Maruarar Temui Pramono Bahas Program Perumahan di DKI Jakarta
Propertynbank.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan akan melakukan sosialisasi pertama kali di DKI Jakarta. Adanya KUR Perumahan diharapkan mampu mendorong semangat para pengembang dan kontraktor untuk membangun hunian layak dan membantu rakyat miliki rumah layak huni dan berkualitas. “Saya sudah minta pertama kali sosialisasi KUR Perumahan untuk Pemda dilaksanakan di Jakarta,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Balaikota, Jakarta, Kamis (8/8/2025). Adanya KUR Perumahan, imbuhnya, diharapkan mampu mendorong semangat para kontraktor dan developer di Jakarta untuk lebih banyak bekerja keras membangun rumah layak huni bagi masyarakat. “Kenapa di Jakarta? Saya rasa kontraktor, developer di Jakarta bisa ratusan bahkan ribuan. Kita akan membuat silaturahmi pertama KUR Perumahan di Jakarta. Peraturan Menteri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan sudah kami siapkan juga,” terangnya. Adanya kolaborasi dan kerjasama ini, imbuhnya, merupakan bagian dari kegiatan gotong royong untuk membangun rumah untuk rakyat. “Kita tunjukkan semangat gotong royong untuk rumah rakyat. Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan dukungan luar biasa, BPHTB gratis, PPN gratis, PBG gratis dan juga dipercepat. Ke depan juga kita ada program bersama, yaitu KUR perumahan. Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan sekitar Rp 130 Triliun untuk pertama kali di Indonesia ada KUR atau Kredit Usaha Rakyat Perumahan,” kata dia. Baca Juga : Menteri PKP dan Menteri Desa PDT Kolaborasi Untuk Program Perumahan di Desa Terkait dengan waktu pelaksanaan, Menteri PKP akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI untuk mencari waktu yang tepat. “Jadi kami tunggu waktunya bagus supaya program itu juga bisa membuat melenting. Membuat dari pengusaha kecil menjadi menengah, menengah jadi besar. Dengan dukungan subsidi bunga. Saya pikir ini program pertama kali sejarah Indonesia ada KUR Perumahan. Jadi ini sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh rakyat Jakarta dan kalangan dunia usaha di Jakarta,” terangnya. Selanjutnya, pertemuan Menteri PKP dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dilakukan di Kantor Balai Kota Jakarta, Jum’at (8/8/2025) sore. Keduanya melakukan pertemuan guna membahas kerjasama Program Pembangunan Perumahan bagi masyarakat di DKI Jakarta seperti penataan kawasan kumuh, TOD, Rumah Subsidi Bunga KPR FLPP serta KUR Perumahan. “Saya senang sekali hari ini bisa bersilaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung di Balaikota Jakarta. Banyak sekali program perumahan yang bisa dikolaborasikan antara Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait. Menteri PKP menjelaskan, kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana beberapa waktu lalu. Beberapa kegiatan antara lain melakukan CSR di Muara Angke yang menjadi kawasan hunian nelayan dan memindahkan masyarakat Jakarta yang ada di bawah jembatan ke Rumah Susun. Baca Juga : Apresiasi Gelaran IPBA XIX, Menteri PKP Siapkan Hadiah Umroh Pada IPBA ke XX Tahun 2026 “Terimakasih juga Pak Gubernur yang telah membantu pemanfaatan Rumah Susun Pasar Rumput juga Wisma Atlet yang sedang kita renovasi untuk dimanfaatkan kembali sebagai hunian,” katanya. Gubernur DKI Jakarta, katanya, juga sudah membantu dengan mengeluarkan Perkada Peraturan Kepala Daerah, yaitu bagaimana BPHTB gratis dan juga PBG gratis dan lebih cepat. “Kalau nggak salah waktunya hanya 17 menit di Jakarta. Itu suatu pelayanan publik yang sangat bagus Pak Gubernur. 17 menit itu membuktikan pelayanan publiknya sangat baik,” katanya. Pramono Apresiasi Maruarar Sementara itu, Gubernur DKI Pramono Anung menjelaskan sangat senang bisa bertemu dengan Menteri PKP. “Saya hari ini bersyukur menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sudah saya kenal lebih dari 25 tahun Pak Maruarar Sirait. Dan dalam pertemuan tadi, beliau menawarkan berbagai program yang tentunya sangat bermanfaat, berguna bagi Jakarta berkaitan dengan pemukiman, penataan kawasan kumuh, TOD, Rumah subsidi bunga, dan sebagainya,” kata dia. Baca Juga : Cabut Usulan Rumah Subsidi Mini, Menteri PKP Minta Maaf Terkait dengan program perumahan KUR Perumahan, katanya, Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung dan ingin melaksanakannya sebaik mungkin. “Kami sangat ingin memanfaatkan itu dan langsung tadi kami buat tim kecil yang dikoordinasikan dari kedua belah pihak. Kami beri waktu dua bulan, mudah-mudahan segera bisa bekerja mengkonkritkan apa yang bisa dikerjakan bersama-sama,” terangnya.
