Program BSPS Akan Perbaiki Sebanyak 3.772 Unit Rumah Di Sumatera Barat
DAERAH – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 3.772 unit rumah di 10 kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Setiap rumah yang akan dibedah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 juta sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Program BSPS atau bedah rumah di Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR menyasar 3.772 unit rumah,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sumatera III Zubaidi usai melakukan pemasangan peneng rumah penerima Program BSPS sekaligus serah terima upah pelaksanaan kegiatan BSPS Tahun 2020 di Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. [irp] Pemerintah melalui Kementerian PUPR melakukan perbaikan rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota Sebanyak 180 unit rumah. Sebagai tanda bahwa rumah tersebut menerima bantuan Program BSPS, maka Kementerian PUPR akan menandai rumah tersebut dengan memasang peneng khusus. Kementerian PUPR, imbuhnya, berharap Program BSPS ini juga dapat menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa pada masa pandemi Covid-19. Masyarakat juga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan sekaligus membangun rumahnya. Pogram BSPS ini bersifat sebagai stimulan atau pengungkit masyarakat. [irp] “Sumber utama pendanaan tetap ada pada pemilik rumah. Oleh karena itu, kegiatan ini membutuhkan dukungan keswadayaan dari penerima bantuan. Keswadayaan dapat berbentuk tabungan uang, bahan bangunan maupun dalam bentuk tenaga kerja dan gotong royong dengan lingkungan sekitar,” terangnya. Berdasarkan data yang ada, pemerintah pusat menyalurkan bantuan sebanyak 3.772 unit Rumah Swadaya yang tersebar di 10 kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat antara lain Kabupaten Pesisir Selatan 325 unit, Kabupaten Sijunjung 313 unit, Kota Padang 122 unit, Kabupaten Pasaman 400 unit, Kabupaten Lima Puluh Kota 180 Unit, Kabupaten Agam 460 unit, Kabupaten Padang Pariaman 230 unit, Kabupaten Solok 942 unit, Kabupaten Tanah Datar 300 unit, dan Kabupaten Dharmasraya 500 unit. [irp] Untuk mendorong pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Sumatera Barat agar terwujud rumah yang layak huni, pihaknya juga berharap kepada seluruh perangkat desa, mulai dari Kepala Desa bisa membimbing para Penerima Bantuan (PB) sehingga bantuan yang diterima dapat dimaksimalkan. Program BSPS merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menanggapi permasalahan rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat. Masing-masing penerima Program BSPS akan mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar Rp17,5 juta untuk meningkatkan kualitas rumah yang terdiri dari Rp 15 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. [irp] “Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bahan material dan upah tukang. Bantuan ini merupakan stimulus dan mungkin jumlah bantuannya tidak seberapa dibandingkan nilai keswadayaan masyarakat dan ini bisa menjadi pemacu bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun rumah yang layak huni,” harapnya. Salah seorang warga penerima bantuan BSPS Nurmiati mengaku sangat bersyukur mendapat bantuan bedah rumah ini. Menurutnya program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah yang layak huni. Penghasilan keluarga yang tidak menentu membuat dirinya dan keluarganya tinggal di rumah dari bilik bambu. [irp] Nurmiati mangatakan bahwa dirinya mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan dibantu tetangga secara bergorong royong dalam membangun rumahnya agar proses pembangunan rumah nya dapat berjalan dengan lancar. “Saya tidak pernah bermimpi bisa membangun rumah yang lebih layak. Tapi adanya Program BSPS ini membuat rumah saya sekarang lebih layak huni,” ujarnya.
