Ditagih Apersi, BP Tapera Janji Tambahan Kuota FLPP Cair Minggu Depan
Propertynbank.com – Setelah menunggu kepastian beberapa lama, harapan tambahan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) mulai tampak. Hal ini terjawab setelah pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) melakukan audiensi ke kantor BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat), Jumat (28/9). Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menyatakan, pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akhirnya menemukan titik terang. Dalam audiensi tersebut, Junaidi Abdillah datang bersama sejumlah pengurus DPP Apersi dan perwakilan dari DPD Apersi lainnya, menemui perwakilan Kementerian Keuangan dan BP Tapera. “Sebanyak 34.000 unit tambahan kuota FLPP akan cair minggu depan. Percepatan penambahan kuota ini akan segera dilakukan dan jawaban dari perwakilan Kemenkeu akan segera mencairkan kuota tambahan FLPP minggui depan,” tegas Junaidi kepada sejumlah media, usai pertemuan penting tersebut. Baca Juga : Resah Kuota Belum Ditambah, Apersi Akan Sambangi Kantor BP Tapera Sebelumnya pada akhir Agustus 2024 lalu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kuota FLPP akan ditambah 34.000 unit dari yang sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit. Ketentuan itu berlaku mulai 1 September 2024, namun hingga saat ini belum terealisasi. Dari audiensi ini menurut Junaidi penambahan kuota FLPP akan cair dalam 7 hari dari sekarang. Dia berharap dalam 7 hari dari sekarang pencairan kuota tambahan FLPP bisa terealisasi, jangan meleset jadwalnya. “Sehingga gejolak-gejolak di lapangan dengan ketidakjelasan yang terjadi akan mereda. Dan kita akan segera informasikan kabar bagus ini kepada anggota Apersi yang hari ini tidak bisa datang ke Jakarta,” imbuhnya. Sebelumnya, anggota Apersi tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pencairan dana untuk tambahan kuota FLPP dari pemerintah sebelum akhirnya melakukan audiensi hari ini. Baca Juga : Terima Audiensi Apersi, BP Tapera Sampaikan 4 Pernyataan Junaidi menegaskan, dari ketidakjelasan pencairan dana tambahan FLPP ini banyak pengembang yang sudah mengajukan pinjaman ke bank-bank yang bunganya tinggi agar usahanya bisa tetap berlanjut. Selain itu, para pekerja tukang bangunan pun menurut Junaidi banyak yang diberhentikan bekerja di proyek perumahan yang dikembangkan anggota Apersi. Pentingnya Tambahan Kuota FLPP Sementara itu Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi Bambang Setiadi menyampaikan, kondisi penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke depannya harus segera diperhatikan. Sebab, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah. “Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,” imbuhnya. Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.
Janji Tambahan Kuota Belum Terealisasi, APERSI Kuatir Pengembang Akan Kolaps
Propertynbank.com – Angin segar yang dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu tentang tambahan kuota belum menjadi kenyataan. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit. Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada 27 Agustus 2024 saat mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan. Namun, nyatanya hingga minggu kedua September 2024, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengaku, hingga saat ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota. Baca Juga : Apresiasi Pemerintah, REI Sambut Baik PPN DTP Diperpanjang dan Penambahan Kuota FLPP “Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa terlaksana. Kami telah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa akad kredit dan realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukan tertunda,” tegas Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah . Tambahan Kuota Jangan Hanya Janji Manis Junaidi berharap, semoga kebijakan ini bukan janji manis karena pihaknya merupakan pengembang rumah subsidi, dan khususnya yang tergabung dalam APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota, berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan. “Dan seharusnya, di penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tinggal hitungan bulan ini, bisa menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait program pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai program yang selama ini sudah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” tegas Junaidi. Baca Juga : Kuota FLPP 19 Bank Berpeluang Ditambah, Ini Hasil Evaluasi Bank Pelaksana Selain itu, imbuh Junaidi, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini membuat pengembang lebih berhati-hati terkait cash flow. Dia berharap kondisi ini jangan sampai membuat pengembang kolaps usahanya karena banyak yang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tak bisa ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang saat ini banyak yang menganggur karena tak ada pembangunan sejak beberapa bulan ini. Junaidi menghimbau agar pemerintah segera merealisasikan janjinya karena dalam pembangunan properti atau perumahan karena selalu menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor industri yang juga akan bergerak jika ada pembangunan perumahan. “Tak hanya itu, masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima rumah subsidi juga menunggu realisasi ini,” pungkas Junaidi.