Keamanan di Kawasan Mix Used Perlu Diperketat, Ini Kata Pengamat
PROPERTI – Keterbatasan tersedianya lahan di DKI Jakarta, membuat konsep pembangunan vertikal, kompak dan terpadu sudah menjadi keharusan. Harga lahan yang terus menjulang tinggi di perkotaan juga semakin tak terjangkau. Pengembangan dengan konsep superblock dan mix used saat ini kedepan akan semakin menjamur terutama di kota-kota besar Indonesia. Lewat konsep superblok, penataan ruang di perkotaan dengan memaksimalkan fungsi lahan yang terbatas, dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa fungsi sekaligus seperti pemukiman, bisnis dan perdagangan, pendidikan, serta jasa hingga rekreasi. Sedangkan konsep mixed-use memanfaatan suatu bangunan multifungsi yang mampu mengakomodasi beberapa fungsi sekaligus. Mixed-use di Jakarta bisa ditemukan dengan mudah, biasanya digunakan untuk mengakomodasi hunian seperti apartemen maupun kondominium atau juga mal. Di beberapa proyek, mixed-use building terintegrasi dengan konsep tertentu yang bisa juga menjadi seperti superblock itu sendiri. Dalam skala besar, mixed-use ini bisa memiliki fungsi lain seperti untuk perkantoran, hotel, dan sarana rekreasi. Konsep ini dinilai tepat untuk memaksimalkan pembangunan di lahan yang semakin padat dan sempit, sekaligus menata ulang perkotaan. Di Indonesia, konsep ini sudah diterapkan awal tahun 2000-an. Arini Yunita, Planner jebolan ITB menyebut peremajaan kawasan segitiga Senen bisa dijadikan contoh awal penataan kota DKI Jakarta melalui konsep mix used. “Secara hostoris dan konseptual, di proyek ini sudah dikembangkan sesuai mixed use development, sebuah kawasan terintegrasi yang menyediakan hotel, kantor, pusat perbelanjaan, dan fungsi urban lainnya,” yang juga Pemimpin Redaksi Majalah myhome ini. [irp] Beberapa kawasan mixed-use yang terkenal di Indonesia adalah SCBD Sudirman, Plaza Indonesia (Jakarta Pusat), Gandaria City (Jakarta Selatan), Central Park (Jakarta Barat), District 8 Senopati (Jakarta Selatan), dan Ciputra World (Jakarta Selatan). Pengembangan mixed-use juga mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kawasan lainnya. Menurut Pakar Tata Kota Yayat Supriaatna, DKI Jakarta mulai memperkenalkan dan memberlakukan konsep mixed use pada saat awal tahun 90-an. “Saat itu regulasi ekonomi di sektor perbankan mendorong bangkitnya sektor properti, khususnya pada pengembangan pusat perbelanjaan dan hotel/apartemen,” jelas Yayat. Konsep mixed use ini juga diiringi dengan mulai ramainya masalah status kepemilikan bangunan dengan konsep strata title yang menjadi perbincangan saat itu. “Salah satu yang bangunan yang sempat ramai jadi perbincangan publik adalah masalah hukumnya dan pernah disampaikan oleh pihak Dinas Tata Kota saat itu adalah bangunan apartemen yang berada di Mal of Indonesia (MOI) Kelapa Gading,” lanjut Yayat. [irp] Menurut alumni Teknik Planologi, ITB tahun 1993 ini mengingatkan, konsep mixed use memang akan sangat terkait dengan masalah hukum properti. “Konsep Mixed usenya bisa diadopsi, tapi masalah status hukum kepemilikan juga harus jelas dan tegas,” lanjutnya. Seiring dengan perkembangan mixused dan penataan kota, Panduan Rancang Kota (UGDL) juga biasanya terjadi perubahan. Kawasan SCBD Sudirman misalnya, perkembangan di lapangan sudah berkembang begitu pesat. Ketika soal ini ditanyakan, Yayat Supriatna mengatakan tidak tahu mengetahui perubahan UDGL SCBD. “Saya tidak tahu pernah dirubah atau diganti. Karena pengembangan SCBD terkait obsesi pengelolanya untuk membangun Tower of Jakarta, menara tertinggi di Jakarta untuk menyaingi Menara Kembar. Tapi belum jadi dibangun. Promosinya sempat di pasang sejumlah Bus Wisata yang suka mengililingi Monas dan CBD Jakarta,” jelas Yayat Menurut Yayat lagi, dari rencana awal yang sudah digagas pengembang, realisasinya tidak terwujud. “Ini juga bisa menjadi permasalahan, karena PRK (Panduan Rancang Kotanya =UDGL) sebenarnya lebih banyak inisiatif dari pengembang atau Pemprov DKI. Mengingat lokasi ini sudah semi private (dikelola swasta sepenuhnya). Jadi terkait rencana pengembangan pasti PRKnya tergantung pengelola atau pihak pemilik kawasan,” tukasnya lagi. Jadi, jika terjadi perubahan di lapangan, sebaiknya kembali dikomunikasikan bersama Pemrov DKI Jakarta. [irp] Menyinggung faktor keamanan di kawasan mixused, Yayat melihat hal ini tergantung pada sistem keamanan yang disiapkan didalamnya. “Kasus hampir terjadinya pemerkosaan disalahsatu gedung di SCBD, saya lupa waktunya, menjadi indikasi bahwa kasus pelecehan bisa terjadi oleh petugas keamanan sendiri. Penempatan CCTV dan kecepatan sistem laporan atas peristiwa kejadian akan sangat membantu penanganan kasus dan ditangkapnya pelaku. “Yang paling penting adalah tindakan preventif, dengan perbanyak CCTV, tambah pos Polisi, pasang aplikasi yang dapat diakses publik untuk melaporkan setiap peristiwa yang terjadi. SCBD ini lokasinya bersebelahan dengan Polda Jaya. Harus dibuat pelaku kejahatan tidak berani melakukan tindakan di lingkungan sebuah kawasan,” tegas Yayat.
