REI DKI Jakarta Salurkan Santunan Ke 567 Anak Binaan Dinsos DKI Jakarta
Propertynbank.com – DPD Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta mendapatkan apreasiasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, lantaran sangat menaruh perhatian kepada anak-anak binaan di panti asuhan yang dikelola Dinas Sosial DKI Jakarta. “Saya mendapat laporan bahwa hari ini, sebanyak 567 anak binaan panti asuhan Dinas Sosial DKI Jakarta mendapat santunan berupa uang dan bantuan lainnya dari REI. Tentu ini sangat berharga bagi anak-anak. Apalagi selama ini REI konsisten membantu setiap tahun,” ungkap Heru Budi Hartono, pada acara “Silahturahmi Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPD REI DKI Jakarta Bersama Anak Yatim, Dhuafa dan Disabilitas” di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (10/4). Dikatakan, Heru kedatangan jajaran REI dengan melihat langsung kondisi panti asuhan, merupakan bentuk perhatian dan menjadi semangat bagi anak-anak serta staf pengasuhnya. “Usulan acara di panti asuhan itu dari ibu Widyastuti (Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,red). Sehingga jajaran REI, Saya dan staf bisa lihat langsung kondisi panti, dan merasakan suasananya. Anak-anak juga terhibur,” ungkap Heru. Baca Juga : REI DKI: Pinjol Bikin Masyarakat Makin Sulit Punya Rumah Pada kesempatan tersebut Arvin. F. Iskandar, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, menerangkan bahwa tahun ini adalah tahun ke-19 REI DKI Jakarta, memberikan santunan selama Ramadhan. “Kami menyelenggarakan program “Buka Puasa Bersama dan Pemberian Santunan kepada Seribu Anak Yatim, Dhuafa” sudah berjalan rutin selama 19 tahun. Bahkan saat pandemi pemberian donasi kami lakukan bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta melalui program REI DKI Peduli berbagi paket sembako kepada warga yang terdampak Pandemi Covid 19,” terangnya. Dan tahun ini lanjut Arvin, REI DKI Jakarta, kembali menyelenggarakan acara secara bertatap muka langsung dengan seribu anak yatim dan dhuafa di dua tempat yang berbeda. Pertama, di Masjid Al Bakrie – Kuningan, Jaksel, dalam bentuk Buka Puasa Bersama dan Pemberian Santunan kepada 500 (lima ratus) anak yatim dan dhuafa dari 5 (lima) wilayah DKI Jakarta, Rabu 5 April yang lalu. “Kedua adalah hari ini. bekerjasama dengan Dinas Sosial, menyelengarakan pemberian donasi untuk 500 yatim, dhuafa dan disabilitas yang berasal dari 4 panti asuhan binaan Dinas Sosial,” ujarnya. Baca Juga : REI DKI Jakarta Ajak Stakeholders Berkolaborasi Menghadapi Pandemi REI DKI Jakarta, lanjut Arvin tetap berkomitmen memberikan kontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Jakarta seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, serta terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ibu kota bagi semua. Dinas Sosial DKI Jakarta Apresiasi Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengapresiasi bantuan dan kedatangan REI DKI Jakarta. Menurutnya, banyak manfaat yang dirasakan Dinsos ketika Pj Gubernur datang dan melihat langsung kondisi panti. “Saya senang sekali. Karena ada acara dengan REI, Pak Heru langsung memberikan instruksi-insruksi dan memperhatikan kehidupan layak bagi anak-anak penghuni panti sosial dengan mendukung perbaikan pada bangunan panti. Pak Heru minta di 2024 ajukan rehab-rehab panti asuhan yang di bawah naungan Dinas Sosial. Terima kasih pak Pj Gubernur yang sangat perhatian terhadap panti sosial,” tandas Premi.