PT Tenaga Listrik Bengkulu Tegaskan Komitmen Pada Kelestarian Lingkungan
UMUM – Dalam menjalankan kegiatannya, semua jenis industri yang ada di tanah air dituntut untuk selalu mendukung kelestarian lingkungan, terutama kawasan sekitar industri itu berada. Hal ini juga menjadi komitmen PT Tenaga Listrik Bengkulu (PT TLB), pemilik PLTU Bengkulu yang memasok kebutuhan listrik untuk mendukung industri batu bara di propinsi Bengkulu. Mengenai komitmen ini, Direktur PT TLB, Willy Cahya Sundara mengatakan, kepedulian pihaknya terhadap pelestarian lingkungan di kawasan Teluk Sepang Kota Bengkulu, lokasi tempat beroperasinya PLTU Bengkulu, sangat tinggi. Dalam melestarikan lingkungan di sekitar pembangkit yang dimiliki, kata dia, PT TLB membuka peluang bagi masyarakat, akademisi, pelaku industri hingga pemerintah untuk bersama-sama menjaga kelestarian. [irp] “Perusahaan akan bekerja keras untuk turut melestarikan pelbagai potensi kelautan seperti penyu, ikan, terumbu karang dan pelbagai biota lain di kawasan Teluk Sepang. Salah satu hal yang terus kami upayakan adalah dengan menekan emisi hingga sesuai standar nasional, begitu juga dengan air limbah olahan PLTU sesuai dengan baku mutu air yang ditentukan regulator. PT TLB akan terus berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan residu pembangkit,” ujar Willy dalam keterangan tertulis. Perusahaan, sambung Willy, juga berkomitmen untuk menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu isu utama yang terus menjadi concern internal jelang operasional pembangkit yang akan dimulai dalam waktu tidak lama lagi. Dia menegaskan, PLTU di pinggir pantai bukanlah hal baru di Indonesia, seperti misalnya PLTU Paiton (Jawa Timur) yang telah berdiri sejak tahun 1994 sebagai salah satu PLTU terbesar dan penyuplai listrik terbesar di daerah Jawa-Bali. [irp] Oleh karena itu, lanjut dia, silang pendapat di kalangan masyarakat terkait kehadiran PLTU yang baru muncul tentu tidak dapat dihindari, begitu juga dengan PLTU Bengkulu. Akan tetapi PT TLB memastikan bahwa rancangan desain PLTU Bengkulu dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Perusahaan, ulasnya, sejak awal telah mengukur dampak dari keberadaan PLTU terhadap lingkungan hidup di sekitar pembangkit. “Pembangunan infrastruktur pembangkit tentu harus diimbangi dengan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang baik. Kami ingin kehadiran PLTU Bengkulu bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bengkulu sekaligus menjaga ketahanan energi. Tetapi kami tidak boleh mengabaikan pentingnya bisnis yang berkelanjutan, oleh karena itu kami membuka peluang bagi masyarakat, praktisi maupun akademisi untuk memastikan Teluk Bengkulu terjaga. Kami siap mendukung program-program seperti pengelolaan mangrove, pelepasliaran tukik, ataupun inisiatif-inisiatif lainnya,” tegas Willy. [irp] Sebagai informasi, sepanjang tahun 2019, PT TLB menyalurkan bantuan sosial untuk sejumlah panti asuhan di Kota Bengkulu. PT TLB juga membangun fasilitas olahraga untuk masyarakat, serta menyumbangkan fasilitas pelatihan untuk klub sepak bola anak muda di sekitar lokasi PLTU Bengkulu. Di bidang lingkungan, PT TLB melakukan kegiatan sosial bersama tim sukarelawan dari mahasiswa di Bengkulu untuk melestarikan pantai dan lingkungan. Tidak hanya itu, PT TLB dan para mahasiswa juga memberikan bantuan darurat ke daerah-daerah yang dilanda banjir di Kota Bengkulu pada bulan April tahun lalu. PLTU Bengkulu 2×100 MW sendiri rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, pada 5 Februari 2020 mendatang. Meski kehadiran Presiden masih dalam tahap konfirmasi, Willy mengapresiasi rencana Presiden Jokowi untuk meresmikan secara langsung PLTU Bengkulu. Ia berpendapat, pembangunan pembangkit listrik sejalan dengan visi Presiden dalam hal pemerataan infrastruktur. “Proyek ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt,” ujar Willy.