Lebih Rendah Dari Proyeksi, Ekonomi RI Kuartal II-2020 Minus 3,1 Persen
EKONOMI – Pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia tampaknya menjadi kenyataan pada kuartal II tahun 2020 ini. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal II tahun ini yang tinggal tersisa beberapa hari, sebesar -3,1%. Angka pertumbuhan ekonomi negatif ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi awal. [irp] Saat itu, pemerintah memakai skenario terburuk yakni pertumbuhan minus 0,4% ataupun minus 2,6%. Pertumbuhan ekonomi negatif tahun ini terburuk dalam sejarah Indonesia semenjak krisis ekonomi 1998 silam. Sebagai catatan saat krisis ekonomi 1998 pertumbuhan ekomomi Indonesa sempat terpuruk karena mengalami pertumbuhan ekonomi negatif hingga minus 13,13%. Karena itulah Pemerintah menyadari saat ini harus bekerja ekstra keras agar ekonomi sepanjang tahun ini tidak mengalami pertumbuhan ekonomi negatif bahkan resesi. [irp] Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada efektivitas penanganan pandemi Covid-19 agar tidak terus bertahan di level pertumbuhan ekonomi negatif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meramal, pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal II-2020 sebesar -3,1%. Menurut Menkeu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberi tekanan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi negatif di dalam negeri pada April dan berlanjut makin parah pada Mei 2020. Namun, Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi negatif tak terjadi lagi, dan pada kuartal III-2020 ekonomi Indonesia bisa menuju level 0%. [irp] Lalu segera kembali positif pada kuartal IV 2020. “Kami menjaga agar ekonomi di tahun ini tidak mengalami resesi karena ada pemulihan di kuartal III dan IV. Saat ini kami masih menggunakan proyeksi (pertumbuhan ekonomi) minus 0,4% sampai 2,3% di tahun ini,” kata Sri Mulyani, pada Selasa (16/06/2020). Dengan realisasi pertumbuhan kuartal I-2020 sebesar 2,97%, lalu pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -3,1% kuartal II-2020 dan pertumbuhan ekonomi stagnan 0% di kuartal III-2020 , maka pemerintah setidaknya harus mengejar pertumbuhan ekonomi 2,43% pada kuartal I,V agar pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun bisa berada di level 2,3%. [irp] Salah satu andalan pemerintah guna menghindari pertumbuhan ekonomi negatif sepanjang tahun, adalah program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan anggaran mencapai Rp 695,2 triliun. Walaupun realisasi sampai dengan bulan Mei 2020 masih minim. Staf Khusus Menkeu Bidang Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin menabahkan sektor usaha yang sebelumnya menyumbang pertumbuhan ekonomi negatif seperti perdagangan, pariwisata, dan transportasi akan kembali pulih seiring dengan hidupnya kembali aktivitas ekonomi. [irp] “Selain itu, juga sektor yang berhubungan dengan internet,” kata Masyita pada Rabu (17/06/2020). Di sisi lain, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk mengungkit kembali konsumsi masyarakat guna mencegah berlangsungnya pertumbuhan ekonom negatif. Sebab, dari total anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 203,09 triliun, baru 28,63% yang terealisasi. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mewanti-wanti, jika Indonesia belum aman dari pertumbuhan ekonomi negatif karena ada risiko gelombang kedua Covid-19 di China dan mengancam mitra dagangnya, termasuk Indonesia. [irp] Proyeksi Andry, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 ini hanya sebesar 0,2%, dengan pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal II, lalu berlanjut pada kuartal III-2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi masih negatif 0,19%, dan kuartal IV-2020 baru mengalami pertumbuhan ekonomi positif 1,62%. (Artha Tidar)
Ikuti Jasa Marga, Adhi Karya dan Waskita Batal Buyback Saham Rp 100 M
EKONOMI – Manajemen PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengungkapkan batal melakukan pembelian kembali (buyback) saham perusahaan yang dijadwalkan dilakukan pada periode 13 Maret hingga 13 Juni 2020. Hingga batas akhir tersebut, perseroan tidak melakukan buyback saham. Parwanto Noegroho, Corporate Secretary ADHI, mengatakan saat ini fokus perseroan adalah tetap menjaga kondisi cashflow (arus kas) untuk bisa tetap menjalankan strategi pengembangan bisnis di tengah pandemi Covid-19. [irp] Hal ini seiring kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak langsung pada dunia usaha dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. “Sampai pada batas akhir periode