Indonesia FMM Dorong Penguatan Perdagangan Multilateral dan Digitalisasi
Propertynbank.com – Indonesia terus memperluas kemitraan strategis di bidang perdagangan multilateral, investasi, serta transformasi digital. Komitmen ini ditegaskan dalam The 1st Future Investment and Trade Partnership Ministerial Meeting (Indonesia FMM) yang berlangsung di Singapura, di mana Indonesia hadir sebagai salah satu negara kunci dalam membangun arsitektur kerja sama ekonomi kawasan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, penguatan kolaborasi internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus membuka peluang kemitraan baru dengan negara-negara yang dinilai strategis. “Kemitraan ini menawarkan respons kolektif untuk memperkuat sistem perdagangan berbasis aturan, memajukan perdagangan digital, serta mendorong investasi yang berkelanjutan,” ujar Airlangga dikutip dari berbagai sumber, Selasa (18/11). Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia memandang Future Investment and Trade Partnership (FIT) sebagai platform kolaboratif yang mampu memperkuat koordinasi antarnegara dalam menghadapi risiko global. Bagi Indonesia, yang merupakan negara dengan basis ekonomi pertanian besar, FIT dianggap penting dalam memperkuat ketahanan rantai pasok pangan, energi, maupun industri. Baca Juga : Para Senior REI Kompak Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8% “Kerentanan dalam rantai pasok adalah isu yang nyata. FIT membantu memperkuat regulasi sekaligus membuka ruang bagi UMKM untuk terintegrasi dalam supply chain global,” jelasnya. Digitalisasi Perdagangan Jadi Sorotan Indonesia FMM Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan bahwa digitalisasi perdagangan (digital trade) menjadi faktor penentu masa depan perdagangan internasional. Airlangga menyampaikan bahwa harmonisasi sistem digital lintas negara adalah langkah wajib untuk mempercepat arus barang dan jasa di kawasan. Menurutnya, penggunaan dokumen elektronik terstandar, proses digital end-to-end, serta interoperabilitas sistem kepabeanan akan memangkas biaya logistik dan birokrasi yang selama ini menghambat pelaku usaha, khususnya UMKM. “Standarisasi dokumen elektronik, keamanan siber, dan interoperabilitas digital sangat penting untuk memotong biaya dan mempercepat arus perdagangan,” tegas Airlangga. Baca Juga : Program 3 Juta Rumah Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Serap Jutaan Tenaga Kerja Ia menambahkan, perdagangan tanpa kertas (paperless trade) merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem perdagangan yang modern, efisien, dan tangguh. Transformasi digital juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi UMKM melalui penyederhanaan kepabeanan, perluasan akses pasar global, serta biaya operasional yang lebih rendah. Indonesia menilai digitalisasi perdagangan merupakan bagian dari strategi menuju ekonomi hijau dan mendukung komitmen net-zero emission. Melalui FMM, Indonesia memiliki kesempatan untuk menegaskan peran aktif dalam transformasi ekonomi global berbasis teknologi. Ekonomi digital Indonesia sendiri diproyeksikan mencapai USD 360 miliar pada 2030, sehingga implementasi perdagangan digital memiliki dampak signifikan terhadap daya saing nasional. Baca Juga : Appernas Jaya Apresiasi Kebijakan Insentif PPN DTP 100 Persen Diperpanjang Airlangga juga menekankan bahwa digitalisasi perdagangan membantu memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan mendorong integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi persaingan global. “Paperless trade adalah pendorong utama efisiensi, transparansi, dan inklusivitas. Indonesia melihat FIT sebagai wadah penyelarasan standar digital dan pemberdayaan UMKM untuk menembus pasar global. Kami sedang mempertimbangkan untuk menjadi anggota FIT,” tandasnya. Keikutsertaan Indonesia dalam FMM dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta memastikan ekosistem perdagangan modern yang lebih aman, cepat, dan inklusif. (Laporan Arsya)
