The HUD Institute Desak Kementerian PKP Susun Road Map Program 3 Juta Rumah
Propertynbank.com – The Housing Urban Development (HUD) Institute (The HUD Institute) yang merupakan lembaga pengkajian yang berfokus pada perumahan, permukiman, dan pengembangan perkotaan meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera menetapkan road map atau peta jalan program perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat. Hal itu diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat mengetahui rencana jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto. “Kami harap Kementerian PKP bisa segera menetapkan road map program perumahan dan kawasan permukiman lima tahun ke depan. Jadi arah pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP bisa diketahui oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman,” ujar Ketua Umum The Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto di Jakarta, Jum’at (20/12/2024). Baca Juga : Lebih Tepat Dukung Program 3 Juta Unit Rumah, The HUD Institute Usulkan BP3 Segera Beroperasi Menurut Zulfi, dalam penyusunan road map ini Kementerian PKP setidaknya harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mendukung pelaksanaan Visi Indonesia 2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang sedang di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu juga bagaimana menerjemahkan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang mentargetkan pembangunan setidaknya 3 juta unit rumah per tahun. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adanya pembentukan Kementerian PKP secara langsung menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar fokus menyelesaikan masalah perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Indonesia sekaligus mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Baca Juga : Prabowo Mau Bangun 3 Juta Rumah, Ini Catatan The HUD Institute Adanya road map bidang perumahan dan kawasanpermukiman, kata Zulfi, diperlukan supaya institusi Kementerian PKP bisa memiliki eksistensi jangka panjang sehingga program dan kebijakan bisa berlangsung dengan baik. Selain itu, kinerja Menteri PKP juga bisa lebih terukur dan pengembang perumahan serta mitra kerjanya bisa memiliki panduan serta pedoman dalam melaksanakan pembangunan perumahan. “Road map ini penting untuk eksistensi keberadaan Kementerian PKP agar makin mantap dan tidak on off atau dengan kata lain tidak dibubarkan setiap lima tahun. Road map juga bisa digunakan untuk menilai kinerja Menteri PKP dan menjadi pedoman untuk melayani publik dengan baik,” terangnya. Usulan The HUD Institute Terkait dengan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian PKP, The HUD Institute juga berharap Menteri PKP melalui kewenangan yang dimiliki bisa memilih orang-orang khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbaik. Apalagi antara Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP sudah membagi tugas sesuai porsinya masing-masing sehingga diperlukan dukungan dari internal Kementerian PKP. Baca Juga : Ini Usulan The HUD Institute Untuk Kawasan Stasiun Lebak Bulus Berbasis TOD “Kami juga berharap saat ini Kementerian PKP sudah cukup untuk belanja masalah dan mendengarkan berbagai masukan dari para mitra kerjanya. Ke depan yang penting adalah bagaimana Kementerian PKP bisa melibatkan pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia dan melibatkan Dinas Perumahan yang ada, kelompok kerja (Pokja) atau forum perumahan dan kawasan permukiman yang ada di setiap Provinsi. “Saya harap Kementerian PKP bisa segera mengadakan rapat koordinasi dan mengundang Kementerian / Lembaga terkait perumahan, Dinas Perumahan, Pokja dan Forum PKP yang ada di setiap Provinsi. Rakor ini sangat penting agar tahun 2025 mendatang program perumahan dalam Program 3 Juta Rumah bisa segera terlaksana di lapangan,” tandasnya.