pelaksanaan pembelian kembali saham yang jatuh pada 13 Juni 2020, perseroan memutuskan untuk tak melaksanakan pembelian kembali saham perseroan,” katanya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/6/2020). [irp] Sebelumnya, manajemen ADHI menyiapkan dana Rp 100 miliar guna merealisasikan buyback saham tersebut. Dalam rencana pelaksanaan buyback, perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas sebagai perusahaan pedagang efek. Saat ini perseroan memiliki nilai ekuitas sebesar Rp 6,52 triliun dan diprediksi akan tergerus menjadi Rp 6,42 triliun. “Pembelian kembali saham diharapkan menjaga stabilitas harga saham di masa akan datang. Saat ini harga saham perseroan tak mencerminkan kondisi fundamental dan prospek perseroan, diharapkan pembelian kembali saham maka saham perseroan memiliki pergerakan harga saham yang positif,” sebut manajemen ADHI, 12 Maret silam. [irp] Langkah ADHI yang batal melakukan buyback juga sama dialami oleh BUMN lain yakni PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Manajemen JSMR juga menyatakan batal buyback saham perseroan yang sebelumnya diperkirakan senilai Rp 500 miliar. Hal ini disampaikan Corporate Secretary Jasa Marga, Agus Setiawan. Ia mengatakan, perseroan belum melakukan buyback hingga batas waktu periode pelaksanaan buyback yang seharusnya pada 12 Juni 2020. Penyebaran wabah Covid-19 dan adanya penerapan PSBB, lanjut Agus, memang berdampak pada penurunan volume lalu lintas dan berpengaruh pada operasional perseroan. [irp] Sebagai informasi, data perdagangan mencatat, hingga Senin (15/6/2020), saham ADHI ambles hingga 49% di posisi Rp 600/saham, sementara saham JSMR terjerembab hingga 25% year to date di level Rp 3.890/saham. Seementara itu, Senior Vice President Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Shastia Hadiarti melaporkan kinerja saham perseroan mengalami peningkatan sebesar 8 persen dari 12 Maret 2020 hingga 11 Juni 2020. Harga emiten bersandi WSKT itu naik dari Rp645 menjadi Rp695. [irp] Shastia menyebut penyebaran Covid-19 da dan penerapan PSBB juga berimbas kepada operasional perseroan. WSKT pun memilih fokus untuk menjaga kemampuan likuiditas dan memenuhi kebutuhan belanja modal yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja perseroan secara langsung. “Berdasarkan hal-hal di atas, kami sampaikan hingga batas akhir periode pelaksanaan pembelian kembali saham yang jatuh pada 12 Juni 2020, perseroan belum melaksanakan pembelian kembali saham,” jelasnya. Sebagai catatan, WSKT menyiapkan dana untuk eksekusi pembelian kembali saham hingga Rp300 miliar. [irp] BEI mencatat, hingga 27 Mei 2020 sudah 7 emiten BUMN dari total 12 emiten yang melaksanakan pembelian saham kembali atau buyback melalui skema tanpa izin RUPS. Namun, realisasinya baru Rp 326,45 miliar atau 3,2% dari total rencana senilai Rp 10,15 triliun. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, emiten swasta yang lebih banyak merealisasikan rencana buyback saham ini. Totalnya, sudah ada 16 emiten swasta dari total 40 emiten yang merealisasikannya, dengan nilai total Rp 1,24 triliun. [irp] Nilai tersebut setara 13,4% dari total rencana emiten swasta melakukan buyback yaitu Rp 9,29 triliun. Artinya, sudah 21 perusahaan yang melaksanakan buyback di pasar modal setelah Otoritas Jasa Keuangan merelaksasi aturan buyback. Total nilai pelaksanaannya Rp 1,56 triliun, tersisa Rp 17,88 triliun yang belum terlaksana. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, belum semua emiten pelat merah merealisasikan rencana buyback seperti yang diinginkan Kementerian BUMN lantaran aksi tersebut akan dilakukan bertahap. Adapun 12 emiten BUMN yang siap melakukan buyback berasal dari tiga sektor, yakni perbankan, konstruksi, dan tambang. [irp] Dari perbankan, emiten itu PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (BBNI) dan Bank Tabungan Negara (BBTN). Sementara, dari sektor tambang, emiten BUMN yang akan melakukan buyback adalah, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah (TINS) dan PTBA. Kemudian, dari sektor konstruksi, rencananya aksi buyback akan dilakukan oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT PP (PTPP), Waskita Karya (WSKT) dan JSMR. (Artha Tidar)
Gandeng Lima Bank Penyalur KPR, Repower Optimis Penjualan Meningkat