Para Senior REI Kompak Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Propertynbank.com – Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI), beberapa waktu lalu menggelar pertemuan yang dihadiri puluhan tokoh senior REI. Selain membahas beragam isu strategis di sektor properti nasional, pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan dukungan dan masukan kepada pengurus DPP REI dalam memperjuangkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi pengembang di lapangan. Kegiatan yang digelar di kediamannya tersebut dihadiri sekitar 37 tokoh senior REI. “Sudah lama kami tidak berkumpul seperti ini. Selain bersilaturahmi, kami juga berdiskusi santai mengenai kebijakan pemerintah, kondisi pasar properti yang tengah lesu, serta memberikan masukan untuk langkah REI ke depan,” ujarnya yang disampaikan dalam keterangan tertulis. Lebih lanjut MS Hidayat menegaskan bahwa pertemuan semacam ini akan digelar rutin setiap lima bulan sekali sebagai wadah komunikasi dan penyampaian ide konstruktif bagi pemerintah dan pelaku usaha properti. Baca Juga : Genjot Penyaluran FLPP Hingga Akhir Tahun 2025, Begini Strategi BP Tapera Menurut Hidayat, sektor properti memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi nasional karena mampu menggerakkan lebih dari 185 industri turunan di sektor riil. “Kami para senior siap mendukung pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai. Properti bisa menjadi lokomotif yang kuat bila hambatan-hambatan bisa diselesaikan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua BPO-REI Paulus Totok Lusida menambahkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah, perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, dan tambahan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit pada 2025 perlu terus didorong implementasinya. Selain itu, pembebasan BPHTB dan PBG untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga dianggap langkah positif. Totok mengungkapkan, pihaknya juga memperjuangkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. “Kami usulkan agar rumah MBT bebas PPN meski bunganya tetap komersial. Semoga bisa segera diterbitkan lewat peraturan presiden,” katanya. Hunian Berimbang dan Solusi Pasar Apartemen Masih dalam dalam diskusi tersebut, Totok juga menyinggung implementasi konsep hunian berimbang sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 dan UU Cipta Kerja. Para pengembang berharap ada fleksibilitas dalam penerapan, misalnya melalui mekanisme dana konversi, atau lokasi hunian berimbang yang bisa berada di satu provinsi, bukan harus satu hamparan lahan seperti yang berlaku saat ini. Baca Juga : Perumahan Citra Mulia Megah Karawang Dipuji Menteri PKP, Siap Ekspansi Hingga 100 Hektar Selain itu, isu lesunya pasar apartemen juga menjadi sorotan. Menurut Totok, salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat membeli apartemen adalah tingginya biaya service charge. Ia mengusulkan agar apartemen dengan harga di bawah Rp1 miliar menerapkan tarif Rp12.000–Rp14.000 per meter persegi agar lebih terjangkau. Pada kesempatan yang sama, Ketua Kehormatan REI lainnya, Soelaeman Soemawinata, menambahkan bahwa beban biaya hidup di apartemen yang tinggi, termasuk tarif listrik dan air yang dikategorikan komersial, turut menghambat pemulihan pasar. “Harusnya tarif untuk hunian, bukan komersial. Ini penting agar apartemen bisa menjadi solusi urbanisasi dan kemacetan,” tegasnya. Sementara anggota BPO-REI Adrianto P. Adhi mengangkat isu mengenai penerapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Ia menilai kebijakan yang hanya mengacu pada kondisi fisik lahan tanpa mempertimbangkan tata ruang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengembang. Menanggapi hal ini, MS Hidayat menekankan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang. “Kebijakan pemerintah harus tetap berpijak pada regulasi yang berlaku. Kalau tidak, konsekuensi hukumnya bisa serius,” ujarnya mengingatkan. Baca Juga : Upaya Menjadikan PWI Jaya Sebagai Rumah Cerdas Wartawan Jakarta Tokoh properti nasional James T. Riady dan Sugianto Kusuma (Aguan) turut memberikan pandangan. James mendorong anggota REI untuk memanfaatkan Kredit Program Perumahan (KUR Perumahan) senilai Rp130 triliun yang disiapkan pemerintah. Sementara Aguan mengajak pengembang berpartisipasi aktif dalam program renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah. “Banyak masyarakat yang masih tinggal di rumah yang tidak layak. Ini bisa jadi bentuk kontribusi nyata REI bagi bangsa,” ujarnya. Solidaritas Senior REI dan Semangat Kolaborasi Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh senior REI seperti Siswono Yudo Husodo, Suharso Monoarfa, Yan Mogi, Agusman Effendi, Setyo Maharso, Eddy Hussy, Alex Tedja, Nanda Widya, dan Herman Sudarsono. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat bahwa kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri properti menjadi kunci dalam mencapai stabilitas ekonomi dan mewujudkan pemerataan hunian bagi masyarakat.
Amerika Serikat Terapkan Government Shutdown, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?