Program 3 Juta Rumah Langkah Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan
Propertynbank.com – Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8% di tahun 2025 mendatang. “Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024. Rincian Program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan. “Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny Z. Minang. Baca Juga : Dongkrak Ekonomi, Program 3 Juta Rumah Bantu Masyarakat Miliki Rumah Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah. “Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). “Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edward Abdurrahman, mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan. “Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” ujar Edward. Skema Komposisi Baru FLPP Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25 yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50. Baca Juga : Propertinomic REI Jadi Spirit Program 3 Juta Rumah Dalam Pengentasan Kemiskinan “Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha. Imam menjelaskan, Senin, 23 Desember 2024, BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025. “Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” urai Imam. Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50. “Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5%, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7% hingga 8%, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” tutur Budi. Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering. “Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%,” ucapnya. Baca Juga : BTN Siapkan Strategi Dukung Program 3 Juta Rumah BP Tapera tengah menyiapkan agar proses akad KPR subsidi bisa dijalankan di awal tahun depan. Saat ini, dari total 4,3 juta aparatur sipil negara (ASN) di seluruh daerah yang sudah terdaftar, baru 1,5 juta ASN yang sudah melengkapi data pribadi. “Kami melakukan edukasi secara masih one on one ke seluruh provinsi. Setidaknya 15 provinsi telah dikunjungi sebagai upaya sosialisasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Keuangan di daerah tersebut,” tutur Imam. Alternatif Pembiayaan Program 3 Juta Rumah Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum, mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan. “Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber-sumber pembiayaan perumahan. “Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” tandasnya. Baca Juga : Dampingi Wamen PKP, BP Tapera Berkomitmen Dukung Program 3 Juta Rumah Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mencatat, sebanyak 77% nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal. “Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR FLPP. Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” pungkas Aviv Mustaghfirin, Wakil Ketua Umum DPP Himperra.
Tak Cukup Dari APBN, Pendanaan Program 3 Juta Rumah Harus Bersinergi
Propertynbank.com – BP Tapera bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berkolaborasi menyelenggarakan Kegiatan Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah pada Senin (16/12) di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat. Kegiatan ini guna mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sebagaimana diketahui, salah satu kunci keberhasilan program tiga juta rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan khususnya dari ekosistem pembiayaan perumahan. Maka, melalui kegiatan tersebut, akan terbentuk sinergi dan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan ekosistem pembiayaan perumahan dalam mewujudkan program tiga juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) mengatakan, Program 3 Juta Rumah bukan sekadar target angka, melainkan bagian dari misi besar Asta Cita dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak. Sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Baca Juga : Menteri ATR Siapkan 79 Ribu ha Lahan Untuk Program 3 Juta Rumah “Dalam periode 2018-2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 – Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63% hingga 16,3% terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” jelas Menteri yang akrab disapa Ara. Ara menyebutkan bahwa Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan program tiga juta rumah. Di antaranya adalah penyediaan lahan gratis atau murah melalui optimalisasi tanah sitaan koruptor, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, lahan idle eks-Hak Guna Usaha, dan tanah Barang Milik Negara. Lalu, pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah atau slip gaji, insentif pajak, dan peningkatan FLPP hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50, penyederhanaan regulasi dan perizinan, termasuk penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kemudian revisi aturan lingkungan hidup, efisiensi pengadaan melalui penerapan digitalisasi dan sistem pembelian terpusat, dan kolaborasi lintas sektor, baik melalui investasi luar negeri, swadaya masyarakat, maupun kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan. Baca Juga : Program 3 Juta Rumah Dapat Dukungan Lintas Kementerian “Tentu, pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat untuk dapat mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah. Melalui forum ini, saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini,” harap Ara. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha. “Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” jelas Nusron Wahid. Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan, pendanaan untuk program strategis 3 juta rumah tentunya tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi. “Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal. Partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat diperlukan untuk memperkuat dan memperluas cakupan pembiayaan untuk program ini,” jelas Heru. Sebagai Badan Hukum yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana pembiayaan perumahan baik yang bersumber dari APBN melalui instrument KPR FLPP maupun yang bersumber dari dana peserta (ASN) dalam bentuk KPR Tapera, capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp24,5 Triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp965 miliar. Baca Juga : Program 3 Juta Rumah Dianjurkan Ikuti Rekomendasi Satgas Perumahan “Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah sebanyak 33.769 unit senilai Rp4,2 Triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP. Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog hari ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri,” tambah Heru. Peran SMF Untuk Program 3 Juta Rumah Sedangkan Direktur Utama PT SMF Persero, Ananta Wiyogo menjelaskan, SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah. Sejak 2017 secara akumulasi, hingga Oktober 2024 Perseroan dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp9,33 Triliun, ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp25,50 Triliun setara dengan 689.583 unit rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Para pejabat tinggi Madya dari Kementerian/Lembaga terkait, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Manajer Investasi, Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi serta Asosiasi Developer. Baca Juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, Empat Asosiasi Deklarasikan GASPERR Kegiatan dialog yang juga diikuti secara daring dari seluruh perwakilan Sekda, Kepala BKD dan Kepala BPKAD ini, diselenggarakan ini terbagi dalam dua sesi tema diskusi. Sesi pertama dengan tema Sumber Pembiayaan Sektor Perumahan : Dana Perbankan, Pasar Modal, dan Luar Negeri yang dihadiri oleh narasumber Deputi Bidang Pendanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan; Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Aslan Lubis; Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Ida Bagus Aditya Jayaantara. Sedangkan, sesi kedua dengan tema Peran Dana Masyarakat dan Dana Lainnya dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah yang dihadiri oleh narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ; Program Leader Infrastructure World Bank Indonesia/ Country Manager, Claudia Suarez; dan Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono.
Hadir di HUT ke 26 APERSI, Dua Menteri Kabinet Prabowo Ini Dorong Rumah MBR Masuk PSN
Propertynbank.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Tujuannya menurut Menteri Maruarar Sirait yang biasa dipanggil Ara ini untuk membantu MBR memiliki rumah. “Saya dan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diarakan Presiden Prabowo untuk merumuskan langkah-langkah dari Program 3 Juta Rumah,” jelasnya dalam acara HUT ke 26 APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12). PSN ini dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Baca Juga : Kantongi Anggaran Rp 5,274 Triliun, Ini Yang Akan Dilakukan Kementerian PKP Ara menegaskan, PSN untuk perumahan ini tentunya untuk MBR dan berupa program. Untuk itu Kementerian PKP akan megusulkan ini pada kementerian terkait lainnya, seperti kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto. “Kita akan terus bersinergi dengan berbagai kementerian, karena program yang seperti apa yang akan kita buat untuk meggerakkan sektor perumahan dan trentunya untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Dan ini akan kita laporkan pada presiden karena ini bagian dari terobosan dari Program 3 Juta Rumah,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang juga hadir dalam acara HUT Apersi menuturkan bahwa Kementerian PKP dan pohaknya mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional. “Presiden punya Program 3 Juta Rumah, dan ini tak mudah. Masalah pertama adalah lahan, kalau pun ada harganya sudah mahal dan lainnya. Nah, kita bisa bekerjasama dengan tanah PTP atau Perhutani,” jelasnya. Nusron menambahkan, saat ini sudah ada 50 kota potensial yang sudah padat penduduknya. Rata-rata per kota itu 100 hektar dan kami (kementerian ATR/BPN) akan mencarinya dan ini gagasan awal untuk mencapai Program 3 Juta Rumah. “Program ini tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak swasta, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah,” tegas Nusron. Sementara itu, Junaidi Abdillah, Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyambut positif terkait adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi MBR. Baca Juga : Menteri PKP Ajukan Tambahan Anggaran Sebesar Rp 48,4 Triliun “Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex spesialis terakit aturan dan kebijakannya. Kami berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kementerian PKP yang sejak