properti. Sosok menterinya, kata Joko, harus memiliki integritas, kompentensi, dan loyalitas. “Posisi REI saat ini menunggu siapa yang menjadi Menteri Perumahan. Siapapun pemimpinnya, kementerian baru tersebut adalah hal yang positif bagi industri perumahan nasional,” kata Joko Suranto dikutip dari Katadata.co.id. Profil Maruarar Sirait Maruarar Sirait sebelumnya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang kemudian mengundurkan diri dan berlabuh ke Partai Gerindra. Pria yang akrab disapa Ara ini, merupakan putra Sabam Sirait, salah seorang politikus senior dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ara lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 23 Desember 1969. Ara disebut-sebut akan menduduki posisi Menteri Perumahan dan didampingi Wakil Menteri Fahri Hamzah, politikus Partai Gelora yang sebelumnya bergabung di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ditagih Apersi, BP Tapera Janji Tambahan Kuota FLPP Cair Minggu Depan
Propertynbank.com – Setelah menunggu kepastian beberapa lama, harapan tambahan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) mulai tampak. Hal ini terjawab setelah pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) melakukan audiensi ke kantor BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat), Jumat (28/9). Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menyatakan, pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akhirnya menemukan titik terang. Dalam audiensi tersebut, Junaidi Abdillah datang bersama sejumlah pengurus DPP Apersi dan perwakilan dari DPD Apersi lainnya, menemui perwakilan Kementerian Keuangan dan BP Tapera. “Sebanyak 34.000 unit tambahan kuota FLPP akan cair minggu depan. Percepatan penambahan kuota ini akan segera dilakukan dan jawaban dari perwakilan Kemenkeu akan segera mencairkan kuota tambahan FLPP minggui depan,” tegas Junaidi kepada sejumlah media, usai pertemuan penting tersebut. Baca Juga : Resah Kuota Belum Ditambah, Apersi Akan Sambangi Kantor BP Tapera Sebelumnya pada akhir Agustus 2024 lalu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kuota FLPP akan ditambah 34.000 unit dari yang sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit. Ketentuan itu berlaku mulai 1 September 2024, namun hingga saat ini belum terealisasi. Dari audiensi ini menurut Junaidi penambahan kuota FLPP akan cair dalam 7 hari dari sekarang. Dia berharap dalam 7 hari dari sekarang pencairan kuota tambahan FLPP bisa terealisasi, jangan meleset jadwalnya. “Sehingga gejolak-gejolak di lapangan dengan ketidakjelasan yang terjadi akan mereda. Dan kita akan segera informasikan kabar bagus ini kepada anggota Apersi yang hari ini tidak bisa datang ke Jakarta,” imbuhnya. Sebelumnya, anggota Apersi tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pencairan dana untuk tambahan kuota FLPP dari pemerintah sebelum akhirnya melakukan audiensi hari ini. Baca Juga : Terima Audiensi Apersi, BP Tapera Sampaikan 4 Pernyataan Junaidi menegaskan, dari ketidakjelasan pencairan dana tambahan FLPP ini banyak pengembang yang sudah mengajukan pinjaman ke bank-bank yang bunganya tinggi agar usahanya bisa tetap berlanjut. Selain itu, para pekerja tukang bangunan pun menurut Junaidi banyak yang diberhentikan bekerja di proyek perumahan yang dikembangkan anggota Apersi. Pentingnya Tambahan Kuota FLPP Sementara itu Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi Bambang Setiadi menyampaikan, kondisi penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke depannya harus segera diperhatikan. Sebab, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah. “Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,” imbuhnya. Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.
