BP Tapera Catat 54.961 Penerima FLPP, Tingkat Keterhunian Rumah Subsidi Naik Jadi 94,02%
Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat kualitas penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga 4 Mei 2026, sebanyak 54.961 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tercatat telah menerima manfaat pembiayaan rumah subsidi tersebut. Capaian itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Ke-1 Tahun 2026 yang digelar BP Tapera di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (5/5). Kegiatan ini melibatkan mitra bank penyalur dan asosiasi pengembang dari berbagai daerah di Indonesia. Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari mengatakan, peningkatan kualitas penyaluran FLPP tercermin dari naiknya tingkat keterhunian rumah subsidi. “BP Tapera menyampaikan apresiasi kepada seluruh bank penyalur dan asosiasi pengembang atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik, sehingga tingkat keterhunian rumah FLPP dapat meningkat dari 93,62% menjadi 94,02%,” ujarnya. Menurutnya, peningkatan keterhunian tersebut menunjukkan perbaikan kualitas penyaluran sekaligus efektivitas pemanfaatan rumah subsidi oleh masyarakat penerima manfaat. Hal itu juga menjadi indikator semakin kuatnya sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan pengembang dalam memastikan rumah subsidi tepat sasaran. Berdasarkan data BP Tapera, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan realisasi penyaluran FLPP tertinggi mencapai 13.032 unit. Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Selatan sebanyak 4.675 unit, Jawa Tengah 4.672 unit, Sumatera Selatan 3.697 unit, dan Jawa Timur 3.654 unit. Dalam Rakor tersebut, BP Tapera juga menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperkuat aspek tata kelola program pembiayaan perumahan. Apresiasi Untuk BP Tapera Kepala Subdirektorat Pemeriksaan III.D.2 BPK, Azwar Fahmi, disebut memberikan apresiasi terhadap BP Tapera yang telah menyampaikan laporan hingga mencapai 92 persen. Sementara itu, perwakilan KPK, Diaz Adiasma, turut memberikan masukan strategis guna memperkuat pengawasan dan akuntabilitas program FLPP. Anggota Komite Tapera unsur profesional, Eko Djoeli Heripoerwanto menegaskan pentingnya menjaga integritas seluruh pihak dalam ekosistem perumahan nasional. “Kita semua yang terlibat dalam ekosistem ini harus menjadi pejuang perumahan yang berintegritas, menjaga amanah, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya. Selain mengevaluasi hasil pemantauan rumah MBR tahun 2025, Rakor juga membahas strategi pengawasan tahun 2026. BP Tapera menargetkan peningkatan jumlah sampling pemantauan hingga 75.000 unit rumah subsidi di sedikitnya 77 kabupaten/kota. Tak hanya itu, pemantauan rumah siap huni pasca akad KPR FLPP juga ditargetkan mencapai minimal 10.000 unit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas hunian dan keterhunian rumah subsidi tetap terjaga. “Melalui Rakor ini, BP Tapera berharap koordinasi antar pemangku kepentingan semakin solid sehingga program pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkas Muhammad Nauval.
BP Tapera Perkuat Kolaborasi, Gandeng Kementerian dan Bank Penyalur
Propertynbank.com – Upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau terus diperkuat oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Setelah sebelumnya menutup tahun 2025 dengan penandatanganan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersama bank penyalur, kini BP Tapera kembali melangkah lebih jauh melalui kerja sama strategis lintas sektor. Bertempat di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/04), dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara tripartit antara BP Tapera, Kementerian/Lembaga, serta bank penyalur FLPP. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan program pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kepemilikan hunian pertama. Sejumlah institusi pemerintah turut terlibat dalam kerja sama ini, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Kementerian PANRB. Dari sektor perbankan, dukungan datang dari Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Nasional, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia sebagai mitra penyalur FLPP. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat pembiayaan perumahan melalui skema KPR Sejahtera FLPP. “Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak sekaligus terjangkau, sejalan dengan target besar pemerintah dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujarnya. Menurut Heru, capaian penyaluran FLPP sepanjang 2025 menjadi tonggak penting, bahkan mencatatkan rekor tertinggi sejak program ini berjalan pada 2010. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap skema pembiayaan tersebut. Menariknya, penerima manfaat FLPP kini semakin beragam, mencakup berbagai profesi dari sektor informal hingga kelompok rentan. Mulai dari pengemudi ojek, asisten rumah tangga, pedagang kecil, petani, hingga penyandang disabilitas dan tunanetra, seluruhnya menjadi bagian dari upaya pemerataan akses hunian. Dalam konteks kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan, BP Tapera juga menyoroti pentingnya pengembangan hunian vertikal sebagai solusi alternatif. Skema ini dinilai relevan untuk masyarakat berpenghasilan menengah yang belum memiliki rumah pertama, terutama di tengah keterbatasan lahan di kota-kota besar. Optimistis BP Tapera Data internal BP Tapera menunjukkan tingginya permintaan hunian sepanjang 2025. Oleh karena itu, pada 2026 pemerintah kembali menetapkan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit rumah guna menjawab kebutuhan tersebut. Heru menekankan bahwa selain mendorong sisi permintaan, peningkatan pasokan hunian juga menjadi fokus penting ke depan. Kerja sama tripartit ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Fokus utamanya adalah mendorong kepemilikan rumah pertama bagi pegawai di lingkungan Kementerian dan Lembaga, termasuk melalui intensifikasi sosialisasi program FLPP. Kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan institusi negara ini mencerminkan sinergi yang semakin solid dalam mendukung penyediaan perumahan nasional. Hingga 22 April 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 53.184 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp6,61 triliun. “Dengan langkah kolaboratif yang terus diperluas, BP Tapera optimistis program FLPP akan semakin menjangkau masyarakat luas dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kepemilikan hunian pertama di Indonesia,” tutup Heru.
BP Tapera Alihkan SiKasep ke Tapera Mobile, Berlaku Mulai 13 April 2026
Propertynbank.com – Upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diperkuat melalui transformasi digital. Terbaru, BP Tapera resmi mengalihkan layanan aplikasi SiKasep ke Tapera Mobile sejak 13 April 2026. Dengan kebijakan ini, aplikasi SiKasep tidak lagi dapat digunakan, dan seluruh proses pengajuan pembiayaan perumahan, termasuk KPR subsidi FLPP, kini terintegrasi dalam satu platform digital. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa kehadiran Tapera Mobile menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. “Kehadiran Tapera Mobile semakin memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pembiayaan perumahan. Cukup melalui satu aplikasi, seluruh proses bisa dilakukan secara praktis,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (16/4). Melalui aplikasi ini, MBR dengan penghasilan sesuai ketentuan zonasi dapat mengakses pembiayaan rumah pertama, baik melalui skema KPR FLPP maupun pembiayaan dana Tapera. Pengajuan KPR FLPP dapat dilakukan kapan saja, sementara pembiayaan Tapera bergantung pada ketersediaan dana yang ada. Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), BP Tapera terus menunjukkan progres penyaluran dana FLPP. Hingga 13 April 2026, tercatat sebanyak 50.021 unit rumah telah terealisasi dengan nilai mencapai Rp6,22 triliun, tersebar di 33 provinsi dan 364 kabupaten/kota. Meski demikian, angka tersebut baru mencapai sekitar 14,29% dari target 350 ribu unit rumah pada tahun ini. Karena itu, BP Tapera terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memiliki hunian pertama. BP Tapera Rancang Proses Pengajuan Semakin Praktis Tapera Mobile dirancang untuk menghadirkan pengalaman pengajuan KPR yang lebih sederhana dan transparan. Calon debitur cukup mengunduh aplikasi melalui Google Play Store atau App Store, kemudian melakukan registrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tahapan selanjutnya meliputi verifikasi data diri melalui foto KTP dan swafoto (selfie), yang akan secara otomatis mengisi data identitas pada sistem. Pengguna juga diwajibkan melakukan verifikasi wajah serta nomor ponsel melalui kode OTP untuk memastikan keamanan data. Setelah akun aktif, calon debitur dapat langsung mencari rumah idaman melalui fitur pencarian yang tersedia di aplikasi. Jika telah menemukan unit yang sesuai, pengguna dapat melanjutkan dengan pengajuan KPR secara online. Sistem kemudian akan melakukan proses subsidi checking. Jika lolos, calon debitur dapat memilih bank penyalur dan menjadwalkan pertemuan. Seluruh proses pengajuan dapat dipantau secara real time melalui fitur pelacakan status. Adapun tahapan pembiayaan di bank meliputi pengajuan, follow up, penerbitan SP3K, verifikasi kelayakan hunian, hingga proses akad kredit. Heru menambahkan, transparansi proses menjadi salah satu keunggulan utama dari Tapera Mobile, karena calon debitur dapat memantau perkembangan pengajuan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor layanan. “Setelah bertemu dengan tim bank, masyarakat dapat memantau prosesnya secara mandiri melalui aplikasi. Ini bagian dari upaya kami menghadirkan layanan yang lebih transparan dan mudah diakses,” jelasnya. Dengan integrasi layanan dalam satu aplikasi, Tapera Mobile diharapkan mampu mempercepat realisasi pembiayaan perumahan nasional, sekaligus mendorong semakin banyak MBR untuk memiliki rumah layak huni. Digitalisasi ini juga menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih efisien, inklusif, dan tepat sasaran di Indonesia.