menjabat menjadi menteri langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekositem perumahan,” imbuhnya. Menurutnya, APERSI sangat siap jika PSN untuk perumahan ini dijalankan karena bisa melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah. “Kami optimis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” tegasnya. Minta Dukungan APERSI Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga meminta dukungan Apersi dalam Program 3 Juta Rumah. Apersi, kata dia, dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat. “Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah,” ujarnya saat menerima audiensi pengurus DPP Apersi, Jum’at (6/12). Baca Juga : Didukung Kementerian PKP dan Stakeholder, Property Cup ke 16 Sukses Digelar Dalam pertemuan yang disiarkan secara langsung di akun Youtube @KementerianPKP itu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Wamen PKP Fahri Hamzah secara terbuka menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan. Hal itu diperlukan agar program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan. Menteri PKP telah menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan yang sama dapat dikumpulkan menjadi satu. Apalagi setiap asosiasi pengembang memiliki unit Litbang sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat didetilkan dan diusulkan kepada pemerintah. “Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan,” terangnya. Junaidi Abdillah menjelaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Apalagi dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. “Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” terangnya. Baca Juga : Ini 3 Tugas Penting Kementerian PKP Dalam Program 3 Juta Rumah, Apa Saja? Sebagai informasi, Apersi didirikan oleh 17 pengembang menengah dan kecil pada tanggal 10 November 1998 di tengah gejolak moneter dan politik yang belum kunjung usai. Saat ini tercatat anggota APERSI sebanyak 5.120 pengembang dengan anggota aktif sebanyak 3.691 pengembang dan terdiri dari 29 DPD 29 provinsi di seluruh Indonesia. Saat Gala Dinner HUT Apersi ke 26 di Movenpick, diluncurkan Direktori Apersi yang disusun oleh Journalist Media Network (JMN), kepada DPP Apersi. Direktori tersebut berisi data-data anggota Apersi di seluruh Indonesia dan miitra kerja Apersi, baik dari perbankan, bahan bangunan maupun lembaga pemerintah.
Pulang Dari Lawatan, Presiden Prabowo Bawa Potensi Investasi Rp294 Triliun
Propertynbank.com – Presiden Prabowo Subianto kembali ke Jakarta pada Minggu, 24 November 2024 lalu, setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan selama lebih dari dua pekan ke enam negara. Negara-negara yang dikunjungi Prabowo antara lain Cina, Amerika Serikat (AS), Peru untuk KTT APEC, Brazil untuk KTT G20, Inggris, dan Prabowo menutup kunjungan ke luar negeri dengan bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammad bin Zayed di Abu Dhabi. Dari rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo berhasil membawa sejumlah potensi investasi dan memperkuat kerja sama di berbagai sektor yang diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, termasuk di bidang ketahanan pangan, nutrisi, kesehatan, teknologi, dan energi. Dikutip dari CNN Indonesia, Prabowo berhasil membawa pulang komitmen investasi senilai USD18,57 miliar, atau sekitar Rp 294,80 triliun (dengan kurs Rp 15.880 per USD), dari rangkaian kunjungannya selama dua pekan terakhir. Baca Juga : Program 3 Juta Rumah Dapat Dukungan Lintas Kementerian “Agak-agak melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya,” ujar Prabowo di Inggris pada Kamis 21 November lalu waktu setempat. Pengamat dan peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilannya membawa pulang investasi, setelah dua pekan melakukan kunjungan ke luar negeri. Anwar menambahkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sebagai mitra strategis muncul karena Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan posisi geografis yang strategis, dianggap sebagai pemain kunci di kawasan. “Pemerintahan Prabowo juga dianggap proaktif dalam membuka peluang kerja sama global, menciptakan citra stabil dan optimistis terhadap perekonomian Indonesia,” ucapnya. Baca Juga : Program 3 Juta Rumah Dianjurkan Ikuti Rekomendasi Satgas Perumahan Komitmen investasi yang dibawa Presiden Prabowo setelah pulang dari kunjugan ke 6 negara meliputi kerjasama Prabowo dengan Presiden China Xi Jinping di bidang manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan yang nilainya USD 10 Miliar atau sekitar Rp 157 Triliun. Kemudian, sekitar Rp 135 Triliun merupakan dari 19 pemimpin perusahaan di Inggris, antara lain dari British Petrolium senilai USD 7 Miliar dan USD 1,5 Miliar dari beberapa perusahaan lainnya. Mayoritas dari inventasi tersebut berada di bidang energi dan infrastruktur. Prabowo juga menawarkan proyek Giant Sea Wall dan IKN ke para pengusaha di Inggris. Investasi dari negara-negara tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Program Perumahan Presiden Prabowo Bonny Z Minang selaku anggota satuan tugas perumahan, mengatakan bahwa program 3 juta rumah merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan. ”Prabowo berikhtiar ingin membawa kesejahteraan kepada masyarakat, maka kita berikan rumah melalui program 3 juta rumah,” ujar Bonny usai Podcast dengan