Apresiasi Pemerintah, REI Sambut Baik PPN DTP Diperpanjang dan Penambahan Kuota FLPP
Propertynbank.com – Pemerintah memutuskan insentif PPN DTP diperpanjang hingga Desember 2024 untuk pembelian rumah sebesar 100% diperpanjang hingga Desember 2024, dari semula hanya 50%. Selain kebijakan diperpanjangnya Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP), pemerintah juga menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) unit dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit, dengan anggaran tambahan senilai Rp500 miliar. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengatakan kedua kebijakan pemerintah itu menjadi kabar gembira karena sejalan dengan yang telah REI perjuangkan selama ini yakni PPN DTP sebesar 100% diperpanjang sampai Desember 2024, serta adanya kuota tambahan FLPP. Menurutnya, kedua kabar tersebut menunjukkan bukti bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang besar dan memiliki keyakinan kalau sektor properti khususnya perumahan dapat menjadi tuas pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, sektor properti memiliki keterkaitan erat dengan ratusan industri usaha di sektor riil. Baca Juga : Pembiayaan Perumahan Harus Terjaga, Ketum REI Usulkan Dana Pendampingan “Terkait kebijakan PPN DTP yang kembali diberikan diskon sebesar 100% tentu ini positif, karena sejak pengurangan diskon mulai Juli 2024 menjadi hanya 50% memang terjadi penurunan penjualan sekitar 30%-35% dibandingkan Januari-Juni atau ketika masih ditanggung 100%,” ungkapnya kepada sejumlah media dalam press conference secara online, Selasa, (27/8). Dampak Positif PPN DTP Diperpanjang Joko Suranto berkeyakinan adanya keputusan baru ini dapat mendongkrak kembali realisasi penjualan rumah yang memanfaatkan insentif fiskal tersebut. Pengembang akan berusaha keras agar perpanjangan PPN DTP sebesar 100% ini efektif untuk memacu penjualan rumah. Dia memprediksi penjualan dapat kembali meningkat seperti periode Januari-Juni 2024 lalu dengan rata-rata penyerapan anggaran PPN DTP sekitar Rp160 miliar – Rp170 miliar setiap bulannya. Berdasarkan data yang diterima REI, rumah yang paling banyak terserap lewat program PPN DTP adalah rumah seharga di bawah Rp1 miliar dengan persentase sekitar 70%. Sementara sisanya sebesar 30% merupakan rumah di atas Rp1 miliar. Dengan data tersebut, diprediksi pasar hunian di harga Rp1 miliar ke bawah masih akan mendominasi penyerapan PPN DTP. “Sektor properti tetap membutuhkan stimulus yang memadai sehingga dapat bergerak positif. Terlebih sektor ini diproyeksikan akan mengalami rebound pada semester II-2025, sehingga perlu didorong terus dengan keberadaan PPN DTP di tahun depan, setidaknya sebesar 50%” ujar CEO Buana Kassiti Group tersebut. Kuota FLPP Penambahan kuota FLPP dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit juga menjadi angin segar bagi konsumen dan pengembang rumah bersubsidi. Menurut Joko Suranto, REI sudah mendorong tambahan kuota FLPP ini sejak 3 bulan lalu, karena memprediksi pada akhir Agustus 2024 kuota sudah habis. Adapun kuota FLPP tahun 2024 awalnya ditetapkan hanya untuk 166.000 unit atau turun 30% dibandingkan kuota 2023 sebanyak 229.000 unit. “Meski belum memenuhi harapan, tetapi kuota FLPP ditambah cukup melegakan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan melakukan akad kredit pemilikan rumah. REI terus memantau tambahan kuota ini dari sejak diputuskan oleh Presiden Jokowi di rapat terbatas pada dua minggu lalu, kemudian berlanjut di Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu. Jadi, tahap per tahap terus kami monitor dan dorong bersama,” jelasnya. Baca Juga : Kompak, REI Se – Indonesia Dukung Program Penanaman Sejuta Pohon REI Sebelumnya, REI mengusulkan kuota FLPP tahun 2024 dapat mencapai 250.000 unit, atau setidaknya sama dengan realisasi tahun 2023 sebanyak 229.000 unit. Tetapi yang disetujui hanya 200.000 unit atau hanya ditambah 34.000 unit. Sementara data Satgas FLPP REI menyebutkan bahwa kebutuhan kuota untuk anggota REI saja mencapai 54.000 unit. “Masih ada harapan (kuota) akan ditambah lagi, jika ada indikasi serapannya cepat. Tetapi saya melihat tambahan kuota yang sekarang ini bisa menjadi hal yang positif, sebagai bentuk perhatian dari pemerintah,” tegas Joko Suranto. Selain itu, kuota FLPP ditambah ini menjadi alas pijakan yang baik terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, tambahan kuota juga memperlihatkan adanya konsistensi pemerintah terhadap program perumahan termasuk dalam hal anggaran. REI pun berharap FLPP dapat diteruskan, dan ditingkatkan anggarannya di tahun 2025. “Tahun depan, kami sebenarnya mengusulkan kuota FLPP dapat ditingkatkan menjadi 500.000 unit, meski pun informasinya kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 300.000 unit atau sebesar Rp23 triliun. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut termasuk soal anggaran untuk program 3 juta rumah,” tutup Joko Suranto.
