Lagi, Tiga Tower di Wisma Atlet Kemayoran Jadi RS Darurat COVID-19 Tambahan
NASIONAL – Guna melakukan antisipatif penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan tiga tower tambahan Wisma Atlet Kemayoran. Sebelumnya Kementerian PUPR melakukan renovasi 4 tower dari 10 tower yang ada di Wisma Atlet Kemayoran sebagai RS Darurat Covid-19. “Kementerian PUPR akan mempersiapan dan merenovasi tiga tower tambahan yakni tower 2, 4 dan 5 Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH, di Jakarta. [irp] Menurut Khalawi, tambahan 3 tower tersebut akan digunakan untuk menambah daya tampung ruang pasien RS Darurat COVID-19 dan menyediakan hunian layak bagi tenaga dokter dan paramedis yang bertugas 24 jam di RS Darurat tersebut. Untuk tower 2 digunakan sebagai hunian tim dokter dan paramedis memiliki 24 lantai dengan jumlah 886 unit. Saat ini telah selesai dilakukan pembersihan dan perbaikan minor pada tower 2. Sedangkan tower 4 dan 5 yang berada di Blok D-10 akan dimanfaatkan untuk menambah ruang isolasi/karantina (rawat inap) bagi pasien dengan masing-masing kapasitas 886 unit. “Kami memperkirakan pekerjaan persiapan tambahan tiga tower untuk RS Darurat Covid-19 ini akan selesai pada pekan depan yakni sekitar hari Sabtu 18 April 2020 mendatang,” tuturnya. Khalawi menambahkan, Kementerian PUPR juga melakukan sejumlah perubahan fungsi bangunan pada tower 6 yang sebelumnya sebagai ruang rawat inap menjadi ruang penanganan. Lantai 1 tower 6 direnovasi untuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), lantai 2 ruang Intensive Care Unit (ICU), dan lantai 3 ruang pemulihan. Sementara lantai 4-24 tetap digunakan sebagai ruang rawat inap yang pembangunannya memperhatikan tekanan negatif atau negative pressure pada ruangan. Total tower 6 memiliki 650 unit. [irp] “Kementerian PUPR terus berupaya memberikan fasilitas terbaik untuk melengkapi fungsi RS Darurat Covid-19. Kami berharap para pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran bisa segera pulih dan kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga,” kata Khalawi. Sebelumnya Kementerian PUPR telah menyiapkan 4 tower Wisma Atlet Kemayoran yang telah beroperasi sejak 23 Maret 2020 untuk menangani pasien positif COVID-19 dalam kondisi sakit ringan. Hal ini dilakukan agar rumah sakit rujukan Corona bisa fokus untuk menangani pasien COVID-19 yang kondisinya sakit berat. Empat tower yang telah beroperasi adalah tower 1, 3, 6 dan 7 yang semuanya berada di Blok D-10. Tercatat sebanyak 247 petugas di RS Darurat Wisma Atlet, baik dokter, paramedis dan juga non paramedis.
Di Sentra Tenun Diresmikan, 29 Rusunawa dibangun di Sumbar Sejak 2016
BERITA PROPERTI – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meresmian rumah susun sewa (Rusunawa) Akademi Sentra Tenun di Tanah Datar, Sumatera Barat. Rusunawa setinggi tiga lantai tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2018 lalu dengan jumlah anggaran senilai Rp 9,3 Milyar. “Saya berterimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah membangun Rusunawa untuk Akademi Sentra Tenun ini,” ujar Mantan Wapres Jusuf Kalla saat meresmikan Rusunawa Akademi Sentra Tenun di Tanah Datar, Sumatera Barat, Jum’at (6/12) yang disampaikan dalam keterangan tertulis. [irp] Jusuf Kalla menjelaskan, lokasi pembangunan Rusunawa yang berdekatan dengan Gedung Sentra Tenun Kabupaten Tanah Datar membuat para siswa di Akademi tersebut dapat belajar mengenai kerajinan tenun dengan baik. Hal tersebut juga sejalan dengan dukungan positif dari pemerintah daerah setempat yang menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Rusunawa tersebut. Dengan dibangunnya hunian vertikal tersebut, imbuh Jusuf Kalla, dapat dimanfaatkan untuk belajar mengenai kerajinan tenun sekaligus memfasilitasi generasi muda Indonesia ikut dalam menjaga salah satu budaya Indonesia yaitu kain tenun khas minang. “Lokasinya sangat strategis dan dekat dengan SMK dan Gedung Sentra Tenun. Lokasi ini bisa menjadi komplek pendidikan Lintau Buo. Saya sangat mendukung kegiatan pendidikan bagi generasi muda untuk belajar tenun khas minang,” katanya. [irp] Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menerangkan, pembangunan Rusunawa merupakan upaya pemerintah untuk mendorong generasi muda untuk belajar tinggal di hunian vertikal. Selain itu, Rusunawa juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti halnya yang dibangun Kementerian PUPR untuk para siswa di Akademi Sentra Tenun di Tanah Datar. Berdasarkan data yang ada, lokasi pembangunan Rusunawa Akademi Sentra Tenun Tanah Datar berada di Jalan Nagari Tigo Jangko, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Rusunawa tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2018 lalu dan membutuhkan biaya sekitar Rp. 9,3 Milyar. Rusunawa tersebut dibangun setinggi tiga lantai dan memiliki lima ruang serbaguna dan satu unit ruang pengelola yang berada dilantai