Dibuka Wagub Ahmad Riza Patria, Rakerda REI DKI Jakarta 2022 Usung Tema Jakarta Menyongsong IKN
Propertynbank.com – Rapat Kerja Daerah Realestat Indonesia (Rakerda REI) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah agenda kegiatan tahunan organisasi yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta. Tujuannya adalah mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menampung aspirasi anggota terkait perkembangan bisnis terkini serta perbaikan bagi organisasi ke depan. Rakerda REI DKI Jakarta 2022 yang berlangsung di Hotel JS. Luwansa, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 8 September 2022, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pada kesempatan tersebut Riza mengakui bahwa wajah baru Jakarta yang semakin cantik dan tertata saat ini, tidak terlepas dari peran serta segenap anggota REI. Di tengah dinamika yang terjadi karena pembangunan pasti memiliki banyak tantangan, REI lanjutnya senantiasa mendukung upaya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk berkolaborasi dan mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global yang setara dengan kota-kota global lainnya. “Kita mengejar agar Jakarta sejajar dengan kota-kota global di dunia yang berhasil dan sukses. Untuk mewujudkan hal itu, butuh dukungan semua pihak. Salah satunya tentunya dukungan dari DPD REI DKI Jakarta,” tegas Riza. Dalam upaya Pemprov DKI Jakarta memenuhi kebutuhan rumah layak huni, imbuh Riza, membutuhkan dukungan penuh REI DKI Jakarta. Tidak hanya soal rumah layak huni, Pemprov DKI Jakarta juga ingin memenuhi kebutuhan sosial inklusif. Hal ini agar warga Kota Jakarta dapat saling berinteraksi dan dapat memenuhi tuntutan produktivitas. “Pemprov DKI Jakarta sudah meluncurkan Program Jakhabitat sebagai program pemukiman yang terintegrasi di Jakarta. Termasuk didalamnya adalah program penataan kampung dan pengembangan hunian vertikal. Hanya dengan cara inilah Jakarta bisa menjadi kota yang lebih manusiawi,” tegasnya. Wagub berharap, pengembangan hunian vertikal yang dibangun dapat memfasilitasi aktivitas atau interaksi sosial para penghuni. “Rumah menjadi tempat atau ruang berinteraksi antara warga. Ini dibutuhkan demi menjaga kerukunan, membangun persaudaraan, saling membantu sesama dan menjaga mengklarifikasi misskomunikasi yang ada,” ujar Riza. “Saya mengajak REI DKI Jakarta untuk berkontribusi dalam penyediaan hunian dengan menyikapi tantangan perubahan iklim melalui pendekatan green infrastructure. Hal ini selaras dengan bahasan Urban 20 terkait penyediaan hunian berkelanjutan,” urainya. REI DKI Jakarta Siap Menyongsong IKN Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar menambahkan, kegiatan kali ini mengusung tema “Potensi Investasi Bisnis Properti di Jakarta Menyongsong Perpindahan IKN. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. “Saat ini pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah mulai berproses,” ungkap Arvin. Pertanyaannya, bagaimana status baru Jakarta setelah nantinya resmi tidak menjadi ibu kota? Apakah Jakarta akan menjadi pusat perekonomian, pusat perdagangan atau kota jasa berskala global atau berskala internasional. Pembahasan tentang kekhususan Jakarta ini tentu akan dibahas lebih lanjut oleh DPR dan Pemerintah saat perubahan UU Jakarta nantinya. Ke depan, tantangan Kota Jakarta semakin kompleks. Walaupun tidak lagi menjadi ibu kota negara, namun diyakini Jakarta tetap akan menarik dan menjadi magnet utama sebagai kota pusat bisnis, investasi dan keuangan utama Indonesia. Apalagi dengan modal kelengkapan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung, kesediaan sumber daya manusia yang unggul serta bonus demografi. “Jakarta akan tetap menjadi lokasi tujuan investasi dan bisnis di Indonesia pasca pemindahan IKN. Mengutip riset Indonesia Property Watch (IPW), pasar properti di Jakarta akan tetap besar walaupun IKN pindah. Bahkan, pasar properti di Jakarta akan menyebar ke kota-kota penyangga di sekitarnya seperti di Depok, Tangerang dan Bogor,” imbuh Riza. “Saya meyakini dengan berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kaltim tidak akan mengurangi peranan Kota Jakarta. Justru kota ini akan semakin baik dan semakin nyaman. Kemacetan akan berkurang, penggunaan air permukaan juga akan berkurang,” sebut Riza. DPD REI DKI Jakarta berpandangan bahwa Jakarta dengan sejarah dan infrastruktur yang sudah terbangun sangat baik tetap akan menjadi magnet investasi bagi para pelaku bisnis. “Akan ada diskusi panel yang fokus membahas hal itu. Melihat bagaimana potensi investasi atau peluang bisnis properti di DKI Jakarta saat ini dan nanti menyongsong perpindahan Ibu Kota Negara. Dengan sejumlah narasumber yang berkompeten,” lanjut Arvin. Butir-butir masukan tersebut nantinya akan dituangkan REI dalam bentuk Program Kerja dan Pokok-Pokok Pikiran, berupa rekomendasi kepada pemangku kebijakan yang bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah strategik organisasi selaras dengan perkembang dunia usaha. Dalam sesi acara diskusi panel sejumlah narasumber yang berasal dari Bappenas, Bappeda, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Pertanahan Provinsi DKI Jakarta serta pengembang anggota REI DKI Jakarta, memberikan overview tentang perencanaan pembangunan di Jakarta menyongsong perpindahan Ibu Kota Negara. Diskusi Panel juga membahas tentang Tata Ruang di DKI Jakarta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Sebagai salah satu aktor pembangunan, REI DKI Jakarta berharap lahirnya Pergub ini mampu memberikan kepastian hak dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang untuk meningkatkan iklim investasi dan mewujudkan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi berskala global. Dalam sambutan secara daring, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi dukungan pelaku usaha properti terhadap perekonomian nasional. “Program kerja REI sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya kontribusi dari REI DKI Jakarta, seperti program corporate social responsibility (CSR) dan bedah rumah dapat memacu pertumbuhan pasar properti di Tanah Air,” pungkasnya.