Pastikan Kuota Rumah Subsidi Terjaga, Pengembang Desak Parlemen Berperan
Propertynbank.com – Fungsi anggaran yang dimiliki parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), memiliki peran penting untuk menjaga kepastian dan besaran kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga anggota legislatif mempunyai peran penting menjaga kepastian kuota rumah subsidi agar tetap terjaga sesuai kebutuhannya. Hal tersebut disampaikan Bambang Setiadi, Direktur Utama PT Parahyangan Super Abadi yang mewakili keluhan pengembang terkait terbatasnya kuota rumah subsidi. Pelaku industri properti khususnya perumahan, ingin memiliki kepastian dalam usahanya. Selain itu konsumen rumah subsidi yang ditujukan pada MBR juga memiliki kepastian untuk mendapatkan rumah yang layak huni. “Masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan rumah, kalau ada kepastian kuota tentu saja harapan mereka memiliki rumah dan peluangnya akan lebih besar terwujud,” jelas Bambang yang merupakan Kabid Perizinan dan Pertanahan DPP Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia). Baca Juga : Asosiasi Perumahan di Lampung Desak Kuota Rumah Subsidi Ditambah Menurut Bambang, parlemen punya peran memastikan besaran anggaran yang diperlukan oleh pengembang. Selain, tentu saja berkolaborasi dengan eksekutif, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.”Kami (Apersi) akan menginisiasi agar para legislator turut membantu mengawal besaran kuota rumah subsidi sehingga seluruh pihak akan mendapat faedah,” tegas Bambang. Dikatakan Bambang, bagi pemerintah, realisasi rumah subsidi menjadi wujud pengejawantahan Pasal 28 H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “Pemerintah yang memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme tinggi pasti melaksanakan amanat konstitusi, bukan sebaliknya,” ungkapnya. Menurut dia, wujud kebangsaan dan nasionalisme itu terukur dari besaran anggaran yang berpihak kepada MBR. “Untuk itu, besaran anggaran atau kuota rumah subsidi jangan dikurangi. Justru kalau bisa ditambah. Contoh, tahun lalu, kuota rumah subsidi setara 229 ribu rumah, kini justru hanya 166 rumah. Ini harus ditambah,” harap Bambang. Manfaat Kuota Rumah Subsidi Bambang menegaskan, manfaat rumah subsidi tak hanya memangkas backlog hunian yang saat ini menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai sekitar 9,9 juta unit. Dalam pembangunan rumah subsidi selalu enggerakkan perekonomian masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional. “Pembangunan rumah subsidi menggairahkan ekonomi masyarakat, baik lokal maupun nasional. Contoh, menyumbang pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak pemerintah pusat,” tegasnya. Baca Juga : Soroti Kuota FLPP Menipis, Tiga DPD REI Desak Pemerintah Berikan Solusi Bahkan, Bambang menjabarkan bahwa penerimaan pajak tersebut sudah ada saat pengembang melakukan pembelian produk-produk material bangunan. “Sumbangsih ini akan terus meningkat manakala pembangunan rumah subsidi terus bergulir dan bertambah,” papar Bambang. Untuk itu, Bambang berharap ada tambahan kuota rumah subsidi menjelang penghujung tahun 2024, mengingat kuota 166 ribu akan segera habis. “Kami berharap tambahan itu bisa menyamai total kuota tahun lalu,” pungkas Bambang.