satu. Sedangkan jumlah huniannya terdiri dari 24 kamar dengan tipe 24 meter persegi. Hunian vertikal di cat dengan warna biru dan putih ini mampu menampung 144 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Akademi Sentra Tenun, Kriya Minangkabau. “Kami membangun Rusunawa ini setinggi tiga lantai dengan 24 unit kamar hunian dengan tipe 24 meter persegi. Setiap unit hunian juga sudah dilengkapi dengan meubelair seperti tempat tidur, meja belajar dan lemari pakaian serta sarana prasarana pendukung kegiatan belajar lainnya,” katanya. Sebagai informasi, selama periode 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR sudah membangun sebanyak 29 Rusunawa di Provinsi Sumatera Barat. Rusunawa yang dibangun pun peruntukannya bermacam-macam seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mahasiswa. Lokasi pembangunan Rusunawa tersebut pun tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat seperti Kota Padang (10 Rusunawa), Kota Solok (Tiga Rusunawa), Kabupaten Puluh Kota (Dua Rusunawa). [irp] Selain itu Rusunawa juga dibangun di Kabupaten Dharmasraya (Tiga Rusunawa), Kabupaten Pesisir Selatan (Dua Rusunawa) dan selebihnya tersebar di Kota Padang Panjang, Kota Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Salah seorang mahasiswi yang telah menempati Rusunawa itu, Siti Aisyah mengatakan, dirinya bersama teman-teman yang belajar di Akademi Sentra Tenun sangat senang dibangunkan Rusunawa tersebut. Menurutnya fasilitas yang disediakan oleh Kementerian PUPR sangat lengkap sehingga para mahasiswi bisa lebih fokus dalam belajar. “Fasilitas di Rusunawa ini sangat lengkap. Saya dan teman-teman di sini bisa lebih fokus belajar dalam membuat tenun,” ujarnya.
Apa Saja Faktor Jika Rumah Disebut Tidak Layak Huni? Ini Kriterianya…
NASIONAL – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan setidaknya ada empat kriteria sebuah rumah dikatakan menjadi rumah yang layak huni. Ke empat keriteria tersebut antara lain struktur kontruksi yang kuat, luas bangunan, sanitasi yang baik serta tersedianya jaringan air bersih di rumah tersebut. “Dulu rumah dikatakan layak huni jika memenuhi satu faktor saja. Sedangkan saat ini berdasarkan Suistainable Development Goals (SDGs) ada empat faktor atau kriteria dan semuanya harus terpenuhi yakni mulai dari strukturnya, luasannya, sanitasinya juga air bersih nya,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid beberapa waktu lalu. [irp] Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR tersebut merupakan sinergi dari beberapa kementerian diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Dalam Negeri guna mewujudkan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan yang layak dan merata bagi masyarakat. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Pemukiman / Air Minum dan Sanitasi Nasional akan berlangsung selama tiga hari mulai Senin sampai Rabu tanggal 25 – 27 November 2019 di Hotel Aryaduta, Tangerang. Kegiatan ini juga diikuti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dari 34 provinsi yang terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Khalawi juga menambahkan, pemerintah ke depan juga akan menghadapi tantangan lain dalam penyediaan perumahan untuk generasi millenial. Berdasarkan data yang ada saat ini, jumlah generasi millenial mencapai kurang lebih 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia yakni 81 juta jiwa. “Pertumbuhan populasi generasi millenials ini beriringan dengan meningkatnya kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau di masa mendatang,” tandasnya. [irp] Lebih lanjut, Khalawi juga menjelaskan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sinergi yang baik bagi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah terkait tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 khususnya di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian PUPR, kata Khalawi, juga akan melaksanakan sejumlah strategi dalam program penyediaan perumahan. Strategi pertama adalah peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan dasar-dasar permukiman serta dilengkapi oleh fasilitas yang memadai sehingga menjadi kawasan permukiman yang nyaman. Kedua, pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun. Adapun strategi ketiga adalah peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan tanah milik negara untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat. [irp] Pada kegiatan tersebut juga diadakan talkshow dengan tema “Kebijakan Nasional Serta Peran Pemerintah Daerah” yang di pandu oleh moderator Wiwit Heris Mandari, S. Pd., M.Si. Beberapqa narasumber dalam paparannya menyampaikan bagaimana target-target kebijakan nasional yang ingin dicapai untuk lima tahun kedepan terkait program perumahan dan kawasan permukiman /air minun dan sanitasi nasional. Hal ini tentu perlu di sampaikan pada pemimpin daerah agar dapat sinergi dan kolaborasi sehingga target dapat tercapai.
