Kementerian PKP Siapkan 600 Hunian Tetap Pascabanjir Sumatera Barat
Propertynbank.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terus mempercepat penanganan pascabencana di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah persiapan groundbreaking pembangunan 600 unit Hunian Tetap (HUNTAP) bagi masyarakat terdampak bencana yang terjadi pada November 2025. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan sektor perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hunian yang aman, layak, dan bermartabat bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada November 2025 mengakibatkan kerusakan signifikan pada sektor perumahan dan infrastruktur permukiman. Data terakhir per 30 Desember 2025 mencatat sebanyak 3.387 unit rumah mengalami kerusakan, baik kategori rusak berat maupun rusak ringan, yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota terdampak. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk segera masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Baca Juga : Angga Budi Kusuma Buka RUANG BELAJAR Gratis Bagi Peminat Pengembang Rumah Subsidi Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Pembangunan HUNTAP dirancang sebagai solusi jangka panjang, tidak sekadar menyediakan rumah, tetapi juga membangun kembali kawasan permukiman yang aman dan berketahanan bencana. “Pembangunan hunian tetap ini mengusung konsep gotong royong, dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat. Hunian dirancang memperhatikan aspek keselamatan, ketahanan terhadap bencana, serta dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) agar warga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujar Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur beberapa waktu lalu. Standar Teknis Kementerian PKP Kementerian PKP memastikan seluruh proses pembangunan HUNTAP di Sumatera Barat akan dilaksanakan sesuai standar teknis yang berlaku, tepat sasaran, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Baca Juga : BP Tapera Salurkan FLPP di 2025 Senilai Rp34,64 Triliun, Cetak Rekor Tertinggi Groundbreaking pembangunan 600 unit HUNTAP ini diharapkan menjadi awal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memberikan harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana untuk bangkit kembali. “Melalui program ini, pemerintah berharap pemulihan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga mampu mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Sumatera Barat secara menyeluruh,” pungkas Fitrah Nur.
Bangun Huntap di Sulteng, Kementerian PUPR Libatkan Warga Lokal
Propertynbank.com – Dalam pembangunan hunian tetap (Huntap) tahap 2B di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan melibatkan ratusan warga lokal. Mereka yang bekerja di lokasi proyek pembangunan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan kontruksi rumah tahan gempa (RTG) rumah instan sederhana sehat (RISHA) agar dapat bekerja dengan baik di lapangan. Menurut salah seorang pekerja yang berasal dari Kota Palu, Iswandi Mansyur Dullan (41 tahun), dirinya mengaku sangat bersyukur bisa bekerja dalam proyek pembangunan Huntap di Sulteng. Apalagi masih banyak masyarakat yang terdampak bencana di Sulteng membutuhkan hunian yang layak. Pembangunan Huntap, imbuhnya, juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sehingga mereka mendapatkan penghasilan sekaligus pengalaman kerja di bidang konstruksi. Adanya pelatihan konstruksi, jam kerja yang teratur dan upah yang mencukupi juga membuat para pekerja menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan Huntap tersebut. Baca Juga : Puan Maharani Puji Pembangunan Huntap Kementerian PUPR di Cianjur “Alhamdulillah kami bisa ikut membangun Huntap dan mendapatkan pelatihan konstruksi pembangunan rumah tahan gempa RISHA sebelum bekerja di proyek ini. Kami bekerja 8 jam sehari dan dibagi menjadi beberapa tim untuk membangun rumah tahan gempa RISHA sehingga cepat terbangun,” katanya saat ditemui di lokasi pembangunan Huntap tahap 2B di Sulawesi Tengah, Selasa (9/5/2023). Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menyatakan, keterlibatan warga lokal di Sulteng dalam proses pembangunan Huntap sangat diperlukan. Pekerja yang sudah mendapat pelatihan diharapkan bisa memahami dan memiliki kemampuan konstruksi yang baik sehingga Huntap yang ada bisa lebih cepat terbangun. “Kami ingin warga lokal tidak hanya bisa bekerja sebagai pekerja konstruksi biasa. Tapi mereka punya kemampuan dan pengetahuan tentang pembangunan kontruksi yang baik apalagi teknologi RISHA ini mudah untuk diaplikasikan di lapangan,” katanya. Kepala Balai P2P Sulawesi II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Bakhtiar diwakili Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, Erpika Ansela Surira menjelaskan, ratusan warga lokal ikut bekerja di sejumlah proyek pembangunan Huntap di Sulteng. Di lokasi pembangunan Huntap 2B di Tondo misalnya, dari 150 pekerja yang ada, sebanyak 135 pekerja merupakan warga lokal. Jumlah Huntap Yang Dibangun Sebagai informasi, jumlah Huntap tahap 2B yang akan dibangun di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah sebanyak 1.321 unit. Sebaran pembangunan Huntapnya ada di Tondo 2 (1.055 unit), Sibalaya Selatan (120 unit) dan Bangga Dusun 2 (146 unit). Huntap tersebut dibangun dengan RTG RISHA tipe 36 yang memiliki satu ruang keluarga, dua kamar tidur dan kamar mandi. Baca Juga : 300 Huntap Dampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang Dapat di Huni “Kami targetkan pembangunan Huntap tahap 2B di Tondo ini bisa selesai bulan Desember mendatang. Adanya pekerja lokal sangat membantu kami untuk percepatan pembangunan Huntap di Sulteng,” katanya.
Puan Maharani Puji Pembangunan Huntap Kementerian PUPR di Cianjur
Propertynbank.com – Ketua DPR RI Puan Maharani memuji hasil pembangunan hunian tetap (Huntap) yang dilaksanakan Kementerian PUPR untuk masyarakat yang harus direlokasi akibat bencana gempa bumi di Kabupaten, Cianjur, Jawa Barat. Pembangunan Huntap yang menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA) dinilai memiliki kualitas yang baik serta nyaman untuk dihuni oleh masyarakat yang akan menempatinya bersama keluarganya. “Rumah atau Huntap yang dibangun Kementerian PUPR ini sangat bagus sekali, bersih dan lingkungannya juga tertata dengan baik. Saya harap masyarakat yang menghuninya bisa menjaga kebersihan dan selalu menjaga agar tetap rukun dan guyub,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan sambutan pada kegiatan Penyerahan Simbolis Rumah Hunian Tetap Relokasi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Menurut Puan Maharani, dirinya selalu memantau proses pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR khususnya pasca bencana alam di Kabupaten Cianjur. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan bantuan kemanusiaan dan tempat tinggal yang layak karena banyak hunian yang rusak parah akibat gempa bumi sesar Cugenang. “Hari ini sudah 100 hari pasca bencana di Kabupaten Cianjur dan kami telah menurunkan tim terjun ke lapangan guna memantau kondisi masyarakat yang terkena dampak gempa. Dan hari ini 200 Huntap diatas lahan 2,4 hektar di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sudah selesai dibangun dan siap diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya. Pada kesempatan itu, Ketua DPR didampingi Bupati Cianjur Herman Suherman dan Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto juga menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada salah seorang penerima bantuan Huntap. Lebih lanjut dirinya juga meminta agar Kementerian PUPR segera menyelesaikan sisa kebutuhan hunian untuk masyarakat. Apalagi berdasarkan data yang ada di Pemerintah Kabupaten Cianjur ada sekitar 500 rumah masyarakat yang rusak. “Kementerian PUPR langsung memberikan 200 rumah dan bisa segera ditempati. Rencananya 500 rumah di 3 lokasi dan saya mendorong agar sebelum lebaran masyarakat bisa segera masuk ke rumah,” harapnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menjelaskan, pihaknya terus mempercepat penyelesaian pembangunan Huntap untuk masyarakat. Untuk Huntap yang digunakan untuk relokasi warga tahap pertama dibangun diatas lahan 2,4 hektar lengkap dengan prasarana, sarana dasar seperti jalan lingkungan, saluran air bersih, balai warga dan tempat ibadah. “Sebanyak 200 rumah sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses serah terima aset barang milik negara kepada Pemkab Cianjur. Selain itu kami juga sedang membangun 151 unit Huntap di Kecamatan Mande dan sisanya menunggu kesiapan lahan yang disiapkan Pemkab Cianjur di Kecamatan Cipanas,” terangnya.