REI Optimis Kuota FLPP Ditambah
Propertynbank.com – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meyakini pemerintah akan segera memberikan tambahan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah bersubsidi. Pasalnya, selama ini REI melihat bahwa pemerintah sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kami tetap berkeyakinan bahwa ketika ada keberpihakan, maka keputusan apapun dapat dilakukan pemerintah. REI berharap kuota FLPP bisa ditambah, setidaknya seperti realisasi tahun 2023 sebanyak 229.000 unit,” tegas Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, di Kantor DPP REI Jakarta, Rabu (31/7). Joko menjelaskan, REI telah berkirim surat dan saat ini menunggu jawaban dari Presiden Joko Widodo terkait tambahan kuota FLPP tersebut. REI juga menunggu konfirmasi kapan rapat Kementerian Koordinator Perekonomian yang diikuti antar kementerian termasuk Kementerian Keuangan untuk membahas kuota tambahan FLPP akan dilaksanakan. Baca Juga : Soroti Kuota FLPP Menipis, Tiga DPD REI Desak Pemerintah Berikan Solusi “Saat ini bangsa kita sedang fokus mengatasi backlog perumahan yang besar sekali. Tetapi anggaran kuota FLPP 2024 turun hampir 30 persen dibanding 2023, sehingga menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian pada mereka yang ingin membeli rumah. Dan juga menjadi ketidakpastian bagi pengembang yang sudah berjuang membantu pemerintah untuk menyediakan rumah bagi MBR,” kata Joko Suranto. Posisi kurangnya kuota FLPP ini, ungkapnya, juga akan menimbulkan ketidakpastian terhadap program 3 juta rumah Prabowo-Gibran, sehingga kuota FLPP mesti ditambah agar masyarakat yakin bahwa pemerintahan baru mendatang mampu mengeksekusi program 3 juta rumah yang sudah dijanjikan. Kepastian Kuota FLPP Ditambah Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan. Baca Juga : Asosiasi Perumahan di Lampung Desak Kuota Rumah Subsidi Ditambah Dia menjelaskan, Kementerian PUPR telah telah mengajukan penambahan kuota FLPP dapat mencapai 229.000 unit atau sama seperti tahun sebelumnya. “Tahun lalu kita sudah mencapai 229.000 unit, nanti kita cek kira-kira masih punya cukup ruang [atau tidak]. Tapi pada dasarnya kita kan ingin bukan hanya sama [dengan kuota tahun lalu] kalau bisa lebih banyak lagi. Nanti kita diskusi lagi,” ujar Mohammad Zainal Fatah, di sela-sela akad kredit massal BTN di Bogor beberapa waktu lalu.
Asosiasi Perumahan di Lampung Desak Kuota Rumah Subsidi Ditambah
Propertynbank.com – Gabungan asosiasi perumahan di Lampung mengadakan pertemuan konsolidasi untuk membahas isu terkini mengenai ketersediaan kuota rumah subsidi untuk Lampung. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi pengembang perumahan yang ada di Lampung antara lain seperti REI, Apersi, Himperra dan Asperi. Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas sejumlah tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah subsidi. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah terbatasnya kuota rumah subsidi yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung. Tri Joko Margono, Ketua DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Lampung menyampaikan, keterbatasan kuota rumah subsidi ini tentu menjadi kendala bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan hunian layak. “Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat meningkatkan alokasi kuota rumah subsidi untuk Lampung,” jelasnya dalam keterangan tertulis. Baca Juga : Soroti Kuota FLPP Menipis, Tiga DPD REI Desak Pemerintah Berikan Solusi Selain membahas kuota, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Lampung, Urianto Muslimin menambahkan sektor real estate sangat mempengaruhi 180 sektor bisnis turunannya serta pekerja lokal akan terimbas jika kouta subsidi perumahan tidak di tambahkan. Sementara Ketua DPD ASPERI Lampung Yudi Handoko menyebutkan, tahun 2023 realisasi rumah subsidi secara nasional sebesar 220.000 unit dan khusus di Lampung hampir 4000 unit. Untuk tahun 2024 kuota nasional hanya 166.000 unit, sedangkan di semester satu tahun 2024 ini tak lebih dari 2.000 unit realisasi rumah subsidi di provinsi lampung. “Jadi memang kebutuhan rumah subsidi di lampung masih tinggi maka perlu di tambahkan,” tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD Apersi Lampung, Mario Aryanto menjelaskan bahwa banyak masyarakat Lampung masih berada dikondisi ekonomi menengah ke bawah, jika tidak ada rumah subsidi atau di bangun rumah komersil mungkin akan sulit terserap dengan suku bunga tinggi. “Efeknya masyarakat akan sulit memiliki rumah sendiri,” ujarnya. Baca Juga : Desak BP3 Lebih Berperan, APERSI Kuatir Kuota Rumah Subsidi Tahun 2024 Segera Habis Hampir setiap tahun permasalahan kuota rumah subsidi menjadi isu nasional. Oleh karena itu perlu upaya bersama dengan stakeholder untuk mencari solusi dan trobosan dari permasalahan rumah subsidi ini. “Terlebih dalam janji kampanye presiden terpilih Prabowo – Gibran mengusung program 3 Juta rumah,” ujar masing-masing Ketua asoasiasi tersebut sepakat. Asosiasi Perumahan di Lampung Bentuk Tim Khusus Maka, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, para peserta sepakat untuk membentuk tim kerja yang bertugas untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait peningkatan ketersediaan dan kualitas rumah subsidi di Lampung. “Semua asosiasi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Lampung,” seru semua Ketua asosiasi tersebut.
