PROMISE II IMPACT ILO Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi Dan Inklusi Keuangan
Propertynbank : Transformasi digital menjadi keniscayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Menjawab tantangan tersebut, International Labour Organization (ILO) menjalankan program PROMISE II IMPACT sejak 2023 untuk mempercepat akses keuangan inklusif sekaligus mendorong digitalisasi UMKM di Indonesia. Program yang didukung Pemerintah Swiss ini berfokus pada penguatan ekosistem rantai nilai (value chain) di tiga wilayah prioritas, yakni Aceh (minyak nilam), Jawa Barat dan Jawa Timur (susu sapi), serta Nusa Tenggara Timur (rumput laut). Melalui pendekatan ekosistem, pelaku UMKM yang telah terhubung dengan pemasok dan offtaker difasilitasi agar mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan BPR. Project Manager PROMISE II IMPACT ILO, Djauhari Sitorus, menegaskan bahwa program ini tidak sekadar memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan pekerjaan layak sejalan dengan agenda SDGs nomor 8. Digitalisasi menjadi kunci, mulai dari pencatatan produksi, integrasi sistem keuangan, hingga penguatan platform berbasis teknologi. Di Aceh, implementasi aplikasi MyNilam hasil kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala membantu petani mencatat produksi dan kualitas, sehingga 30 petani berhasil mengakses pembiayaan syariah. Di Pangalengan, Jawa Barat, lebih dari 2.000 peternak yang tergabung dalam koperasi terhubung melalui sistem ERP, dengan 429 peternak memperoleh pinjaman berbasis aplikasi. Sementara di Sumba Timur, sekitar 650 petani rumput laut kini masuk ekosistem digital dan sebagian besar baru pertama kali memiliki rekening bank. Program ini juga mendapat dukungan regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menegaskan komitmennya dalam mendukung pembiayaan UMKM, termasuk membentuk departemen khusus pengembangan UMKM di sektor pengawasan perbankan. OJK juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto menegaskan, secara Kebijakan OJK sudah sangat clear akan mensupport UMKM. Ludy mengungkapkan kendala utama UMKM adalah pendanaan dan SDM. Tidak bisa mengelola, tidak bisa bikin laporan keuangan, uangnya dicampur, jadi tidak tahu hari ini untung berapa. “Karena itu kita terus melakukan pembinaan terhadap UMKM,” ujarnya. Selain itu, OJK juga punya program khusus yakni pengembangan ekonomi daerah, berkolaborasi dengan pemda. memetakan program program unggulan guna menaikan, mengerek ekonomi daerah melalui UMKM. Salah satunya ekosistem bisnis harus kita pastikan sejahtera. “Untuk itu kita butuh project dengan ILO. Kenapa bikin proyek untuk sapi perah. Itu yang paling susah dibandingkan yang lain. Karena kita ngajak ILO, Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai lebih dari 93 persen, mendekati target 98 persen pada 2030. Namun, literasi keuangan masih berada di kisaran 56–58 persen, sehingga edukasi menjadi tantangan utama. Seperti yang diungkapkan Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo menjelaskan mengapa pihaknya mendorong inklusi keuangan. Secara angka jelas dia, angka inklusi kita sudah cukup baik. Kurang lebih sudah mencapai lebih dari 93 persen dari target pada 2030 sebesar 98 persen. Intinya jelas Satrio masyarakat memahami bahwa memiliki akses ke lembaga keuangan formal dan lembaga digital itu akan memudahkan mereka untuk melakukan semua bentuk. Baik itu transaksi yang sifatnya, situasi keuangan mereka dan sebagainya. “Tapi permasalahannya gap untuk literasi keuangan memang masih kecil. Masih sekitar 56-58 persen. Berbanding jauh dengan inklusi keuangan. Nah ini yang sedang dikejar,” jelasnya. Melalui kolaborasi ILO, OJK, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga keuangan, PROMISE II IMPACT diharapkan mampu memperkuat ekosistem bisnis UMKM, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan mendorong pelaku usaha mikro naik kelas secara berkelanjutan.
Komitmen Kembangkan UMKM, Bank DKI Dukung Workshop Yang Digelar OJK dan ILO
Propertynbank.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan International Labour Organization (ILO) yang juga melibatkan berbagai stakeholder serta industri perbankan, gelar workshop dengan tema Advancing an inclusive financial ecosystem that enables responsible digital wage payments for SMEs and workers in Indonesia, di Jakarta pada Rabu (6/12). Forum tersebut digelarsebagai upaya mengembangkan ekosistem keuangan yang inklusif dengan mendorong transisi pembayaran upah secara digital bagi pekerja di Indonesia. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono yang juga menjadi pembicara dalam seminar dan diskusi bertajuk Peran Sektor Finansial dalam Mendorong Pembayaran Upah Digital yang Bertanggung Jawab bagi UMKM di Indonesia, serta undangan lainnya yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Women’s World Banking dan para CEO serta CFO dari sektor perbankan. “Literasi dan inklusi keuangan digital bagi UMKM termasuk pekerja di sektor tersebut merupakan poin penting untuk mendukung transisi pembayaran upah digital dan transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal,” ujar Amirul. Baca Juga : Mewakili BPD, Bank DKI Ambil Peran Dalam Capital Market Summit & Expo 2023 Amirul memaparkan bahwa konsep literasi dan inklusi keuangan menjadi pilar utama dalam mendukung transisi keuangan digital. Bank DKI juga menyoroti upaya berkelanjutan dalam pengembangan solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman bagi para pelaku UMKM. Lebih lanjut Amirul menegaskan seminar ini juga merupakan bentuk komitmen Bank DKI dalam memberikan pengetahuan yang berguna dan memberdayakan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi keuangan yang inovatif. Sebagai informasi, forum ini digelar sebagai wadah diskusi terhadap urgensi mendorong transisi kepada pembayaran upah digital, termasuk studi kasus yang berfokus pada hambatan dan solusi dalam transisi digital, terutama untuk sektor UMKM dan pekerja rentan di pedesaan, sektor informal, perempuan, dan pekerja migran. Tema Workshop Workshop juga membahas strategi penyedia jasa keuangan dan pembayaran upah untuk mengembangkan solusi pembayaran upah digital yang mendukung perluasan akses pada produk dan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi dengan fokus pada kebutuhan UKM dan pekerjanya. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengatakan transformasi digital merupakan langkah penting dalam menjawab kebutuhan pelanggan dan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di daerah. “Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung upaya menciptakan lingkungan keuangan yang inklusif, memperluas akses pada produk dan layanan keuangan, serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Arie.