Hunian Tetap Kawasan Tondo II Kota Palu Tahap 2B Mulai Dibangun
Propertynbank.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahap 2B yang ditandai dengan peletakan batu pertama (Ground Breaking) oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto bersama Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura di dampingi Walikota Palu Hadianto Rasyid di Palu, Kamis, (5/1/2023). “Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan berkomitmen untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Inpres nomor 8 Tahun 2020 tentang Tahun Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto. Iwan mengatakan, penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah kewajiban. “Kegiatan ini bukan merupakan sebuah proyek, tapi lebih merupakan misi kemanusiaan yang harus dilaksanakan sepenuh hati. Sehingga kami harapkan, pembangunan Hunian Tetap Pascabencana ini harus tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu,” ujar Iwan. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu, pengendalian serta pengawasan harus senantiasa dilaksanakan secara komprehensif, Ditjen Perumahan telah membentuk Tim Pengendalian Mutu Produksi Panel dan Pemeriksaan Struktur RISHA pada Pembangunan Rumah Khusus. Pembentukan tim tersebut disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Nomor 169 Tahun 2022 yang bertugas salah satunya untuk menjamin mutu pada Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Iwan berharap keseriusan dan komitmen dari pihak penyedia jasa serta TMC-2 untuk dapat menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap ini sesuai dengan kontrak. Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahap 2B dilaksanakan kontraktor PT Adhi Karya sebanyak 1.321 unit dengan nilai kontrak Rp175 miliar. Lokasi Hunian Tetap Huntap yang dibangun tersebar di tiga tempat yakni Tondo 2 Kota Palu sebanyak 1055, Sibalaya Selatan Kabupaten Sigi sebanyak 120 unit, dan Bangga Dusun 2 Kabupaten Sigi sebanyak 146 unit. Sedangkan untuk tahap 2C sebanyak 533 unit, tahap 2D sebanyak 483 unit, tahap 2E sebanyak 533 unit, dan tahap 2F sebanyak 471 unit dengan sumber dana dari Central Sulawesi Rehabilitation and Recontruktion Project (CSRRP) dengan total keseluruhan yang akan dibangun sejumlah 4.053 unit. Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura mengucapkan terimakasih kepada Menteri PUPR beserta jajarannya karena telah dengan sabar selama proses pembangunan huntap berlangsung. “Insyallah saya yakin dan percaya dan akan laporkan ke Presiden tentang pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana” ujarnya.
300 Huntap Dampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang Dapat di Huni
Propertynbank.com – Proses pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terus dipercepat pembangunannya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan memastikan masyarakat yang direlokasi dapat menghuni rumah baru dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang memiliki keunggulan tahan gempa dan proses pembangunan yang cepat. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya ingin masyarakat yang saat ini direlokasi karena terdampak erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya di rumah atau Huntap yang baru tersebut. Dikatakan Iwan, dalam penyelesaian proyek tersebut, sangat penting dilakukan koordinasi semua pihak yang terlibat. Terlebih dengan koordinasi yang baik, maka diharapkan Huntap beserta segala fasilitas pendukungnya bisa segera diselesaikan sekaligus membantu masyarakat yang direlokasi untuk mendapatkan rimah baru yang lebih layak huni. “Kami terus mempercepat proses pembangunan di lapangan khususnya. Koordinasi antara Kementerian PUPR dengan berbagai pihak akan terus dilaksanakan agar Huntap ini bisa segera dihuni dengan berbagai fasilitas pendukungnya,” ujar Iwan. Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV, Sultan Sidik Nasution menjelaskan, progres total untuk pembangunan Huntap hingga saat ini sudah mencapai 89 persen. Dari target pembangunan 1.951 rumah seluruhnya telah tertangani dan 1.825 rumah diantaranya sudah tertutup atap. “Sebanyak 444 rumah sudah selesai 100 persen dan 300 unit diantaranya siap huni oleh masyarakat,” tegasnya. Disamping itu juga terdapat 130 unit rumah diantaranya telah diberikan bantuan meubelair lengkap dari BAZNAS. Pada tanggal 27 April 2022 lalu bantuan tersebit diserahkan simbolis oleh Gubernur Jatim kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan. Huntap ini, sambung Sultan Sidik, merupakan bagian dari upaya pemindahan secara bertahap masyarakat terdampak bencana. “Kami harap masyarakat bisa merawat Huntap ini dengan baik,” pungkasnya.
