BP Tapera Gagas KPR Subsidi Tenor 40 Tahun
Propertynbank.com – Upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dilakukan melalui berbagai inovasi pembiayaan. Salah satu terobosan yang kini tengah dibahas adalah perpanjangan masa kredit rumah subsidi hingga 40 tahun, sehingga angsuran bulanan menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat. Gagasan tersebut mengemuka dalam Rapat Komite Tapera yang berlangsung di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Dalam forum tersebut, BP Tapera memaparkan usulan perubahan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari skema yang berlaku saat ini menjadi maksimal 40 tahun. Apabila terealisasi, masyarakat berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan diperkirakan dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan berkisar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Skema tersebut dinilai mampu memperluas kelompok masyarakat yang memenuhi syarat pembiayaan perumahan. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa tenor yang lebih panjang akan memberikan ruang lebih besar bagi calon debitur dalam memenuhi ketentuan kemampuan membayar yang ditetapkan perbankan. Menurutnya, banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan rumah, namun belum mampu memenuhi persyaratan kredit karena besarnya cicilan yang harus ditanggung setiap bulan. Dengan tenor yang lebih panjang, beban pembayaran dapat ditekan sehingga akses terhadap pembiayaan menjadi lebih inklusif. Selain menawarkan cicilan yang lebih ringan, BP Tapera memastikan karakteristik utama rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu suku bunga tetap sepanjang masa kredit. Untuk rumah tapak, bunga ditetapkan sebesar 5 persen, sedangkan rumah susun sebesar 6 persen. Kepastian bunga tetap tersebut menjadi salah satu keunggulan program rumah subsidi karena memberikan kepastian kepada masyarakat dalam mengatur keuangan jangka panjang. Debitur tidak perlu khawatir terhadap potensi kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan nilai angsuran di masa mendatang. Dukungan Pemerintah Usulan tenor 40 tahun mendapat perhatian positif dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tapera. Menurutnya, target besar pemerintah dalam sektor perumahan membutuhkan pendekatan yang inovatif agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki hunian layak. Maruarar menilai pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyediaan rumah bagi MBR. Karena itu, berbagai skema yang mampu meningkatkan keterjangkauan perlu terus dikembangkan tanpa mengurangi kualitas program. Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas pengembangan rumah susun sebagai salah satu strategi memenuhi kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Ke depan, sejumlah regulasi pendukung disiapkan untuk memperkuat pembangunan dan pembiayaan rumah susun subsidi. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong agar program pembiayaan perumahan semakin dekat dengan kalangan pekerja dan buruh. Kelompok ini dinilai memiliki kebutuhan besar terhadap hunian yang terjangkau, sekaligus menjadi salah satu segmen potensial dalam penyaluran rumah subsidi. Jaga Kualitas Hunian Selain fokus pada aspek pembiayaan, Komite Tapera juga menekankan pentingnya menjaga kualitas hunian yang dibangun. Anggota Komite Tapera, Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan bahwa peningkatan jumlah rumah yang dibangun harus diiringi dengan kualitas yang baik agar masyarakat mendapatkan hunian yang nyaman dan layak. Ia juga menilai rumah susun perlu terus didorong sebagai alternatif hunian masa depan, terutama di kota-kota besar. Dengan desain yang baik dan fasilitas yang memadai, rumah susun dapat menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat urban. Untuk mendukung implementasi skema baru tersebut, BP Tapera mengusulkan sejumlah penyesuaian kebijakan, mulai dari regulasi terkait tenor KPR subsidi, kuota rumah susun subsidi, hingga mekanisme premi asuransi yang menyesuaikan masa kredit yang lebih panjang. BP Tapera Realisasi FLPP Tembus 103 Ribu Unit Di tengah pembahasan berbagai terobosan pembiayaan, BP Tapera juga melaporkan perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2026. Hingga 23 Juni 2026, realisasi FLPP telah mencapai 81.286 unit rumah. Sementara sebanyak 21.735 unit lainnya telah memasuki tahap akad kredit. Dengan demikian, total capaian program telah menembus 103.003 unit rumah. Angka tersebut menjadi bagian dari target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah hingga akhir tahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, BP Tapera memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, asosiasi pengembang, organisasi profesi, komunitas, hingga serikat pekerja. Selain memperluas sosialisasi dan promosi digital, BP Tapera juga meningkatkan sinkronisasi data antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan rumah dari sisi pengembang. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran rumah subsidi sekaligus memastikan program tepat sasaran. Dengan dukungan regulasi yang tengah disiapkan serta inovasi pembiayaan yang terus dikembangkan, pemerintah optimistis akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin luas. Jika skema tenor 40 tahun terealisasi, program rumah subsidi berpotensi menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum mampu masuk ke sistem pembiayaan perbankan.