Terima Audiensi Apersi, BP Tapera Sampaikan 4 Pernyataan
Propertynbank.com – Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam artikel yang berjudul Resah Kuota Belum Ditambah, Apersi Akan Sambangi Kantor BP Tapera, para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), mendatangi kantor BP Tapera pada Jumat, 27 September 2024. Tujuan dilakukannya audiensi tersebut adalah untuk mendapatkan penjelasan langsung, tentang belum ditambahnya kekurangan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga saat ini. Padahal, pemerintah telah menyanggupi dan memutuskan akan ada penambahan kuota untuk rumah subsidi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Dari audiensi tersebut, pihak BP Tapera telah memberikan penjelasan dan statement melalui keterangan pers sebagai berikut : 1.Merujuk kepada surat dari Apersi Nomor 128/Ext/Sek/DPP/-AP/IX/2024 perihal permohonan audiensi yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) pada tanggal 26 September 2024, maka BP Tapera sangat memahami keresahan dan kebutuhan atas kepastian pencairan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 34.000 unit rumah. Baca Juga : BP Tapera Konsolidasi Bersama Bank Himbara Penyalur FLPP Tapera 2.Saat ini, BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang diberi amanah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pengelolaan FLPP, masih menunggu revisi dokumen anggaran (DIPA) untuk alokasi penambahan kuota FLPP 2024 yang saat ini sedang berproses di Kementerian terkait. Dan selaku entitas yang ditugaskan sebagai Operator Investasi Pemerintah tersebut BP Tapera terus proaktif mendukung penyelesaian revisi DIPA tambahan alokasi FLPP 2024 yang dimaksud. 3.BP Tapera selaku OIP, Tahun 2024 akan menyalurkan dana FLPP sebesar Rp21,69 triliun yang berasal dari DIPA tahun 2024 sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok Rp7,32 triliun (total pengembalian pokok tahun 2024) dan dana saldo awal tahun 2024 sebesar Rp655,20 miliar dengan total bank penyalur sebanyak 33 bank yang terdiri dari 17 bank konvensional dan 16 bank syariah. Baca Juga : BP Tapera Genjot Pembiayaan Perumahan Berbasis Syariah 4.Sebagai informasi, Terhitung tanggal 26 September 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui FLPP untuk masyarakat umum sebanyak 151.902 unit rumah senilai Rp18,56 triliun “Sampai dengan saat ini, dana DIPA telah terserap 100%, sedangkan pengembalian pokok yang diterima setiap bulannya disalurkan kembali ke masyarakat melalui bank penyalur, sehingga perlu kami sampaikan bahwa sebagai OIP, BP Tapera akan terus menggulirkan dana yang diterima kepada masyarakat kembali,” ujar keterangan tertulis tersebut.
Resah Kuota Belum Ditambah, Apersi Akan Sambangi Kantor BP Tapera
Propertynbank.com – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) mengeluhkan lambatnya respon pihak yang terkait, dalam menyikapi permasalahan habisnya kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sehingga menghambat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan beberapa waktu lalu, bahwa penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit mulai berlaku pada 1 September 2024. Nyatanya, hingga menjelang akhir bulan September 2024 ini, penambahan kuota tersebut belum juga terealisir. Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP DPP Apersi, Bambang Setiadi mengatakan, saat ini kondisi darurat penyaluran pembiayaan rumah subsidi harus segera diperhatikan. Sebab, katanya, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah. Baca Juga : Janji Tambahan Kuota Belum Terealisasi, APERSI Kuatir Pengembang Akan Kolaps “Kami merasakan bahwa kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,” jelas Bambang kepada sejumlah media di kantor pusat DPP Apersi, Jakarta, Kamis (26/9). Menurut Bambang, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sudah disampaikan bahwa akan ada penambahan kuota. Oleh karena itu, pihaknya memandang bahwa permasalahan ini ada di bagian eksekutor, yakni BP Tapera. Karena badan ini merupakan pusat informasi yang terkait dengan eksekusi dan juga pengajuan. Dikatakan Bambang, kondisi saat ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini. “Jadi, hari ini kami sudah mengadakan rapat penting karena keadaan darurat kuota FLPP. Oleh karena itu, Jumat (27/9/2024) besok, kami sepakat akan mendatangi kantor BP Tapera untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal ini. Tak kurang dari 50 orang dari Apersi akan mendatangi kantor baru BP Tapera,” tegas Bambang. BP Tapera, ujar Bambang, harus lebih