BERITA PROPERTI – Pasca melakukan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (6/12) lalu, PT Repower Asia Indonesia Tbk (Repower) langsung tancap gas. Guna mendukung kinerja khususnya pembiayaan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) tahun 2020 mendatang, Repower menggandeng lima perbankan sekaligus, Penandatanganan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan kelima bank tersebut, dilakukan hari ini, Senin (16/12) di Aston Priority Simatupang Hotel, Jakarta. Adapun bank-bank tersebut antara lain PT Bank Mandiri Tbk, Bank BNI Syariah, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), BTN Syariah, dan Bank Panin. [irp] Presiden Direktur PT Repower Asia Indonesia Tbk, Aulia Firdaus mengatakan, kerjasama dengan sejumlah bank ternama ini akan memberikan kepercayaan kepada calon pembeli produk Repower. Namun, kata Aulia, yang paling utama adalah, dengan kerjasama ini akan memberikan banyak pilihan terkait solusi pembiayaan yang tepat. “Tentu hal ini (kerjasama KPR) akan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin memiliki produk-produk dari Repower. Kedepan kami akan terus melakukan kerja sama dengan bank lainnya dengan harapan kami bisa memberikan banyak pilihan solusi pembiayaan bagi konsumen. Kami juga optimis target penjualan dapat tercapai, yakni sekitar Rp 72 miliar atau naik tiga kali lipat dibandingkan target 2019, dengan adanya dukungan dari sejumlah perbankan,” jelas Aulia. Ditempat yang sama, Bisnis Manajer BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir, Imam Samekto mengungkapkan, kerjasama pihaknya dengan Repower didorong karena konsep pengembangan Repower sangat baik. Tidak hanya dari sisi kualitas perumahan, kata dia, namun juga fasilitas untuk penghuninya. [irp] “Konsep education transit oriented development (ETOD) yang dikembangkan Repower bagus sekali, dimana apartemen terintegrasi dengan transportasi dan fasilitas pendidikan. Saya rasa ini menjadikan Repower memiliki konsep yang baru dan akan disukai konsumen. Karena itu, kami siap bekerjasama dengan Repower,” ujar dia. Bukan itu saja, sambung Imam, yang membuat berbeda adalah karena para pimpinan Repower memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang pengembangan perumahan. Khusus pada kerja sama ini, BNI Syariah menggelar dua program khusus untuk konsumen Repower yakni free biaya propisi dan administrasi KPR serta free biaya apraisal. Aulia Firdaus menambahkan, kedepan Repower akan terus berkomitmen menyediakan produk-produk berkualitas dan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan konsumen. Repower menggulirkan hunian berkonsep ETOD di sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. “Inovasi terbaru ini akan lebih intensif diimplementasikan dalam future development kami di tiga proyek apartemen yang terletak di Bekasi Timur, Tangerang, dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,” pungkas Aulia Firdaus.
BNI Senayan Salurkan Bansos BPNT Tahap III
PERBANKAN-Bank Negara Indonesia (Persero) kembali menunjukkan komitmen untuk turut serta menyukseskan program-program milik pemerintah. Salah satunya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan implementasi program dari Kementerian Sosial sesuai arahan langsung dari Presiden Jokowi yang bertujuan agar setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai menggunakan sistem perbankan. Penyaluran bantuan secara non tunai diharapkan akan memberi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Bank BNI berperan dalam membantu pemerintah mendistribusikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejak diluncurkannya program BPNT awal Februari 2017 oleh Presiden Joko Widodo, Bank BNI telah tiga kali menyalurkan bantuan tersebut. Pada tahap ke III BPNT ini ditujukan untuk Warga Kecamatan Tanah Abang yakni di kelurahan Petamburan, Karet Tengsin, Bedungan Hilir dan Gelora, yang berlangsung selama dua hari (19-20 Agustus 2017). “Bersama kementerian Sosial, PT BNI (persero) melalui kantor BNI Cabang (KC) Senayan Jakarta Pusat, Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunak kepada 1.088 KPM (keluarga Penerima Manfaat di wilayah kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,” ujar kata Branch Manager Kantor Cabang (KC) Senayan, Yong Hanafi. Hanafi menambahkan penyaluran BPNT ini akan disalurkan melalui agen-agen branchless banking BNI atau Agen 46 BNI yang dikelola Bulog dan Warung Gotong Royong Elektronik (E Warong) yang dioperasikan dibawah koordinasi Kementerian Sosial. Pada penyaluran BPNT kali ini tambah Hanafi, hanya dapat dicairkan menjadi beras bersubsidi sebanyak 10 kilogram dan gula 2 kilogram atau senilai Rp.110 ribu per penerima setiap bulannya. “Penyaluran BPNT kali ini berjalan dengan baik dan berlangsung dengan lancar dikarenakan kerja sama yang baik antara Kemensos, BNI KC Senayan, Bulog dan Kelurahan Petamburan” jelasnya.