Relokasi Rumah Masyarakat Di Asmat Papua, Program Bedah Rumah Disiapkan
NASIONAL – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Diektorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap membantu proses relokasi rumah masyarakat di sekitar Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua. Untuk itu, Kementerian PUPR telah menyiapkan program bedah rumah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Asmat terkait lokasi relokasi rumah masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara tersebut. “Kami siap membantu proses relokasi rumah masyarakat di Asmat yang terkena dampak pembangunan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat menerima audiensi Bupati Asmat, Elisa Kambu di Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (20/9) lalu. [irp] Menurut Khalawi, pemerintah siap membantu pembangunan untuk masyarakat di Kabupaten Asmat. Sejumlah program perumahan seperti pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah telah dilaksanakan sejak tahun 2016 lalu. Terkait dengan program pembangunan fasilitas di Bandar Udara Ewer di Asmat, Papua, kata Khalawi, tentunya akan mendorong peningkatan ekonomi di daerah tersebut. Tentunya, relokasi rumah masyarakat yang terkena dampak perluasan dan pembangunan landasan menjadi salah satu pilihan Pemkab Asmat sehingga mereka masih memiliki tempat tinggal yang layak huni. [irp] “Kami memiliki program BSPS atau bedah rumah yang dapat dimanfaatkan untuk proses relokasi warga. Program BSPS ini bisa berupa peningkatan kualitas rumah maupun pembangunan rumah baru untuk masyarakat,” tandasnya. Sebagai informasi, penyaluran dana BSPS akan disalurkan melalui bank penyalur dana BSPS apabila semua proses administrasi dan verifikasi yang dilakukan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) selesai di lakukan. Penyaluran dana BSPS disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bahan bangunan dan tentunya juga melihat kesiapan masyarakat atau kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan. Besaran angaran untuk masing-masing penerima BSPS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 158/ KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan BSPS Tahun Anggaran 2019 terbagi menjadi dua kriteria. Pertama, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yakni Peningatan Kualitas Rumah Swadaya di Daerah Provinsi jumlah bantuannya Rp 17,5 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. [irp] Selain itu, kriteria kedua adalah Peningatan Kualitas dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya di Khusus Pulau-pulau kecil dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat nilainya Rp 35 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 30 juta dan sisanya untuk upah tuka “Tahun lalu kami telah mengalokasikan BSPS sebanyak 1.000 rumah dan pembangunan sekitar 200 rumah khusus untuk masyarakat Asmat,” tandasnya. Bupati Asmat, Elisa Kambu menyatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang telah banyak membantu pembangunan infrastruktur dan perumahan di Asmat. Pihaknya berharap Kementerian PUPR bisa membantu Pemkab Asmat untuk mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat di Asmat. Apalagi masih banyak rumah masyarakat di Asmat yang belum layak huni. [irp] “Memang masyarakat di Asmat masih banyak yang belum mendapatkan bantuan rumah dan kebetulan ada kejadian kebakaran ratusan rumah di Distrik Agats. Banyak masyarakat korban kebakaran yang kurang mampu sehingga bantuan perumahan sangat diperlukan. Kami juga perlu melakukan relokasi rumah akibat pembangunan Bandara Ewer,” katanya. Dirinya menerangkan, Jumlah bantuan yang dibutuhkan untuk penanganan korban kebakaran sebanyak 230 rumah sedangkan untuk relokasi rumah di sekitar Bandara Ewer sebanyak 200 rumah. Saat ini, Pemkab Asmat sedang melakukan pengembangan Bandara Ewer agar panjang bandara bisa diperpanjang jadi 1600 meter. [irp] Pemkab Asmat telah menyediakan tanah tidak jauh dari Bandara Ewer untuk relokasi sekitar 200 rumah 200. Di lahan tersebut rencananya akan dibangun sejumlah fasilitas umum, jalan lingkungan, sarana pendidikan sert gereja. Kampung Ewer. Adapun ukuran rumah untuk relokasi warga adalah tipe 36 meter persegi. Kita harapkan dapat 36 meter persegi. “Kami harap ke depan pesawat ATR bisa mendarat di Bandara Ewer sehingga keselamatan penerbangan jadi prioritas. Kami sudah menyediakan lahan relokasi di Kampung Ewer tidak jauh dari Bandara Ewer,” terangnya.
