Wujudkan Hunian Terintegrasi, BP Tapera dan Japan Housing Finance Gelar Seminar TOD
Propertynbank.com – BP Tapera dan Japan Housing Finance (JHF) berkolaborasi menggelar Seminar Transit Oriented Development (TOD) pada Senin (26/8) di Kantor BP Tapera Menara Sudirman, Jakarta Selatan. Seminar ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan bertukar pikiran mengenai pengembangan TOD. Hadir dalam rangkaian kegiatan seminar tersebut antara lain, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, Director General of International Affairs and Research Department, JHF Agency Date Yuji dan tim, Director of Business Promotion International Business Department, Kano Junkichi sebagai Jakarta Urban Renaissance Representative UR, perwakilan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3), Mori Hiromitsu, Direktur Keuangan Perum Perumnas, Sindhu Rahadian Ardita. Lalu, Corporate Banking Division Head PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Ricky RS. Pattinggi, Kepala Sub Direktorat Integrasi Prasarana, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Rachmat Susilo dan Head of Strategic Planning and change Management Division, PT SMF (Persero), Aries Ridanshah, dan Vice President Business Assets Development PT KAI (Persero), David Wicaksono serta perwakilan dari PT MRT Jakarta (Perseroda). Baca Juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, Ini Strategi BP Tapera Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) ditujukan untuk mewujudkan integrasi kawasan hunian dengan optimalisasi sarana transportasi umum untuk mewujudkan kota yang efisien, produktif, dan sehat. “Konsep ini sangat relevan untuk konsep hunian di kawasan perkotaan khususnya Jakarta, mengingat semakin maraknya perkembangan permukiman penduduk di wilayah sub urban seputar Jakarta yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya sinergisitas dan kerjasama yang solid dari para pemangku kepentingan dan mitra strategis,” ungkap Heru Pudyo Nugroho. Kerjasama BP Tapera dan Japan Housing Finance BP Tapera dan Japan Housing Finance sebelumnya telah bersinergi sebagai otoritas pemerintah Jepang yang bergerak dibidang pembiayaan primer dan sekunder perumahan, sejak Desember 2023 lalu yang ditandai Nota Kesepahaman dan Kerja Sama tentang perumahan subsidi, dan terus berkembang hingga saat ini. BP Tapera berharap dengan adanya seminar ini, menghasilkan manfaat tidak hanya bagi BP Tapera dan JHF saja, namun juga bagi ekosistem perumahan dan stakeholder terkait, sebagai referensi yang melengkapi upaya penerapan Konsep TOD di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Triono Junoasmono Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan implementasi proyek TOD di seluruh Indonesia. Melalui sambutannya, ia sangat optimis bahwa konsep Transit Oriented Development dapat berkontribusi signifikan terhadap solusi permasalahan urbanisasi yang pesat. Baca Juga : Diterpa Isu Temuan BPK, BP Tapera Janji Perbaiki Sistem dan Tata Kelola Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota. Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum, “Kami optimistis pihak swasta dapat saling berkolaborasi dalam memberikan bantuan Perumahan berbasis TOD, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat dengan lingkungannya, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi semua, khususnya segmen berpendapatan rendah dan menengah. Dan dengan semakin terintegrasinya transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan,” tambah Triono Junoasmono. Selain itu dalam kesempatan yang sama, Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3), Mori Hiromitsu dalam materinya menyampaikan bahwa penyediaan perumahan secara cepat dan berkelanjutan merupakan isu yang mendesak di Indonesia. Menurutnya, yang menjadi tantangan utama dalam pasokan perumahan di Indonesia adalah penggunaan lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara efektif, pengembangan lahan perumahan yang terintegrasi dengan pengembangan jalur kereta api, kurangnya dana, dan rendahnya permintaan untuk apartement/kondominium bertingkat tinggi. Baca Juga : BP Tapera Pastikan Telah Kembalikan Tabungan Perumahan Senilai Rp4,2 Triliun Mori Hiromitsu dalam seminar ini menyampaikan berdasarkan pengalaman di Jepang, pemerintahnya melakukan pengembangan lahan perumahan yang terintegrasi dengan pengembangan jalur kereta api. Untuk mengatasi kurangnya dana, pemerintah Jepang mendirikan Japan Housing Corporation, Penggunaan dana berbunga rendah jangka Panjang, menyediakan pasokan perumahan sewa yang terencana. Di penutup seminar, Director General International Affairs and Research Department, JHF, Date Yuji menyampaikan, konsep Transit Oriented Development memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan backlog yang menjadi agenda utama Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini untuk mendukung BP Tapera beserta ekosistemnya, JHF yang berkolaborasi dengan UR dan JUTPI akan terus mendukung upaya mengembangkan Urban City dengan berinteraksi dan kolaborasi secara efektif dengan para pihak yang terlibat,” pungkasnya.