peka dan peduli terhadap kondisi saat ini dimana pengembang tidak dapat melanjutkan pembangunan rumah untuk MBR. Apersi menilai, BP Tapera tidak mampu berakselerasi dengan baik dan terlambat dalam mengeksekusi arahan dari tiga kementerian yakni Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR. Baca Juga : APERSI Apresiasi Layanan BTN Tetap Baik Meskipun BI Rate Naik “Dengan adanya keterlambatan ekselerasi dan inovasi dari BP Tapera ini, dampaknya sangat luar biasa. Ekonomi rakyat tersendat, stok rumah tidak terrealisasi dan tentunya menghambat program pemerintah dalam pengentasan kemisikinan. Maka, besok kami akan untuk mencoba menyalurkan aspirasi tersebut dalam bentuk aksi damai ke kantor BP Tapera,” tegas Bambang. Jika memang ada masalah teknis, sambung Bambang, sebaiknya harus segera diselesaikan dan masih bisa ditoleransi ditunggu hingga awal Oktober 2024. Sementara untuk pihak perbankan, tinggal menunggu eksekusi dari BP Tapera untuk segera menyalurkan FLPP kepada pengembang. Apersi Minta BP Tapera Lebih Tanggap Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menambahkan, komitmen penambahan kuota penyaluran FLPP sudah ada dari pemerintah. Namun, eksekusi di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini. “Lambatnya proses pengajuan dan pencairan dana FLPP dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Setiap keterlambatan dalam penyaluran anggaran tidak hanya berdampak pada pengembang, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,“ kata dia. Ia juga meminta agar Badan Penyalur Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga lebih cepat tanggap dan transparan dalam penyaluran pembiayaan FLPP rumah subsidi bagi MBR. Hal ini sangat penting mengingat program FLPP dirancang untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu. “Para pengurus Apersi yang akan melakukan audiensi dengan BP Tapera besok, akan menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan terkait pengelolaan dan pencairan dana yang belum terealisasi,” tutup Junaidi.
Janji Tambahan Kuota Belum Terealisasi, APERSI Kuatir Pengembang Akan Kolaps
Propertynbank.com – Angin segar yang dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu tentang tambahan kuota belum menjadi kenyataan. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit. Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada 27 Agustus 2024 saat mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan. Namun, nyatanya hingga minggu kedua September 2024, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengaku, hingga saat ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota. Baca Juga : Apresiasi Pemerintah, REI Sambut Baik PPN DTP Diperpanjang dan Penambahan Kuota FLPP “Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa terlaksana. Kami telah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa akad kredit dan realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukan tertunda,” tegas Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah . Tambahan Kuota Jangan Hanya Janji Manis Junaidi berharap, semoga kebijakan ini bukan janji manis karena pihaknya merupakan pengembang rumah subsidi, dan khususnya yang tergabung dalam APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota, berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan. “Dan seharusnya, di penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tinggal hitungan bulan ini, bisa menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait program pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai program yang selama ini sudah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” tegas Junaidi. Baca Juga : Kuota FLPP 19 Bank Berpeluang Ditambah, Ini Hasil Evaluasi Bank Pelaksana Selain itu, imbuh Junaidi, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini membuat pengembang lebih berhati-hati terkait cash flow. Dia berharap kondisi ini jangan sampai membuat pengembang kolaps usahanya karena banyak yang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tak bisa ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang saat ini banyak yang menganggur karena tak ada pembangunan sejak beberapa bulan ini. Junaidi menghimbau agar pemerintah segera merealisasikan janjinya karena dalam pembangunan properti atau perumahan karena selalu menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor industri yang juga akan bergerak jika ada pembangunan perumahan. “Tak hanya itu, masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima rumah subsidi juga menunggu realisasi ini,” pungkas Junaidi.
