Ratusan Hektar Tanah Telantar Disiapkan Untuk Program Tiga Juta Rumah
Propertynbank.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11/2024). Menteri Nusron mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare. “Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” ucap Menteri Nusron. Dalam pertemuan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengaku akan bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam menertibkan penataan ruang yang ada di perumahan dan kawasan pemukiman. Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap perumahan dan pemukiman harus menyediakan 40% fasilitias umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti masjid, taman bermain, tempat olahraga, dan sebagainya. Baca Juga : Nusron Wahid, Marbot Masjid Yang Kini Jadi Menteri ATR/Kepala BPN “Kami akan mengusulkan dibentuk Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang terutama di kawasan pemukiman dan perumahan. Bagaimana sistem pola kerjanya, menunggu kami lapor kepada Bapak Presiden. Kami tidak mau mendahului bagaimana arahan Bapak Presiden, tapi kira-kira itu pemikirannya,” ujar Menteri Nusron. Dukung Tiga Juta Rumah Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Menteri Nusron dalam pembangunan tiga juta rumah yang ditujukan bagi rakyat kecil. “Saya terima kasih sama pak Nusron, sangat membantu kita memang. Belum datang saja langsung pak Nusron siapkan ada tanah yang idle artinya yang tidak bermasalah. Tentu kita akan utamakan untuk rakyat kecil nanti tinggal skema siapa yang perlu,” kata Menteri PKP. Baca Juga : 2030 Krisis Air Bersih, Ini Arahan Menteri ATR/Kepala BPN “Dan pak Nusron bilang itu (sertipikat, red) nanti bisa buat jaminan ke bank. Kita juga jadikan pemukiman semuanya juga bisa tertib, bagaimana perumahan di Indonesia ini dan kawasan pemukiman lainnya harus terbuka, tidak eksklusif dan juga benar-benar bisa bisa baik bagi rakyat Indonesia,” lanjut Maruarar Sirait. Lebih lanjut dijelaskan Maruarar Sirait, Kementerianntya memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah dan tentunya hal mendasari adalah tanah. “Kami ingin tanah untuk lokasi pembangunan rumah ini gratis dan tentunya Kementerian ATR/BPN yang tahu datanya dimana saja,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait. Menurut Menteri PKP, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pihaknya ingin agar dalam penyelenggaraan pembangunan 3 Juta Rumah ini bisa dilaksanakan dengan efisien dan menggandeng semua pihak. Adanya kerjasama dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan mitra kerja secara bergotong royong tentunya pembangunan rumah bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Baca Juga : Langsung Tancap Gas, Menteri PKP Gelar Rapat Bahas Program Perumahan “Anggaran perumahan yang kami miliki memang terbatas tapi tidak membuat kami menyerah. Sudah banyak teman-teman pengusaha yang siap menyediakan tanah dan membangun rumah untuk rakyat,” katanya. Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berharap Menteri ATR/BPN dapat mengumumkan data serta lokasi – lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah. Dengan adanya tanah yang clean and clear dan sesuai peraturan tentunya dapat mengurangi biaya pembangunan rumah. “Harga tanah itu sekitar 30 – 40 persen biaya pembangunan rumah. Kami berharap jika jaman Presiden Jokowi bisa membagikan sertifikat tanah maka Presiden Prabowo Subianto bisa bagi tanah dan rumah untuk rakyat. Terimakasih atas dukungan Menteri ATR/BPN yang langsung bergerak dan mendata tanah yang ada untuk mendukung 3 Juta Rumah,” tandasnya. Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan; Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah; para Pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Pimpinan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP beserta jajaran.