Layanan SIKM Jakarta Ditutup, 6.055 Permohonan Masuk Selama Libur Lebaran
UMUM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menutup Layanan Perizinan SIKM DKI Jakarta Per 17 Mei 2021 lalu. “Kami telah menutup Layanan Perizinan SIKM DKI Jakarta per tanggal 17 Mei 2021 pukul 24.00” Kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra. Menurut dia, selama Periode tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021, Database Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mencatat total permohonan SIKM DKI Jakarta yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 6.055 permohonan. Dijelaskan Benni, sebesar 54,4 persen dari total permohonan atau 3.296 ditolak dan sisanya sebanyak 2.759 SIKM diterbitkan karena telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis perizinan SIKM. Benni melanjutkan, kriteria Pengajuan terbanyak adalah Kunjungan Keluarga Sakit dengan total 3.595 permohonan, diikuti dengan kriteria pengajuan lainnya yaitu Kunjungan Duka Keluarga sebanyak 1.791 permohonan, Ibu Hamil (Keperluan Mendesak Kepentingan Nonmudik) sebanyak 421 permohonan dan Kepentingan Persalinan sebanyak 248 permohonan. [irp] Berdasarkan Kota/Kabupaten Administratif terbanyak mengajukan SIKM DKI Jakarta adalah warga dengan KTP/Domisili di Kota Administratif Jakarta Timur yaitu sebanyak 1.609 permohonan. Diikuti dengan warga yang beralamat di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 1.518 permohonan, Jakarta Utara sebanyak 932 permohonan, Jakarta Barat sebanyak 1.331 permohonan dan Jakarta Pusat sebanyak 661 permohonan serta Warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 4 permohonan. “Provinsi Tujuan SIKM DKI Jakarta yang diajukan pemohon terbanyak menuju Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.265 permohonan, diikuti dengan tujuan perjalanan keperluan mendesak kepentingan nonmudik menuju Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.106 permohonan, Sumatera Utara sebanyak 536 permohonan dan Jawa Timur sebanyak 410 permohonan. Warga DKI Jakarta yang berada di Luar Daerah dan mengajukan perjalanan keperluan mendesak kepentingan nonmudik ke wilayah DKI Jakarta tercatat 779 permohonan” ujar Benni Sebagaimana diketahui SIKM DKI Jakarta hanya diberikan kepada 4 (empat) kategori keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu: kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dunia, ibu hamil dengan keperluan mendesak kepentingan nonmudik yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang anggota keluarga. [irp] SIKM pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 lalu dan telah mencatat keberhasilan dalam meminimalisir risiko peningkatan laju penularan Covid-19 melalui pembatasan mobilitas warga, sehingga kebijakan SIKM direplikasi untuk diterapkan pada provinsi lainnya di Indonesia melalui Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.