Propertynbank.com – Fenomena government shutdown di Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia. Penutupan sebagian aktivitas pemerintahan federal AS ini terjadi ketika Kongres gagal menyepakati rancangan anggaran negara untuk tahun fiskal yang baru pada Rabu, 1 Oktober 2025. Kondisi ini menyebabkan penghentian sementara pendanaan bagi sejumlah lembaga dan layanan publik non-esensial, serta penundaan gaji bagi pegawai pemerintah. Shutdown bukan hal baru di Amerika. Dalam sejarah modern, kondisi ini pernah terjadi beberapa kali, termasuk pada 2018–2019 yang berlangsung selama 35 hari—terpanjang dalam sejarah AS. Dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga berimbas ke berbagai negara lain, termasuk Indonesia. Apa Itu Shutdown Pemerintahan AS? Secara sederhana, government shutdown adalah kondisi ketika sebagian operasi pemerintah federal berhenti akibat tidak tersedianya dana operasional. Pegawai yang dianggap “tidak esensial” dirumahkan tanpa bayaran, sementara mereka yang “esensial” tetap bekerja tanpa gaji sementara waktu. Selama shutdown, berbagai layanan publik seperti pengawasan pangan oleh FDA, administrasi visa, hingga pembukaan taman nasional akan terhenti. Menurut PBS NewsHour (2025), shutdown juga dapat memperlambat data ekonomi resmi seperti laporan tenaga kerja dan inflasi, yang kemudian memengaruhi kebijakan moneter AS. Baca Juga : Summarecon Serpong Dikembangkan Sebagai Kota Terpadu Berkelanjutan Pada shutdown yang terjadi tahun 2025 ini, Wikipedia mencatat sekitar 900.000 pegawai federal dirumahkan sementara, dan sekitar 700.000 pegawai lainnya tetap bekerja tanpa gaji. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan belanja publik Amerika Serikat menurun secara signifikan dalam jangka pendek. Dampak Ekonomi Global Shutdown AS berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian global. Politico (2025) melaporkan bahwa setiap minggu shutdown dapat menelan kerugian hingga miliaran dolar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat. Selain itu, The Guardian mencatat bahwa ketidakpastian fiskal AS dapat mengganggu kepercayaan pasar dan memicu fluktuasi di pasar modal dunia. Forbes menambahkan, dampak lain yang mungkin terjadi adalah gangguan pada rantai pasok global karena tertundanya impor dan ekspor barang dari pelabuhan-pelabuhan utama AS. Dampak Government Shutdown Bagi Indonesia Bagi Indonesia, dampak shutdown AS tidak bersifat langsung, tetapi tetap signifikan karena keterkaitan ekonomi antara kedua negara. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai perdagangan yang cukup besar. Baca Juga : Buka Lapangan Kerja, Menteri PKP Dorong Anak Muda Jadi Pengembang Perumahan Menurut data Kementerian Perdagangan RI (Ditjen PPI), total perdagangan Indonesia–AS mencapai sekitar USD 34,5 miliar, dengan ekspor Indonesia ke AS sekitar USD 23,2 miliar dan impor dari AS sebesar USD 11,2 miliar, menghasilkan surplus sekitar USD 11,6 miliar. Menurut Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, situasi ini berpotensi memengaruhi ekspor Indonesia ke AS, menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan, serta menghambat proses negosiasi tarif yang tengah berjalan. Namun, Deni menilai efeknya tergantung pada durasi shutdown atau penutupan yang terjadi. Bila penutupan berlangsung kurang dari 2-3 pekan, dampaknya tak akan terlalu besar. Jika berangsung lebih lama atau di atas sebulan seperti yang pernah terjadi sebelumnya, dampaknya cukup signifikan. “Mengingat AS adalah salah satu perekonomian terbesar di dunia. Jadi rambatan dampaknya bukan hanya pada domestik AS tapi juga pada perekonomian dunia dan termasuk Indonesia,” ucapnya dikutip dari Tempo. Estimasi Kerugian Ekonomi Dikutip dari Politico, Penasihat ekonomi Presiden Donald Trump, Russ Vought memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan yang berkepanjangan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang serius. Baca Juga : Menteri PKP Gandeng Gubernur DKI Jakarta Gencarkan Sosialisasi KUR Perumahan Amerika Serikat bisa kehilangan sekitar 15 miliar dolar AS dari produk domestik brutonya (PDB) setiap minggu selama penutupan berlangsung. Jika penutupan ini berlangsung selama satu bulan, maka akan ada tambahan sekitar 43.000 orang yang kehilangan pekerjaan, demikian peringatan dari Dewan Penasihat Ekonomi (Council of Economic Advisers) dalam memo tersebut. Kerugian itu belum termasuk 1,9 juta pegawai sipil federal yang saat ini dirumahkan (furloughed) atau bekerja tanpa dibayar, di mana 80 persen di antaranya tinggal di wilayah Washington. Jika dihitung terhadap PDB nasional Indonesia yang berkisar di atas USD 1 triliun, maka dampak tersebut mungkin memang terlihat kecil—sekitar 0,1 hingga 0,2 persen poin terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, bila shutdown berlangsung lama, efek psikologis terhadap pasar keuangan dan nilai tukar rupiah bisa lebih terasa. Sektor yang Paling Terkena Dampak