Menteri AHY Dukung 3 Hal Fundamental Pemerintahan Selanjutnya
Propertynbank.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri penutupan BNI Investor Daily Summit 2024 yang berlangsung di Assembly Hall, Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu (09/10/2024). “Pertama, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya BNI Investor Daily Summit tahun 2024 ini yang sukses. Tentunya yang spesial adalah mendengarkan secara langsung statement dari presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto,” ucap Menteri AHY kepada awak media usai penutupan BNI Investor Daily Summit 2024. Dukungan AHY Adapun dalam vision statement yang disampaikan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyebut 3 hal fundamental yang bisa membangun Indonesia semakin baik dan maju. Ketiga hal itu antara lain negara Indonesia harus memiliki swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri. Diharapkan, dengan ketiga hal ini nantinya Indonesia tidak hanya bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga berkeadilan. Baca Juga : 100 Hari Kerja, Ini Pencapaian AHY Sejak Menjabat Menteri ATR/BPN Menteri AHY mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi kebijakan dan strategi yang baik untuk Indonesia ke depan. “Bukan hanya visi tetapi juga akan diterjemahkan menjadi policy, menjadi strategi yang dijalankan setiap saat di seluruh sektor dan Bapak Prabowo meyakinkan bahwa jika kita bersatu, berkolaborasi, semua sektor ini bisa sukses dan saling menguatkan,” ungkapnya. Oleh karena itu, Menteri AHY juga memberikan dukungannya terhadap kepemimpinan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih. “Mari kita sukseskan dan kita songsong Indonesia yang lebih maju lagi ke depan,” pungkasnya. Turut hadir menyampaikan sambutan, Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita. Acara ini juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hadir pula mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina serta Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra.
Program Reforma Agraria Berkontribusi Dalam Pembangunan Berkelanjutan
Propertynbank.com – Melalui program Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs, sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menjadi keynote speaker dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024 pada Rabu (11/09/2024) di Surabaya, Jawa Timur. Ia menjelaskan terkait partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menurut AHY, pada program Reforma Agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat. Baca Juga : Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Pentingnya Reforma Agraria Dijalankan “Kita yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan program Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Apresiasi Program Reforma Agraria Prestasi ini kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia hingga Menteri ATR/Kepala BPN diundang ke Washington DC pada Mei 2024 lalu untuk menceritakan bagaimana kisah sukses pendaftaran tanah Indonesia di acara World Bank Land Conference yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta. Menteri AHY juga mendapat penghargaan sebagai Tokoh Pendorong Reforma Agraria dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah pada ajang Indonesia Property & Bank Award tahun 2024. Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim (SDGs poin Climate Action) dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon. “Kebijakan ini sejalan dengan long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 dan mencapai target zero emission 2026,” jelas Menteri AHY. Baca Juga : Terima Trophy IPBA ke 18, Menteri AHY Apresiasi Kontribusi JMN Tak hanya itu, dengan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota dan komunitas yang berkelanjutan. “Kita mengimplementasikan kebijakan mixed-used planning and compact city dalam mengembangkan kota dan membawa dampak besar untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Kami juga mengharuskan banyak kota untuk menyediakan setidaknya 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah mereka untuk menyerap karbon secara alami,” ungkap Menteri AHY. Adapun konferensi internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur.
Menteri AHY Optimis Program PTSL Capai 120 Juta Bidang Tanah Tahun 2024
Propertynbank.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakin target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan tercapai tahun ini. Dia juga menyatakan bahwa sebanyak 117 juta bidang tanah telah berhasil didaftarkan. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan Fun Run KAPTI-Agraria, di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Minggu (01/09/2024). “Per hari ini sekitar 117 juta bidang tanah yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97% dari target sampai dengan akhir tahun 2024,” ujar Menteri AHY. Menteri ATR/Kepala BPN optimis target tersebut dapat tercapai dalam tiga bulan ke depan, meskipun proses pendaftaran tanah tidak selalu mudah dan memerlukan verifikasi menyeluruh. Ia pun mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program PTSL agar mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanahnya. Baca Juga : Menteri AHY Optimis Target 104 Kota/Kabupaten Lengkap Tercapai Hingga Oktober 2024 “Masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat kita juga semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertipikat tanah yang asli, termasuk juga Sertipikat Tanah Elektroniknya,” tutur Menteri AHY. Target Program PTSL Dengan dukungan masyarakat, diharapkan target sertipikasi tanah dapat tercapai dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. “Insyaallah tercapai, maka tahun depan 2025 sebetulnya sisanya tinggal 6 juta bidang lagi, sekitar 6 juta bidang tanah yang akan kita kejar untuk pendaftarannya secara masif,” pungkas Menteri AHY. Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen akan terus fokus pada percepatan sertipikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah di sisa masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Menteri AHY hadir dalam Fun Run Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) yang berlangsung di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Minggu (01/09/2024), menyapa peserta sekaligus memberikan motivasi kepada taruna STPN yang mengikuti Fun Run. Baca Juga : Menteri AHY Terima Penghargaan Indonesia Property & Bank Award 2024 “Di sini para pejabat teras Kementerian ATR/BPN semua mendoakan terbaik buat kalian semuanya ya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan, tidak semua bisa masuk sekolah di sini, berbuatlah yang terbaik, semaksimal mungkin karena mimpi besar hanya akan bisa dicapai dengan kerja keras, dengan perjuangan, disiplin dan komitmen,” ujar Menteri AHY. Menteri AHY mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Kementerian ATR/BPN ke depan. Ia berharap, taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan segera berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. “Saya senang dan terus bersemangat melihat generasi muda penerus kita semuanya, mudah-mudahan bisa sukses menyelesaikan pendidikan di STPN ini, bikin orang tua, keluarga kita bahagia dan bangga. Dan jika sudah lulus pada saatnya, mudah-mudahan segera masuk ke dunia profesi dan berkarya berkontribusi untuk kemajuan Kementerian ATR/BPN, pemerintahan, masyarakat, bangsa dan negara,” tutur Menteri AHY. Baca Juga : Terima Trophy IPBA ke 18, Menteri AHY Apresiasi Kontribusi JMN Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada siang hari ini akan mewisuda sekitar 700 taruna STPN dengan jenjang pendidikan D1 dan D4. “Saya senang sekali bisa berada kembali di tengah-tengah keluarga STPN, ini kali kedua saya ke kampus STPN dalam suasana yang menggembirakan,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Di momen Fun Run ini, Menteri AHY menyerahkan piala Kejuaraan Tenis Ganda Beregu kepada STPN di posisi ketiga, Pengda KAPTI Sulsel & Sultra di posisi kedua, dan Pengda KAPTI Jateng di posisi pertama. Selain itu, Menteri AHY juga menyerahkan hadiah Fun Run Kategori 10K Putra dan Putri. Pada saat yang bersamaan, Ketua Umum KAPTI-Agraria, Andi Tenri Abeng menyerahkan piala Kejuaraan Teknis Kategori Ganda Perorangan. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua STPN, Agustyarsyah yang menyerahkan hadiah kepada pemenang Fun Run Kategori 3K Putra dan Putri. Sementara itu, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi menyerahkan hadiah kepada pemenang Fun Run Kategori 5K Putra dan Putri.
Dukung Golden Visa, Menteri AHY Pastikan Clean and Clear
Propertynbank.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meluncurkan Golden Visa, yaitu izin menetap khusus yang diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal di Indonesia selama 5 hingga 10 tahun, Kamis (25/07) lalu. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut menghadiri peluncuran menyampaikan bahwa Golden Visa ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong investasi, untuk itu Kementerian ATR/BPN akan turut memberi dukungan. “Untuk Kementerian ATR/BPN sendiri ada kaitannya (dengan peningkatan iklim investasi, red). Karena begitu mereka (investor, red) datang, tentu mereka mencari tempat tinggal, mencari lokasi untuk membangun usahanya apa pun skalanya, kecil menengah ataupun besar. Oleh karena itu, kita akan memastikan semua lahan investasi itu clean and clear dan harus kita awasi supaya jangan tidak digunakan dengan baik tanah itu,” kata Menteri AHY. Baca Juga : Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan, Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes Salah satu bentuk dukungan Kementerian ATR/BPN ialah para pemegang visa kini sudah bisa memiliki hak atas tanah seperti Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Usaha, dan sebagainya seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dengan aturan tersebut, diharapkan dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Golden Visa Harus Selektif Saat peresmian, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk kepentingan nasional dalam peningkatan investasi. Namun, ia menekankan bahwa dalam prosesnya, pemberian Golden Visa harus sangat selektif. “Ingat, (Golden Visa, red) hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif dan dilihat kontribusinya. Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan negara,” tutur Presiden Joko Widodo. Baca Juga : Terima Trophy IPBA ke 18, Menteri AHY Apresiasi Kontribusi JMN Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly kemudian menyampaikan dengan adanya Golden Visa merupakan suatu inovasi yang dapat memberi kesempatan bagi banyak pihak berkontribusi bagi kemajuan bangsa. “Ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia, investor internasional, talenta-talenta dunia, serta diaspora untuk berkontribusi bagi Indonesia,” ucapnya. Peresmian ditandai dengan diserahkannya Golden Visa oleh Presiden Joko Widodo kepada Pelatih Tim Sepak Bola Indonesia, Shin Tae-yong yang menjadikannya orang pertama pemilik Golden Visa. Hadir pada kegiatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mendampingi Menteri AHY, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina.