Agustus 2022, Indonesia Properti Expo Kembali Digelar, Catat Tanggalnya !
Propertynbank.com – PT Adhouse Clarion Events kembali menggelar Indonesia Properti Expo (IPEX), pada tanggal 13 – 21 Agustus 2022 di Jakarta Covention Center (JCC) Senayan. Pameran properti ini bekerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dan didukung oleh DPD Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta. Sebanyak 315 proyek properti dengan pilihan harga mulai Rp 168 Juta hadir di IPEX kali ini. Vice President PT. Adhouse Clarion Events Gad Permata mengatakan, ditengah perkembangan era digital, IPEX masih diminati banyak pengembang kreatif untuk menarik minat investasi. Menurut dia, IPEX mendukung antusias pelaku bisnis properti dalam menawarkan beragam promosi yang ditampilkan secara inovatif untuk meningkatkan penjualan masing-masing jenis produknya. Dijelaskan Gad Permata, pada pagelaran IPEX edisi ke-41 diharapkan dapat berkontribusi penting dalam penyediaan hunian bagi masyarakat. Kendati bahan baku dan kenaikan inflasi masih tetap terjaga, diharapkan pula tidak ada kenaikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang kiranya dapat memperlambat proses pemulihan di sektor properti. “Kita tetap mendorong pameran properti untuk terus bergerak naik dan kembali bergairah, meskipun tingkat permintaan hunian dari segmen masyarakat belum cukup merata. Kami berharap, pameran IPEX 2022 bisa membantu kebutuhan hunian sebagai solusi mengatasi backlog penyediaan beragam jenis produk properti,” tegas Gad Permata. Dirinya merujuk Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia yang mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer tumbuh meningkat pada triwulan I-2022. Terlihat dari pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan I-2022 tercatat 1,87% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,47% (yoy). Sementara itu, harga properti residensial di pasar primer diprakirakan tumbuh terbatas pada triwulan II-2022 sebesar 1,16% (yoy). Sedangkan dari sisi konsumen, kata dia, pembiayaan perbankan dengan fasilitas KPR masih menjadi pilihan utama dalam pembelian properti residensial dengan pangsa sebesar 69,54% dari total pembiayaan. “Banyak ragam cara para pengembang dalam memadu padankan beragam kreasi memikat konsumen, baik dengan bekerjasama dan dukungan bank penyalur KPR, mengembangkan potensi proyek dengan lebih inovatif, dan juga memanfaatkan insentif pajak pemerintah melalui PPN properti, yang kesemua sangat bermanfaat serta berdampak pada pertumbuhan yang lebih positif,” sambung Gad Permata. Pada bagian lain, Mortgage Sales Department Head Bank BTN Romeo Daniel MVE mengatakan ajang promosi dan transaksi melalui pagelaran Indonesia Properti Expo pada periode Agustus 2022 akan mengusung tema Kini Saatnya Merdeka Punya Rumah. Melalui tema ini, kata dia, tentu melalui fasilitas Bank BTN akan membantu mewujudkan punya rumah impian dengan Merdeka dari angsuran floating, Merdeka dari biaya KPR, dan Merdeka pengajuan KPR dimana aja kapan saja. Gimmick di Indonesia Properti Expo “Ada suku bunga spesial 3,72% fixed rate 1 Tahun, 5,22% di tahun ke 2 serta tahun ke 3 sampai tahun ke 5 kenaikkan 1,5% per tahun bagi fixed income. Sedangkan untuk gimmick IPEX periode 13 – 21 Agustus 2022 ini yaitu diskon 50% biaya provisi dan biaya administrasi,” tambah Romeo. Lebih lanjut Romeo menambahkan, kelebihan suku bunga BTN setelah masa fixed suku bunga promo berakhir, kenaikan hanya sebesar 1,5% tiap tahun dengan rincian Tahun pertama 3,72%, Tahun kedua 5,22%, Tahun ketiga 6,72%, Tahun keempat 8,22%, dan Tahun kelima 9,72%. “Untuk tahun ke enam dan seterusnya kenaikan hanya 1% hingga floating maksimal,” ujarnya. Lalu, ada juga gimmick marketing Bank BTN juga menawarkan suku bunga mulai 2,22% fixed 1 Tahun dengan subsidi pengembang 1,5% selama 1 Tahun. “Selain itu juga ada free biaya provisi, biaya administrasi, diskon biaya appraisal serta jangka waktu panjang sampai 30 tahun,” tutup Romeo.