Kementerian PUPR SerahTerima Aset Rumah Senilai Rp 266 Miliar
BERITA PROPERTI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima asset rumah susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) senilai Rp 266 Milyar kepada pemerintah daerah (Pemda) dan Yayasan. Adanya serah terima asset tersebut diharapkan dapat mendorong Pemda dan Yayasan untuk melakukan pengelolaan bantuan perumahan secara mandiri untuk masyarakat di daerahnya masing-masing. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, pihaknya akan terus melakukan serah terima aset bangunan milik pemerintah pusat ke Pemda dan Yayasan. Untuk itu, Pemda dan Yayasan diharapkan bisa membantu dalam menyusun kelengkapan administrasi dalam proses serah terima aset tersebut. [irp] “Jumlah aset yang kami serah terimakan kepada Pemda dan Yayasan kali ini adalah 52 Rumah susun dan 727 Rumah Khusus di 10 Kabupaten/ Kota. Nilai asetnya sekitar Rp 266 Milyar,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid kepada sejumlah wartawan usai Penandatanganan Serah Terima Aset Rumah Susun dan Rumah Khusus di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (23/11) lalu. Berdasarkan data yang ada, setidaknya ada 10 perwakilan Kabupaten/ Kota yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Majene, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, Kabupaten Waringin Timur, Kabupaten Takalar, Kota Semarang, Kota Pidie Jaya dan Kota Gorontalo. Barang Milik Negara (BMN) yang diserah terimakan berupa 52 unit Rusun terdiri dari 49 Rusun Pondok Pesantren dan tiga Rusun Perguruan Tinggi. Total hunian Rusun tersebut sebanyak 1.840 unit dan 727 rumah khusus yang dibangun mulai tahun 2012 hingga 2017. [irp] Khalawi menjelaskan, setiap tahun diharapkan setidaknya ada tiga atau empat kali proses serah terima aset di bidang perumahan. Dengan demikian, Pemda dan Yayasan penerima bantuan perumahan bisa mengalokasikan APBD untuk biaya pemeliharaan dan perawatan aset tersebut. “Masih banyak lagi aset yang akan akan kami serah terimakan. Dari data yang ada baru sekitar 40 persen Rusus yang diserahterimakan,” terangnya. Beberapa kendala yang kerap dihadapi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang dihadapi di lapangan dalam proses serah terima antara lain belum lengkapnya administrasi. Dalam hal ini surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) masih menjadi salah satu kendala utama yang sulit untuk dipenuhi. [irp] “Kami akan kejar Pemda untuk bisa mengeluarkan IMB bangunan yang ada. Kami juga menerjunkan Satgas Pengawasan dan Pemantauan Program Satu Juta Rumah (P2PSR) untuk bisa mendorong Pemda dan memberikan pendampingan kepada penerima bantuan dalam menyelesaikan kelengkapan administrasi serah terima aset ini,” tandasnya. Tahun depan, imbuh Khalawi, pihaknya akan memperketat persyaratan bagi Pemda maupun Yayasan yang ingin mendapatkan bantuan perumahan dari Kementerian PUPR. Salah satunya adalah dengan adanya surat pernyataan dari Pemda dan Yayasan untuk mengurus dan mempercepat keluarnya IMB. “Pemda juga harus membantu percepatan IMB ini. Jangan sampai proses IMB berbelit-belit,” harapnya.