Soroti Kuota FLPP Menipis, Tiga DPD REI Desak Pemerintah Berikan Solusi
Propertynbank.com – Pemerintah dihimbau untuk segera mengatasi masalah kuota FLPP yang akan segera habis dalam waktu dekat. Pemerintah didesak merealisasikan penambahan kuota untuk pembiayaan rumah bersubsidi. Desakan ini muncul dari gabungan pengembang di tiga DPD, yakni REI DKI Jakarta, REI Jawa Barat dan REI Banten. Arvin F. Iskandar, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta mengatakan, menipisnya alokasi pembiayaan rumah subsidi yang disalurkan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP tahun ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi juga bagi pengembang pelaku pembangunan rumah bersubsidi. Sebagaimana diketahui, data dari website BP Tapera menunjukkkan bahwa realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak tahun 2023 = 228.914 unit rumah. Realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak bulan Januari sampai dengan akhir Mei 2023 = 82.340 unit rumah. Realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak bulan Januari sampai akhir Mei 2024 = 78.705 unit rumah, Baca Juga : Dapat Tambahan Kuota FLPP 23.362 Unit, BTN Optimalkan Seluruh Kantor Layanan Sehingga jika diambil berdasarkan perbandingan yg sama, maka kuota tahun 2024 idealnya adalah = (78.705/82.340) x 228.914 unit = 218.808 unit. Berdasarkan data di atas maka diprediksi kuota FLPP 2024 sejumlah 166.000 unit akan habis pada bulan Agustus mendatang. “Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI; DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melakukan koordinasi untuk proaktif. REI mencari terobosan yang kongkrit dengan para pemangku kepentingan terkait solusi yang bisa dieksekusi bersama-sama,” ungkap Arvin pada acara Temu Anggota Tiga DPD REI, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu, 12/6. Menurut Arvin, soal keterbatasan APBN dalam pembiayaan KPR FLPP dan menipisnya kuota FLPP, misalnya, selain KPR FLPP, terobosan apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah dimasa transisi ini ? Apakah bisa dengan (kembali) menerapkan program subsidi selisih bunga atau menggali alternatif pembiayaan dari sumber-sumber yang lain. “Pengembang harus realistis karena APBN terbatas. Demikian juga dengan perbankan, BP Tapera atau BPJS TK. Kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan dengan REI ke depan untuk memanfaatkan dana kelolaan masing-masing, agar optimal tersalurkan bagi pembiayaan perumahan,” ungkap Arvin. Dampak Kuota FLPP Habis Ketua DPD REI Jawa Barat, Lia Nastiti mengatakan pertemuan tiga DPD REI ini merupakan bagian dari upaya berkomunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perbankan sebagai penyalur dana dan pengembang selaku penyedia perumahan, untuk berbagi peran mencari terobosan dan solusi agar permintaan dan pasokan hunian tetap berjalan baik setiap tahun sehingga pada akhirnya akan menurunkan angka backlog kepemilikan rumah. Baca Juga : Kuota FLPP Ditambah Hingga Rp 2 Triliun, Bank BTN Gelar Akad Massal Dikatakan Lia, pengembang rumah subsidi di Jawa Barat sangat berharap tindakan konkret pemerintah. Pasalnya, kekurangan kuota FLPP atau pembiayaan dana subsidi berpotensi menyebabkan dampak besar, tidak hanya bagi MBR dan pengembang, tetapi juga untuk 175 industri yang menjadi penunjang pembangunan rumah dan jangan dilupakan juga dampaknya bagi pihak perbankan yang memberikan kredit konstruksi . “Jawa Barat