REI DKI Jakarta Ajak Stakeholders Berkolaborasi Menghadapi Pandemi
PROPERTI – Pandemi Covid-19 sudah dua tahun melanda dan berdampak terhadap seluruh kegiatan usaha. Sektor properti dan realestat merupakan salah satu industri yang tergungcang akibat pandemi. Namun, pelaku usaha sektor ini tetap harus mampu menjaga optimismenya untuk bisa survive dan keluar dari pandemi. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan-terobosan agar bisa bertahan, sebagaimana pengalaman melalui krisis demi krisis sebelumnya. Apalagi, saat ini dukungan pemerintah untuk tetap menjaga pertumbuhan bisnis properti melalui berbagai stimulus dan kemudahan, ikut mendorong optimisme pasar di tengah pandemi. Selain pemerintah, perbankan dan stakeholders lainnya juga perlu melakukan percepatan, sinkronisasi dan konsistensi sehingga pasar properti kembali tumbuh. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Arvin Fibrianto Iskandar mengakui, saat ini permintaan pasar properti belum membaik. Walaupun data yang dirilis Badan Pusat Statistik baru-baru ini, memang memperlihatkan tren membaik. Namun, kata dia, banyak pengembang khususnya yang bergerak dalam pembangunan apartemen, perkantoran, mal dan hotel masih cukup berat. “Kami pelaku realestat berharap agar para stakeholder khususnya dibidang perbankan mengetahui secara persis kesulitan yang dihadapi pengembang saat ini. Kami minta kebijakan selektif perbankan dalam memberikan kredit dilihat kembali. Dilapangan laporan cancellation pengajuan KPR dan KPA masih sangat tinggi,” ujar Arvin pada webinar Bertahan Menghadapi Pandemi ; Realita Pengembang & Solusi Dukungan Perbankan, yang diselenggarakan DPD REI DKI Jakarta, Kamis, (12/8). Arvin mengajak seluruh stakeholder bisnis properti untuk bersama-sama mencari solusi, sehingga industri realestat bisa kembali normal dan bertumbuh. Saat ini, ujar Arvin, pengembang sudah melakukan berbagai strategi agar efisien dan menjaga untuk bertahan agar cashflow perusahaan tidak terus terpuruk. “Kami meminta beberapa kebijakan antara lain berupa Fleksibilitas KPR yaitu approval KPR & KPA dipercepat, cancelation konsumen juga dapat di-minimize. Kemudian kami juga berharap adanya Restrukturisasi Modal Kerja & Project Loan serta Recheduling Pembayaran. Kebijakan-kebijakan diharapkan ikut mendorong tahun 2021 menjadi time to buy property karena jaminan dari debitur properti itu adalah jaminan agunan yang solid yang nilainya akan terus naik setiap tahun,” tegas Arvin. Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eddy Manindo Harahap mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan POJK terkait stimulus covid-19 dan melakukan sinkronisasi terhadap aturan-aturan agar implementasi kebijakan berjalan dengan cepat dan tepat. Menurut Eddy, kebijakan relaksasi dimaksudkan agar bank dapat membantu debitur pada sektor yang terdampak dan bank segera melakukan restrukturisasi untuk debitur yang berkinerja baik namun terdampak, termasuk debitur pengembang. OJK, katadia, juga meminta Bank tidak ragu membantu debitur terdampak yang memang membutuhkan dana segar untuk menjalankan bisnisnya “Terdapat beberapa kebijakan untuk debitur terkena dampak covid-19 diantaranya bahwa bank dapat memberikan kredit yang baru kepada debitur terdampak Covid-19 dan Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit sebelumnya. Namun Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ungkap Eddy. Dikatakan Eddy, selama pandemi covid-19 ada 101 bank yang telah melakukan restrukturisasi kredit terhadap 5,16 juta debitur dengan total outstanding sebesar Rp772 triliun. Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Kurniawan Agung Wijayanto menjelaskan, kondisi industri realestat sampai dengan Juli 2021 jauh lebih baik dari tahun lalu. Hasil riset BI terbaru menggambarkan bahwa hampir semua segmen angka pertumbuhannya positif. “Pertumbuhan KPR meningkat seiring stimulus kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, BI dan otoritas terkait. Walaupun kembali kontraksi akibat pemberlakuan PPKM namun seiring demand yang cukup kuat diperkirakan akan kembali menguat,” jelas Kurniawan. Executive Vice President Consumers Loan Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ignatius Susatyo Wijoyo menambahkan, Bank Mandiri telah melakukan beberapa langkah antisipasi selama pandemi, menyesuaikan kebutuhan pasar. “Beberapa langkah antisipasi untuk meningkatkan penyaluran KPR/KPA diantaranya adalah suku bunga rendah satu digit sampai 3,88%, keringanan biaya-biaya KPR, Pembiayaan KPR sampai 100 persen, dengan memberikan kemudahan dan persyarat KPR/KPA calon debitur,” terangnya. Terkait banyaknya cancellation KPR/KPA yang dirasakan pengembang selama pandemi hal itu adalah karena sikap hati-hati perbankan. Dan menurutnya hanya terjadi untuk beberapa sektor yang memang debiturnya sangat terdampak. Diantaranya industri penerbangan dan turunannya, industri otomotif dan turunannya, hotel, restoran, café dan industri pariwisata. Sedangkan Suryanti Agustinar, Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), menyebutkan bahwa BTN tetap menjadi bank yang konsisten dalam menyalurkan pembiayaan properti, dengan resiko yang terukur, pruden dan konsisten. Menurutnya, semua usulan stimulus dan fleksibilias yang diminta REI sudah dilakukan BTN. Sikap selektif yang dilakukan perbankan selama Pandemi semata guna menghindari adanya penumpang gelap, sehingga kepada debitur harus tetap dilakukan verifikasi. Selama pandemi lanjut Suryanti, BTN tetap mengalami pertumbuhan pembiayaan baik dari hulu maupun hilir. “BTN saat ini sudah bekerjasama dengan 7.000-8.000 pengembang yang bisa mendapatkan pinjaman, khususnya untuk mendukung penyediaan rumah. Konsisten memberikan pembiayaan kredit pemilikan lahan sampai 75%, Kredit kostruksi dan kredit investasi lainnya. Dari Hulu menciptakan iklim yang sesuai dengan kebutuhan pengembang dan ke hilirnya kami sediakan KPR/KPA sesuai segmen kebutuhan debitur,”pungkasnya.
