Apa Saja Program Ditjen Perumahan Untuk Pembangunan di IKN? Ini Rinciannya
Propertynbank.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus mendorong sejumlah program pembangunan perumahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. “Kami (Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR-red) juga memiliki beberapa program pembangunan khususnya di sektor perumahan di IKN,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023). Lebih lanjut, Iwan menerangkan, bentuk dukungan pada pembangunan IKN pada tahun anggaran 2023 berupa Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN yang dibangun secara multi years contract (MYC) 2022 – 2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit. Adapun nilai anggaran pembangunannya sebesar Rp 596,52 M. Baca Juga : Ditjen Perumahan Gelar Bimtek Jurnalistik, Fotografi dan Video Pembangunan HPK di IKN, imbuhnya, dilaksanakan berdasarkan amanat Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya program perumahan di IKN, diharapkan juga akan masuk sejumlah investor misalnya para pengembang perumahan untuk berinvestasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. “Adanya HPK di IKN nantinya bisa menjadi tempat tinggal yang layak bagi para pekerja konstruksi. Kami juga inginpara pekerja tidak tinggal di bedeng-bedeng dan tentunya dengan lingkungan yang nyaman maka hasil pembangunan bisa lebih berkualitas,” katanya. Program selanjutnya adalah pembangunan Rumah Tapak Menteri yang dilaksanakan secara MYC 2022 – 2024 sebanyak 36 unit dengan anggaran Rp 520,46 M. Saat ini Ditjen Perumahan tengah membangun rumah contoh di Persil 105 dan Pembangunan Nursery Tanaman untuk penghijauan. Lebih lanjut, Iwan menambahkan, Ditjen Perumahan juga mendorong pembangunan hunian ASN dan Hankan sebanyak 47 tower Rusun. Saat ini tengah dilaksanakan pemaketan 47 tower Rusun sebanyak 6 paket. “Jumlah Rumah Tapak Menteri yang akan dibangun di Persil 105 sebanyak 12 unit di atas lahan 9,1 hektar dan Persil 104 sebanyak 24 unit di atas lahan 10,6 hektar,” katanya. Ditjen Perumahan Ajak Pengembang Sebelumnya, Ditjen Perumahan juga mengajak para pengembang perumahan untuk segera berinvestasi dalam proyek pembangunan perumahan di Ibukota Nusantara (IKN). “Kami mengajak para pengembang untuk bisa berinvestasi di IKN,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK), Ir. Fitrah Nur di Jakarta, Jum’at (9/6/2023). Baca Juga : Begini Kinerja Ditjen Perumahan Bangun Rumah Layak Huni Tahun 2022 Fitrah Nur menjelaskan, berdasarkan arahan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, adanya pembangunan IKN yang di dorong pemerintah saat ini di Kalimantan Timur merupakan kesempatan emas bagi pengembang untuk membangun proyek properti untuk masyarakat. Apalagi ke depan kebutuhan hunian untuk masyarakat maupun para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah tugas ke IKN jumlahnya cukup besar. “Jumlah kebutuhan rumah di IKN diperkirakan sangat tinggi. Hal itu bisa semakin bertambah mengingat ASN juga akan pindah ke IKN,” terangnya. Lebih lanjut, Fitrah Nur menjelaskan bahwa selain pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah juga akan terus mengembangkan sejumlah wilayah untuk hunian di IKN. Hal itu diharapkan bisa memacu semangat pengembang untuk bisa turut membangun IKN di masa mendatang. “Kami juga berharap dukungan IKN ini bisa mendorong investasi-investasi di sektor lainnya,” harapnya.