Kamboja Tertarik Program Sejuta Rumah Indonesia
BERITA PROPERTI – Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ternyata juga diminati serta ingin dipelajari oleh sejumlah negara, salah satunya adalah Kamboja. Mereka menilai Program Satu Juta Rumah merupakan salah satu bentuk terobosan yang cukup baik guna menyediakan hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami ingin mempelajari tentang regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan perumahan salah satunya Program satu juta rumah. Program ini sangat baik dan diharapkan bisa dilaksanakan serta diadopsi oleh pemerintah Kamboja,” ujar Mr Nong Piseth, dari Kementerian Perekonomian dan Keuangan Kamboja saat berkunjung ke Kementerian PUPR, minggu lalu. Dijelaskan Mr Nong Piseth, rumah sederhana untuk masyarakat di Kamboja, kebanyakan tidak memiliki lahan terbuka. Ukuran rumah sama dengan luas tanah yang ada. Misalnya, bangunan rumah dan luas tanah hanya 35 meter persegi dengan ukuran 7 x 5 meter saja. Namun demikian, setiap perumahan minimal harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas perumahan yang ada. Harganya pun cukup mahal yakni 35.000 dollar untuk ukuran rumah 35 meter persegi. Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyatakan, pihaknya sangat senang dapat berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan Program Satu Juta Rumah dengan perwakilan negara lain di wilayah Asean. Menurutnya, masalah penyediaan perumahan untuk masyarakat tetap memerlukan perhatian khusus dari setiap pemerintahan. “Untuk mensukseskan program pembangunan perumahan diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan para pemangku kepentingan perumahan lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dengan pengembang, perbankan, perusahaan swasta maupun masyarakat itu sendiri. Sebab, anggaran pemerintah yang terbatas tentunya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perumahan bagi masyarakatnya,” tegas Syarif. Selain mentargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, imbuh Syarif, pemerintah juga mentargetkan pegawai negeri sipil (PNS) dalam program perumahan tersebut. Para PNS dapat memanfaatkan dana Bapertarum PNS untuk mendapatkan bantuan uang muka pembelian rumah bersubsidi pemerintah.
REI Terlibat Aktif Dalam Pembuatan Regulasi
BERITA PROPERTI-Realestat Indonesia (REI) memiliki komunikasi yang sangat baik dengan pemerintah, salah satunya dengan aktif terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan atau pembuatan peraturan di sektor perumahan dan properti. Dalam kepengurusan DPP REI 2013-2016, setidaknya ada 27 peraturan yang terbit dan selalu melibatkan REI. “Dengan hadirnya Presiden Joko Widodo dalam Munas REI ke XV tahun 2016 ini, membuktikan bahwa REI memiliki intensitas komunikasi yang sangat baik dengan pemerintah,” ujar Ketua Umum Eddy Hussy di Munas REI ke XV, Selasa (29/11) usai peluncuran Buku Peraturan Terkait Industri Properti 2014-2016, di Fairmont Hotel. Pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo, kata Eddy, lebih peka terhadap sektor industri khususnya properti. Pemerintah, katanya, menyadari perlambatan di sektor properti harus diatasi karena berpengaruh terhadap 174 industri ikutan lainnya, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan baik. “DPP REI aktif berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah dalam setiap penyusunan kebijakan dan peraturan. Dan melalui Buku Peraturan Terkait Industri Properti 2014-2016 ini, diharapkan bisa berguna bagi pengembang dalam menyesuaikan proses bisnis dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah,” jelas Eddy. Dikatakan Eddy, buku setebal 582 halaman ini dapat diterbitkan berkat hasil kerja keras dari tim Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera). Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini terutama M. Ridaf Sukri dan Imam Muzakir selaku Ketua dan Sekjen Forwapera. “Forwapera selalu memberikan dukungan positif terhadap kemajuan industri properti di tanah air,” ucap Eddy yang akan selesai masa kepengurusannya usai Munas REI ke XV yang tengah berlangsung hingga 30 November 2016. Dua kandidat yang mencalonkan diri menjadi Ketua Umum pengganti Eddy Hussy adalah Hari Raharta dan Soelaeman Soemawinata.
