Bobby, Signifikan Medan, dan Partisipasi Publik: Membumikan Hak atas Kota
KOLOM – Patik baru saja selesai menonton film ‘Einstain & Eddington’ (2008), untuk kali kedua. Film duo fisikawan berkisah fenomena gravitasi dan perlombaan sains dalam setting perang dunia pertama yang difilmisasi apik-dramatik dan mengajak berpikir dewasa. Beberapa jenak, masuk pesan dari Dr.Warjio –Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Politik FISIP USU— yang mengundang diskusi politik paruh 100 hari kepemimpinan kota Medan, untuk kali pertama. Einstain meneliti gravitasi bumi adalah gaya tarik ke bumi, alias daya membumi, karena kausa adanya berat. Tak dalam keadaan berat, bahkan senang ala orang dewasa, tatkala saya diajak bergravitasi membumikan pikiran di helat diskusi bersama Datok Dr.Sakhyan Asmara (FISIP USU), Abu Sahrin, M.Ag. (UINSU), Dr. Dedi Sahputra (Waspada), Dr. Warjio yang tak sendirian, namun atas wibawa tinggi perguruan ternama. Diksi senang sengaja dipilih, sebab sudah pasti riang dan tadak benci dalam anasir diskusi. Seperti senangnya saya ketika mendengar kolega wanita Eddington berkata santun kepada fisikawan Inggris yang keren-klimis bernama lengkap Sir Arthur Stanley Eddington. Katanya, “saya senang Inggris bersikap rasional kepada Jerman”. Padahal Arthur dimisikan kampusnya membuktikan teori Albert Einstein salah, dengan menyokong riset falsifikasi. Arthur mencari jejak jurnal pikiran Albert –yang kala itu masih langka, hanya satu diperolehnya di pustaka. Seperti gravitasi yang tak bisa dicegah, hitungan 100 hari tak datang dua kali. Boleh saja ditangkis tak ada dalam “abc-xyz” formalitas penilaian walikota, namun presisi 100 hari itu kua-akademis dihela sebagai timbangan mencerna rentak pemimpin publik. Usah risau berlebihan menolak justifikasi evaluasi 100 hari. Jangan menjadikan alasan menafikan jejak langkah 100 hari adalah fakta yang: jujur, tulus dan apa adanya, selain sebagai kiprah sejarah. Karena saya, idemditto segenap pembicara tak membawa misi falsifikasi. [irp] Seperti narasi kolega Arthur yang senang dan dewasa pada sikap rasional Inggris kepada Jerman, itulah posisi gravitasi kami dalam diskusi daring yang dihelat 9 Juni 2021 kolaborasi duo kampus negeri itu: Prodi Ilmu Politik FISIP USU dan Prodi Pemikiran Politik Islam FU UINSU. Helat pemikiran kampus pasti dan musti rasional mencerna fakta dan dewasa menghibahkan upaya solusi mengena, melibatkan sains dan bobot nalar sebagai penakar. Bukan amunisi perang (war), habit saya menyiapkan “bahan dapur” demi citarasa sajian diskusi yang dihelat “dapur” Prodi-nya Dr. Warjio –anak Bandar Klippa, Deli Serdang yang menjejak Harvard dan menyabet beasiswa SEASREP belajar politik Hanoi. Bukankah politik Indonesia subsider Medan lebih bhinneka, jamak warna, ragam etnik, bahkan dipentaskan rumit dan kolosal, kangmas Warjio? Studi numerologi, nama “Jio” mempunyai kepribadian yang analitis, memahami, pengetahuan, senang belajar, bermeditasi, penuh kesadaran. Tak harus menjual sepeda motor menebus tiket menyeberangi Penang demi sains, bibliografi dan nalar rasional-dewasa menjawab ini. Tersebab terpengaruh perlombaan sains Arthur-Albert, patik menelusuri referensi ikhwal kota: ‘Kota untuk Semua’ dari Wicaksono Sarosa, ‘Kaca Benggala – Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia’ karya Tjuk Kuswartojo, (2019), dan ‘Medan dan “Install” Ulang Sungai Deli’, opini saya di online Waspada (2020). Eureka, patik mendapatkan pencerahan: signifikan Medan! Memori saya ikhwal Medan pun terkubak pada asrinya gedung molek Balaikota, pohon trembesi –tegar, besar dan tegak sabar—yang oksigennya meneduhi situs Lapangan Merdeka –yang berlomba eksis