Gelar Munas ke I, PI Canangkan Bangun Satu Hektar Satu Kecamatan
BERITA PROPERTI – Para pengembang properti yang tergabung dalam Pengembang Indonesia (PI), bertekad akan membangun rumah seluas satu hektar di setiap kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan tema utama Musyawarah Nasional (Munas) ke I asosiasi pengembang itu, Satu Hektar Satu Kecamatan, yang berlangsung pada 28-30 Okrober 2018, di Grand Cempaka Hotel, Jakarta. Saat pembukaan secara resmi Munas PI, Senin (29/10) kemarin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, tema tersebut sangat tepat dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah (PSR). “Pemerintah sangat mengapresiasi upaya dan perkembangan pesat yang telah ditunjukkan oleh PI. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, apa yang menjadi tekad PI dalam mendukung program pemerintah. Konsep satu kecamatan satu hektar sangat strategis dalam menuntaskan backlog (kebutuhan, red) perumahan,” ujar Khalawi.” Dikatakan Khalawi, hasil kerja bersama, baik yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta yang didukung oleh masyarakat, terlihat jelas dalam empat tahun belakangan. Tahun 2015 bisa terealisasi pembangunan rumah mencapai 699.770 unit. Tahun 2016 naik menjadi 805.169 unit rumah. Tahun 2017 lalu juga naik mencapai 904.758 unit. Sampai 24 September 2018 lalu, angkanya sudah mencapai 736.187 unit dan diyakini akan bertambah sampai akhir 2018 ini. Dari total ini, hampir 70 persen adalah rumah untuk sederhana. BACA JUGA : Pengemudi Taxi Punya Rumah Berkat PI Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PI Ir H Barkah Hidayat mengtakan, asosiasi yang ia pimpin sangat fokus dalam membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga menyebut, sebagai organisasi baru dalam industri properti, PI terus tumbuh dan semakin besar. “Kami menggelar Munas ini adalah sebagai salah satu kewajiban untuk memenuhi regulasi pemerintah, sebagai asosiasi pengembang. Dan, Alhamdulillah dalam tempo satu setengah tahun sejak berdiri, PI semakin profesional, dan telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pelbagai aspek,” kata Barkah. Sebagai organisasi pengusaha perumahan, khususnya rumah untuk bersubsidi, PI telah ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam membangun rumah MBR di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 400 anggota yang tersebar di 18 DPD seluruh Indonesia, PI telah ikut memberikan kontribusinya untuk sektor perumahan. Melalui program satu hektar satu kecamatan, PI memiliki semangat yang kuat bersama sama asosiasi perumahan lainnya mendukung program mulia yang dicanangkan pemerintah, yakni sejuta rumah, dalam menutup defisit kebutuhan rumah yang masih belum teratasi. Dalam usia kurang dari 2 tahun, anggota Pengembang Indonesia telah turut berkontribusi aktif sampai saat ini membangun 50 ribu unit rumah. BACA JUGA : Setahun Terbentuk, PI Telah Bangun 34 Ribu Unit Barkah memberikan contoh, DPD PI Sulawesi Selatan saat ini yang memiliki 164 anggota perusahaan yang terdaftar. Data terbaru yang disampaikan, hanya dari 80 anggota yang sedang membangun, tercatat 2000 hektar yang sedang dibangun dengan nilai proyek mencapai Rp 1,1 triliun. “Maka, untuk memotivasi para anggota DPD di seluruh Indonesia agar terus membangun rumah bersubsidi, pada Munas I ini DPP juga memberikan apresiasi kepada DPD yang berprestasi dengan kategori, DPD PI paling aktif, DPD PI paling inovatif, DPD PI paling inspiratif dan DPD PI paling kreatif,” ungkap Barkah. Selain itu, sanbung Barkah, PI juga mendukung program pembinaan asosiasi pengembang perumahan yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam program ARSAP 3 (Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang dan Pengembang Perumahan). Dari Regulasi ini diharapkan terjadi standarisasi kualitas bangunan, tersedianya data yang akurat agar bertemunya sisi supply dan demand perumahan. Terkait acara yang diselenggrakan dalam Munas, Barkah menambahkan, setelah dilakukan pembukaan, dilanjutkan dengan seminar sesi 1 dengan tema Peranan Pemeritah dalam Akselerasi Regulasi Pembangunan Rumah Bagi MBR yang menghadirkan beberapa nara sumber dari pemerintahan. Sedangkan pada Sesi II, dilanjutkan dengan seminar yang tak kalah pentingnya dengan tema Komitmen Bank Umum dalam Mendukung Pembangunan Sejuta Rumah. Lalu