tim Journalist Media Network (JMN) beberapa waktu lalu. Baca Juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, Empat Asosiasi Deklarasikan GASPERR Dengan adanya dukungan investasi asing dan partisipasi pengembang besar dalam negeri, program 3 juta rumah per tahun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan negosiasi dengan sejumlah negara, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan China, untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah. “Saya baru saja bertemu dengan Menteri Toleransi dari UEA dan penguasa Qatar serta China yang menunjukkan ketertarikan untuk mendanai proyek perumahan ini,” ujarnya. Dia memprediksi bahwa program ini memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,5 persen. “Dari sektor perumahan, kami sudah menghitung potensi pertumbuhan mencapai 1,1 hingga 1,5 persen. Perumahan menyumbang sekitar 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita,” tambah Hashim. (Laporan Rafi)
Menteri ATR Siapkan 79 Ribu ha Lahan Untuk Program 3 Juta Rumah
Propertynbank.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan, salah satunya penyediaan tanah bagi program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional. “Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/). Selain terkait penyediaan tanah, ia mengaku telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Baca Juga : Nusron Wahid, Marbot Masjid Yang Kini Jadi Menteri ATR/Kepala BPN “Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung,” terang Menteri ATR/Kepala BPN. Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah. “Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha,” ungkap Nusron Wahid. Baca Juga : Kementerian ATR/BPN Gandeng 9 Perguruan Tinggi Dalam Rangka Percepatan PTSL Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. “Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu,” jelas Menteri ATR. Tak kalah penting, Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut,” pungkasnya. Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.
Kantongi Anggaran Rp 5,274 Triliun, Ini Yang Akan Dilakukan Kementerian PKP
Propertynbank.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp 5,274 Triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dukungan manajemen untuk Kementerian PKP. “Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 116,227 Triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp 110,961 T dan Kementerian PKP Rp 5,274 T,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Sebagai informasi, adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp 35,49 T yang merupakan BA BUN yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM. Baca Juga : Maruarar Canangkan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah Untuk Rakyat Sedangkan jumlah anggaran Rp 5,274 Triliun tersebut berasal dari Inpektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp 0,009 T dan Ditjen Perumahan Rp 5,078 T, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp 0,049 T dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp 0,137 T. Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Dirinya berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat. “Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni,” katanya. Target Kementerian PKP Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan, ada beberapa target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian PKP. Baca Juga : Program 3 Juta Rumah Dapat Dukungan Lintas Kementerian Pertama, imbuhnya, untuk Ditjen Kawasan Permukiman mendapat anggaran Rp 0,212 T. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi sinkronisasi program, verifikasi data serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, Kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, Kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan Kawasan Wiringtapareng Kabupaten Wajo serta Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan. Kedua, Ditjen Perumahan Perdesaan mendapat alokasi Rp 0,908 T. Kementerian PKP akan menyalurkan dana tersebut untuk Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS yang tersebar diseluruh Provinsi. Kemudian lanjutan pembangunan rumah khusus untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Rusus Suku Moi, Lanjutan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Ternate dan Pembangunan Rusus Malawei Tahap 1 dan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Lebak. Ketiga untuk Ditjen Perumahan Perkotaan mendapat alokasi anggaran Rp 3,707 T. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan Rusun MBR Terdampak IKN, lanjutan pembangunan Rusun mendukung DOB (MYC). Selanjutnya lanjutan pembangunan Rusun Direktif (MYC) dan lanjutan Renovasi Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak (MYC) sebanyak 10 tower. Baca Juga : Menteri PKP Ajukan Tambahan Anggaran Sebesar Rp 48,4 Triliun “Kementerian PKP juga akan mendorong pembangunan baru Rusun ASN / TNI / Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Perguruan Berasrama. Selain itu juga pembangunan Prasarana Sarama dan Utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR tersebar diseluruh provinsi,” terangnya. Ke empat adalah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang mendapat alokasi anggaran Rp 0,078 T. Ditjen tersebut akan mendorong Pelaksanaan Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ke lima adalah Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp Rp 0,009 T. Itjen akan mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga penyusunan Rancangan NDPK Pengawasan serta Layanan Pengawasan Layanan Audit dengan Tujuan tertentu Layanan Audit Kinerja Layanan Reviu RKA / KL dan Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur “Yang terakhir atau ke enam adalah Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan alokasi anggaran Rp 0,359 T. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai , Tata Kelola/ Administarasi pegawai, Layanan Operasional Perkantoran, Layanan Data dan Informasi Publik Pembentukkan Produk Hukum Pembinaan Pengelola Keuangan Pengelola BMN serta Analisis Pelaksanaan Kebijakan,” terangnya.