BP Tapera Siapkan Skema Hunian Vertikal dan Tenor 30 Tahun
Propertynbank.com – Kinerja penyaluran pembiayaan rumah subsidi sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. BP Tapera melaporkan realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 278.868 unit rumah atau 78,68% dari target 350.000 unit. Secara tahunan (year on year), capaian tersebut tumbuh 39,23% dibandingkan periode sebelumnya. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam rapat bersama Komite Tapera di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan. Rapat dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait, serta dihadiri jajaran anggota komite lainnya. “Dari sisi permintaan, minat masyarakat terhadap rumah subsidi dinilai masih sangat tinggi. Data pengajuan FLPP melalui aplikasi SiKasep mencatat lebih dari 349 ribu peminat sepanjang 2025. Angka tersebut memperlihatkan kebutuhan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap kuat, terutama di kawasan perkotaan,” ungkap Komisioner BP Tapera. Tak hanya penyaluran pembiayaan, realisasi pengembalian Tabungan Peserta Tapera juga mengalami peningkatan 22,93% menjadi 139.710 peserta pada 2025. Hal ini menunjukkan perbaikan tata kelola sekaligus meningkatnya kepercayaan peserta terhadap pengelolaan dana. Memasuki 2026, Komite Tapera mendorong pengembangan skema pembiayaan yang lebih inovatif. Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya mendorong hunian vertikal di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Menurutnya, rumah pertama bagi MBR harus inklusif untuk seluruh profesi, termasuk melalui skema rumah susun subsidi. Gagasan tersebut mendapat dukungan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menilai rumah susun subsidi berpotensi menjadi solusi hunian pekerja di kota besar. “Kajian minat pasar melalui survei bersama Badan Pusat Statistik agar kebijakan lebih tepat sasaran,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong perluasan segmen pembiayaan, termasuk untuk Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). “Skema tenor panjang hingga 30 tahun dinilai dapat meningkatkan keterjangkauan cicilan sekaligus memperluas akses pembiayaan rumah pertama,” tegasnya. Dari sisi regulator, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan satu-satunya acuan perbankan dalam menilai kelayakan debitur. “OJK terus mendorong perbankan agar lebih fleksibel dalam mendukung akses pembiayaan perumahan,” jelasnya. Menutup rapat, Ketua Komite Tapera mengingatkan bahwa tantangan terbesar ke depan bukan hanya pencapaian target penyaluran, melainkan membangun dan menjaga kepercayaan publik. Inovasi program, kolaborasi multipihak, serta penguatan tata kelola menjadi kunci agar BP Tapera tidak sekadar menjalankan pola bisnis rutin, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan hunian masyarakat di masa transisi kebijakan kepesertaan Tapera.
Penyaluran FLPP Naik 44,5%, Komite Tapera Apresiasi BP Tapera
Propertynbank.com – Ketua dan anggota Komite Tapera memberikan apresiasi kepada BP Tapera atas pencapaiannya pada semester 1 Tahun 2025 dalam Rapat Komite Tapera yang berlangsung Rabu (27/9) di gedung x MA kantor Kementerian Keuangan. Hadir dalam rapat komite tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierly, Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi dan unsur profesional, Eko D Heripoerwanto. Ketua Komite Tapera, selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya atas capaian BP Tapera dan kegigihannya dalam mencapai target. Namun BP Tapera diharapkan bisa memgakomodir semua masukan dari anggota Komite Tapera untuk perbaikan ke depan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya atas kinerja BP Tapera. “Kinerjanya lebih baik dari periode sebelumnya dan ini kami apresiasi mengingat capaian hingga saat ini,” ungkapnya. Namun Sri Mulyani juga meminta kepada Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho untuk lebih bisa memberikan data- data profil terkait penerima dana FLPP sebanyak 1,7 juta semenjak tahun 2010. “Data ini akan sangat bermanfaat untuk kebijakan selanjutnya,”ujarnya. Baca Juga : BP Tapera Siap Salurkan FLPP Bagi PNS dan ASN Kemendagri Sebanyak 2.000 Unit Menteri Ketenagakerjaan, Yassierly menambahkan agar BP Tapera memperkuat basis data untuk pengerahan agar menjadi dasar kebijakan nantinya. Masukan Komite Tapera Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite Tapera lainnya Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan BP Tapera bisa memanfaatkan data yang dimiliki oleh OJK Simuda untuk menjadi calon debitur penerima manfaat FLPP. Menanggapi hal ini Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa capaian penyaluran FLPP semester 1 tahun 2025 sebesar 120.976 unit rumah naik 44,5% dibandingkan tahin 2024. Baca Juga : BP Tapera Raih Penghargaan Dalam Ajang Property and Bank Awards 2025 Untuk mencapai target 350 ribu unit rumah tahun 2025, BP Tapera melakukan strategi baik dr sisi demand maupun sisi suplai. Melalui penambahan bank penyalur, penguatan kerja sama mitra strategis, dan penguatan strategi komunikasi. Sedangkan dari sisi suplai, BP Tapera memberikan rating kepada pegembamg berdasarkan penilaian MBR. Di sisi lain Heru menambahkan adanya penguatan di BP Tapera dari sisi tata kelola dan manajemen. Rapat Komite Tapera ini membahas kinerja 2024, capaian semester 1 tahun 2025 dan renstra 2025 -2029. Selain itu juga membahas terkait perluasan kepersertaan dan perbaikan proses bisnis.