Didukung 75% REI Se – Indonesia, Totok Lusida Usung Perlunya Konsolidasi REI SATU
NASIONAL – Calon Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2019-2022, Totok Lusida, Rabu (2/10) kemarin mengunjungi kantor DPD REI DKI Jakarta guna menyampaikan visi misi REI ke depan. Di kantor REI DKI Jakarta yang berada di kawasan Rasuna Epicentrum itu, Totok mengusung perlunya konsolidasi “REI SATU” untuk menggabungkan seluruh potensi sumber daya manusia dan kekuatan REI. “Konsolidasi dan persatuan REI penting sehingga asosiasi ini ke depan semakin kuat dan solid untuk memperjuangkan kepentingan seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke,” kata Totok dalam keterangan resmi. Dengan program tersebut, Totok saat ini sudah diusung oleh lebih dari 75 persen DPD REI se-Indonesia. [irp] Totok berkomitmen, dengan visi Melanjutkan Posisi Strategis REI sebagai Penggerak Pembangunan Nasional, akan mengedepankan konsolidasi sehingga REI SATU dapat terwujud. Dia akan menggandeng tangan seluruh keluarga besar REI dari mulai anggota, pengurus daerah hingga para senior di asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Tanah Air itu. “Persatuan itu yang utama, apalagi menurut kajian dari World Bank, ke depan tantangan ekonomi nasional semakin berat, sehingga bersatu itu menjadi penting supaya bisnis kita bisa bertahan bahkan menjadi lebih baik,” tegas Totok yang kini menjabat Sekretaris Jenderal DPP REI dan pernah menjabat Ketua DPD REI Jawa Timur tersebut. [irp] Misi konsolidasi dan REI SATU ini disambut baik oleh para anggota DPD REI DKI Jakarta. Anggota Badan Pertimbangan Organisasi Daerah (BPOD) REI DKI Jakarta, Ikang Fawzi, menyambut baik ide konsolidasi yang diusung Caketum Totok Lusida tersebut. Menurut Ikang yang merupakan rocker tanah air era 1980 an itu, REI harus bersatu karena justru kalau REI terpecah belah akan merugikan organisasi itu sendiri, karena akan dipandang sebelah mata oleh stakeholders lainnya. Dia menegaskan, konsep konsolidasi REI SATU harus didukung oleh semua anggota REI. [irp] Hadir dalam pertemuan itu Amran Nukman (Ketua DPD REI DKI), Arvin Iskandar (Sekretaris DPD REI DKI), Hari Ganie (Pengurus DPP REI), Thomas Jusman (Ketua DPD REI Bangka Belitung), Oka Murod (Senior REI Sumatera Selatan), Raymond Arfandi (Senior REI Sulawesi Selatan), dan Bambang Eka Jaya (Pengurus DPP REI).