dengan bangunan kedai-kedai makanan bernama, bermerek mondial, dan padat modal. Terbayang eksotika seni arsitektur lama Kesawan dan rumah (museum) Tjong A Fie, taman/tugu Lily Suhery dengan dagunya melekat ke biola, bagaimana ceritanya? [irp] Mengapa soal itu ditanya? Sebab, di belahan dunia manapun kota dibangun, warga memerlukan taman dan ruang terbuka hijau (idealnya 30%); tak hanya dapur dan kedai. Karena warga kota tak hanya punya perut dan mulut, namun menghidupi dan mendewasakan jiwa warga dengan sekolah dan madrasah, dengan akademi dan universitas, dengan mereguk kebudayaan subsider kesenian. Sebab itu, Medan tak hanya melulu membanggakan kuliner dan “kitchen”-nya tumpuan Asia, namun kota metropolitan yang layak dihuni, bernilai guna setiap lekuknya, memberdayakan waga, dan mencerahkan adab tabiat berkota, ruang publik apik dan resik, dan bebas asap rokok. Ini sekerat sumbangsih mendefenisikan kota berkah Medan sinonim Deli. Genahi Sungai Deli Tersebab sungai Deli sudah menjadi ciri dan takdir kota Medan, sama seperti kota-kota terpandang di penjuru dunia. Seperti sungai Thames –menawan hati dengan menara Great Bell– yang melewati London sampai ke laut. Sungai Rhein di Koln –yang bantarannya menyediakan laluan pejalan kaki, pengowes sepeda, juga atraksi berkesenian. Pun demikian sungai Malaka yang menyajikan Malaka Cruise, mereka membentuk Perbadanan Sungai dan Pulau Malaka (PPSM), Majelis Bandara Malaka Bersejarah (MBMB) dan melibatkan partisipasi warga dengan Program ‘Cintai-lah Sungai Kita’ (Love Our River). Saya dan rombongan The HUD Institute (2017) tertegun mendengar ujaran Datuk Zainal bin Hussein (datuk Bandar Malaka) dan Nazary Ahmad (Ketua Pegawai Eksekutif PPSM) –yang terkesan kenyang pengalaman. Bagaimana dengan kota Medan yang tak kikis historis dengan sungai Deli? Masihkah berbakti dan molek sungai Deli? Mengapakah laluan airnya mengecil, keruh, dan diwartakan acap meluapkan banjir? Benarkah sungai dilingkungi bangunan bendawi sampai ke sempadan mendekati, kala ditengok dari balik tingkap hotel bermerek menjulang? Karena pentingnya sungai Deli bagi takdir Medan, maka patut falsifikasi frasa lama milik saya sendiri dari ‘Tak mungkin Medan tanpa Kesawan’ menjadi ‘Tak mungkin Medan tanpa Sungai Deli’. [irp] Majelis pembaca, untuk menjaga dan merawat nama-nama situs di Medan itu memiliki titik sintuh dengan urusan pemerintah kota (Pemkot) –jika merujuk lampiran urusan pemerintah kota versi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (UU Pemda). Walau patut disadari, jamak hambatan dan keterbatasan yuridis-formal ikhwal urusan pemerintahan konkuren UU Pemda efektif menjawab tantangan praksis-lapangan. Sebelum tergoda murni menalar dengan yuridis formal UU Pemda dan tidak terlanjur rabun jauh sejarah, mari menoleh Medan dari latar sejarahnya. Kota Medan tak lepas dari disain kota metropolitan semenjak sebelum Indonesia merdeka. Medan dirancang menjadi kota moderen dari kapitalisasi-industrialisasi perkebunan era kolonial Belanda yang mengucurkan padat modal. Membina bayi metropolitan, pasti ada dokumen rancangan dan instrumen teknis membangunnya. Seperti mazhab hermeneutika dalam hukum, agaknya menata lagi inci demi inci kota Medan patut merujuk dokumen rancangan kota ori dan otentik yang disiapkan sang ahli penata kota tatkala pertama kali dibangun –yang diinvestasi dan dimodali– demi deru mesin ekonomi kota. Pun setarikan nafas menjaga lestari dan aseli sungai Deli? Akankah ada rancangan kota baru yang ditakar mahal, namun land value capture-nya tak dikapitalisasi? Tak dimanfaatkan menjadi rizki cq.ekonomi kota lebih berkah pun bernilaiguna? [irp] Adakah diketahui dan dimanakah dokumen