Sektor manufaktur, tekstil, alas kaki, dan produk elektronik merupakan yang paling rentan terhadap penurunan permintaan dari pasar Amerika. Produk-produk ini bergantung pada daya beli konsumen AS yang menurun selama shutdown akibat tertundanya gaji pegawai federal. Baca Juga : Tingkatkan Kompetensi, GadingPro Gandeng LSP AREA Uji Sertifikasi 1.800 Member Selain itu, sektor investasi juga bisa terdampak. Brookings Institution menyebutkan bahwa shutdown berpotensi menunda penyaluran dana luar negeri dan bantuan dari lembaga seperti USAID, yang selama ini aktif mendukung proyek pembangunan dan pemberdayaan di Indonesia. Tanggapan Pemerintah Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa meski shutdown AS dapat menunda negosiasi perdagangan bilateral, dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia masih terbatas. Pemerintah juga tengah berupaya memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain seperti India, Timur Tengah, dan Afrika untuk mengurangi ketergantungan pada AS. “Tim negosiasi berunding melalui Zoom, tetapi dengan adanya shutdown di Amerika, itu termasuk kita juga kena. Artinya, negosiasinya sementara terhenti,” ujarnya. Shutdown pemerintahan Amerika Serikat menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang dapat berdampak terhadap perdagangan, investasi, dan stabilitas pasar keuangan Indonesia. Faktor paling krusial adalah lamanya shutdown berlangsung. Semakin lama pemerintah AS tertahan dalam kebuntuan anggaran, semakin besar efek rambatannya terhadap mitra dagang seperti Indonesia. Diversifikasi pasar ekspor, penguatan pasar domestik, serta kebijakan fiskal yang adaptif menjadi langkah penting untuk meminimalkandampak jangka menengah.
Program 3 Juta Rumah Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Serap Jutaan Tenaga Kerja
Propertynbank.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP sudah sejalan dengan Program Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja. Selain mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, Program 3 Juta Rumah juga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus membuka jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mendorong jalannya ratusan industry di sektor perumahan. “Kami yakin bahwa Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP sudah sejalan dengan Program Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja. Kami juga mengajak seluruh ekosistem perumahan untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah yang merupakan pro rakyat Presden Prabowo Subianto,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai mengikuti Rapat Koordinasi membahas Program-program Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (20/9/2025). Menteri PKP menyatakan Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan di sektor perumahan. Adanya pembangunan rumah tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena banyak sekali industri perumahan yang terlibat sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga Kembali menegaskan bahwa pemerintah tetaop serius melaksanakan program rumah bersubsidi sebagai Langkah untuk mengurangngi backlog perumahan di Indonesia. Selain itu juga akan mempertahankan suku bunga KPR FLPP untuk rumah bersubsidi sehingga tidak mengalami kenaikan suku bunga. Baca Juga : Bersiap Gelar Topping Off, Universitas Ciputra Jakarta Hadirkan Kampus Berbasis AI dan Entrepreneurship “Kita sudah putuskan bahwa suku bunga KPR FLPP untuk rumah subsidi tetap 5 persen. Tetap 5 persen, jadi tidak diubah. Kemudian hari Senin tanggal 29 September 2025 mendatang jam 12 siang rencananya akan dilaunching 25.000 rumah subsidi di Bogor oleh Presiden Prabowo Subianto. Kurang lebih lokasinya ada sekitar 100 titik di 35 provinsi,” katanya. Adanya peningkatan kuota FLPP sebanyak 350.000 unit rumah tahun ini juga akan mampu menyerap tenaga kerja. Apabila satu unit rumah dikerjakan oleh minimal 5 orang tenaga kerja tentunya akan mampu menyerap 1,75 juta tenaga kerja serta membuka banyak usaha kecil di sekitar lokasi pembangunan perumahan. KUR Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah Saat ini, Kementerian PKP bersama mitra kerja juga terus mendorong sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan melalui Kredit Program Perumahan. Dalam waktu dekat Kementerian PKP juga akan menyampaikan berapa jumlah hasil Pembangunan serta terobosan dan inovasi di sektor perumahan. Baca Juga : Mendes Yandri Susanto Terima Penghargaan Tokoh Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Desa di IPBA 2025 “Rumah subsidi itu bisa buat ART, ada buat Ojek, ada buat pekerja informal ya. Kita yakin bahwa Pembangunan rumah ini harus ada manfaatnya dan adanya KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan terus disosialisasikan kemarin di Jakarta, Jawa Barat dan Makassarserta wilayah lain di Indonesia. Kita juga akan sampaikan nanti serapannya pada waktunya kita laporkan hasil pembangunnya ya,” terangnya.