BP Tapera Monitoring Evaluasi Penyaluran FLPP di Kota Malang
Propertynbank.com – Bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DJPI) Kementerian PUPR, BP Tapera monitoring evaluasi penyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), yang merupakan penyaluran Bendahara Umum Negara (BUN). Kegiatan ini diselenggarakan di Kota Malang pada awal triwulan ketiga tahun 2024. Monitoring evaluasi penyaluran dana FLPP ini juga dilakukan bersama Direktorat Jenderal Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Pelaksanaan monitoring evaluasi penyaluran FLPP yang diinisiasi oleh BP Tapera ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 245 Tahun 2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Penggunaan Dana BUN. Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan tingkat kesejahteraan dan dampak ekonomi masyarakat penerima bantuan pembiayaan perumahan FLPP dengan melaksanakan kunjungan lapangan secara langsung ke beberapa perumahan subsidi di Kota Malang dan sekitarnya pada minggu pertama Agustus 2024. Baca Juga : Diterpa Isu Temuan BPK, BP Tapera Janji Perbaiki Sistem dan Tata Kelola Dalam kunjungan lapangan, tim monev meninjau beberapa lokasi perumahan, antara lain Perumahan Griya Tama Pakis, yang telah memasuki usia lima tahun. Kondisi perumahan ini menunjukkan bahwa banyak rumah sudah direnovasi dan plakat rumah diganti karena telah memasuki tahap pemeliharaan jangka panjang. Perumahan Bakalan Regency 1, milik PT Bumi Mas Group, dengan status keterhunian 100%. Seluruh unit di perumahan ini telah dihuni oleh warganya, menandakan pencapaian dalam aspek pemanfaatan dan kepadatan hunian. Perumahan Indirisma Regency 2 Tahap 2, yang juga memiliki status keterhunian 100%. Perumahan ini terletak di lokasi strategis yang dekat dengan wisata alam, memberikan nilai tambah bagi penghuninya dengan akses ke keindahan alam sekitar. Dan Perumahan Panorama Garden, yang berada di bawah naungan Asosiasi APERSI dan terletak dekat dengan beberapa lokasi layanan publik, memberikan kemudahan akses bagi penghuninya. Setelah kunjungan lapangan, hasil monitoring dievaluasi melalui kegiatan sharing session yang dihadiri oleh Komisaris BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman, Kepala Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi Pemda/BUMD Dit. SMI R. Naufal, Kepala Seksi KND IIA DJKN Ashadi Nurcahyanto, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Iwan Handoko, Kepala Divisi Manajemen Kredit PT SMF, Soraya Ramly, dan Vice Presiden Bisnis Syariah Bank Jatim M. Pramudya Iskandar. Baca Juga : BP Tapera Pastikan Telah Kembalikan Tabungan Perumahan Senilai Rp4,2 Triliun Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa tugas dan fungsi pelaksanaan monev BUN ini antara lain adalah untuk meninjau penyaluran dana FLPP dari tiga aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Di antara ketiga aspek tersebut, aspek manfaat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan monitoring evaluasi penyaluran FLPP ini, yaitu untuk mengetahui secara langsung perubahan taraf hidup masyarakat penerima dana BUN melalui program bantuan pembiayaan kepemilikan perumahan FLPP. “Saya kira hal ini akan semakin meningkatkan kualitas tata kelola, kualitas delivery output, serta kualitas kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh debitur dari penyaluran dana FLPP. Ini akan tercermin pada ketersediaan rumah yang berkualitas, memenuhi standar kesehatan dan standar hidup yang layak bagi masyarakat,” ujarnya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Penyaluran FLPP Sebagai bagian dari evaluasi, tim monitoring evaluasi penyaluran FLPP juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat. Salah satu responden, Muhammad, seorang penghuni Perumahan Indirisma Regency 2, memberikan tanggapannya: “Program FLPP sangat membantu kami untuk memiliki rumah yang layak. Kami merasa beruntung karena perumahan ini dekat dengan tempat wisata alam, yang membuat lingkungan kami lebih nyaman dan sehat. Selain itu, proses pengajuan KPR FLPP relatif mudah dan terjangkau, yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ujar Muhammad. Baca Juga : BP Tapera Sebut Peserta Tapera Akan Mendapatkan Manfaat Tabungan dan Imbal hasil Sementara itu, aspek implementasi bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kinerja penggunaan dana BUN, termasuk penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan target capaian, serta realisasi penyaluran dana BUN. Dari sisi aspek implementasi, sejak tahun 2010 hingga 30 Juni 2024, Program KPR FLPP telah menyalurkan sebanyak 1.482.299 unit atau senilai Rp136,82 Triliun untuk pembiayaan KPR bagi MBR yang tersebar di seluruh Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi ketiga terbesar dalam penyaluran FLPP setelah Provinsi Jawa Barat dan Banten. “FLPP ini saya kira merupakan sebuah investasi pemerintah jangka panjang yang merupakan aktualisasi kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan perumahan, khususnya untuk kelompok masyarakat bawah. Upaya ini akan terus dilanjutkan,” jelas Heru Pudyo Nugroho. Komisioner BP Tapera ini juga menyebutkan bahwa pemantauan aspek konteks mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengetahui relevansi antara dinamika perkembangan keadaan atau kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, program ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya, cicilan KPR yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata penghasilan di Malang menjadi salah satu perhatian. Harapan warga terhadap program ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan rumah subsidi yang lebih terjangkau dan berkualitas. Selain itu, diperlukan bantuan edukasi inklusi keuangan agar pekerja mandiri atau sektor informal dapat mengakses KPR FLPP dengan lebih baik. “Berdasarkan pengalaman salah satu pengembang, untuk pekerja mandiri atau sektor informal, diperlukan edukasi inklusi keuangan agar mereka memiliki rekam jejak di perbankan (bankable). Dengan demikian, perbankan dapat memperoleh dokumentasi atau catatan keuangan dalam rangka melakukan penilaian kapasitas pembayaran untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat KPR FLPP dari sektor ini,” pungkas Komisioner BP Tapera. Sebagai informasi, penyaluran dana FLPP per 31 Juli 2024 telah mencapai 109.719 unit senilai Rp13,369 triliun dan penyaluran pembiayaan Tapera dalam periode yang sama sebanyak 3.249 unit senilai Rp539,28 miliar.