Program 3 Juta Rumah Dapat Dukungan Lintas Kementerian
Propertynbank.com – Program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari lintas kementerian. Hal ini terungkap dalam dialog interaktif sesi kedua Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang diselenggarakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Jumat (29/11). Dalam acara tersebut hadir langsung Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamen PKP Fahri Hamzah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni. Baca Juga : Ajang Kompetisi BTN Housingpreneur Perdana Digelar di UGM, Total Hadiah Rp1 miliar “Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri. Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit. Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara. Dalam forum dialog, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara. “Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar. Baca Juga : Bersama Tiga Menteri, Dirut BTN Paparkan Solusi Pencapaian Program Tiga Juta Rumah Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun. Dalam kesempatan tersebut, BTN menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota FLPP. “Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50%-50% antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun. “Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ungkap Nixon. Baca Juga : BTN Siapkan Strategi Dukung Program 3 Juta Rumah Dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah. “Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Kartika. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025. Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah. “Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” jelas Suahasil. OJK Dukung Program 3 Juta Rumah Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol). “Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.
Program 3 Juta Rumah Dianjurkan Ikuti Rekomendasi Satgas Perumahan
Propertynbank.com – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan merupakan tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Oleh karena itu, agar program 3 juta rumah bisa terwujud dengan baik, maka dalam pelaksanaannya sebaiknya untuk mengikuti rekomendasi dari Satgas tersebut. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menegaskan, program 3 juta rumah merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto dan harus dijalankan bersama. Program yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan itu, kata Joko Suranto, harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. “Program mulia ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan di forum internasional. Begitu pun Satgas Perumahan berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan. Program ini ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” ujar Joko Suranto kepada sejumlah media, di Jakarta, Rabu (20/11). Baca Juga : Propertinomic REI Jadi Spirit Program 3 Juta Rumah Dalam Pengentasan Kemiskinan Dikatakan Joko Suranto, meski memantau beberapa kebijakan baru seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan, tetapi asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan. “Kami di REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meski pun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko Suranto yang merupakan CEO Buana Kassiti Group. Sedangkan terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Anggota Satgas Perumahan itu mengatakan seharusnya program FLPP tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit. Bahkan, ungkap Joko, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit. Joko Suranto mengatakan, anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun. Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit. Baca Juga : REI dan GBCI Kolaborasi Susun Standardisasi Hijau Rumah Terjangkau “REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” ungkapnya. Pembiayaan Program 3 Juta Rumah Sedangakan mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan. Lebih lanjut Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Baca Juga : Apresiasi Pemerintah, REI Sambut Baik PPN DTP Diperpanjang dan Penambahan Kuota FLPP “Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14%, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35% hingga 55%,” sebutnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan US$7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun-Rp145 triliun. Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar. “Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” pungkas Joko.