Di Tengah Pandemi, Realisasi Investasi Jakarta Tertinggi Se-Indonesia
UMUM – Provinsi DKI Jakarta mencatatkan nilai realisasi investasi tertinggi secara nasional pada Triwulan II Tahun 2020 (periode April s.d. Juni) dengan total nilai investasi sebesar Rp. 30,1 triliun. Selama periode Triwulan II tahun 2020 realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) DKI Jakarta, sebesar US$ 0,8 miliar atau setara dengan Rp. 12,2 triliun dengan kurs APBN 2020 US$1= Rp. 14.400 dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) DKI Jakarta, sebesar Rp. 17,9 triliun. [irp] “Alhamdulillah, Provinsi DKI Jakarta kembali meraih pencapaian dalam bidang penanaman modal. Berdasarkan data BKPM RI, DKI Jakarta meraih realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp.30,1 triliun pada Triwulan II tahun 2020, menempati urutan pertama sebagai Provinsi dengan realisasi investasi tertinggi se-Indonesia” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra melalui keterangan tertulis, Sabtu, (8/8/2020). Dengan demikian, Realisasi Investasi PMA dan PMDN DKI Jakarta selama Semester I tahun 2020 (periode Januari s.d. Juni) mencapai Rp. 50,2 triliun atau berkontribusi 12,5% dari Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN Nasional, sebesar Rp. 402,6 triliun. “ini menunjukkan bahwa masih adanya geliat investasi di Ibu Kota meskipun di tengah Pandemi Covid19” imbuh Benni. [irp] Kendati demikian, Benni menyampaikan terjadi penurunan realisasi investasi PMA DKI Jakarta sebesar 10,29% pada Triwulan II tahun 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 lalu. Hal ini, kata Benni disebabkan karena faktor pandemi Covid-19 yang melanda berbagai negara di dunia yang mengakibatkan dampak terhadap perekonomian global sehingga terjadi perlambatan kinerja investasi. Hal sebaliknya terjadi pada Realisasi Investasi PMDN DKI Jakarta yang tetap menunjukkan performa positif pada triwulan kedua ini dengan mengalami kenaikan sebesar 10,49% bila dibandingkan dengan realisasi PMDN pada periode yang sama tahun 2019 lalu. “Pencapaian ini merupakan bukti bahwa berbagai kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rasyid Baswedan saat Pandemi Covid-19 menuju masyarakat sehat, aman dan produktif disambut baik oleh para investor dan tetap menciptakan lingkungan berusaha yang kondusif di Jakarta” tutur Benni. [irp] Benni menambahkan Pemprov DKI Jakarta, melalui DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan promosi proyek- proyek potensial kepada para investor meskipun dilakukan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru mengikuti protokol pencegahan Covid-19 dan senantiasa menghadirkan inovasi layanan perizinan dan nonperizinan yang memudahkan pelaku usaha untuk membangun bisnisnya di Ibu Kota. Sektor Usaha Paling Diminati Lebih lanjut, Benni merinci sektor usaha yang mencatatkan nilai realisasi investasi tinggi dan menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Jakarta. Bagi investor PMA sektor usaha yang paling diminati adalah Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan nilai realisasi investasi sebesar, US$ 308 juta atau berkontribusi sebesar 36% dari total Realisasi Investasi PMA DKI Jakarta pada Triwulan II tahun 2020. [irp] Sementara sektor usaha Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi, kata Benni, menjadi sektor yang paling diminati oleh investor PMDN, sebesar dari Rp 6,6 triliun pada Triwulan II tahun 2020. Data realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan wilayah Kota Administrasi, paling tinggi berada di Jakarta Selatan dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 13,5 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp. 8,3 triliun dan PMDN sebesar Rp. 5,2 triliun. Kedua, imbuhnya, Jakarta Pusat dengan realisasi investasi sebesar Rp. 8,8 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp. 1,7 triliun dan PMDN Rp. 7,1 triliun; Ketiga, Jakarta Utara dengan realisasi investasi sebesar Rp.3,4 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp. 936 miliar dan PMDN sebesar Rp. 2,5 triliun; Keempat, Jakarta Barat dengan realisasi investasi Rp. 2,3 triliun terdiri dari PMA Rp. 430 miliar dan PMDN 1,9 triliun; dan Jakarta Timur dengan realisasi investasi sebesar Rp.2 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp. 799 miliar dan PMDN Rp. 1,2 triliun. [irp] “Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi dan solusi penguatan iklim investasi di Jakarta serta aktif melakukan promosi dalam berbagai forum investasi yang diselenggarakan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam upaya pencegahan Covid19,” pungkas Benni
Ancaman Corona, REI DKI Minta OJK dan Pemprov DKI Berikan Stimulus
BERITA PROPERTI – Wabah virus Corona yang sudah ditetapkan menjadi pandemi global makin mengkuatirkan dampaknya terhadap seluruh sektor, tak terkecuali industri properti. Setidaknya dampak tersebut sudah dirasakan oleh pelaku properti di DKI Jakarta. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta mengharapkan dukungan dari sejumlah pihak, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan, sebenarnya industri realestat memang sudah mengalami perlambatan sejak tahun 2017 lalu, karena berbagai permasalahan yang dihadapi. Perlambatan semakin terjadi saat ini akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan kondisi properti semakin melemah akibat penurunan aktivitas ekonomi. [irp] “Tingkat penjualan drop atau turun sangat drastis. Sementara sebaliknya, biaya yang harus dikeluarkan tidak ada perubahan atau penurunan. Hal ini tentu saja akan membawa dampak negatif terhadap sektor properti di DKI Jakarta, baik bagi pengembang maupun masyarakat pada umumnya,” ujar Arvin F. Iskandar dalam keterangannya. Oleh karena itu, REI DKI Jakarta lanjut Arvin, meminta OJK ikut mendukung industri realestat dengan memberikan stimulus. Bentuknya berupa penundaan pembayaran hutang pokok dan keringanan bunga sampai dengan Desember 2020. Stimulus itu dapat dapat dievaluasi kembali dengan melihat dampak bisnis yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19. [irp] “Kami meminta otoritas berwenang memberikan stimulus. Jika hal ini dibiarkan sangat dikhawatirkan akan terjadi peningkatan kredit macet atau non performing loan (NPL). Industri realestat itu adalah lokomotif perekonomian nasional, menggerakkan 175 sektor riil ikutannya. Beri kami ruang gerak dulu, sambil menunggu redanya virus ini,” pinta Arvin. Sebagaimana diketahui, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan secara signifikan omset dan volume penjualan atau serapan pasar atas produk properti yang dijual. Hal itu jelas akan berdampak pada menurunnya kemampuan membayar pengembang terhadap bank atas kewajiban hutang. [irp] Dikatakan Arvin, hampir semua progres proyek realestat di DKI Jakarta ikut terpengaruh proses pembangunannya. Khususnya yang menggunakan material atau bahan baku yang berasal dari negara-negara terdampak Corona. “Pengembang kesulitan mendatangkan material dan bahan baku karena negara produsennya juga terdampak. Namun biaya operasional dan bunga pinjaman tetap harus dibayarkan,” tegas Arvin. Lebih lanjut dikatakan Arvin, terkait kebijakan yang selama ini berlaku di DKI Jakarta dan menjadi wewenang dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, akibat lesunya iklim bisnis, dirinya meminta Gubernur DKI Jakarta juga mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya adalah, 1. Penundaan dan Keringanan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, 2. Penundaan Kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), dan 3. Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dapat dicicil tanpa dikenakan denda. [irp] “Banyak perusahaan Anggota REI DKI Jakarta khususnya yang mengembangkan hotel dan restoran yang terdampak. Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa okupansi hotel mengalami kemerosotan hingga 80 persen. Padahal hotel memiliki karyawan dan properti dalam jumlah yang besar. Demikian juga soal penundaan Kenaikan NJOP dan PBB. Hal ini diakibatkan kemampuan membayar para pengembang yang terus menurun,” tutup Arvin.