Bank DKI Peduli Berikan Bantuan Kepada 80 Anak Yang Hidup Dengan HIV
Propertynbank.com – Bank DKI Peduli memberikan bantuan kepada 80 anak yang hidup dengan HIV (ADHIV), yang disalurkan melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Bantuan yang diberikan pada Senin di Jakarta (22/07) lalu ini, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan sebagai wujud nyata dari Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL). Bantuan tersebut berupa nutrisi dan sembako dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak ADHIV. Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo mengatakan, pemberian nutrisi bagi ADHIV merupakan bagian dari komitmen Bank DKI untuk menghadirkan makna sosial bagi masyarakat. “Inisiatif ini juga merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan dan diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang terdampak dan memberikan dukungan bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka,” ujar Agus dalam keterangan tertulis. Lebih lanjut Agus menambahkan, selain memberikan bantuan, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dukungan terhadap anak-anak yang hidup dengan HIV. Dengan adanya program ini, Bank DKI berharap dapat memberikan semangat dan harapan baru bagi anak-anak ADHIV. Baca Juga : Bank DKI Ajak Warga Gunakan Transaksi Non Tunai di Ajang Grand Final Proliga Bolavoli 2024 Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menjelaskan, bahwa bantuan pemberian nutrisi dan sembako kepada Anak dengan HIV (ADHIV) merupakan bagian dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank DKI pada tahun 2024. “Implementasi CSR yang dilakukan Bank DKI juga merupakan bentuk upaya perusahaan dalam penerapan Environment, Social, and Governance (ESG), mengingat peranan Bank DKI bukan hanya sebagai entitas bisnis, namun juga memberikan nilai tambah bagi perkembangan kota Jakarta dan warganya secara berkelanjutan,” tegas Arie. Sementara itu, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta, Moch. Ichwan, menyambut baik inisiatif ini dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, “Kami sangat berterima kasih kepada Bank DKI atas bantuan yang diberikan. Nutrisi yang cukup sangat penting bagi anak-anak kami, dan bantuan ini sangat berarti dalam mendukung kesehatan mereka sehari-hari,” ungkap Ichwan. Program CSR Bank DKI Peduli Sebagai informasi, sepanjang periode semester pertama tahun 2024, Bank DKI telah merealisasikan pemberian CSR di berbagai bidang, termasuk diantaranya bidang pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Berbagai program yang telah diimplementasikan Bank DKI, diantaranya program penanganan stunting, bantuan dana pendidikan kepada anak-anak penyandang disabilitas di Yayasan Peduli Anak Cacat Jakarta, serta Bantuan dana pendidikan kepada anak-anak pensiunan Bank DKI. Baca Juga : Bank DKI dan Transjakarta Resmikan Penamaan Halte Transjakarta Senayan Bank DKI Kemudian, pada bulan suci Ramadan 1445 H/2024 M lalu, Bank DKI juga memberikan santunan kepada 8.500 anak yatim dan dhuafa yang berasal dari 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta, hingga yang terbaru Bank DKI melakukan pembagian 800 butir telur kepada siswa SDN Lagoa 07, Jakarta Utara sebagai upaya mendukung program penanganan stunting di Jakarta.