Perkuat Sertifikasi Hakim Untuk Tangani Kasus-kasus Pertanahan
Propertynbank.com – Sertifikasi hakim untuk penangan kasus-kasus pertanahan sangat diperlukan agar bisa menegakkan keadilan hingga tuntas. Terkait dengan hal itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Mahkamah Agung (MA) menyepakati kerja sama untuk melakukan sertifikasi hakim. “Kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan. Ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN usai diterima Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin (22/07/2024). Pentingnya Sertifikasi Hakim Menurut Menteri AHY, konflik dan sengketa yang terjadi seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. Inilah yang mendasari kesepakatan Menteri AHY dan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi. Baca Juga : Kasus Mafia Tanah Terus Meningkat, Negara Harus Lebih Banyak Berperan Ke depan, rencananya akan diselenggarakan workshop untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan. “Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil, dan sebaliknya kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan,” tutur Menteri AHY. Lebih lanjut Menteri AHY menyampaikan, “Kami bermohon tentunya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah. Kita ingin agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di back up penuh oleh sistem peradilan yang juga prudent, transparan, akuntabel, dan adil,” ujarnya.
Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan, Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes
Propertynbank.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menandatangani Nota Kesepahaman/MoU tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, dan Kesehatan, pada Rabu (17/07/2024). Melalui kerja sama yang terjalin, Kementerian ATR/BPN turut berperan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai indeks pembangunan manusia di Indonesia. “Kami berharap Kemenkes menghadirkan kemajuan dan pencapaian dan mudah-mudahan semakin banyak rumah sakit berkelas dunia, semakin baik kualitas kesehatan masyarakat, semuanya bisa hidup lebih baik lagi. Aset terpenting bangsa kita adalah manusia dan indeks pembangunan manusia menjadi utama dan salah satu faktornya adalah kesehatan,” ujar Menteri AHY usai menandatangani MoU di Auditorium Prof. Siwabessy Kementerian Kesehatan, Jakarta. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN berperan dalam penyertipikatan tanah-tanah rumah sakit serta tanah aset Kemenkes lainnya. Menteri AHY berharap, hingga akhir 2024, pendaftaran aset Kemenkes dapat diakselerasi. Tercatat hingga saat ini, dari total 788 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN Kemenkes, sudah ada 623 bidang tanah yang terdaftar. Baca : Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Pentingnya Reforma Agraria Dijalankan “Ini kita kejar. Semangat Pak Menkes ini bagus, merapikan aset, kita coba bantu rapikan terutama aset-aset yang memang sangat strategis, termasuk yang saat ini dalam sengketa,” tutur Menteri AHY. Sementara itu, dengan adanya MoU ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap dilakukan percepatan penyelesaian 24 kasus sengketa yang dialami Kemenkes dengan masyarakat dan perusahaan swasta. Ia juga menginginkan agar tanah aset Kemenkes tersertipikat secara resmi, sehingga memiliki kekuatan hukum. “Dalam merapikan aset-aset, kita butuh dukungan dari Pak AHY supaya semua sertipikat kita secara hukum benar. Setelah ini, mudah-mudahan ada payung hukum buat jajaran Kemenkes merapikan status tanah yang kita miliki, membantu 24 kasus sengketa untuk mengamankan aset milik negara agar tidak pindah ke pihak swasta,” papar Menkes.