Banyak Terjadi Penyimpangan, Anies Cabut Pergub Pembebasan PBB di Jakarta
BERITA PROPERTI- Banyaknya penyimpangan pajak bumi dan bangunan (PBB) membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi pergub pembebasan PBB. Tak hanya rumah tinggal, penyimpangan ini juga terjadi di gedung komersial. “Banyak objek pajak kita yang infonya nggak lengkap, misalnya gedung dihitung perlantainya 1.000 meter persegi, saat kenyataannya bisa jadi 1.200 meter persegi,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/4). Kini, DKI mendata ulang bangunan-bangunan di Ibu Kota. Pendataan dilakukan dengan pemantauan drone. Harapannya, kesesuaian data objek pajak bisa menggenjot pendapatan DKI. Dalam revisi peraturan itu, Anies memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2019 untuk membebaskan biaya PBB bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar. [irp] Namun, jelas Anies, hal tersebut bukan berarti usai 2019 lalu NJOP di bawah Rp1 miliar akan dihilangkan, melainkan ia berencana untuk memperluas aturannya. “Kebijakan pembebasan PBB untuk rumah dengan NJOP Rp1 miliar ke bawah itu berjalan 2019 dan selalu peraturannya dibuat tiap tahun. Tapi, kalau dibuat 2019, ya bukan berarti 2020 tidak ada,” jelas Anies. Anies menegaskan revisi ini bukan untuk menghilangkan pembebasan PBB. Ia mengatakan, revisi tidaklah selalu berarti untuk menghilangkan sesuatu, tetapi untuk menambahkan dan memperluas kebijakannya. [irp] “Kalau dulu hanya di bawah Rp1 miliar, kalau sekarang semua guru bebas PBB, semua veteran, purnawirawan TNI, polisi, pensiunan PNS, lalu para perintis kemerdekaan, para pahlawan nasional kemudian juga penerima bintang kehormatan dari presiden, mantan presiden, wakil presiden semua mendapatkan pembebasan PBB,” tambah Anies. Kebijakan pembebasan PBB ini pertama kali diterapkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2015. Adapun, saat ini ada 990.437 rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar yang dibebaskan pajaknya. Memimpin Jakarta sendirian, dilakukan Anies sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapresnya di Pilpres 2019. Kurang lebih 8 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Tak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi. kebijakannya di lingkungan Pemprov DKI belakangan jadi sorotan. [irp] Berikut sejumlah kebijakan kotroversi Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran yang menuai sorotan: Rotasi Ribuan Pejabat DKI Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi oleh Anies, pada Senin (25/2) di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah). Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat. Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan. Serahkan 500 Sertifikat Tanah Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, pada Kamis (18/2), Anies membagikan 500 sertifat tanah pada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan ini berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat. Selain itu, sertifikat itu merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tak mudah diakui oleh pihak lain. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, telah direvitalisasi oleh Anies. Selain menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota, pada Kamis (28/2). Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah bagi wanita hamil dan penyandang disabilitas. Ancam Rusun dan Apartemen Bermasalah Anies mengatakan bagi sejumlah rumah susun atau apartemen yang mangkrak dan tak juga mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik akan berdampak pada terbit atau tidaknya Sertifikat Laik Fungsi bangunan atau SLF yang ada. “Nanti akan berdampak pada SLF-nya,” tegas Anies, pada Jumat (5/4). (Artha Tidar)
Kampung Tematik Ikut Meriahkan Asian Games Ke XVIII
SEKITAR KITA – Seluruh lapisan masyarakat dan semua elemen yang ada di Indonesia, diharapkan untuk ikut mendukung perhelatan Asian Games XVIII 2018 yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang, pada 18 Agustus hingga 2 September mendatang. Tak mau ketinggalan, perusahaan cat dan pelapis global serta produsen Dulux, AkzoNobel, juga menunjukkan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan memperindah kota Jakarta. Dulux mempercantik lingkungan di sekitar Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di bawah kampanye perusahaan Let’s Colour Indonesia, perusahaan ini bekerja berdampingan dengan pemerintah lokal, masyarakat setempat, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) (seringkali disebut sebagai ‘pasukan oranye’) serta komunitas mural, untuk mengecat dan menghias lingkungan pemukiman RW 07 Kelurahan Serdang, serta mural di