selama ini adalah penyumbang pembangunan rumah subsidi terbesar di Indonesia. Dimana tahun 2023 realisasi nya adalah 61.868 unit, dan di Tahun 2024 ini kami menargetkan sebanyak 65,000 unit rumah subsidi. Kehabisan kuota FLPP bisa menghambat pertumbuhan sektor properti, menghambat pengembangan properti, dan meningkatkan risiko gagal bayar karena pengembang tidak dapat memenuhi kewajiban perbankan,” tambahnya. Sementara itu, Roni H Adali, Ketua DPD REI Banten menambahkan, Banten yang menempati urutan ke dua se-Indonesia untuk realisasi pembangunan rumah subsidi juga berharap ada upaya dari pemerintah guna mendorong stakeholder untuk mengatasi kekurangan kuota. “Pengembang di Banten menilai permintaan masyarakat terhadap rumah subsidi tetap tinggi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pemimpin daerah di Banten terkait kebutuhan dana perumahan ini. Bersama-sama dengan pemerintah daerah menyuarakan pentingnya tambahan pembiayaan bagi rumah subsidi MBR ke pemerintah pusat,” ujarnya. Kebijakan Sertifikat Elektronik Selain Kolaborasi Mencari Solusi Mengatasi Keterbatasan Kuota FLPP, Kegiatan Temu Anggota Tiga DPD REI juga membahas tentang Kebijakan Sertifikat Elektronik Tanah. Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Pendaftaran Tanah, artinya akan menggantikan sertifikat analog yang berlaku sebelum ini. Perubahan bentuk sertifikat menjadi dokumen elektronik menurut Ketua DPD REI Banten Roni merupakan lompatan yang sangat besar. Namun, tantangan terbesarnya adalah sejauh mana jaminan keamanan data elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan atas tanah. Pasalnya, kasus sertifikat kepemilikan ganda (masih) cukup banyak terjadi. Baca Juga : Diprediksi Permintaan KPR Meningkat, BTN Siap Serap Tambahan Kuota FLPP “Kami sebagai pelaku usaha ingin Sertifikat Elektonik mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Dan pemegang hak juga mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkan,” tambahnya. Sertipikat elektronik menurut Arvin Ketua DPD REI DKI Jakarta juga sangat erat kaitannya dengan proses penyaluran kredit di perbankan. Misalnya sebagai komponen dalam analisa kredit, khususnya collateral/agunan. “Jika Sertifikat Elektronik menjadi jaminan kredit di bank, maka Hak Tanggungan (HT) pun akan menjadi E-HT. Bagaimana proses integrasi antara sistem BPN dengan Perbankan Pemberi Kredit maupun pihak Notaris / PPAT. Pengembang harus mengetahui teknisnya,” ungkap Arvin. Demikian pula jika proses kredit pinjaman sudah diselesaikan oleh debitur. Maka tentu akan dilanjutkan dengan proses Roya elektronik oleh BPN sesuai informasi dari bank terkait. “Beberapa kasus terjadi error sehingga Roya elektronik masih harus menunggu kembali. Hal ini harus diantisipasi karena Roya elektonik atas HT ini akan di template ke Sertifikat elektronik,” tambahnya Oleh karena itu, lanjut Lia Nastiti Ketua DPD REI Jawa Barat, diperlukan perangkat keras, perangkat lunak dan SDM-SDM yang kompeten agar Sertipikat elektronik mampu mengefisienkan proses pendaftaran tanah, pengecekan sertifikat dan bisa meningkatkan indikator kemudahan berusaha di Indonesia. “Sebagai pelaku usaha kami tentu ikut aturan. Cepat atau lambat Sertipikat elektronik akan ada diseluruh wilayah Indonesiam maka diperlukan adanya sosialisasi secara masif oleh Kementerian ATR/BPN, kepada segenap masyarakat, notaris, pelaku usaha maupun instansi yang terkait termasuk sektor perbankan,” pungkasnya.