Mafia Tanah di Jawa Tengah Terungkap, Amankan Peluang Investasi Rp1,7 T
Propertynbank.com – Mafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Yudhoyono Harimurti (AHY) berkomitmen memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya, seperti yang baru dilakukan dengan pengungkapan kasus pertanahan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini, mafia tanah telah membelenggu potensi investasi mencapai Rp3,415 triliun. “Negara merugi. Padahal kita sangat membutuhkan investasi. Mafia-mafia tanah ini membelenggu potensi investasi kita. Bukan hanya kita mengejar investasi semata, kami juga selalu menekankan operasi Pemberantasan Mafia Tanah ini benar-benar ditujukan untuk menegakkan keadilan hidup kita,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam Konferensi Pers Tindak Pidana Pertanahan di Mapolda Jawa Tengah, Senin (15/07/2024). Bebas Dari Mafia Tanah Dalam pengungkapan kasus tindak pidana pertanahan ini, korban mafia tanah di Kabupaten Grobogan yang juga selaku Direktur PT Azam Laksana Intan Buana (ALIB), Didik Prawoto turut menyampaikan bahwa tanah seluas 86 hektare miliknya sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 peruntukannya untuk kawasan industri. Oleh sebab itu, ia berterima kasih karena kini tanahnya dapat terbebas dari mafia tanah. Baca Juga : Menteri AHY Terima Penghargaan Indonesia Property & Bank Award 2024 “Beberapa tahun ini kami diganggu oleh mafia tanah yang luar biasa melakukan perlawanan, namun alhamdulillah semua selesai dan tidak terbukti. Mafia tanah sudah inkracht, divonis, saya di sini mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan jajaran. Mudah-mudahan tanah itu cepat bisa bermanfaat seperti fungsi dan perizinan yang dikeluarkan,” ungkap Didik Prawoto. Didik Prawoto dalam kesempatan ini juga mengajak Feri, investor dari PT Nortek Berkah Indonesia yang telah menanamkan investasinya senilai Rp1,7 triliun dengan peluang serapan tenaga kerja mencapai 2.000 orang. Selama setahun belakangan, ia mengaku kesulitan untuk memilih lahan industri yang baik. Namun ketika sudah mendapatkannya, ia justru mengalami kejahatan pertanahan oleh mafia tanah. “Investasi kami harus ditunda karena masalah mafia tanah ini. Kami juga mengalami kerugian, harus segera memproduksi. Pak Didik terus meyakinkan kami dan hari ini diminta hadir untuk melihat sendiri kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah mafia tanah dan juga untuk mendukung Investasi. Tanpa tanah investasi tidak bisa masuk, Tanpa tanah tidak ada industri yang bisa dibangun. Jadi tanah adalah pintu masuk dari sebuah investasi,” cerita Feri. Baca Juga : 100 Hari Kerja, Ini Pencapaian AHY Sejak Menjabat Menteri ATR/BPN Sebagai informasi, pada kasus mafia tanah di Kabupaten Grobogan ini dilakukan penangkapan terhadap tersangka DB (66), warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Modus operandi tersangka menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan. Semua berkas perkara statusnya sudah melewati tahapan P21 (berkas lengkap), di mana terhadap kasus tersangka DB sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwodadi.
Implementasi Percepatan Kebijakan Satu Peta, Menteri AHY Terima Anugerah One Map Policy
Propertynbank.com – Melalui Kebijakan Satu Peta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan Anugerah One Map Policy for Better Governance dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penghargaan diterima langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada acara One Map Policy Summit 2024 yang dilaksanakan di St. Regis Hotel, Jakarta pada Kamis (11/07/2024). Penghargaan tersebut diberikan atas produk kebijakan Geoportal Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Tata Ruang, yakni sistem informasi untuk percepatan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik dengan mengadopsi alur kerja kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta. Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 18 IGT dengan tema prioritas yang harus selesai di tahap kompilasi dan integrasi pada tahun 2024 ini. Baca Juga : Terima Trophy IPBA ke 18, Menteri AHY Apresiasi Kontribusi JMN “Alhamdulillah, sampai akhir bulan Juni lalu, ke-18 IGT telah sampai di tahap integrasi, artinya telah mencapai target. Tetapi, secara kuantitatif, masing-masing tema IGT itu masih belum sempurna. Karena itu, kami akan terus menyempurnakannya, hingga akhir tahun 2024,” ungkap Menteri AHY. Lebih lanjut Menteri AHY mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas data pertanahan yang secara bersamaan bisa meningkatkan kualitas layanan pertanahan. “Kami terus melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi data pertanahan, terutama di tingkat daerah yang akan menjadi kunci sukses implementasi Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Menteri AHY. Dalam empat bulan terakhir, jumlah Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan elektronik meningkat 25 kali lipat. “Kami berhasil meningkatkan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu menjalankan layanan elektronik. Dari 10 Kantor