pada Sesi III menghadirkan tema Strategi Perbankan Syariah dalam Mendukung Pengembang dalam Memanfaatkan Pembiayaan Syariah. Pada Munas PI ke I ini juga dimeriahkan oleh kegiatan Bazar Proyek dan yang pertama kali dilakukan. Kedepan, agenda khusus ini akan selalu diselenggarakan oleh PI, baik dalam skala nasional maupun daerah. Event ini adalah rencana proyek, baik yang sedang on going mauun planning dari para anggota PI di seluruh Indonesia. Dari agenda tersebut, data dan rencana ini akan dipertemukan secara head to head langsung dengan seluruh perbankan yang hadir, baik bank BUMN, bank swasta nasional, maupun bank syariah. Dengan demikian, melalui event ini diharapkan tidak terjadi lagi miss komunikasi antara anggota PI dengan pihak perbankan, khususnya di daerah daerah. “Dari pertemuan antara pengembang dan perbankan dalam bazar proyek, diharapkan bisa diputuskan langsung, apakah proyek yang di kembangkan, layak di biayai perbankan. Baik umum konvensional maupun syariah,” kata Ketua Panitia Pelaksana Munas ke I Pengembang Indonesia, Indra Utama. Langkah ini diharapkan dapat memangkas kebuntuan komunikasi antara anggota PI dengan perbankan yang membiayai rumah subsidi, terutama dalam memenuhi penyediaan dan tercapainya target pembangunan rumah dalam program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Karena rantai proses pasti akan menjadi lebih singkat dan waktu tunggu juga lebih cepat.
PUPR : Land Banking Untuk Perumahan Sangat Mendesak
BERITA PROPERTI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan keberadaan bank tanah (land banking) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sangat mendesak. Pasalnya, keberadaan bank tanah diperlukan agar kenaikan harga tanah bisa lebih terkendali dan menjadi solusi atas kebutuhan lahan perumahan bagi masyarakat khususnya di kawasan perkotaan. “Untuk membangun sistem serta menyediakan rumah bagi masyarakat khususnya dikota-kota besar sangat diperlukan bank tanah atau land banking yang baik. Keberadaan land banking saat ini sangat mendesak,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat menjadi Keynote Speaker Dialog Nasional bertemakan Menuju Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Berkeadilan Di Daerah di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis (15/3/2018). Khalawi menjelaskan, salah satu permasalahan dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat adalah belum tersedianya lahan yang tepat khususnya untuk lokasi perumahan. Padahal, tanah merupakan salah satu elemen penting dalam program pembangunan infrastruktur maupun perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bank tanah, imbuh Khalawi, juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum bisa terselesaikan dengan baik sejak dilaksanakannya Kongres Perumahan Rakyat Pertama yang digelar pada tahun 1950 lalu. Padahal, perkembangan sebuah kota akan terus berlanjut dari waktu ke waktu dan diiringi dengan semakin besarnya kebutuhan akan tempat tinggal bagi masyarakatnya. Kota-kota besar di Indonesia tentunya masih banyak yang mengalami beragam masalah terkait dengan hunian bagi masyarakatnya. Keberadaan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di kawasan perkotaan juga membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya dalam sektor perumahan. Sebab jika tidak diantisipasi sejak dini khususnya kebutuhan hunian yang layak, dikawatirkan akan muncul kawasan – kawasan kumuh baru di perkotaan. Diperkirakan rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada sekitar 20 sampai 30 persen di kawasan perkotaan. Land banking untuk kawasan perkotaan juga sangat penting untuk membangun system pembangunan perumahan yang baik. Apalagi harga tanah di kota saat ini sangat mahal dan para pengembang pun semakin sulit untuk mendapatkan lahan-lahan yang lokasinya strategis,” tandasnya. Salah satu upaya yang bisa menjadi awal land banking, imbuh Khalawi adalah bagaimana pemerintah daerah segera mendata serta memanfaatkan lahan milik Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD untuk percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat. “Jika land banking sudah dapat dilaksanakan dengan baik tentunya pemerintah dapat mendorong pembangunan Program Satu Juta Rumah dengan lebih cepat lagi. Kami tetap optimis target satu juta rumah bisa tercapai tahun ini,” harapnya.