Resmikan UMKM Center Makassar, BSI Perkuat UMKM di Indonesia Timur
Propertynbank.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meresmikan UMKM Center Makassar. UMKM keempat ini berada di Kota Makassar, tepatnya di Jl. Sungai Saddang Lama No.40, Maradekaya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian UMKM Center Makassar merupakan upaya BSI untuk bisa mengoptimalkan peran pelaku ekonomi kerakyatan di wilayah Indonesia Timur. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kehadiran UMKM Center Makassar merupakan upaya BSI untuk dapat menjaring dan menemukan potensi-potensi UMKM baru di Indonesia Timur. Apalagi BSI Region Makassar memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu seluruh Pulau Sulawesi, Maluku, hingga Pulau Papua. Hingga Juni 2024, BSI telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sebesar Rp47,72 triliun atau tumbuh 14,54% secara tahunan. Dimana saat ini BSI memiliki lebih dari 3.281 UMKM binaan yang terus dibina dan ada yang berhasil go internasional. Baca Juga : BSI Dorong Pengembangan Pasar Modal Syariah Dalam Negeri Hery mengatakan UMKM Center BSI menjadi wadah bagi pelaku usaha segmen tersebut dalam mendapatkan pelatihan, pembinaan, pembiayaan, pendampingan bisnis, hingga membantu proses pemasaran produk. Menurut Hery, pelaku UMKM yang memanfaatkan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan skala usahanya. Di antaranya melalui optimalisasi potensi bisnis hingga dukungan proses digitalisasi usaha. Tujuan UMKM Center Makassar “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi pembiayaan pada UMKM dengan berbagai strategi, salah satunya melalui UMKM Center. Kami berharap BSI UMKM Center Makassar dapat bermanfaat untuk meningkatkan kelas bagi UMKM di Indonesia timur melalui berbagai program pembinaan,” kata Hery. Sebelum di Makassar, perseroan sudah memiliki 3 UMKM Center yakni di Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya. UMKM Center juga menjadi tempat untuk berkonsultasi dan mendapatkan sertifikasi halal yang difasilitasi BSI. Hery pun menegaskan bahwa UMKM menjadi segmen yang akan terus didorong komposisi pembiayaannya oleh BSI. Kehadiran UMKM Center merupakan bagian dari upaya BSI meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha di segmen tersebut. Sehingga terbentuk suatu ekosistem UMKM Indonesia yang unggul dan berkualitas. Baca Juga : Rans Nusantara Hebat, Pusat Kuliner dan UMKM Seluas 2,1 ha di BSD City Diresmikan “Pembiayaan UMKM BSI berfokus pada bisnis-bisnis yang resilience, kuat, dan berkelanjutan. Agar pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya secara modern, terdigitalisasi bahkan mampu memasuki pasar global,” tutur Hery. Selain itu, BSI memiliki platform untuk mendukung UMKM yaitu Portal UMKM BSI dan Portal Salam Digital. Portal UMKM BSI merupakan platform yang mendukung pelaku UMKM Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat berkompetisi di Pasar Global. Sedangkan Portal Salam Digital merupakan platform yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan mikro secara digital, untuk memenuhi segala kebutuhan usaha dan investasi. Sementara Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh mengatakan “Sulawesi Selatan adalah salah satu gate utama perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Untuk itu dengan hadirnya BSI UMKM Center, kami berharap akan menjadi sebuah kolaborasi aktif yang menghubungkan UMKM dengan buyer sehingga mereka akan naik kelas dan mampu memberikan kontribusi ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Banking Service Excellence 2024
Propertynbank.com – Bank DKI kembali meraih penghargaan dari lembaga independen, kali ini sebagai The 3rd Best Overall BPD dalam Pelayanan Prima pada ajang 21st Banking Service Excellence 2024, yang diselenggarakan oleh Infobank media group di Jakarta pada Selasa (02/07). Tidak kalah bergengsi, Bank DKI turut meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan terbaik diantaranya sebagai The 1st Best Call Center, The 1st Best Kenyamanan di Kantor Cabang, The 1st Best ATM, The 1st Best Live Chat, dan The 1st Best Opening Account via Mobile. Sebagai informasi, penghargaan tersebut didasarkan pada survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM) yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI) berdasarkan analisis data dan berbagai metode penilaian kualitas pemberian layanan. Perusahaan pemenang merupakan para Bank yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada nasabah melalui berbagai channel layanan yang dimiliki. Saat menerima penghargaan, Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diterima dan memaknainya sebagai apresiasi berharga atas upaya Bank DKI untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Baca Juga : Konsisten Berinovasi, Bank DKI Raih Indonesia Best Living Legend Company 2024 “Penghargaan yang diraih Bank DKI pada beberapa kategori layanan prima turut merefleksikan komitmen Bank DKI yang secara konsisten berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai langkah inovasi, termasuk berbagai pengembangan produk dan layanan berbasis digital yang berfokus pada layanan perbankan yang mudah, cepat, dan nyaman,” ujar Amirul dalam keterangan tertulis. Langkah Inovasi Bank DKI Lebih lanjut dijelaskan Amirul, Bank DKI telah melakukan berbagai langkah inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, dengan salah satu inisiatif utama yaitu aplikasi JakOne mobile yang menawarkan berbagai fitur, mulai dari pembukaan rekening tabungan dan deposito secara online, transfer dana, pembayaran berbagai tagihan, zakat dan berdonasi, hingga integrasi dengan e-wallet untuk pembayaran melalui QRIS. Selain itu, JakOne Mobile dilengkapi teknologi biometrik untuk keamanan transaksi. Bank DKI juga telah memiliki metode layanan nasabah yang lebih responsif melalui live chat. Baca Juga : Konsisten Dukung Program TJSL, Bank DKI Raih Best CSR Award 2024 Untuk diketahui, proses penilaian 21st Infobank Banking Service Excellence 2024 didasarkan terhadap berbagai aspek pelayanan bank, diantaranya kepuasan nasabah, inovasi layanan, dan kinerja operasional melalui survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM) yang dilakukan oleh MRI dalam dua tahap riset. Pertama, melalui serangkaian online workshop, in-depth interview, focus group discussions, dan online survei, serta kedua, melalui pengukuran customer experience dengan mystery shopping. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih semakin memotivasi Bank DKI untuk terus berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik. “Bank DKI turut memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan relevan bagi nasabah. Pada era digital saat ini, kemampuan beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, untuk itu Bank DKI terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjadi mitra terpercaya dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah,” tutup Arie.