dinding di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan berbagai gambar dan mural bertemakan Asian Games. Daerah ini selanjutnya disebut sebagai ‘Kampung Tematik’. “Kami merasa terhormat dan sangat antusias dapat kembali bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta serta dapat memberikan kontribusi untuk persiapan pesta olahraga Asian Games yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat dan membuat Jakarta menjadi semakin hidup dan berwarna melalui inisiatif ‘Kampung Tematik’,” ujar Presiden Direktur PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia), Jun de Dios. Di AkzoNobel, kata Jun de Dios, pihaknya percaya bahwa memberikan warna ke dalam hidup masyarakat tidak hanya semata mengubah warna dinding, tetapi juga lingkungan sekitar, suasana hati, pandangan, dan perilaku mereka terhadap kehidupan. Melalui kerja sama dengan masyarakat untuk mewarnai lingkungan sekitar, pihaknya ingin membangkitkan semangat dan kegembiraan mereka dalam menyambut acara yang paling ditunggu-tunggu tahun ini. “Kami berharap warga dan semua orang yang melewati jalanan tersebut setiap harinya dapat terinspirasi, merasa lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka, serta merasakan dampak positif melalui kekuatan transformatif warna,” tambah Jun. Proses pengecatan dimulai sejak 8 Juli 2018 dan selesai pada 21 Juli 2018. Dengan total luas area pengecatan sekitar lebih dari 5.500 meter persegi; 5.000 liter cat Dulux digunakan di lebih dari 250 rumah dan lingkungan sekitar kampung (bantaran sungai) di Kelurahan Serdang, serta dinding yang terletak di Kelurahan Kebon Kosong; yang menggambarkan cabang olahraga yang diperlombakan di Asian Games. Upaya bersama ini melibatkan lebih dari 1.500 orang. Kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif Let’s Colour Indonesia – upaya AkzoNobel untuk memberikan warna bagi masyarakat Indonesia, dan telah dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Di Jakarta, AkzoNobel telah melestarikan sejumlah museum dan bangunan strategis di Kota Tua dalam upaya untuk menempatkan situs tersebut dalam daftar Warisan Dunia UNESCO; memberikan akses lebih untuk menikmati obyek-obyek bersejarah di Jakarta dengan menggunakan bus bertingkat, dan mewarnai tiang di bawah jalan layang non-tol Antasari.
Bentuk Bank Sampah, BNI Gandeng DKI dan Danone
SEKITAR KITA – Dalam upaya mendukung program Pemda Dki khususnya dalam pengelolaan sampah Bank BNI menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Danone di Balaikota pada hari Selasa 21 November 2017. Guna mendukung gerakan gemar menambung, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mempunyai cara sendiri. Bank BNI akan membantu transaksi secara real time online dengan Bank Sampah di DKI Jakarta. Untuk itu, Bank BNI akan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Danone. Kolaborasi ini dijalankan dengan menggunakan rekening Tabungan dan Agen46, dan akan didukung dengan sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat pengelola sampah di DKI Jakarta. Aplikasi ini bakal mencatatkan hasil konversi sampah hingga bernilai ekonomis dengan Bank Sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang nantinya bernama BNI Digitrash ini masih dalam pengembangan. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat mengembangkan Budaya Menabung dengan mengkonversi sampah yang mereka kelola menjadi penghasilan tambahan di Bank Sampah yang dikelola DKI. Sedangkan pihak Danone bertindak sebagai pembeli sampah yang telah dikumpulkan oleh warga melalui Bank Sampah. Acara yang dilaksanakan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji, Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer BNI Hermita, serta Presiden Direktur PT Aqua Golden Missisipi Theresia L Setionegero dengan disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. “Aplikasi ini nantinya akan memiliki kapabilitas sebagai dashboard, database, dan juga transaksi Selain monitoring gerakan Ayo Menabung,” ujar Hermita disela-sela penandatangan Selasa (21/11). Dalam MOU tersebut secara simbolis Bank BNI menggandeng 5 siswa dari jenjang SD, SMP dan SMA yang berasal dari 3 sekolah yaitu SDN Pekayon 18 Jakarta Timur, SMPN 273 Jakarta Pusat dan MAN 16, “Program ini rencananya akan dijalankan selama 5 tahun kedepan dengan merangkul semua siswa jenjang pendidikan yang ada di DKI Jakarta,”terang Hermita Strategi ini, ujar Hermita dapat memonitoring gerakan Ayo Menabung dengan Sampah serta mengajak masyarakat khususnya siswa sekolah memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Agen46 BNI merupakan kepanjangan tangan BNI dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau outlet atau jasa perbankan. Dengan gerakan ini maka setiap setoran dari warga yang telah ditimbang dan disepakati harga konversinya akan ditransaksikan langsung oleh Bank Sampah (yang sudah menjadi Agen 46 BNI) menggunakan aplikasi Agen46 dan mesin EDC Agen46 dan transaksi tersebut akan tercatat langsung di rekening warga. Selain lebih transparan dalam hitung-hitungan, warga yang mendapatkan hasil konversi sampah tersebut dapat menikmati layanan perbankan lainnya seperti pembayaran tagihan bahkan transfer antar rekening tanpa perlu datang ke bank. Rekening yang sudah dibuka sesuai kategorinya yaitu BNI Pandai untuk warga, PNS, dan pasukan orange. Adapun BNI Simpanan Pelajar untuk kalangan pelajar. Lebih lanjut Hermita menjelaskan, Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar mengelola lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat. Warga juga diajak mengubah paradigma, agar memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Edukasi tersebut juga ditujukan untuk membentuk budaya menabung di tengah masyarakat melalui produk tabungan dengan persyaratan yang mudah dan ringan melalui Agen 46 BNI. Agen46 BNI merupakan kepanjangan tangan BNI dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau outlet atau jasa perbankan. Dengan melibatkan Agen46 BNI, maka Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah juga sekaligus menyukseskan program Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara Corporate Secretary Bank BNI Ryan Kiryanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/11/2017) mengatakan, BNI Digitrash yang sedang dikembangkan ini diharapkan nantinya dapat mendukung monitoring dari gerakan Ayo Menabung dengan sampah. Dengan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile ini. “Aplikasi dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang terkait dengan gerakan ini. Aplikasi ini nantinya akan memiliki kapabilitas sebagai dashboard, database, dan juga transaksi,” ujar Ryan Kiryanto mengungkapkan, peran serta BNI dalam pembentukan fondasi tersebut adalah dengan memperkenalkan potensi ekonomi dari sebuah pengelolaan sampah. Aktivitas literasi keuangan yang dilakukan memberikan nilai tambah yang dapat dijadikan alasan bagi warga untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat. “Program ini diharapkan menjadi fondasi bagi ekosistem positif dari sebuah masyarakat yang memahami pentingnya pengelolaan sampah,” tutupnya.
Jelang Musda, REI DKI Siapkan Blue Print Jakarta
BERITA PROPERTI – Jelang dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) REI DKI Jakarta ke-9 yang akan berlangsung pada 23 Agustus 2017, sejumlah pihak berharap kepada para pengembang yang tergabung dalam DPD REI DKI Jakarta, menjalin hubungan yang sinergis dengan pemerintah. Pasalnya, komunikasi yang baik antara REI dengan pemerintah bisa mempercepat penanganan masalah perumahan yang saat ini masih banyak menghadapi kendala. Tokoh Perumahan Nasional yang juga Menteri Perumahan Rakyat Periode periode 1978-1988, Cosmas Batubara mengatakan, pemerintah sebagai regulator bisa menggunakan organisasi Realestat Indonesia (REI) untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakannya kepada para pengembang. Sedangkan REI yang menampung aspirasi anggotanya, dapat menyalurkan keinginannya kepada pemerintah. “Urban renewal bisa menjawab masalah kelangkaan tanah di kota-kota besar, bisa bangun kampung bersusun. Artinya, perilaku dan tradisi masyarakat kampung tidak hilang. Mereka biasanya sangat solider satu sama lain. Antara rusun satu dengan lainnya bisa saling terhubung. Jika ini dapat diwujudkan, wajah kota akan lebih indah. Sehingga akan banyak ruang terbuka hijau tersedia,” ujar Cosmas dalam siaran tertulis. Menanggapi kerjasama REI dengan pemerintah, Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan blue print (cetak biru) bagi pengembangan kota Jakarta. Rencananya, cetak biru tersebut akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta usai pelaksanaan Musda REI DKI Jakarta. “Cetak biru Pembangunan Perumahan Jakarta 2017-2022 bertujuan agar Jakarta sebagai ibukota negara mempunyai arahan pembangunan daerah yang jelas dan tegas sehingga memberi kepastian hukum dan merangsang tumbuhnya investasi baru. Sebagai kota besar dengan lebih dari 10 juta penduduk, Blue Print Pembangunan Perumahan Jakarta 2017-2022 sangat diperlukan,” jelasnya. Dikatakan Amran, Blue Print tersebut tidak hanya menyangkut sektor perumahan dan properti terkait, namun juga soal kepastian hukum, infrastruktur transportasi, dan penyediaan utilitas kota. “REI DKI Jakarta jelas sangat berkeinginan membantu dan mendukung pemerintah kota dalam menata Jakarta menjadi lebih baik,” tegas Amran. Mengenai hal tersebut, Ketua Kehormatan REI Lukman Purnomosidi berharap Jakarta menjadi Kota Kreatif kelas dunia seperti Sydney, Toronto, Tokyo atau Seoul karena Jakarta memiliki modal yang sudah lebih dari cukup sebagai Ibukota Indonesia yang kaya akan talenta -talenta kreatif serta asset ragam budaya yang luar biasa kaya. “Saya sangat yakin ini akan bisa diwujudkan oleh Gubernur Anis-Sandi nanti. Dan saya berharap REI DKI sebagai kumpulan para profesional dan enterpreneur dapat merumuskan Blue Print Pembangunan Jakarta untuk masukan ke Pak Gubernur,” ujar Ketua DPP REI periode 2004-2007 itu. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan (HUD Institute) Zulfi Syarif Koto mengingatkan, pemerintah dan pengembang harus tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap rekomendasi yang dihasilkan REI, jangan pernah meninggalkan masyarakat menengah ke bawah. “Pemprov sebagai dirigen dan REI sebagai mitra kerja diharapkan punya keberpihakan pada MBR dan masyarakat miskin perkotaan dengan menciptakan tata ruang yang berkeadilan. Pengusaha itu harus untung supaya makin banyak yang bisa dibangun. Namun jangan pernah meninggalkan kewajiban untuk perumahan MBR hanya karena aturan yang ada punya kelemahan,” ujarnya. Dikatakan Zulfi, HUD punya konsep Creating Shared Value (CSV) dalam penyediaan perumahan, yaitu konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan pengembang. Dengan persoalan dan kapasitas yang dimiliki DKI Jakarta, maka CSV sangat mungkin diterapkan pengembang dan pemprov demi menciptakan hunian yang layak dan terjangkau bagi semua.
Sejumlah Tantangan Menanti Gubernur DKI
BERITA PROPERTI–Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan diselenggarakan serentak pada Pilkada 2017 tanggal 15 Februari 2017 tinggal menghitung hari. Harapan yang begitu besar terhadap figur yang akan memimpin ibukota negara Indonesia ini untuk 5 tahun ke depan terus mencuat, baik dari masyarakat umum maupun para pelaku bisnis. Dalam sebuah diskusi yang bertema Menggagas Jakarta Masa Depan beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Hari Ganie mengatakan, siapa pun Gubernur DKI Jakarta yang nanti terpilih, harus fokus pada hal-hal strategis perkotaan yang terkait fungsinya sebagai kota jasa dan perdagangan. “Kalau tidak maka Jakarta bukan saja akan tertinggal dari kota-kota dunia lainnya, namun juga dengan kota-kota peyangga di sekitarnya (Bodetabek). Fungsi Jakarta adalah sebagai kota jasa dan perdagangan. Jangan kemana-mana, jangan melebar ke semua fungsi. Saya kira Jakarta fokus saja bagaimana melayani kebutuhan warga, stakeholder, investor, dan pelaku usaha,” ujar Hari. Dikatakan Hari, sejumlah kawasan industri yang masih beroperasi di Pulo Gadung, Cakung dan Daan Mogot, sebaiknya dialihkan seluruhnya ke Bekasi atau Tangerang. Sedangakan untuk kawasan yang berfungsi sebagai tujuan wisata, semestinya dilakukan oleh daerah peyangga yang ada di selatan seperti Bogor dan Cianjur. “Dan yang terpenting yang harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta terpilih nantinya adalah membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah yang ada di sekitar Jakarta untuk menjamin kebutuhan dan infrastruktur sebagai kota jasa perdagangan terpenuhi. Saat ini Jakarta sudah memasuki kondisi rawan air bersih, karena pasokan air dari Waduk Jatiluhur semakin berkurang. Jika dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Jakarta mengalami krisis air bersih,” tegas Hari. Persoalan-persoalan penting seperti kepastian pasokan air bersih ini, lanjut Hari yang merupakan praktisi perencana kota, seharusnya mendapat perhatian, dan secepat mungkin ada konsensus-konsensus dengan daerah-daerah peyangga terkait kebutuhan dasar warga Jakarta. “Jakarta menghadapi tantangan-tantangan lain yang membuat fungsi-fungsi kota tidak nyaman lagi. Antara lain harga tanah yang semakin mahal dan tidak terkendali. Akibatnya banyak pengembang mulai memilih kota lain di luar Jakarta untuk melakukan pembangunan terutama proyek hunian. Demikian juga saat ini banyak perguruan tinggi yang memilih memindahkan kampusnya ke daerah penyangga,” ujar Hari. Tantangan lain yang dihadapi adalah Jakarta, kata Hari, memiliki pesaing-pesaing akibat tumbuhnya kota-kota baru di sekitarnya. Hari menyebutkan Bodetabek saja, kini terus melebar. Kalau dulu di wilayah barat pertumbuhan kota hanya sampai Tangerang, maka sekarang sudah sampai ke Maja. Begitu pula di wilayah timur, tidak hanya Bekasi yang tumbuh pesat, tetapi juga sudah mencapai Cikarang dan Kerawang. “Inilah pesaing-pesaing langsung Jakarta di rejional Bodetabek,” pungkas Hari.