BP Tapera Perkuat Strategi FLPP 2026, Dorong Percepatan Rumah Subsidi 350 Ribu Unit
Propertynbank.com – Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus berupaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2026. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penguatan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai masih menjadi tulang punggung pembiayaan rumah subsidi nasional. Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam kegiatan buka puasa bersama sekaligus sosialisasi strategi FLPP 2026 yang diselenggarakan oleh di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta. Hadir sejumlah pemangku kepentingan sektor perumahan nasional, mulai dari pemerintah pusat, regulator, pelaku industri perbankan, asosiasi pengembang, hingga lembaga perlindungan konsumen. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau secara berkelanjutan. Dinamika kebutuhan perumahan nasional terus berkembang, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan hunian. “Program FLPP menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025 dengan capaian realisasi tertinggi sejak program berjalan,” ujar Heru dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Menurut Heru, salah satu tantangan utama yang disoroti adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan perumahan, serta dominasi pembiayaan rumah tapak dalam skema FLPP selama ini. Padahal, kebutuhan hunian vertikal di wilayah perkotaan semakin mendesak. “Karena itu, pada tahun 2026 BP Tapera mulai mendorong optimalisasi pembiayaan rumah susun sebagai alternatif solusi penyediaan hunian di kota-kota besar,” ujarnya. Strategi BP Tapera Dalam forum tersebut, BP Tapera juga memaparkan arah kebijakan strategis FLPP 2026 yang difokuskan pada percepatan penyaluran melalui strategi SIP 350 ribu unit. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan sinergi antar-stakeholder, inovasi kebijakan pembiayaan, serta peningkatan promosi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih masif. Sejumlah langkah strategis turut disiapkan untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan, antara lain perpanjangan tenor KPR hingga 30 tahun, simplifikasi proses pengajuan pembiayaan, digitalisasi layanan, serta penguatan kerja sama dengan perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah. BP Tapera juga mensosialisasikan rancangan kebijakan terkait rumah susun dalam skema FLPP, termasuk pengaturan harga jual, luas hunian, suku bunga, serta jangka waktu kredit yang tengah disiapkan melalui keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif guna menyelaraskan persepsi sekaligus menyerap masukan dari pelaku industri, sehingga implementasi kebijakan pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif. “Melalui penguatan strategi dan kolaborasi lintas sektor tersebut, BP Tapera optimistis program FLPP tahun 2026 mampu berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak di berbagai wilayah Indonesia,” pungkas Heru.
BP Tapera Perluas Akses Pembiayaan Rumah Subsidi di 2026
Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat perannya dalam mendorong percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Memasuki tahun 2026, BP Tapera fokus pada perluasan akses pembiayaan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas hunian agar program perumahan pemerintah semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. Sepanjang 2025, BP Tapera mencatatkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 278.868 unit rumah. Secara akumulatif, dana subsidi perumahan yang dikelola sejak 2010 hingga awal 2026 mencapai Rp185,87 triliun. Capaian tersebut mempertegas posisi BP Tapera sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran rumah subsidi tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem perumahan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, bank penyalur, pengembang, asosiasi perumahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi kunci dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia. Memasuki 2026, BP Tapera juga meningkatkan alokasi pembiayaan FLPP bagi pekerja sektor informal menjadi 15 persen per bank, dari sebelumnya 10 persen. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas pemerataan akses pembiayaan rumah bagi pekerja non-formal yang selama ini menghadapi tantangan dalam mengakses kredit perumahan. Selain memperluas akses, BP Tapera menaruh perhatian pada kualitas hunian. Melalui bimbingan teknis dan pemantauan rutin, rumah subsidi yang dibangun diharapkan tidak hanya terjangkau secara finansial, tetapi juga memenuhi standar keterhunian dan kualitas bangunan yang layak. Dalam diskusi bertema “Peluang dan Tantangan Industri Properti 2026”, yang digelar di The Hub Sinarmas Land, Kuningan, Jakarta, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya integrasi data perumahan agar pemerintah dapat memantau kondisi hunian secara akurat. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan aspek ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) harus dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, dan bank penyalur sangat diperlukan untuk mencapai target penyaluran 350 ribu unit rumah subsidi pada 2026. Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Kreshnariza Harahap, menyoroti pentingnya pengembangan rumah susun bersubsidi sebagai solusi atas tingginya urbanisasi di wilayah perkotaan. Dukungan dari kalangan pengembang juga dinilai krusial, terutama dalam memperkuat sosialisasi program agar semakin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia. Dengan berbagai langkah strategis tersebut, badan ini optimistis program rumah subsidi di 2026 dapat menjangkau lebih luas masyarakat, sekaligus menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan perumahan nasional. BP Tapera Raih Penghargaan Anugerah Forwapera 2026 Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BP Tapera juga menerima penghargaan pada ajang Anugerah Forwapera 2026. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perumahan Rakyat periode 2010–2011, Suharso Monoarfa, kepada Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma. BP Tapera dinobatkan sebagai Garda Terdepan Realisasi Rumah Subsidi setelah dewan juri yang terdiri dari wartawan senior media arus utama bidang properti menilai sejumlah indikator kinerja utama, termasuk rekor penyaluran FLPP sepanjang 2025. Suharso menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan dan berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat. Ia menekankan bahwa persoalan perumahan merupakan tanggung jawab bersama dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
BP Tapera Catat Kinerja Positif FLPP Januari 2026
Propertynbank.com – Memasuki awal tahun 2026, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan kinerja impresif dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi. Bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), BP Tapera mencatat lonjakan signifikan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang Januari 2026, jauh melampaui target awal yang telah ditetapkan. Hingga 30 Januari 2026, BP Tapera telah merealisasikan penyaluran FLPP untuk 7.312 unit rumah dengan nilai mencapai Rp912,4 miliar. Capaian ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pada Januari 2025 penyaluran FLPP baru mencapai 2.633 unit rumah. Dengan demikian, terjadi pertumbuhan hingga 177,7% secara tahunan. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai capaian tersebut sebagai sinyal positif bagi kinerja penyaluran rumah subsidi di sepanjang tahun 2026. “Terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada Januari tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini menjadi awal yang baik dan menggembirakan untuk bulan-bulan selanjutnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1). Heru menambahkan, sejak awal tahun bank-bank penyalur telah bergerak agresif dalam merealisasikan FLPP. Target awal BP Tapera pada Januari 2026 dipatok hanya 3.305 unit rumah, namun realisasi akhir justru melampaui target hingga 45,19%. “Kami bersyukur karena realisasi jauh di atas ekspektasi awal,” ungkapnya. Realisasi tersebut didukung oleh kolaborasi luas berbagai pemangku kepentingan, mulai dari 18 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, hingga 2.435 pengembang yang tersebar di 33 provinsi dan 293 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari sisi profil penerima, segmen pekerja swasta masih mendominasi sebesar 75,85%, diikuti wiraswasta 14,33%, PNS 6,37%, serta kategori lainnya 3,45%. Dalam hal kontribusi bank penyalur, BTN menjadi yang terbesar dengan realisasi 4.160 unit rumah, disusul BSI sebanyak 861 unit, Bank Mandiri 699 unit, BNI 616 unit, dan BRI 587 unit, serta 13 bank penyalur lainnya. BP Tapera mendorong bank-bank penyalur lain untuk segera meningkatkan realisasi agar target nasional dapat tercapai secara optimal. Strategi BP Tapera Capaian awal tahun ini tidak lepas dari strategi BP Tapera, salah satunya keberhasilan meyakinkan Kementerian Keuangan agar penyaluran dana FLPP dapat dimulai sejak awal tahun 2026. Penetapan target ambisius sebesar 350.000 unit rumah sejak awal tahun dinilai mempermudah penyusunan strategi percepatan. “Sejak awal tahun kami melakukan monitoring harian terhadap komitmen bank penyalur, intensif melakukan sosialisasi secara daring dan luring, serta rutin berdiskusi langsung dengan asosiasi pengembang untuk mengurai kendala dan mencari solusi percepatan,” kata Heru. Ia optimistis, dengan langkah-langkah tersebut, penyaluran FLPP pada bulan-bulan berikutnya akan semakin meningkat dan target nasional 2026 dapat tercapai.