BCA Selenggarakan Program Beasiswa Bakti BCA 2024 Diikuti 700 mahasiswa
Propertynbank : PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen memajukan kualitas pendidikan Tanah Air. demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui penyelenggaraan program Beasiswa Bakti BCA 2024. Mengusung tema “Every Champion is Unique. The Champion is You!”, pembukaan program Beasiswa Bakti BCA 2024 diikuti oleh 700 mahasiswa dari 20 perguruan tinggi di Indonesia dan dilakukan secara hybrid, baik melalui siaran online maupun serentak di beberapa lokasi Kantor Wilayah (Kanwil) BCA, Kantor Cabang Utama (KCU) BCA, dan perguruan tinggi di Indonesia. Seremoni Beasiswa Bakti BCA 2024 resmi dibuka secara online oleh Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono, dan EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn pada Senin (25/03). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, “Program Beasiswa Bakti BCA berangkat dari komitmen BCA untuk mendorong setiap individu-individu yang unggul untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, sehingga bisa menjadi pilar bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Untuk teman-teman Bakti Champions, penerima Beasiswa Bakti BCA, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal perjalanan ke depan,” katanya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, (28/03/2024). Beasiswa Bakti BCA merupakan salah satu program unggulan dari Bakti Pendidikan. Penerima Beasiswa Bakti 2024 berhak mendapatkan manfaat berupa dana pendidikan (uang saku dan bantuan uang kuliah) serta program pengembangan diri selama setahun. Para penerima beasiswa akan mendapatkan pembekalan perencanaan keuangan, business impact plan, dan berkesempatan mengikuti bootcamp serta mengunjungi kantor BCA. Program pembekalan tersebut diharapkan berguna bukan hanya bagi penerima manfaat, namun juga untuk lingkungan dan masyarakat. Selain itu, program ini diharapkan dapat membentuk para #BaktiChampions menjadi #GenerasiPastiBisa. Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono menambahkan, Program Beasiswa Bakti BCA bukan hanya sekadar dukungan finansial, melainkan juga wujud dari tekad kami untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mahasiswa-mahasiswi berprestasi dapat mengembangkan potensi secara optimal serta memperoleh pelatihan hingga mentoring yang komprehensif. “Program ini juga merupakan bentuk upaya BCA mendukung target Pemerintah dalam mengejar visi Indonesia Emas 2045. Dimana Generasi Indonesia ke depan diharapkan tidak hanya produktif tetapi juga bisa jadi pemimpin dan ikut mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Antonius Sejak 2009 hingga saat ini, Perseroan melalui Bakti BCA telah secara rutin memberikan beasiswa dan pelatihan kepada mahasiswa berprestasi di Indonesia. Hingga saat ini, Bakti BCA telah memberikan beasiswa bagi lebih dari 7.000 mahasiswa program S1. Selain menyalurkan beasiswa, BCA juga memiliki program unggulan lainnya di bidang pendidikan, yaitu Sekolah Bakti BCA, BCA Berbagi Ilmu, Edukasi Literasi Keuangan, Program Magang Bakti BCA, Program Pendidikan Bisnis Perbankan, dan Program Pendidikan Teknologi Informasi. Deretan program tersebut merupakan wujud nyata komitmen BCA untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. “Menurut saya, Beasiswa Bakti BCA bukan hanya sekedar program beasiswa karena kami, sebagai Bakti Champions, juga akan dilatih untuk mengembangkan soft skills & hard skills untuk mencapai potensi terbaik yang kami miliki,” ujar Daniswara Seto Wibowo, Bakti Champions asal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Adrian Putra
Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera Periode 2024 – 2029 Dilantik
Propertynbank.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera periode 2024 -2029 selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (13/3). Menteri PUPR didampingi oleh anggota Komite Tapera yang terdiri dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah serta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, Pelantikan ini sebagai tindaklanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Februari 2024. Baca Juga : Tertarik Jadi Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera Tahun 2024-2029? Ini Persyaratannya Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Komite Tapera telah menyampaikan surat usulan kepada Presiden RI terkait pemberhentian dengan hormat KDK (Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera) yang telah mengemban Amanah di periode pertama 2019 – 2024 dan pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner periode 2024 – 2029 berdasarkan hasil seleksi terbuka sesuai dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Keppres