Fahri Hamzah Ungkap Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan dan Pemukiman Kumuh
Propertynbank.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan komitmen pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam menjalankan kebijakan strategis untuk pengentasan kemiskinan, penyediaan hunian layak, dan penataan kawasan permukiman kumuh. “Program ini difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu renovasi rumah tak layak huni di desa dan pembangunan hunian vertikal di wilayah perkotaan dan pesisir. Kita bekerja berdasarkan pemetaan desil pendapatan, sampai kepada desil 8, atau masyarakat dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Ini adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak dan perlu kita intervensi,” ujar Wamen PKP. Dijelaskan Fahri, untuk wilayah pedesaan, program renovasi rumah tidak layak huni akan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nilai bantuan sebesar Rp21,8 juta per unit. Bantuan tersebut terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan, Rp2,5 juta untuk biaya pendampingan teknis dan sisanya untuk operasional. “Orang desa banyak yang punya rumah dan tanah, tapi tidak layak huni. Maka solusinya adalah renovasi, dengan melibatkan koperasi bahan bangunan untuk memperkuat partisipasi lokal,” tandas politikus Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia) ini. Sedangkan untuk wilayah kota dan pesisir, pemerintah telah memperoleh dukungan pembiayaan luar negeri sebesar USD 4,5 miliar (sekitar Rp60 triliun) yang difokuskan pada penataan kawasan kumuh. “Ini bukan hanya pembangunan rumah, tapi penataan kawasan secara menyeluruh. Fokusnya di tepi sungai dan pantai, yang selama ini menjadi sumber banjir dan masalah lingkungan,” kata Wamen. Baca Juga : Hadiri Musda REI DKI Jakarta, Wamen Fahri Hamzah Semangati Pengembang Properti Selain itu, sambung dia, pemerintah merancang hunian vertikal dengan 3 hingga 5 lantai, di mana lantai bawah dijadikan ruang publik dan lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal. Sisa lahan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga. Lebih lanjut Wamen menyampaikan bahwa sejumlah regulasi teknis seperti petunjuk pelaksanaan masih dalam proses finalisasi. Ia menegaskan pentingnya percepatan agar program dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, penguasaan dan harga tanah yang tidak rasional menjadi tantangan utama. Pemerintah akan memanfaatkan lahan negara seperti sepadan sungai dan pantai untuk pembangunan hunian sosial, serta menerapkan kembali prinsip zonasi ketat. Baca Juga : Wamen PKP Fahri Hamzah Bahas Strategi Untuk Program 3 Juta Rumah Dengan BAPPENAS “Presiden RI telah memberi arahan agar hunian vertikal menjadi prioritas utama untuk menghadapi urbanisasi. Sistem sewa atau sewa beli juga akan diperkuat untuk menjangkau kelompok masyarakat muda dan berpindah-pindah kerja (mobile workforce). Konsep ini terbukti berhasil di banyak negara industri. Kita pun harus bergerak ke arah itu,” jelas Wamen. Dengan investasi sektor properti mencapai Rp310 triliun per tahun, Wamen menyebut program perumahan ini berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 5–6% per tahun. “Kalau program ini dijalankan secara serius selama lima tahun, kita akan melihat transformasi besar di sektor perumahan nasional, terutama di kawasan kumuh perkotaan dan wilayah pesisir,” pungkasnya.
Appernas Jaya Apresiasi Kebijakan Insentif PPN DTP 100 Persen Diperpanjang
Propertynbank.com – Pemerintah mengumumkan bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor perumahan diperpanjang hingga akhir 2025. Hal ini merupakan kabar baik bagi pengembang, di tengah masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap properti. Kepastian diperpanjangnya insentif PPN DTP tersebut, diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini, Jumat (25/7), dalam rapat koordinasi (rakor) pertumbuhan ekonomi bersama kementerian teknis terkait di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. “Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester II itu 50 persen, tadi disepakati untuk tetap 100 persen. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail,” jelasnya seperti dikutip Antara. Tujuan diberlakukanya insentif ini adalah guna mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk pembelian rumah. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga laju pertumbuhan sektor properti yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Sebagaimana diketahui, industri properti berdampak kepada 185 subsektor lainnya sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025, insentif PPN DTP 100 persen semula hanya berlaku untuk penyerahan rumah pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025. Sementara untuk periode 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentifnya turun menjadi 50 persen. Namun, dengan keputusan terbaru pemerintah, insentif 100 persen akan tetap berlaku hingga akhir Desember 2025. Baca Juga : Ara Cetak Sejarah Baru, Ketua Appernas Jaya : Ini Menteri Perumahan Terbaik Sejak Era Orde Baru Adapun fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar. Diskon PPN tersebut berlaku baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun. Insentif PPN DTP Diapresiasi Pengembang Menanggapi kebijakan atas diperperpanjangnya insentif PPN DTP sebesar 100 persen ini, Ketua Umum Appernas Jaya Andre Bangsawan memberikan apresiasi kepada pemerintah. “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atas kebijakan yang sangat postifi ini,” ujar Andre kepada propertynbank.com. Dirinya mewakili para pengembang lainnya yang merasa sangat terbantu oleh pemerintah dengan adanya kebijakan PPN DTP 100 persen yang diperpanjang hingga akhir tahun 2025 tersebut. Menurut Andre, hal ini merupakan kabar terbaik bagi seluruh pengembang yang ada di tanah air. “Semoga dengan adanya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat ini, akan mendorong penyerapan perumahan, dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni,” pungkas Andre.