Tinjau 1.951 Huntap di Lumajang, Menko PMK Apresiasi Progres Pembangunan Yang Cepat
Propertynbank.com – Huntap (hunian tetap) di Lumajang, dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan. Huntap sebanyak 1.951 itu untuk masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memberikan apresiasi terhadap pembangunan hunian tetap tersebut, karena proses pembangunannya cukup pesat dan masif serta diharapkan menjadi contoh untuk penanganan pasca bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya akan bekerja keras di lapangan guna menyelesaikan pembangunan hunian tetap tersebut. Apalagi, kata dia, masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru sangat membutuhkan hunian yang layak. “Dengan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), kami berupaya untuk mempercepat pembangunan Huntap ini. Risha membuat proses pembangunan rumah bisa lebih cepat dan tentunya tahan terhadap gempa,” kata Iwan Suprijanto beberapa waktu lalu. Lebih lanjut dijelaskan Iwan, pembangunan Huntap dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menyediakan rumah relokasi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru atau yang berada di zona merah. Pembangunan Huntap dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yakni Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV sebanyak 1.951 unit Huntap di Kabupaten Lumajang. Sedangkan Huntap yang dibangun adalah rumah tipe 36 dan akan digunakan untuk merelokasi warga terdampak erupsi yang berasal dari tujuh desa di Kabupaten Lumajang yakni Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, Desa Kamarkajang, dan Desa Kajar Kuning Mengenai anggaran pembangunan Huntap sebanyak 1.951 unit tersebut, pemerintah menggelontorkan sekitar Rp 350,55 Milyar. Hunian tetap dibangun dengan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang memiliki teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat. “Untuk pembangunan Huntap dipercayakan kepada PT. Brantas Abipraya dan PT. Hutama Karya dengan progres minggu ini 22,23 persen. Untuk itu kami targetkan pembangunannya bisa selesai sebelum Lebaran sehingga warga bisa berlebaran di rumah yang baru,” kata Iwan lebih lanjut. Huntap Diapresiasi Menko PMK Pembangunan hunian tetap ini mendapat apresiasi dari Menko PMK, Muhadjir Effendy, yang pada Sabtu tanggal 13 Maret 2022 lalu melakukan peninjauan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sekitar Gunung Semeru. Menko PMK didampingi Wakil Bupati Lumajang Sementara itu, Indah Amperawati Masdar dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Sultan Sidik Nasution. Menurut Muhajir, secara umum proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah hunian sementara dan hunian tetap sudah berjalan sangat baik bahkan di luar ekspektasi karena prosesnya cukup cepat di lapangan. Dari 1.951 unit rumah yang akan dibangun sebagian besar sudah terlihat progres bangunan rumahnya. “Ke depan kami berharap pola penanganan pasca bencana yang dilakukan Kementerian PUPR di Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi contoh untuk daerah-daerah lain. Adanya pembangunan hunian tetap juga mampu membantu masyarakat terdampak bencana untuk memiliki hunian yang layak huni,” tegas Muhajir. Adanya pembangunan Huntap ini, sambung dia, nantinya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penghuni. Dirinya berharap pembangunan hunian tetap ini bisa segera rampung dan ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri sehingga masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru dapat segera menempati hunian tersebut.