Presiden RI : Bangun Terus Rumah MBR
BERITA PROPERTI- Acara pembukaan Munas REI ke XV tahun 2016, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait, Selasa (29/11). Kehadiran orang nomor satu di tanah air ini mendapat sambutan hangat dari peserta Munas yang datang dari seluruh propinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Joko Widodo (Jokowi) melihat kondisi ekonomi Indonesia tengah mengalami penguatan sehingga ideal untuk mengembangkan sektor properti. Pengembangan sektor properti dan perumahan dinilai kepala negara sebagai upaya mendorong pengurangan tingkat kesenjangan kepemilikan rumah (backlog) di Indonesia. Kondisi penguatan ekonomi ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi nasional belakangan ini. Hingga kuartal III 2016 rata-rata pertumbuhan ekonomi berada dikisaran angka 5 persen. Angka tersebut mendorong ekonomi Indonesia berada di posisi ketiga pertumbuhan ekonomi dunia setelah India dan China. Hal ini didukung oleh tingkat inflasi yang terkelola dengan baik dikisaran angka 3,5 persen. “Kita sudah membangun perumahan kurang lebih 690 ribu unit pada 2015 lalu dan akan terus dikejar sehingga angka backlog menjadi tertutup. Didukung kondisi ekonomi kita yang sudah cukup kuat,” kata Jokowi. Presiden meminta pengembang anggota REI untuk terus bekerja membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Presiden memberikan apresiasi kepada pengembang REI yang telah berpartisipasi membangun rumah MBR dan turut andil dalam mengurangi backlog perumahan. Dalam sambutannya presiden turut menegaskan komitmen pemerintah komitmen pemerintah dalam deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Beliau mengungkapkan bahwa sudah banyak sekali langkah perizinan yang dipangkas meski diakui masih banyak hal yang harus dibenahi. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13.
REI : 2016 Masih Rendah, 2017 Optimis Bangkit
BERITA PROPERTI – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai sektor properti pada 2016 masih belum menggembirakan, tetapi sinyal pemulihan ekonomi mulai tampak. REI optimistis upaya pemerintah melakukan penyesuaian regulasi dan deregulasi akan berdampak positif terhadap industri properti nasional. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Eddy Hussy, mengatakan, dari sisi penjualan masih mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, hingga September 2016 penjualan properti hanya tumbuh sekitar 8%-10%. “Secara keseluruhan pertumbuhan penjualan properti semua segmen tidak terlalu tinggi, sekitar 5%. Penjualan properti subsidi segmen menengah bawah yang menggembirakan tahun ini. Sementara penjualan sektor menengah atas masih terkoreksi,” kata Eddy pada acara Media Lunch dengan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) beberapa waktu lalu. Di era kepengurusan periode 2013-2016, DPP REI aktif berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah. Hasilnya sejumlah regulasi yang disusun oleh pemerintah bersama dengan REI. Regulasi-regulasi tersebut diantaranya terkait dengan Program Sejuta Rumah, penyederhanaan perizinan, perpajakan sektor properti, KIK DIRE, kepemilikan properti oleh orang asing, hunian berimbang dan sejumlah isu lainnya.