tersebut memberhentikan dengan hormat KDK (Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera) Periode 2019 – 2024, Komisioner, Adi Setianto; Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro; Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Gatut Subadio; Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar; dan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi, Nostra Tarigan. Kemudian, mengangkat KDK Periode 2024 – 2029, Komisioner, Heru Pudyo Nugroho; Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Sugiyarto; Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman; Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, dan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang untuk masa tugas periode 2024 – 2029 terhitung mulai 13 Februari 2024. Profil Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat dan merupakan lulusan dari International Program Master of Management Universitas Gadjah Mada. Sedangkan Sugiyarto, sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Sementara itu Doddy Bursman sebelumnya merupakan Komisaris Utama PT Bataro Persada Indonesia dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Operasi Pemanfaatan di BP Tapera tahun 2021 – 2022. Tak berbeda jauh dengan Doddy Bursman, Sid Herdi Kusuma juga pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis, GRC dan Kebijakan Syariah di BP Tapera Tahun 2022. Sedangkan Wilson Lie Simatupang, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Legal di Bank BTN. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera sesuai konsepsi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat memiliki potensi untuk pengembangan skema bisnis disektor pembiayaan perumahan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait guna mencapai tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta disamping tugas sebagai Operator Investasi Pemerintah dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Baca Juga : Miliki Peran Strategis Dalam Ekosistem Perumahan Indonesia, BP Tapera Dituntut Lebih Kreatif Menurut Heru, demikian ia biasa disapa, dalam periode kepemimpinannya hingga 2029 nanti, langkah awal yang dilakukan bersama tim adalah melakukan reviu penyempurnaan tata kelola, transformasi proses bisnis yang inovatif dan solutif berbasis IT, pemenuhan target penyaluran, serta peningkatan kapasitas SDM sebagai aset penting BP Tapera. “Fokus utama kami adalah penyempurnaan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, transformasi proses bisnis berbasis IT dan penguatan basis data kepesertaan guna mendukung keberlanjutan dan eksistensi BP Tapera dalam ekosistem pembiayaan perumahan,” ungkap Heru menyampaikan. Ke depan menurut Heru, BP Tapera akan berupaya lebih adaptif dan terus bersinergi dengan berbagai pemangku kebijakan dalam ekosistem pembiayaan perumahan untuk penguatan model bisnis Tapera agar lebih sustainable, yang tidak hanya bertumpu pada sumber dana APBN.”Kami akan terus berupaya untuk menggali berbagai potensi pembiayaan yang ada di market agar intervensi APBN menjadi lebih efisien,” ungkapnya mengakhiri.
AIA Dan BCA Luncurkan Wealth Premier Pro, Solusi Optimal Perlindungan Nasabah Membership BCA
Propertynbank : Berkomitmen untuk membantu jutaan keluarga Indonesia agar hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik, PT AIA Financial (AIA) bersama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan solusi perlindungan terbaru, Wealth Premier Protection (Premier Pro). Meningkatnya jumlah dan kebutuhan proteksi nasabah membership, maka AIA dan BCA menyajikan solusi perlindungan jiwa terbaru sebagai bagian dari portofolio perencanaan warisan (legacy) dan antisipasi risiko tak terduga. Selain itu, sebagai mitigasi tergerusnya nilai Uang Pertanggungan atas dampak inflasi. President Director AIA, Sainthan Satyamoorthy, menjelaskan peluncuran Premier Pro ini sebagai komitmen komitmen AIA untuk menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan nasabah membership. Meningkatnya gaya hidup turut mendorong perkembangan kebutuhan nasabah membership, termasuk dalam hal kebutuhan proteksi. “Premier Pro memberikan kebutuhan proteksi yang komprehensif – untuk mendukung perencanaan warisan (legacy) demi melindungi impian generasi yang akan datang maupun untuk memenuhi kebutuhan saat menjalani masa pension,” jelas Sainthan Satyamoorthy. Pada kesempatan yang sama, Haryanto T. Budiman, Direktur BCA juga mengutarakan kolaborasi bersama dengan AIA yang kami hadirkan melalui Premier Pro merupakan upaya BCA untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan para nasabah kami. “Melalui Premier Pro, nasabah membership tidak hanya mendapatkan proteksi jiwa tetapi juga memiliki opsi diversifikasi aset