APERSI Apresiasi Layanan BTN Tetap Baik Meskipun BI Rate Naik
Propertynbank.com – Asosiasi Pengembang Perumahanan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan bahwa PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memiliki peran penting dalam ekosistem perumahan. Bank plat merah ini memiliki rekam jejak panjang dalam pembangunan perumahan di Indonesia. Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abillah menegaskan bahwa dalam membangun perumahan bagi masyarakat menengah bawah atau sering disebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan pekerjaan yang mudah. Tapi bukan tidak mungkin hal ini bisa dicapai bersama dengan cara bersinergi antara seluruh stakeholder industri perumahan. “APERSI berkomitmen untuk berperan besar dalam program presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yaitu Pembangunan 3 Juta Unit Rumah. Dan yang sangat berperan dalam hal ini adalah BTN. Karena BTN berkontribusi memberikan pembiayaan bagi MBR melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dan juga pembiayaan kontruksi bagi pengembang khususnya anggota APERSI,” jelas Junaidi. Baca Juga : BTN Gelar Akad Kredit Massal 7.900 Unit Rumah, Serentak Seluruh Indonesia Menurut Junaidi, pencapaian Bank BTN dalam menyalurkan KPR diraih dengan tidak mudah. Hal ini terkait dengan peran dan mandat pemerintah kepada Bank BTN sebagai penyedia rumah untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama MBR. Dan ini merupakan tugas mulia pemerintah yang dimainkan BTN dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan rumah yang terjangkau “Hingga kini hampir semua anggota APERSI memanfaatkan pembiayaan yang ada di BTN. Dan ini menjadi bukti bahwa perbankan dan pengembang seperti keping koin yang tak terpisahkan,” tegas Junaidi yang menambahkan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier efek terhadap 185 subsektor industri yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Perumahan memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja, karena dibutuhkan 5 pekerja untuk pembangunan setiap 1 unit rumah. Sektor ini juga meningkatkan penerimaan negara dan daerah dari pemasukan pajak dan pertumbuhan ekonomi daerah juga bergerak. Menurut Junaidi, sinergi pembangunan perumahan yang dikembangkan APERSI bersama BTN selama ini masuk hingga ke pelosok-pelosok daerah. Oleh karena itu, Junaidi berharap dengan sinergi antara stakeholder perumahan yang sudah dilakukan selama ini diharapkan terus melahirkan kinerja yang positif dan juga melahirkan ide-ide, inovasi pembiayaan yang selama ini sudah dilakukan oleh BTN kepada masyarakat maupun kepada pengembang. Baca Juga : Kredit dan Pembiayaan BTN Tembus Rp352 Triliun Pada Semester I/2024 Ditambahkan Junaidi, penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan upaya pemerintah mewujudkan amanat Undang-Undang. Upaya ini perlu dijadikan prioritas pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. APERSI Fokus Bangun Rumah MBR Program 3 juta rumah ini terbagi dalam 2 juta unit di pedesaan dan pesisir, lalu 1 juta unit di perkotaan. Hal ini bisa terwujud asalkan semua stakeholder bersinergi demi rumah untuk rakyat. “APERSI sebagai wadah pengembang yang fokus pada pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan memainkan peran penting,” tegas Junaidi yang menjelaskan bahwa 80% anggota APERSI yang berjumlah 3 ribuan anggota fokus membangun rumah kelas menengah bawah. “Kami berharap pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang selama ini kurang mendapat pasokan rumah murah terjangkau bisa terpenuhi dan menggairahkan ekonomi daerah tersebut, namun juga memberikan peluang bagi pengembang perumahan di daerah-daerah,” jelas Junaidi. Baca Juga : Bangun Gedung di IKN, Presiden Jokowi Apresiasi Bank BTN Dengan menjadikan perumahan sebagai prioritas pembangunan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat hingga ke seluruh daerah sehingga pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Air dapat tercapai. “Harapannya, pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang selama ini kurang mendapat pasokan rumah murah terjangkau dapat semakin gencar dan menggairahkan tak hanya pemerintah daerah, namun juga pengembang perumahan daerah,” tutup Junaidi.