Paramount Gencar Luncurkan Produk Investasi
BERITA PROPERTI-Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan aturan tax amnesty atau pengampunan pajak, disambut positif oleh Paramount Land dengan meluncurkan sejumlah produk properti yang menguntungkan sebagai investasi. Di Gading Serpong, Paramount Land memperkenalkan Solvang Square, ruko dengan konsep custom tematik dan lifestyle, Mendrisio Square, ruko dengan konsep double decker dan alfresco dining, dan Fitto @ Amarillo Village, rumah sewa pertama dalam klaster yang dapat disewakan per lantai. Managing Director Paramount Land Andreas Nawawi menjelaskan, saat ini produk properti baik rumah, apartemen, ruko, dan bangunan komersial lainnya dijadikan sebagai media atau alat investasi. Produk investasi ini diakui oleh berbagai kalangan sebagai salah satu cara terbaik dan menjanjikan untuk ke depannya, karena investasi properti dinilai lebih aman, stabil dan menguntungkan dibanding jenis investasi lainnya. “Produk investasi ini merupakan pilihan tepat bagi konsumen dan investor yang ingin menginvestasikan dana untuk investasi/usaha. Seperti kita ketahui bersama Kota Gading Serpong merupakan salah satu daerah penyangga Jakarta yang berada di lokasi yang sudah hidup dan merupakan kawasan komersial dan residential, dan sangat cocok dijadikan peluang berbagai usaha seperti food & beverages, gadget store, office space, mini market, retail shop, dan masih banyak peluang usaha lainnya,” jelas Andreas Nawawi pada peluncuran jargon dan logo Produk Investasi, 100% Menguntungkan, Kamis (4/8) di Gading Serpong. Untuk mendapatkan nilai investasi yang menjanjikan, sambung Andreas, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam berinvestasi properti meliputi 1. MOMENTUM, waktu yang tepat untuk membeli, 2. MANAGEMENT, perusahaan yang berdiri dibalik produk tersebut dan 3. LOKASI, lokasi terbaik dan ditunjang 2 hal di atas menghasilkan produk investasi yang tepat. Ditambahkan Andreas, terkait kebijakan pemerintah mengenai tax amnesty (pengampunan pajak), Paramount Land juga telah mengantisipasi dengan menghadirkan produk-produk investasi yang menjanjikan. Berinvestasi di bidang properti ini tergolong jangka panjang, karena nilai properti akan terus bertambah. “Beberapa waktu lalu Paramount Land melalui SuperPro telah meluncurkan beberapa produk investasi yang menjanjikan dan bernilai investasi tinggi,” tegasnya. “Kami selalu berusaha menghadirkan inovasi dalam setiap produk yang kami luncurkan serta menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Sepanjang 2016 Paramount Land telah dan akan meluncurkan produk-produk investasi yang bernilai tinggi. Produk-produk investasi ini kami kembangkan dengan memanfaatkan kebutuhan yang diperlukan baik dari sisi desain yang unik, layout/denah, fungsi ruangan, flexibilitas, dan optimalisasi ruang serta memperhatikan sirkulasi dari setiap bangunan,” imbuh Direktur Paramount Land Aryo Tri Ananto. Sementara itu, Presiden Direktur Paramount Land Ervan Adi Nugroho menambahkan, pihaknya mengapresiasi gebrakan dan tingginya komitmen pemerintah melalui tax amnesty ini yang berpeluang memberikan efek besar bagi ekonomi Indonesia. Selain itu adanya kebijakan Bank Indonesia (BI) yang melonggarkan pembatasan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) yang berlaku pada Agustus 2016 dengan meningkatkan rasio loan to value (LTV) hingga 85%. “Kebijakan ini dapat memberikan angin segar bagi properti sebagai sektor ‘leading’ dalam pemulihan ekonomi karena akan meningkatkan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) dan memberikan dampak terhadap sektor lainnya, seperti konstruksi, industri, pertambangan, maupun jasa, yang dibutuhkan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Ervan.
REI Dukung Penuh Deregulasi Sektor Properti
BERITA PROPERTI-Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) berharap pembenahan sejumlah regulasi oleh pemerintah akan berdampak positif terhadap perkembangan industri properti nasional. Sebagai asosiasi properti terbesar, REI akan mendukung segala upaya pemerintah menciptakan regulasi yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional “Selama ini Pemerintah selalu menempatkan REI sebagai salah satu mitra utama yang memberikan masukan melalui dialog dan diskusi untuk merancang kebijakan di sektor properti. Kami berharap interaksi seperti ini akan tetap terjaga hingga di masa yang akan datang,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Eddy Hussy kepada media beberapa waktu lalu. REI sangat mengapresiasi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyadari sektor properti merupakan salah satu lokomotif pembangunan ekonomi yang ikut mempengaruhi 174 industri terkait (berdasarkan kajian Universitas Indonesia). Sejauh ini, upaya deregulasi sektor properti yang dilakukan pemerintah sudah positif dan diharapkan memberikan dampak luas terhadap pembangunan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Dalam melakukan deregulasi di sektor properti, REI bersama pemerintah merevisi sejumlah aturan dan memberikan insentif fiskal. Misalnya untuk mendukung Program Sejuta Rumah, REI memberikan sejumlah masukan seperti skema subsidi perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).