Masalah Klasik, Pengembang Di Jakarta Masih Keluhkan Perizinan
BERITA PROPERTI – Mengurus perizinan di Indonesia sangat rumit dan berbelit-belit. Kadangkala, segala cara harus ditempuh si pemohon izin untuk memuluskan keluarnya izin yang perlukan. Itupun, tetap masih membutuhkan proses yang lama dan tentunya juga menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah, slogan birokrasi di Indonesia yang sudah populer. Begitulah sekelumit keluhan para pengembang properti yang tergabung dalam DPD REI DKI Jakarta. Bahkan keluhan ini juga hampir sama dirasakan oleh seluruh pengembang yang ada di tanah air. Peraturan dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempermudah perizinan, ternyata memang belum terlaksana dengan baik. [irp] Ketua Umum DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, dirinya dan hampir seluruh anggotanya merasakan, bahwa mengurus perizinan masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan proyek. Ia mengaku, dalam mengurus satu izin dan satu proyek saja memakan waktu yang sangat panjang. “Kalau diurutkan mulai dari A sampai Z, pengurusan izin itu bisa mencapai 5.000 hari. Ini benaran terjadi dan dialami oleh anggota kami. Dengan proses yang begitu lama itu, pasti akan mempengaruhi kinerja dan cash flow perusahaan. Kondisi ini akan berdampak kepada pertumbuhan properti dan pergerakan ekonomi pada umumnya,” ujar Amran pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI DKI Jakarta, di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (22/11). [irp] Oleh karena itu, sambung Amran, agar tidak menghambat pembangunan properti yang diharapkan menjadi penggerak utama roda ekonomi, dirinya berharap aturan dan perizinan yang ada lebih dipersingkat. Ia dan seluruh anggota REI DKI khususnya, ingin puluhan izin yang ada dicabut agar prosesnya bisa lebih cepat. “Bukan hanya dimodifikasi, kami harapkan aturan yang menghambat terjadinya percepatan perizinan yang ada bisa dicabut. Harapan pemerintah agar dapat mempersingkat waktu serta efisiensi biaya bisa kita wujudkan bersama. Jadi, slogannya haruslah kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” tegas Amran. [irp] Meskipun begitu, Amran bersama seluruh anggota REI DKI Jakarta sangat menyambut positif adanya kebijakan perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Online Terpadu. Menurutnya, melalui sistem itu, pengembang sangat berharap perizinan bisa lebih mudah. Rakerda DPD REI DKI Jakarta ini sendiri digelar dengan tema utama Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Investasi Properti untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Sejumlah kegiatan dilakukan selama Rakerda seperti prosesi wisuda peserta Real Estate Executive Program, dikusi panel bertema “Implementasi Sistem OSS Terhadap Percepatan Peijinan di DKI Jakarta” dan “Dukungan Perbankan Terhadap Industri Properti” dan Sidang Paripurna.
Riset DPD REI DKI : Mayoritas Pengembang Tetap Rencanakan Proyek
BERITA PROPERTI – Kepengurusan DPD REI DKI Jakarta periode 2017-2020 memenuhi janjinya untuk melakukan riset properti di Jabodetabek dan merupakan salah satu program kerja strategis. Bertempat di Kantor DPD REI DKI Jakarta, Rasuna Office Park, Kuningan Jakarta, hasil riset tersebut dipaparkan kepada sejumlah media. Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, riset ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh REI DKI Jakarta. Oleh karena itu, kata Amran, masih terdapat beberapa hal yang masih kurang lengkap dan harus disempurnakan di masa mendatang. Ia juga berjanji akan melakukan riset secara berkala karena memang sangat dibutuhkan oleh anggota dan juga masyarakat pada umumnya. “Bagi pelaku properti dan industri terkait, riset ini menjadi sebuah kebutuhan. Dari hasil riset ini, dapat menjadi pedoman dan gambaran bagi pelaku industri, pemerintah maupun stakeholder untuk mengambil kebijakan atau tindakan,” ujar Amran Nukman seraya menambahkan riset ini dilakukan untuk mengetahui persepsi anggota REI DKI Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Riset & Luar Negeri DPD REI DKI Jakarta Chandra Rambey mengungkapkan, riset dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer berupa survey melalui penyebaran kuisioner atau wawancara. Tujuannya, untuk mengtahui siapa responden, apa yang difikirkan dan dirasakan atau kecenderungan suatu tindakan. “Responden yang dituju adalah para pengembang anggota REI DKI Jakarta dengan kurun waktu survey selama lebih kurang 2 bulan, mulai dari bulan Februari 2018 hingga bulan April 2018 lalu. Kami tentu masih melihat ada beberapa hal yang akan terus dilengkapi karena ini merupakan riset pertama yang kami lakukan,” ujar Chandra yang menjadi penanggungjawab riset. Terkait hasil riset dan survey, Amran mengatakan, hampir semua pengembang di Jabodetabek tetap optimis industri properti akan tetap tumbuh, meskipun terdapat sejumlah rintangan seperti melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pengembang, lanjutnya, masih tetap menyusun rencana untuk pengembangan proyek selanjutnya. “Sebanyak 55% pengembang anggota REI DKI Jakarta menyatakan bahwa kondisi properti 2018 akan tetap sama dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan 34% lainnya optimis kondisi properti 2018 akan lebih baik. Mayoritas pengembang tetap merencanakan pengembangan untuk properti-properti seperti rumah sederhana, menengah atas dan apartemen dengan prioritas kebutuhan infrastruktur berupa air bersih dan jalan,” jelas Amran. Sekretaris DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar menambahkan, ditengah optimisme tersebut, hasil riset menyatakan bahwa industri realestat sangat terdampak oleh kebijakan pemerintah yakni perpajakan, perijinan, suku bunga kredit. “Khusus DKI Jakarta, perijinan masih menjadi tantangan tersendiri. Birokrasi adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi proses perijinan. Sebanyak 69% responden menyatakan lebih mudah mendapatkan perijinan di luar DKI Jakarta dibandingkan dengan di DKI Jakarta,” tegas Arvin. Hasil riset juga menyebutkan, dari sisi capital expenditure (capex), pada tahun 2018 ini sebanyak 33% pengembang anggota DPD REI Jakarta membutuhkan Capex masing-masing antara Rp 100 miliar sampai Rp 500 miliar. Riset dan survey yang dilakukan oleh DPD REI DKI Jakarta itu patut diapresiasi karena akan memudahkan konsumen maupun pelaku mengambil keputusan. Karena riset dilakukan oleh pengembang itu sendiri, maka hampir dipastikan hasilnya akurat dan valid. Apalagi, tidak ada kepentingan-kepentingan lain sebagaimana riset yang dilakukan oleh sejumlah pengamat maupun konsultan.