Jalankan Program 3 Juta Rumah, Kementerian Khusus Perumahan Mutlak Dibutuhkan !
Propertynbank.com – Keinginan dihidupkannya kembali kementerian khusus perumahan terus bergulir dari sejumlah pihak. Bukan hanya pelaku bisnis properti, desakan juga datang dari berbagai elemen masyarakat umum. Mereka, terlebih para pemangku kepentingan (stakeholder) sepakat dan kompak agar urusan perumahan rakyat kembali diurus oleh satu kementerian khusus, terpisah dengan urusan infrastruktur sebagaimana telah berlangsung selama satu dekade terakhir. Pemerintah baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mutlak membutuhkan kementerian khusus perumahan, jika ingin menuntaskan angka kekurangan (backlog) pasokan rumah yang masih cukup tinggi. Pasangan Prabowo-Gibran akan membangun 3 juta rumah per tahun di seluruh Indonesia guna menyelesaikan backlog tersebut. Dari rencana tersebut, program perumahan secara masif akan dilakukan dengan membutuhkan usaha dan pembiayaan yang besar. Program tersebut bukan hanya selingan atau main—main, sehingga dibutuhkan keseriusan negara yang dalam hal ini pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Baca Juga : 40% Pengajuan KPR Ditolak, Ketum REI Desak Perusahaan Pinjol Ditertibkan Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran bukanlah program kaleng-kaleng tetapi suatu rencana yang dahsyat karena butuh dukungan besar dari sisi penganggaran dan kebijakan. “Oleh karena itu, program ini mustahil berjalan tanpa desk khusus. Kita tahu bahwa banyak ketentuan dan regulasi di sektor perumahan yang selama ini kontra-produktif bahkan tidak bersahabat dengan dunia usaha sehingga menghambat penyediaan perumahan,” ujarnya pada talkshow yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Novotel Jakarta Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/8). Bagi REI, kata Joko, program 3 juta rumah mau tidak mau haruslah ditangani kementerian yang khusus memahami persoalan pembangunan perumahan. Tiga fungsi penting adanya kementerian perumahan adalah sebagai pengatur koordinasi lintas sektoral, perencana program, serta sekaligus eksekutor. Menurut Joko, ketiga fungsi kementerian itu harus ada karena program ini merupakan pekerjaan khusus yang menjadi prioritas Prabowo-Gibran. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali menilai selama ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak fokus kepada masalah perumahan karena lebih banyak terkonsentrasi dengan urusan pembangunan infrastruktur. “Untuk itu, agar program pembangunan 3 juta rumah Prabowo-Gibran ini dapat berhasil diperlukan kementerian khusus perumahan dan badan khusus perumahan,” ungkapnya. Baca Juga : Kritik Program Perumahan Capres 2024, Apersi Minta Jangan Hanya Angka dan Angan-angan Menurut Daniel, selama ini beberapa masalah terjadi akibat pemerintah tidak fokus pada persoalan dan isu perumahan seperti kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi yang pada tahun 2024 ini sudah habis pada bulan Agustus. Dia menegaskan, kuota rumah subsidi yang terbatas akan berdampak karena perumahan memiliki multiplier effect yang besar terhadap sektor lainnya. “Kementerian khusus perumahan juga bisa mengatasi kendala aturan dan perizinan yang saat ini masih menghambat pembangunan perumahan,” jelasnya. Kementerian Khusus Perumahan Juga Penting Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Aviv Mustaghvirin berpendapat bahwa saat ini kementerian yang mengurusi kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan dan sandang sudah ada, namun yang menanggani urusan papan tidak ada. Hal itu yang menyebabkan backlog perumahan sulit terselesaikan. “Soal perumahan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Karena itu, Himperra merekomendasikan untuk dihidupkan