100 Unit Rumah Tahan Gempa Akan Dibangun di Kota Prabumulih
Propertynbank.com – Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai pilot project Program Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR bersama para pemangku kepentingan bidang perumahan seperti pemerintah daerah, pengembang, sektor swasta dan masyarakat berkolaborasi untuk persiapan pilot project tersebut. Melalui Program RITTA tersebut nantinya masyarakat sektor informal seperti pemulung dan tukang sapu jalanan bisa memiliki rumah tahan gempa tipe 18 dengan luas kavling 72 meter persegi. “Kami (Kementerian PUPR-red) saat ini bersama mitra kerja sedang mempersiapkan pilot project Program RITTA di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan untuk masyarakat sektor informal,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ir. Fitrah Nur di Jakarta, Selasa (16/5/2023). Baca Juga : Conwood Kembangkan Rumah Tahan Gempa Menurut Fitrah Nur, pihaknya terus berkolaborasi dengan para mitra kerja untuk pelaksanaan program pembangunan perumahan untuk masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan dukungan dari berbagai sektor baik pemerintah maupun swasta sangatlah dibutuhkan misalnya seperti Program RITTA untuk tanah, jaringan listrik dan air disiapkan Pemda, anggaran pembangunan dan pengembangan pembiayaan perumahan didukung CSR perusahaan dan PT. SMF, penyediaan gas dari Pertamina, dan pembangunan jalan oleh pihak provinsi. “Target penerima bantuan Program RITTA ini adalah masyarakat sektor informal seperti para pemulung dan tukang sapu jalanan di Kota Prabumulih. Jadi nantinya pihak Pemda yang akan melakukan pendataan calon penerima bantuan rumah tersebut,” katanya. Program RITTA di Prabumulih Dalam Program RITTA, pihak pemerintah kota Prabumulih rencananya akan menyiapkan tanah seluas dua hektar untuk lokasi pembangunan sekitar 100 rumah tahan gempa. Rumah-rumah tersebut dibangun menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Baca Juga : Bangun Rumah Berstruktur Tahan Gempa, SBR Siapkan Investasi 100M “Pemda di Prabumulih sudah menyiapkan lahan dua hektar untuk 100 unit rumah. Kementerian PUPR menyiapkan site plan dan pembangunan rumah tahan gempa RISHA yakni rumah inti tipe 18 yang bisa dikembangkan lagi dengan luas kavling 6 x 12 meter atau 72 meter persegi,” terangnya. Guna mendukung mata pencaharian masyarakat yang bekerja sebagai pemulung tersebut, imbuh Fitrah Nur, Direktorat Jenderal Perumahan juga akan bekerjasama dengan Direktorat Cipta Karya untuk mempersiapkan pemotong plastik sehingga plastik yang terkumpul bisa diolah menjadi biji plastik yang bisa dijual dengan harga yang bersaing. “Kami berharap nantinya Program RITTA ini bisa berjalan dengan lancar di lapangan dan diduplikasi oleh pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Kementerian PUPR Bangun Rusun Pekerja di KEK Tanjung Lesung Senilai Rp 21,1 M
Propertynbank.com – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten semakin lengkap, setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelesaikan pembangunan rumah susun untuk para pekerja Banten West Java Tourism Development Corporation (TDC) senilai Rp 21,1 Miliar. Rusun yang dibangun guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung ini, dibangun satu tower setinggi tiga lantai dan memiliki hunian sebanyak 62 unit reguler dan dua unit difabel dengan tipe 24 lengkap dengan fasilitas meubelair didalamnya. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pihaknya terus mendukung pengembangan sektor pariwisata Indonesia termasuk di KEK Tanjung Lesung di Banten. “Salah satunya dengan pembangunan Rusun untuk para pekerja di Banten West Java Tourism Development Corporation (TDC),” ujar Endra S. Atmawidjaja di Pandeglang, Banten, Senin (8/8). Kebutuhan Rusun untuk para pekerja di kawasan tersebut, menurut Endra sangat tinggi. Para pekerja bisa tinggal di hunian yang layak huni serta terjangkau dari sisi biaya sewanya. Selain itu, dengan fasilitas yang lengkap di dalamnya diharapkan para pekerja juga bisa lebih fokus melayani para wisatawan yang datang baik domestic maupun internasional yang datang berwisata di KEK Tanjung