Ratusan Hektar Tanah Telantar Disiapkan Untuk Program Tiga Juta Rumah
Propertynbank.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11/2024). Menteri Nusron mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare. “Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” ucap Menteri Nusron. Dalam pertemuan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengaku akan bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam menertibkan penataan ruang yang ada di perumahan dan kawasan pemukiman. Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap perumahan dan pemukiman harus menyediakan 40% fasilitias umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti masjid, taman bermain, tempat olahraga, dan sebagainya. Baca Juga : Nusron Wahid, Marbot Masjid Yang Kini Jadi Menteri ATR/Kepala BPN “Kami akan mengusulkan dibentuk Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang terutama di kawasan pemukiman dan perumahan. Bagaimana sistem pola kerjanya, menunggu kami lapor kepada Bapak Presiden. Kami tidak mau mendahului bagaimana arahan Bapak Presiden, tapi kira-kira itu pemikirannya,” ujar Menteri Nusron. Dukung Tiga Juta Rumah Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Menteri Nusron dalam pembangunan tiga juta rumah yang ditujukan bagi rakyat kecil. “Saya terima kasih sama pak Nusron, sangat membantu kita memang. Belum datang saja langsung pak Nusron siapkan ada tanah yang idle artinya yang tidak bermasalah. Tentu kita akan utamakan untuk rakyat kecil nanti tinggal skema siapa yang perlu,” kata Menteri PKP. Baca Juga : 2030 Krisis Air Bersih, Ini Arahan Menteri ATR/Kepala BPN “Dan pak Nusron bilang itu (sertipikat, red) nanti bisa buat jaminan ke bank. Kita juga jadikan pemukiman semuanya juga bisa tertib, bagaimana perumahan di Indonesia ini dan kawasan pemukiman lainnya harus terbuka, tidak eksklusif dan juga benar-benar bisa bisa baik bagi rakyat Indonesia,” lanjut Maruarar Sirait. Lebih lanjut dijelaskan Maruarar Sirait, Kementerianntya memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah dan tentunya hal mendasari adalah tanah. “Kami ingin tanah untuk lokasi pembangunan rumah ini gratis dan tentunya Kementerian ATR/BPN yang tahu datanya dimana saja,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait. Menurut Menteri PKP, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pihaknya ingin agar dalam penyelenggaraan pembangunan 3 Juta Rumah ini bisa dilaksanakan dengan efisien dan menggandeng semua pihak. Adanya kerjasama dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan mitra kerja secara bergotong royong tentunya pembangunan rumah bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Baca Juga : Langsung Tancap Gas, Menteri PKP Gelar Rapat Bahas Program Perumahan “Anggaran perumahan yang kami miliki memang terbatas tapi tidak membuat kami menyerah. Sudah banyak teman-teman pengusaha yang siap menyediakan tanah dan membangun rumah untuk rakyat,” katanya. Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berharap Menteri ATR/BPN dapat mengumumkan data serta lokasi – lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah. Dengan adanya tanah yang clean and clear dan sesuai peraturan tentunya dapat mengurangi biaya pembangunan rumah. “Harga tanah itu sekitar 30 – 40 persen biaya pembangunan rumah. Kami berharap jika jaman Presiden Jokowi bisa membagikan sertifikat tanah maka Presiden Prabowo Subianto bisa bagi tanah dan rumah untuk rakyat. Terimakasih atas dukungan Menteri ATR/BPN yang langsung bergerak dan mendata tanah yang ada untuk mendukung 3 Juta Rumah,” tandasnya. Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan; Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah; para Pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Pimpinan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP beserta jajaran.