Wakaf Warrior Salurkan Gerobak Usaha Untuk UMKM
Propertynbank : Lembaga Nazhir Wakaf Warrior, meluncurkan program Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Program ini sebagai bentuk inovasi bernama “Gerobak Berkah”. Penyaluran manfaat hasil CWLD tersebut, secara simbolis diserahkan kepada lima pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kantor Wakaf Warrior, Kota Depok, pada hari Jumat (27/12). Founder Wakaf Warrior, Herri Setiawan menjelaskan CWLD ini merupakan invovasi wakaf yang dilakukan Wakaf Warrior Bersama Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKSPWU) KB Bank syariah dan disupervisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). CWLD lanjutnya, menjadi bagian dari blueprint pengembangan ekosistem wakaf produktif berbasis kewirausahaan yang diinisiasi oleh Wakaf Warrior. Melalui program ini, Wakaf Warrior berharap dapat memberikan dampak positif langsung kepada pelaku UMKM. Salah satunya menyediakan fasilitas gerobak usaha sebagai modal awal untuk memperluas dan mengembangkan usaha mereka. “Kami percaya bahwa UMKM adalah motor penggerak ekonomi bangsa. Dengan program ini, kami ingin memberikan stimulus bagi pengusaha kecil agar mereka dapat naik kelas, meningkatkan omzet, dan memperbesar aset usahanya,” ujar Herri Setiawan, dalam keterangan persnya. Sementara itu Direktur Bisnis KB Bank Syariah, Agus Suhendro menyampaikan dalam sambutannya “Program CWLD ini adalah Program Pertama sesuai panduan OJK dan diharapkan terus dilanjutkan dengan seri-seri penerbitan lainnya dan dapat memberikan dampak yang lebih luas.” Sebanyak lima unit gerobak usaha telah diserahkan kepada para pelaku UMKM terpilih. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis oleh Agus Suhendro, Direktur Bisnis KB Bank Syariah; Teguh Suryadi, Group Head Funding; dan Herri Setiawan, Founder Wakaf Warrior; Program “Gerobak Berkah” ini tidak hanya memberikan fasilitas fisik, tetapi juga dukungan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, penerima manfaat tidak hanya dibantu dari sisi modal, tetapi juga dibekali kemampuan untuk menjalankan usaha secara profesional. Bangun Ekosistem Wakaf Produktif Program CWLD Seri 001 ini dirancang untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan wakaf uang sementara. Dana yang terkumpul melalui CWLD disalurkan secara produktif untuk memberdayakan UMKM, dengan harapan dapat menciptakan multiplier effect dalam perekonomian masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Rini, pemilik usaha makanan ringan, menyampaikan rasa syukur dan antusiasmenya. “Gerobak ini adalah harapan baru bagi saya. Dengan fasilitas ini, saya bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan keluarga,” ungkapnya. Wakaf Warrior mengajak masyarakat luas untuk turut mendukung program-program inovatif seperti ini. Dengan berwakaf melalui Program CWLD, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan nyata di tengah masyarakat. Tidak hanya sebagai ibadah, wakaf uang juga menjadi investasi sosial yang berdampak panjang. Informasi lebih lanjut mengenai Program CWLD dan “Gerobak Berkah” dapat diperoleh dengan mengunjungi situs resmi Wakaf Warrior atau menghubungi layanan informasi di Kantor Wakaf Warrior, Kota Depok.