Jawab Kebutuhan, REI DKI – UI Gagas Program Pendidikan Khusus Properti
BERITA PROPERTI – Masih kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) berkualitas di bidang properti yang belakangan banyak dikeluhkan sejumlah elemen, dijawab oleh DPD REI DKI Jakarta dengan menggelar program pendidikan singkat. Diharapkan, dengan adanya program pendidikan tersebut, akan lahir sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan mampu untuk bersaing. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bertajuk “Real Estate Executive Program” ini, DPD REI DKI Jakarta bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Fak-Teknik-UI). Program ini akan mencetak pengusaha muda yang memilki kompetensi mumpuni di bidang realestat dari hulu sampai hilir, serta memiliki kemampuan yang tajam membaca peluang Investasi properti di Indonesia. Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman dalam keterangannya mengatakan, Real Estate Executive program memadukan konsep-konsep manajemen modern dengan pengalaman nyata bisnis real estate dari pakar-pakar Realestate terkemuka di Indonesia. Para profesional muda yang ingin meningkatkan kompetensinya sekaligus menjalin network bisnis realestat, semestinya mengikuti program ini. “REI DKI Jakarta ingin mendukung dan mendorong lahirnya sumberdaya manusia sebagai pelaku bisnis di industri realestat melalui institusi pendidikan. Berbeda dengan program sejenisnya, Real Estate Executive Program lebih mengedepankan bagaimana cara seseorang mencapai sukses. Khususnya bagi calon pengembang ataupun pengembang pemula,” ujar Amran. Lebih lanjut dikatakan Amran, setiap materi yang disampaikan, merupakan ilmu yang mengikuti kondisi bisnis terkini. Kurikulum yang diangkatpun lebih up to date sesuai kebutuhan industri realestat. Selain itu, tenaga pengajarnya merupakan senior-senior REI sekaligus praktisi properti yang terbukti sukses dalam menjalanakan bisnis realestat selama puluhan tahun. Salah satu pengajar dalam Real Estate Executive Program, Dr. Lukman Purnomosidi mengungkapkan, disamping tantangan dan masalah yang ada, masih terbuka lebar peluang yang bisa digarap di sektor properti, khususnya perumahan. Yang terpenting adalah memiliki strategi yang tepat dalam menjalankanya. Dalam sharing session pada pokok bahasan mengenai membangun bisnis realestat,Minggu (13/5) ia menjelaskan beberapa tantangan sekaligus peluang yang terbuka lebar di sektor perumahan. Presiden Direktur Eureka Group ini memberikan gambaran bagaimana menghadapi tantangan sehingga dapat berubah menjadi peluang, berdasarkan dari pengalaman ia selama menjalani bisnis properti. “Pelaku usaha dalam negeri saat ini cukup was-was karena sinyal yang telah dikirim BI bahwa salah satu cara untuk menyelamatkan rupiah ialah mereka bakal menaikkan suku bunga acuan BI 7 days repo rate. Meski masih menjadi pilihan keputusan yang dilematis bagi BI, rezim bunga rendah, mau tak mau, tampaknya bakal segera berakhir,” ujar Lukman didepan peserta program. Pengembang, sambung Lukman, perlu mencermati kondisi terkini terhadap bisnis properti. Dalam kondisi pasar properti yang masih lemah seperti sekarang, diharapkan agar Pemerintah mengeluarkan Kebijakan-kebijakan yang me-relaksasi dunia usaha seperti kebijakan keringanan perpajakan, suku bunga, dan kebijakan lainnya. Selain Lukman Purnomosidi, pemberi materi yang lain dalam program ini antara lain, Soelaiman Soemawinata, Ketua Umum DPP REI, Amran Nukman, Ketua DPD REI DKI Jakarta, Wahyu Sulistio, Direktur Metropolitan Land Tbk, Meiko Handoyo, Direktur Ciputra Group, Adri Istambul Lingga Gayo, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Pertanahan, Thomas Go, Roysan Aruan, Chandra Rambey, Hargo Mandirahardjo, Hery Sulistyono, dan Ghofar Rozag Nazila. Sedangkan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pengajarnya antara lain, Dr.Ir.Hendri D.S. Budiono, M.Eng, (Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia), Prof. Yandi Andri Yatmo Ph.D, Prof. Dr. Ir. Emirhadi Suganda, MSc, serta beberapa pengajar FT-UI lainnya.