Lesung. Dia berharap Rusun ini bisa dikelola dengan baik agar dunia pariwisata Indonesia khususnya di KEK Tanjung lesung Banten bisa lebih berkembang. Pada kesempatan itu, Endra S. Atmawidjaja melaksanakan kunjungan lapangan bersama Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita guna melihat kondisi Rusun pekerja tersebut. Tujuannya untuk melihat sejumlah fasilitas yang tersedia dalam unit hunian Rusun. Dikatakan Endra, pembangunan Rusun pekerja di KEK Tanjung Lesung dilaksanakan secara Multi Years Contract pada tahun 2021-2022. Rusun tersebut memiliki luas bangunan 2.950 meter persegi dengan total anggaran pembangunan senilai Rp 21,1 Miliar. Rusun ini dibangun satu tower setinggi tiga lantai dan memiliki hunian sebanyak 62 unit reguler dan dua unit difabel dengan tipe 24 lengkap dengan fasilitas meubelair didalamnya. Kementerian PUPR juga berharap agar Pemerintah Daerah setempat bisa segera mendorong para pekerja untuk menghuni Rusun yang ada. “Kementerian PUPR telah melengkapi pembangunan Rusun ini dengan fasilitas yang memadai seperti sarana hunian serta meubelair misalnya lemari pakaian, tempat tidur, meja dan kursi. Rusun ini dapat menampung sebanyak 252 pekerja,” terangnya. Ditambahkan Endra, pembangunan Rusun ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Selain membangun Rusun, Kementerian PUPR juga telah membangun tol Serang – Panimbang yang akan memangkas waktu perjalanan dari Jakarta menuju lokasi KEK Tanjung Lesung. “KSPN tanjung lesung merupakan salah satu KSPN Prioritas yang ditangani pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi, dan kabupaten bekerjasama dengan mitra investor. Rusun ini dibangun untuk para pekerja, pemandu wisata, dan pekerja lainnya yang berada di kawasan Tanjung Lesung,” terangnya. Rusun KEK Segera Ditempati Sementara itu, Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita menerangkan, ke depan Rusun tersebut akan dikelola oleh BUMD Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Banten West Java (BWJ). Rusun ini dinilai sangat bermanfaat bagi para pekerja sehingga mereka tidak perlu pulang pergi menghabiskan waktu dan biaya untuk transportasi dan untuk biaya sewanya diharapkan juga tidak terlalu mahal. “Kami harap para pekerja di KEK Tanjung Lesung bisa segera menempati Rusun dan bisa menabung karena tidak perlu mengeluarkan biaya tranportasi yang cukup banyak. Lokasinya juga deekat dengan tempat kerja sedangkan untuk persyaratan dan besaran biaya tinggal di Rusun akan dikelola dan ditentukan oleh BUMD Pandeglang bersama BWJ,” pungkas Bupati.
Tegaskan PSR Tetap Berjalan, Pelaku Pembangunan Diminta Tetap Semangat
NASIONAL – Para pelaku pembangunan diminta untuk tetap bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat di masa pandemi saat ini. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus berkoordinasi dengan para pelaku pembangunan guna memperkuat pendataan pembangunan perumahan di Indonesia yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah (PSR). Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, akan terus menggandeng para pelaku pembangunan. [irp] “Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman serta didukung dari pemerintah daerah dan pelaku pembangunan perumahan lainnya,” kata Khalawi. Dikatakan Khalawi, selama ini Kementerian PUPR terus berupaya menyediakan data Program Sejuta Rumah sebaik mungkin. Data Program Sejuta Rumah tersebut berasal dari hasil pembangunan rumah umum maupun rumah komersil yang berasal dari sumber APBN maunpun dari non APBN. [irp] Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur menambahkan, Kementerian PUPR membagi ke dalam dua kelompok yakni rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah untuk non MBR. Adapun kriterianya terdiri dari rumah baru yang telah selesai dibangun dan rumah layak huni yang telah selesai terbangun dan terhuni. “Kami akan terus melakukan sosialisasi ke Pemda melalui Balai P2P dan Tenaga Ahli Penyediaan Perumahan untuk melakukan pendataan PSR ini. Selain itu, Kerjasama dengan PPDPP, serta Kementerian Sosial dan Forum CSR serta membentuk tim khusus untuk mendata langsung ke lapangan,” pungkas Fitrah.