DPD Himperra DKI Jakarta Optimis Industri Properti Bakal Booming Di tahun 2023
Propertynbank : Kondisi sektor properti di tahun ini penuh dinamika setelah badai pandemi Covid-19 mereda. Tantangan baru hadir mulai dari naiknya harga material bangunan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga adanya isu ancaman resesi ekonomi global 2023. Meski demikian, para pelaku di industri properti tetap optimis bahwa sektor properti masih tumbuh positif di 2023. Menjawab tantangan dan peluang industri Properti, DPD Himperra DKI Jakarta (07/03/2023), menggelar Talkshow yang bertajuk “Peluang dan Tantangan Dunia Properti Tahun 2023” di DKI Jakarta (07/03/2023). Talkshow yang dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota Himperra DKI Jakarta, M. Aviv Mustaghfirin Ketua DPD Himperra DKI Jakarta, Abdul Firman, Sharia Business Division Head PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Ir.H. Indra Utama. M. PWK, CEO Journalist Media Network dan Ketua LSP Area Indonesia, Detje Limeyani Head of Development Project Pasicic Paint, serta Ali Tranghada, dari IPW. Dalam talkshow tersebut, Ketua DPD Himperra DKI Jakarta Aviv Mustaghfirin, mengatakan bahwa industri properti tahun 2023 akan booming, karena sudah 1 dekade mengalami penurunan penjualan. “kalau dilihat dari trennya, setelah 10 tahun mengalami penurunan, harusnya di tahun 2023 sudah mulai beranjak naik dan booming,” ujarnya. Lebih jauh dikatakan Aviv, bahwa tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha properti di tahun 2023 masih target dari pasar itu sendiri. Menurutnya yang menjadi tantangan adalah di pasar Rp 500 juta ke atas. Di pasar ini akan ada sedikit kendala. Pasalnya Tahun 2023 ini sudah masuk tahun politik. Sehingga sebagian dana ada yg diinvestasikan untuk politik, kilahnya. “Jadi yang harus dilakukan developer yakni dengan memperbanyak jualan di bawah harga Rp 500 jutaan, dan rumah subsidi merupakan salah satu produk properti yang lebih tahan terhadap kondosi ekonomi maupun politik,”pungkasnya. Pada kesempatan tersebut, Aviv juga mengungkapkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pengembang Himperra DKI Jakarta, yakni tidak hanya membangun rumah subsidi saja dalam satu hamparan siteplannya, tapi juga mengkombinasikan dalam siteplannya, sehingga selain rumah subsidi juga mengembangkan rumah murah komersial untuk para milenial. Kerjasama Property&bank Pelaku diindustri properti tentunya harus tetap optimis, bahwa bisnis ini harus tetap survive meski diterpa isu krisis ekonomi global yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Untuk itu, DPD Himperra DKI Jakarta terus melakukan berbagai terobosan dengan berbagai pihak, salah satunya dengan melakukan MoU dengan Majalah Properti&bank. Menurut Aviv, kerjasama ini diharapkan dapat menjadi media pemasaran bersama, baik online maupun offline untuk produk perumahan pengembang DPD Himperra DKI Jakarta dan juga menjadi media penghubung kerjasama dengan penyedia material bangunan yg dibutuhkan anggota Himperra DKI Jakarta. “Kita target dalam tahun ini akan menggelar pameran perumahan, termasuk adanya kerjasama penggunaan material bangunan yang berkualitas dan terjangkau, sebagai salah satu pilot project kerjasama antara produsen bahan bangunan dengan anggota Himperra DKI Jakarta,”tutupnya.
Anies Berlakukan PSBB Ketat, Himperra DKI Harap Proses KPR Dilonggarkan
PROPERTI – Masih tingginya penambahan kasus konfirmasi virus Covid-19 di DKI Jakarta, mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil tindakan tegas, dengan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mulai Senin 14 September 2020. Menanggapi aturan yang banyak menimbulkan pro kontar tersebut, Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) DKI Jakarta Aviv Mustaghfirin mengatakan, industri properti termasuk dalam salah satu sektor usaha yang diperbolehkan tetap beroperasi karena tergolong sektor konstruksi. [irp] Oleh karena itu, kata Aviv Mustaghfirin, adanya aturan PSBB ketat yang kembali diterapkan Pemerintah DKI Jakarta tidak begitu berpengatuh terhadap aktifitas proyek. Meskipun begitu, dirinya mengakui kendala yang dihadapi dengan adanya PSBB adalah dalam hal aktifitas penjualan. Pasalnya, untuk pameran dan kunjungan ke lokasi akan lebih baik jika dilakukan secara off-line. “Memang seharusnya PSBB ketat ini sudah dijalankan sejak Maret 2020 lalu karena perilaku masyarakat masih sulit untuk mentaati protokol kesehatan. Memang saat itu, pengembang sudah memasarkan proyek properti melalui digital marketing. Hal ini tidak semudah dengan cara biasa atau offline,” ujar Aviv kepada propertynbank.com. Minggu (13/9). [irp] Waktu itu, kata dia, ketatnya proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menyebabkan banyak bergugurannya para calon pembeli rumah. Oleh karena itu, Aviv berharap dukungan dari Pemda DKI melalui Bank DKI dan lembaga pembiayaan pemerintah seperti Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk turut mem-back up pembiayaan KPR agar suku bunga bisa hanya 1 digit. “Kebijakan dan dukungan tersebut sangat meringankan cicilan KPR konsumen. Karena sebagian proyek anggota HIMPERRA DKI banyak yang diluar kota DKI, khusus sektor properti diberikan kelonggaran keluar masuk kota untuk bisa terus memantau proyeknya yang ada diluar kota,” tegas Aviv. Dirinya mengakui, di saat diberlakukannya PSBB Transisi beberapa waktu lalu, membuat penjualan mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai di angka 40-60%. Penyebabnya adalah persyaratan pendapatan dipembiayaan KPR. Sehingga banyak pengembang yang melonggarkan pembayaran dengan cara cicilan ke pengembang 3-5 tahun, disamping mendapatkan pembeli melalui pembiayaan cash keras. [irp] Sementara dalam menghadapi diberlakukannya kembali aturan PSBB di DKI Jakarta, Aviv menegaskan pihaknya harus tetap jualan, yaitu dengan cash keras dan cicilan bertahap 3-5 tahun. Dia juga meminta adanya kebijakan pembiayaan KPR yang meringankan bagi para calon konsumen. “Kita akan jalankan aturan tersebut, namun tetap melakukan penjualan dengan cara yang berbeda,” tutur Aviv.