Pertanahan menjadi 251 Kantor Pertanahan,” tutur Menteri AHY. Tantangan Kebijakan Satu Peta Sementara itu, terkait Kebijakan Satu Peta, Menteri AHY mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. “Dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta baik pada tahap kompilasi maupun integrasi, kami menemukan sejumlah tantangan yang secara simultan terus kami carikan solusinya,” ucapnya. Sedikitnya terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN dalam mengintegrasikan data yang mendukung Kebijakan Satu Peta. “Pertama, belum adanya standarisasi data untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan sesuai Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Kedua, masih berprosesnya penyusunan database pertanahan dan ruang yang terintegrasi. Dan ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan karena masih interoperabilitas,” jelas Menteri AHY. Baca Juga : 100 Hari Kerja, Ini Pencapaian AHY Sejak Menjabat Menteri ATR/BPN One Map Policy Summit 2024 sendiri merupakan agenda tahunan yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk merumuskan ide, gagasan, dan terobosan dalam menjawab tantangan serta keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang selepas tahun 2024. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hadir menyampaikan laporan pelaksanaan One Map Policy, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qalbi; serta Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo. Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Terima Trophy IPBA ke 18, Menteri AHY Apresiasi Kontribusi JMN
Propertynbank.com – Journalist Media Network (JMN) selaku penyelenggara Indonesia Property&Bank Award (IPBA) ke-18 dan Indonesia Myhome Award (IMHA) ke-7, diberikan kesempatan untuk menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (10/07/2024). Sebelumnya, pada ajang Indonesia Property&Bank Award ke-18 dan Indonesia Myhome Award ke-7 yang dikemas dengan anugerah Duo Award ke III, yang telah diselenggarakan pada 20 Mei 2024 lalu di Raffles Hotel Jakarta, Menteri AHY mendapat penghargaan sebagai Tokoh Pendorong Investasi dalam Negeri Melalui Reforma Agraria dan Pemberantasan Mafia Tanah. Namun, pada saat itu Menteri AHY tidak bisa menerima langsung penghargaan dikarenakan sedang menjalankan tugas. “Ini sebuah kehormatan, penghargaan yang saya dedikasikan bagi seluruh pegawai ATR/BPN yang sudah bekerja keras di pusat, provinsi, kabupaten/kota yang mencoba untuk terus menyukseskan program-program Reforma Agraria. Dan juga praktik-praktik kejahatan pertanahan, kita sering menyebutnya mafia tanah, ini upaya besar bersama yang harus kita sukseskan,” ujar Menteri AHY. Baca Juga : JMN Gelar Duo Award 2024, Bagikan 79 Penghargaan Bagi Mereka Yang Berprestasi Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengapresiasi Journalist Media Network selaku perusahaan yang menaungi sejumlah media properti di Indonesia atas kontribusinya menyediakan informasi sekaligus literasi kepada masyarakat. Termasuk, soal program-program yang dilaksanakan pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN. “Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian, kami selalu ingin jadi bagian dari solusi besar. Saya paham apa yang Bapak/Ibu lakukan ini juga sangat penting karena berbicara literasi, public awareness. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, namun membutuhkan tangan-tangan media melalui jaring media yang kredibel. Menurut saya penting sekali untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” ungkap Menteri AHY. Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN ingin menjadi bagian dari penyelarasan prioritas pembangunan nasional ke depan menuju Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. “Terima kasih, mohon support, kalau ini bisa kita kelola dengan baik, ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, penghasilan meningkat, investasi bergerak dengan deras, Indonesia menjadi negara yang atraktif,” tegas Menteri AHY. Menteri AHY Tokoh Inspiratif Sementara itu, CEO Journalist Media Network, Indra Utama menyampaikan bahwa ajang penghargaan ini telah melalui proses penjurian yang cukup panjang. Pemilihan Menteri AHY sendiri sebagai tokoh inspiratif adalah berdasarkan program-program Kementerian ATR/BPN yang sangat berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. Baca Juga : Duo Award 2024 Apresiasi Presiden Jokowi, Sejumlah Menteri, Kepala Daerah dan Asosiasi “Bapak AHY kita sodorkan ke dewan juri alasannya karena memang bersentuhan langsung dengan kita soal mafia tanah. Beberapa investor yang tertarik dengan kita, yang dilihat dulu adalah legalitas tanah. Kalau dengan agen properti sangat bersentuhan tentang mafia tanah. Salah satu pelaku itu adalah agen properti, mereka juga berperan di situ dalam bentuk yang besar,” terang Indra Utama. Sebagai informasi, turut mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Juri Indonesia Property&Bank Award ke-18 dan Indonesia Myhome Award ke-7, Prof. Roy Sembel beserta Ketua Panitia, Pemimpin Redaksi Property&Bank dan Pemimpin Redaksi Myhome.