sebagai bagian dari strategi pelestarian aset yang akan diwariskan di masa mendatang, sehingga segala kebutuhan nasabah nantinya dapat terpenuhi dengan baik,” Haryanto. Premier Pro, asuransi jiwa tradisional dengan masa perlindungan asuransi hingga 99 tahun dan pilihan masa bayar Premi Tunggal/2 tahun/5 tahun/10 tahun, serta hadir dengan 2 Plan, yaitu Plan Elevate & Plan Viva. Premier Pro Plan Elevate memberikan proteksi jiwa yang relevan & inovatif dengan memberikan proteksi jiwa melalui Uang Pertanggungan yang bertumbuh secara berkala hingga total 300% dari Uang Pertanggungan awal dan dilengkapi dengan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang komprehensif. Premier Pro Plan Viva, selain Manfaat Uang Pertanggungan yang bisa bertumbuh hingga total 276% dari Uang Pertanggungan awal termasuk Manfaat Hidup sebesar 25% dari Uang Pertanggungan awal dan perlindungan atas risiko kecelakaan yang komprehensif. Manfaat Hidup akan diperoleh pada masa asuransi ketika Tertanggung memasuki Tahun Polis ke-17 atau Umur 61 tahun (yang paling akhir terjadi). Selain itu, Premier Pro telah terintegrasi dengan layanan unggulan AIA lainnya khusus bagi nasabah BCA yang membeli, salah satunya AIA Altitude, yaitu layanan khusus yang diberikan kepada nasabah berkaitan dengan kesehatan, lifestyle, hingga layanan prioritas khusus. Nasabah mendapatkan tambahan gratis medical check-up dengan pilihan rumah sakit di Indonesia, Malaysia, Singapura. Premier Pro juga terintegrasi dengan layanan Personal Medical Management dari Medix, yang memberikan manfaat berupa konsultasi 24/7 dan pendampingan tenaga medis personal dengan akses global mulai dari diagnosis hingga pemulihan. Selain itu, untuk mendukung nasabah dalam mengembangkan pola hidup sehat, pembelian polis Premier Pro dapat dilengkapi dengan keanggotaan AIA Vitality, program health & wellness yang memberikan insentif atas tiap tantangan kesehatan yang diberikan. Dengan keanggotaan AIA Vitality, nasabah akan mendapatkan diskon premi tahun pertama sebesar 2,5% yang dilanjutkan dengan cashback premi hingga 15% di tahun kedua dan seterusnya, serta Iifestyle reward menarik lainnya. Premier Pro bisa didapatkan nasabah BCA dengan menghubungi PIC Relationship/Personal Banker atau kunjungi Cabang BCA Prioritas terdekat. “Dengan hadirnya Premier Pro, kami harapkan dapat memberikan nilai manfaat yang lebih baik dan menjadi solusi perlindungan yang tepat bagi para nasabah di masa mendatang. Hal ini juga sejalan dengan komitmen AIA untuk membantu jutaan keluarga Indonesia untuk hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik,” tutup Sainthan.
Tiga Bulan Pertama 2024, Sudah 7 BPR Ditutup OJK
Propertynbank : Dalam kurun waktu tiga bulan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha tujuh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengalami kebangkrutan. Bank-bank perkreditan yang terkena dampak kebangkrutan mencakup Koperasi BPR Wijaya Kusuma dari Jawa hingga Aceh Utara. Ketujuh BPR yang bangkrut dan dicabut izinnya itu diantaranya: Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma, dan PT BPR EDCCASH, dan PT BPR Aceh Utara Pencabutan izin usaha terbaru terjadi pada PT BPR Aceh Utara, yang keputusannya diambil oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tanggal 4 Maret 2024. “Pencabutan izin usaha PT BPR Aceh Utara merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangan resmi, Rabu (04/03/2024). Meskipun telah melalui serangkaian upaya penyehatan, bank yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 35-36, Lhokseumawe, Provinsi Aceh ini akhirnya mengalami pencabutan izin usaha oleh OJK. Meskipun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan sejumlah upaya penyelamatan, namun mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelamatan terhadap BPR Aceh Utara dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya. Dengan kebangkrutan BPR Aceh Utara, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini bertambah menjadi tujuh bank. Sebelumnya, OJK juga telah mencabut izin usaha dari PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma sepanjang tahun ini. Hal ini terjadi meskipun baru tiga bulan berlalu sejak awal tahun 2023. Tahun sebelumnya, hanya terdapat empat bank yang bangkrut di Indonesia. Jika dihitung sejak tahun 2005, total sudah ada 129 bank yang bangkrut di Tanah Air. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa secara umum, setiap tahunnya terjadi sekitar tujuh bank bangkrut di Indonesia. Namun, pada tahun ini saja jumlah bank bangkrut sudah mencapai angka yang sama dengan rata-rata tahunan tersebut. Deretan bank yang mengalami kebangkrutan dan dicabut izinnya oleh OJK ternyata terlibat dalam masalah penipuan. Dian menjelaskan bahwa apabila ada indikasi penipuan, penyelesaian akan dilakukan dengan cepat. “Kalau mereka lakukan fraud, kita akhiri dengan cepat. Saya tidak mau membiarkan utak-atik penyehatan dan lainnya,” jelas Dian. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, juga menegaskan bahwa bank yang kehilangan izinnya bukan karena masalah bisnis, melainkan karena terlibat dalam penipuan. “Semua pelaku Industri saya yakin tidak pernah mengharapkan atau menginginkan bisnisnya ditutup karena ada tindakan yang merugikan bank,” ujar Tedy. Aturan Khusus BPR Dilain pihak, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai banyaknya BPR yang tumbang menjadi bukti bahwa regulasi yang mengatur industri ini belum cukup memainkan perannya dalam melindungi BPR. Padahal, OJK sendiri sudah berkali-kali membuat aturan khusus untuk menjaga industri ini. Dalam rentang waktu terakhir, OJK setidaknya sudah mengeluarkan dua POJK baru. Pertama, POJK Nomor 28 Tahun 2023 (POJK 28/202 3) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, di mana berlaku per 31 Desember 2024. Beleid ini memuat penyesuaian atas skema pengawasan oleh OJK, jangka waktu pengawasan, hingga penempatan data oleh LPS. Kedua, ada POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR. Aturan ini berfokus pada manajemen risiko dan tata kelola aset perusahaan. Selain kedua aturan tersebut, sebelumnya telah terdapat kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian, OJK juga menyusun Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia bagi Industri BPR dan BPRS tahun 2021-2025. “Yang pasti, peraturan BPR saat ini tidak cukup kuat memberikan perlindungan terhadap industri BPR,” ujarnya. Huda menambahkan, banyak BPR yang tutup akibat terjadinya mismanagement (tata kelola buruk) ataupun tergilas teknologi. Dia mencontohkan, mismanagement yang dilakukan seperti kredit fiktif ataupun penyaluran yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, membuat BPR banyak yang bangkrut. “Maka mismanagement ini harus bisa diminimalkan dengan POJK tentang BPR yang baru,” ujarnya. Huda juga menjelaskan untuk menanggulangi kredit fiktif, harus disertai dengan peningkatan pengawasan internal. Maka, ke depan, menurutnya harus ada sistem yang membuat kredit BPR diawasi dengan detail. “Audit internal harus dikuatkan atau bahkan bisa meniru audit kinerja bank umum yang jauh lebih ketat,” pungkasnya. (Nabilla Chika Putri)
Transformasi Strategis Bank KB Bukopin Wujudkan Visi Dan Misi Baru
Propertynbank : Bank KB Bukopin terus melanjutkan komitmen dalam melakukan berbagai inovasi untuk tumbuh. Di dukung KB Fnancial Group (KBFG), Bank KB Bukopin telah mencapai sejumlah progres yang signifikan dalam perjalanan transformasinya. Transformasi ini merupakan fondasi bagi Perseroan untuk lebih meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih luas lagi masyarakat Indonesia. Setelah sukses melaksanakan right issue tahun 2023 dimana pemegang saham pengendali KBFG melalui KB Kookmin Bank, turut melaksanakan haknya dengan menyuntikan modal sebesar Rp8 triliun dari total Rp12 triliun yang berhasil dikumpulkan, untuk memperkuat permodalan Perseroan. Dengan struktur permodalan yang lebih stabil, Perseroan terus mendorong pertumbuhan dengan melakukan ekspansi bisnis dan investasi pada teknologi informasi. Melalui Shine project yang merupakan inisiatif pengembangan teknologi sistem core banking yang lebih efisien dengan mengadopsi teknologi mutakhir Next Generation Banking System (NGBS) dari KBFG. Transformasi yang dijalankan Perseroan tidak hanya tentang pengembangan teknologi, namun juga meliputi peningkatan budaya kerja dan pengembangan SDM yang berfokus pada keunggulan layanan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Perseroan untuk menjadi salah satu institusi perbankan terbesar di Indonesia, melalui penawaran produk dan layanan keuangan yang inovatif, dan memberikan solusi untuk kebutuhan layanan perbankan bagi nasabah. Menandai fase penting tahun 2024, perseroan menargetkan pencapaian kinerja profitabilitas yang positif, didukung oleh rebranding dan penguatan fundamental bisnis. Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin, Robby Mondong, menegaskan, “Kami berkomitmen untuk tidak hanya tumbuh sebagai institusi, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi Indonesia melalui layanan keuangan yang inovatif dan terpercaya.” “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan nasabah dan pemegang saham selama ini, dan berharap langkah-langkah transformasi ini tidak hanya memperkuat posisi Bank KB Bukopin di pasar keuangan Indonesia tetapi juga menunjukkan komitmen kami untuk menjadi bank yang lebih responsif, inovatif, dan dicintai oleh masyarakat,” pungkas Robby.