Pengembang Plat Merah Mesti Patuhi UDGL
BERITA PROPERTI – Ketidakadilan perlakuan pemerintah terhadap pengembang plat merah dengan pengembang swasta, terus mendapat respon dari sejumlah pihak. Mewakili di asosiasi para pengembang di DKI Jakarta, Amran Nukman menilai perlakuan kebijakan aturan terhadap pengembang plat merah atau BUMN dengan swasta sungguh berbeda. Ketua DPD REI DKI Jakarta ini memberikan contoh pengembang plat merah bisa dengan leluasa mengerjakan proyek hunian berbasis TOD (Transit Oriented Development) tanpa memenuhi terlebih dahulu ketentuan tata ruang dan Urban Design Guide Line (UDGL). Padahal, hal itu merupakan salah satu yang terpenting dilakukan oleh setiap pengembang. Panduan Rancang Kota atau UDGL adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan. “Bagi kami, ini jelas tidak adil karena pengembang swasta harus bersusah payah melalui proses studi UDGL, bahkan kami harus menunggu 2 tahun studinya. Sedangkan pengembang dari BUMN, begitu pemerintah menugaskan hunian TOD, mereka langsung groundbreaking. Ini jelas tidak adil bagi pengembang swasta,” ujarnya Amran yang belum lama ini terpilih kembali menjadi Ketua periode 2017-2020. Oleh karena itu, sambung Amran, perlu keterlibatan pemerintah guna menyikapi hal tersebut. Amran menyarankan agar Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR harusnya mendorong BUMN lebih taat terhadap aturan bisnis di sektor perumahan ini dan sedikit lebih sabar untuk menjalani proses pengerjaaannya. “Jadi ada ketertiban yang dijaga dalam menjalankan bisnis di sektor industri properti dan perumahan. Meski mendapat perlakuan khusus dari pemerintah, seharusnya perusahaan pengembang BUMN yang membangun hunian di stasiun KA ini juga harus profesional. Artinya pengembang BUMN juga harus memberi contoh kerja yang profesional,” jelasnya. Mudahnya pengembang BUMN yang membangun hunian TOD melewati prosedur UDGL dan lainnya, ditanggapi juga mendapat tanggapan Ketua Umum Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto. Menurut mantan salah satu Dirjen di era Kementerian Perumahan Rakyat ini, wajar jika kondisi ini membuat para pengembang swasta cemburu. “Bagi pengembang swasta, selama ini membutuhkan waktu bertahun tahun. Saya tidak tahu persis lokasi TOD yang dibangun itu sudah di UDGL kan apa belum. Tapi terlepas dari itu, HUD Institue pada prinsipnya selalu menganjurkan kepada pengembang atau siapapun, untuk menghormati perundang-undangan yang terkait dengan perumahan dan permukiman, hormati otonomi daerah, dan selalu berpihak pada MBR,” tegas Zulfi.
REI DKI Buka Puasa Bersama 1000 Anak Yatim
SEKITAR KITA – Asosiasi pengembang daerah, DPD REI DKI Jakarta menggelar acara Buka Puasa Bersama Seribu Anak Yatim & Dhuafa Tahun 2017. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “REI DKI Jakarta Berbagi 2017” yang terdiri dari 3 kegiatan utama, yakni: 1) Bersih-Bersih Mesjid (BBM), 2)Renovasi Yayasan/Panti, dan 3)Buka Puasa Bersama dan Pemberian Santunan Seribu Anak Yatim & Dhuafa. “Apa yang kami lakukan ini tentu menjadi momen yang penting dalam rangka menggugah kepedulian, pengertian dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama untuk anak-anak yang hadir,” ujar Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman HD. Kegiatan ini, kata Amran, merupakan tahun ke-13 diselenggarakannya Buka Puasa Bersama & Pemberian Santunan Anak Yatim & Dhuafa secara rutin. Tahun ini sedikit lebih istimewa karena mendapat dukungan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, sehingga tempat penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan di Gedung Dwiwarna Purwa – Lemhannas. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Buka Puasa Bersama 1000 anak Yatim dan Dhuafa Ghofar Rozaq Nazila, menjelaskan bahwa acara hari ini dihadiri oleh sebanyak 1018 anak yatim dan dhuafa yang berasal dari 19 yayasan/panti asuhan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. “Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Lemhanas dan jajarannya, serta para donatur yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini. Ini bagian dari rasa berbagi kami para pengembang yang tergabung di REI DKI Jakarta sebagai bagian dari anak bangsa yang punya kepedulian tinggi terhadap sesama,” ucap Ghofar.