BP Tapera Sosialisasi Program Pembiayaan Tapera di Riau
Propertynbank.com – Dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dengan seluruh pihak, BP Tapera bersama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melaksanakan sosialiasi terkait program pembiayaan Tapera di Pemerintah Provinsi Riau pada Rabu (11/9) di di Aula Kediaman Gubernur Provinsi Riau. Kegiatan yang dihadiri oleh 285 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Riau ini, dihadiri secara langsung oleh Asisten III Sekretaris Derah Provinsi Riau, Elly Wardhani, dan Relationship Manager Senior BP Tapera, Feri Kurniawan, serta Deputy Branch Manager Business KC PEKAN BARU BTN, Revy Khairul Juliansyah. Pada kesempatan ini, BP Tapera memaparkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dapat difasilitasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Provinsi Riau yang termasuk ke dalam peserta Tapera. Program Tapera yang dapat dimanfaatkan oleh peserta Tapera yang termasuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah bantuan pembiayaan perumahan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), serta Kredit Renovasi Rumah (KRR). Bagi peserta yang tidak termasuk kedalam MBR akan termasuk kedalam kategori penabung mulia yang mendapatkan simpanan beserta hasil pemupukannya pada saat masa kepesertaan berakhir. Baca Juga : Masih Besar Peluang PNS Dapatkan Rumah Tapera Dalam kesempatan ini, Asisten III Setdaprov Riau, Elly Wardhani menyambut baik inisiasi kegiatan sosialisasi ini yg digagas oleh BP Tapera dan BTN. Hal ini tentunya dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada segenap PNS di lingkungan Pemprov Riau. “Saya menghimbau kepada segenap PNS di lingkungan Provinsi Riau untuk dapat segera memanfaatkan Program Pembiayaan Tapera (KPR, KBR dan KRR dengan suku bunga 5% Fix sepanjang tenor) ini dikarenakan hal itu adalah salah satu benefit yg didapat dari menjadi Peserta Tapera,” ungkap Elly Wardhani. Tidak hanya dari sisi pembiayaan perumahan, BP Tapera juga berkomitmen untuk mengembalikan tabungan beserta hasil pemupukannya kepada Peserta Pensiun dari Provinsi Riau. “Dalam rangka mendukung percepatan pengembalian Tabungan peserta pensiun, BP Tapera mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau Belitung untuk mendorong pegawainya dalam melakukan pemutakhiran data di portal kepesertaan,” ungkap Relationship Manager Senior BP Tapera, Feri Kurniawan. Peran BP Tapera Di tempat terpisah, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma juga menginformasikan bahwa sejak tahun 2022, BP Tapera berperan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) sehingga saat ini BP Tapera telah mengelola dua pembiayaan yaitu Pembiayaan Tapera dan Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Per tanggal 17 September 2024, Pembiayaan perumahan dari penyaluran dana FLPP telah disalurkan sebanyak 123.936 unit rumah atau senilai Rp15,11 Triliun sedangkan untuk pembiayaan Tapera telah disalurkan dan diterbitkan efek sebanyak sebanyak 4.199 unit rumah senilai Rp691,08 miliar yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Sid Herdi Kusuma. Baca Juga : Peserta Tapera Rasakan Manfaat Mudahnya Miliki Rumah Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini, Asisten III Setdaprov Riau, Elly Wardhani akan menghimbau kepada segenap PNS melalui surat edaran, untuk dapat melakukan pemutakhiran data sehingga dapat terinformasi saldo tabungan Tapera (Iuran Bapertarum) dan dapat memanfaatkan Program Pembiayaan Tapera. “Kami berharap sosialisasi ini tidak hanya sampai disini, namun BP Tapera diharapkan dapat melakukan sosialisasi kemasing-masing Organisasi Perangkat Daerah sehingga segenap PNS di Pemprov Riau terinformasi Program Pembiayaan Tapera,” harap Elly Wardhani. Kegiatan audiensi cukup memberikan animo yang besar terhadap minat pembiayaan perumahan Tapera. Selain itu, melalui kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Riau dapat mendorong ASN di lingkungannya untuk dapat memanfaatkan program pembiayaan Tapera, agar dapat bersama menyelesaikan backlog perumahan yang tentunya harus didukung oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Kelas Menengah Kunci Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Turunnya Daya Beli
Propertynbank.com – Kalangan masyarakat kelas menengah belakangan menjadi perhatian, ditengah perlambatan tingkat konsumsi tanah air. Hal tersebut disampaikan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, mengutip dari CNBC, Senin (4/3/2024). “Kita mesti akui, daya beli domestik kita mengalami penurunan,” kata Chairul Tanjung. Dalam konteks ini, dia berharap agar pemerintah saat ini memberikan lebih banyak perhatian kepada masyarakat kelas menengah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mendapat manfaat dari bantuan sosial, dan pada saat yang sama, kelas menengah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dialami oleh kelas pendapatan atas. Lebih lanjut, berbagai kebutuhan juga terus meningkat. “Karenanya saya menghimbau pemerintah memperhatikan kelompok menengah yang tidak dapat subsidi dan program-program pemerintah. Saya harap pemerintah bisa memperhatikan kelompok tengah ini,” katanya. Baca Juga : Riset REI DKI Jakarta Sebut 55 Persen Pengembang Bangun Perumahan Menengah Atas Seperti yang telah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,05%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Perlambatan ini diduga disebabkan oleh melambatnya konsumsi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 4,82% pada tahun 2023, turun dari angka sebelumnya sebesar 4,94% pada tahun sebelumnya. Jangan Abaikan Kelas Menengah Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan RI 2013-2014, Chatib Basri, telah mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan nasib masyarakat kelas menengah di Indonesia. Chatib Basri menyatakan bahwa peringatan tersebut didapatkannya setelah bertemu dengan Mantan Presiden Chile, Veronica Michelle Bachelet, pada September 2023. Baca Juga : Grand Azalea Garden : Rumah 2 Lantai Serasa Di Hook Bidik Kelas Menengah “Bachelet menceritakan bagaimana kinerja ekonomi Chile yang amat mengesankan. Chile adalah sebuah negara di Latin Amerika dengan income per kapita ter tinggi. Chile adalah sebuah negara dengan human development index terbaik di Latin Amerika. Bahkan Chile mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 53% menjadi 6%, sangat mengesankan,” katanya. Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan bahwa ironisnya, di tengah kinerja ekonomi yang hebat di Chile pada Oktober 2019, terjadi unjuk rasa besar yang hampir menciptakan revolusi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap masyarakat kelas menengah. “Fenomena ini dikenal sebagai the Chilean Paradox. Sebastian Edwards, dari UCLA menyebut salah satu alasan penjelasnya adalah terabaikannya kelas menengah,” ungkap Chatib. (Nabilla Chika Putri)
6 Langkah Mendorong Investasi Berwawasan Lingkungan Untuk Keberlanjutan
Propertynbank.com – Pemerintah terus berupaya mendorong investasi berwawasan lingkungan, dengan tujuan mencapai peralihan dan pengurangan emisi karbon, sehingga dapat memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Justianto, mengutip dari Republika, Senin (19/2/2024). ”Pemerintah bersama para pihak, terutama dunia usaha, akan terus mendorong investasi untuk transisi dan dekarbonisasi sektor energi menjadi jalan pembentuk peradaban pembangunan Indonesia yang berkelanjutan serta peluang investasi lainnya berwawasan lingkungan,” kata Agus. Agus menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat aspek perencanaan dan pengendalian untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya melalui penggunaan sistem informasi dokumen lingkungan hidup, Amdalnet. Persetujuan lingkungan, yang dikenal sebagai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), menjadi persyaratan penting dalam proses perizinan usaha. Baca Juga : Ini 5 Negara Paling Banyak Investasi Properti di Indonesia, Singapura Juaranya Selain itu, terkait investasi berwawasan lingkungan, Agus juga menyoroti bahwa pemerintah sedang meningkatkan peluang ekonomi karbon untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Pasar karbon dan nilai ekonomi karbon akan menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan isu perubahan iklim. “Ekosistem ekonomi karbon yang transparan berintegritas, inklusif, dan adil, harus diciptakan. Tentunya tantangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan akan terus bertambah. Atas hal tersebut saya berharap insan pers nasional dapat terus berkomitmen dan menyampaikan informasi yang mencerdaskan bangsa,” ungkapnya. Agar pertumbuhan tersebut tercapai, Agus menyatakan bahwa Indonesia perlu menyiapkan teknologi, investasi, dan tata kelola yang tepat. Dalam konteks sektor kehutanan, Agus menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga telah memastikan adanya tata kelola pengelolaan yang baik melalui penerapan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Menurut data dari KLHK, terdapat peningkatan jumlah industri pemegang sertifikat SVLK dari 2.742 pada tahun 2017 menjadi 5.462 pada tahun 2023. Langkah-langkah Agar Investasi Berwawasan Lingkungan Pemerintah yang mendorong investasi berwawasan lingkungan biasanya mengambil langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa langkah yang mungkin diambil guna mendorong investasi berwawasan lingkungan termasuk: 1.Insentif Pajak. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan investasi dalam teknologi ramah lingkungan atau yang memenuhi standar tertentu dalam pengelolaan limbah dan sumber daya. 2.Regulasi Lingkungan. Pemerintah dapat mengimplementasikan regulasi yang ketat terhadap industri-industri yang berpotensi mencemari lingkungan, sambil memberikan kemudahan bagi industri yang mematuhi standar lingkungan yang ketat. 3.Subsidi atau Dana Hibah. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau dana hibah bagi proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, memperbaiki kualitas air dan udara, atau mengembangkan energi terbarukan. Baca Juga : Kuartal Ketiga Tahun 2023, Investasi Asia Pasifik Turun 22 % 4.Pendidikan dan Kesadaran. Kampanye pendidikan dan kesadaran lingkungan yang dipimpin pemerintah dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat dan pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. 5.Kemitraan Publik-Swasta. Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur berwawasan lingkungan, seperti transportasi umum ramah lingkungan atau pembangkit energi terbarukan. 6.Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan. Investasi berwawasan lingkungan dalam infrastruktur yang mendukung transportasi publik, pengelolaan air bersih, dan pengelolaan limbah dapat menjadi prioritas pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. 7.Inovasi Teknologi. Pemerintah dapat mendukung penelitian dan pengembangan teknologi baru yang ramah lingkungan, seperti teknologi energi terbarukan, teknologi pengolahan limbah yang efisien, dan teknologi penghematan energi. Dengan mengambil langkah-langkah seperti ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi berwawasan lingkungan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan. (Nabilla Chika Putri)