kembali kementerian perumahan rakyat. Tanpa kementerian khusus, maka sulit sekali untuk mewujudkan program 3 juta rumah tersebut,” kata Aviv. Pemerintah perlu melakukan intervensi dalam pembangunan perumahan terlebih dari sisi kebijakan diantaranya untuk mengendalikan harga tanah yang semakin tinggi di perkotaan. Akibatnya, lokasi perumahan subsidi semakin jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Baca Juga : Gelar Kongres Ke 2, Himperra Desak Kementerian Perumahan Dihidupkan Kembali Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad menegaskan bahwa program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo-Gibran akan mampu mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Asosiasi itu sangat mendukung program positif ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. “Kami mengusulkan dibentuknya kembali kementerian khusus perumahan, karena perumahan dan infrastruktur sama pentingnya. Oleh karena itu, urusan perumahan tidak cukup hanya ditangani oleh pejabat setingkat direktur jenderal,” kata Andriliwan yang akrab disapa Andre Bangsawan. Dia mengingatkan agar program 3 juta rumah ini diikuti dengan penyempurnaan terhadap regulasi dan skema-skema pembiayaan termasuk membenahi undang-undang yang terkait perumahan. Pengembang selama ini sangat kesulitan dalam mengurus perizinan, salah satunya karena tidak adanya kementerian khusus. Appernas Jaya, kata Andre, merekomendasikan kementerian khusus perumahan ini nantinya harus fokus kepada tiga target yaitu membuat skema baru tentang pembiayaan perumahan, membuat perizinan agar lebih mudah, dan harus ada kesepahaman bersama tentang rumah atau hunian yang akan dibangun untuk masyarakat. Hadir juga sebagai salah satu pembicara, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman periode 1998-1999, Theo L. Sambuaga turut mendukung pembentukan kementerian khusus perumahan. Menurutnya, angka backlog kepemilikan rumah masih sangat besar di Indonesia. Hal itu menjadi tantangan serius yang harus diatasi dengan meningkatkan langkah-langkah yang super extra. Baca Juga : Resmi Dilantik, Pengurus Appernas Jaya Periode 2023 – 2027 Tegas Berantas Mafia Tanah “Program 3 juta rumah ini menjadi langkah strategis yang perlu didukung agar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, perlu diwujudkan gagasan agar urusan perumahan dapat kembali ditangani dan menjadi tanggung jawab satu kementerian tersendiri yang mempunyai struktur fungsional sampai ke daerah-daerah,” pesannya. Theo juga mendorong pemerintah memberikan insentif agar kalangan swasta ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun jumlah rumah yang reasonable untuk penyediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat khususnya MBR. Butuh Dukungan dan Kerjasama Deputi Komisioner BP Tapera bidang Pemupukan Dana, Doddy Bursman menyebutkan dibutuhkan kerjasama yang kuat dari seluruh stakeholders untuk mendukung program 3 juta rumah termasuk pada ekosistem perumahan. “Terkait dengan program 3 juta rumah, BP Tapera siap mendukung apapun keputusan yang akan dilaksanakan presiden terpilih nanti. Kami akan menjaga terus penyaluran perumahan bagi masyarakat, serta siap menerima penugasan dari pemerintah yang akan datang,” ungkapnya. BP Tapera berfungsi sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang mengelola dana FLPP sekaligus sebagai demand aggregator untuk penyediaan data MBR. Baca Juga : BP Tapera Sebut Peserta Tapera Akan Mendapatkan Manfaat Tabungan dan Imbal hasil Doddy menambahkan, strategi yang dibutuhkan dalam mendukung program pembiayaan perumahan bagi MBR adalah perluasan pengembangan pembiayaan perumahan, mengurangi beban fiskal pemerintah dan mismatch maturity dengan menyediakan dana murah jangka panjang. “Ke depan, BP Tapera