Tegas ! Kornas-Pera dan Stakeholder Perumahan Tolak Pencaplokan BTN Syariah Oleh BSI
Propertynbank.com – Rencana aksi korporasi yang dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan menggabungkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan BTN Syariah terus mendapat penolakan. BTN Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan, sepakat menolak dan mengecam aksi korporasi tersebut. Pasalnya, pencaplokan BTN Syariah dikuatirkan dapat mengancam Program Sejuta Rumah (PSR), yang notabene merupakan salah satu program andalan yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penolakan keras juga disampaikan oleh Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas-Pera), yang beranggapan akan memperlemah dan mempersulit akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan pembiayaan perumahan khususnya yang berbasis syariah. Hal itu, menurut konsorsium ini karena BTN Syariah tidak dapat terlepas dari ekosistem pembiayaan perumahan. Ketua Umum Kornas-Pera, Muhammad Joni mengatakan, perumahan rakyat adalah mandatory konstitusi dan juga program strategis nasional, maka BTN dan UUS (BTN Syariah) harus saling bergandengan tangan. Kornas-Pera, menurut Joni, sangat setuju dengan harapan para stakeholder perumahan bahwa BTN Syariah harus dibiarkan terus berkembang maju dan menjadi bagian dari pembiayaan yang fokus di perumahan. “Jangan lupa, perumahan rakyat adalah amanat konstitusi negara Pasal 28H ayat (1) UUD1945. BTN Syariah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem, kinerja, dan kultur pembiayaan perumahan bersubsidi yang merupakan bagian penting dalam Program Sejuta Rumah,” ujar Muhammad Joni dalam Talkshow bertajuk “Pencaplokan” BTN Syariah Ancam Program Sejuta Rumah yang diadakan Kornas-Pera di Jakarta, Jumat (22/7). Selain itu, sambung Joni, jika diambil atau dipindahkannya BTN Syariah ke BSI dimaksudkan untuk menyediakan industri perbankan halal yang lebih kuat, maka hal itu harus dilakukan dengan cara yang thoyyib (baik) dan sesuai perundang-undangan. “Halal tidak titik, tapi harus thoyyib juga. Kalau pemisahan itu menghapus keberadaan BTN Syariah, itu artinya tidak thoyyib karena menghilangkan sistem, kinerja dan kultur BTN Syariah yang sudah sangat baik,” ujar dia sembari mendorong BTN Syariah lebih dibesarkan. Lebih lanjut Joni pun meminta, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tidak melupakan sejarah. Pasalnya, Bung Karno pada 1964 telah mengukuhkan keberadaan BTN dari sekadar bank pos menjadi permodelan institusi pembiayaan perumahan. “BTN punya roadmap menjadi bank pembiayaan perumahan terbaik di Asia Tenggara tahun 2025. Apakah agenda BTN itu masih relevan dan tidak menjadi backfire apabila diambil alih oleh bank lain,” kata Joni. Dikatakan Joni, meski pun Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur adanya kewajiban bank umum konvensional yang memiliki UUS harus melakukan pemisahan (spin off), namun syaratnya jika asetnya sudah mencapai 50% dari aset bank induk. Menurut lawyer tersebut, diksi yang dipakai jelas pemisahan, bukan pengambilalihan atau pun penggabungan. “Pertanyaannya adalah pemisahan kemana? Pasal 68 UU Perbankan Syariah menyebutkan pemisahan UUS dari bank induknya saja. Tidak kepada entitas bank yang lain selain induknya,” ungkap Joni. Masalahnya, pakem norma Pasal 68 UU Perbankan Syariah diperlebar oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 59 tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan UUS yang justru memperbolehkan pemisahan UUS dari bank induknya atau ke bank lain yang bukan induknya. POJK ini, kata Joni, jelas kebablasan, karena mandat itu melampaui norma Pasal 68 UU Perbankan Syariah yang jelas dan tegas. “Pendapat kami kalau pun dilakukan spin off, maka biarkan dia berdiri sendiri. Biarlah dia punya legal standing sebagai bank fokus pembiayaan perumahan dan fokus misi konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945,” ulas Joni. Apalagi secara kinerja dalam penyaluran KPR FLPP bersubsidi, kalau BTN dan BTN Syariah digabung kontribusinya sudah mencapai 66 persen (data BP Tapera). Kalau diarahkan ke bank yang kinerja penyaluran KPR FLPP hanya 3 persen, tentu tidak logis dan tidak thoyyib. Kalau pemerintah ingin mengembangkan kapitalisasi BSI, maka caranya bukan dengan mengambil BTN Syariah karena tidak akan ada efeknya juga karena secara aset BTN Syariah tidak besar yakni sekitar Rp37 triliun-Rp38 triliun. Rekomendasi Kornas-Pera Jika ingin meningkatkan kapitalisasi perusahaan BUMN, tegas Joni, justru lebih baik bubarkan Kementerian BUMN dan lakukan agenda super holding BUMN. Oleh karena itu, Kornas-Pera menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, tetap pertahankan dan besarkan BTN Syariah sebagai bank syariah yang fokus pada misi teknis pembiayaan perumahan dan misi juridis konstitusional. Kedua, menolak langkah pemisahan BTN Syariah dari bank konvensional induknya yang mengakibatkan hilangnya BTN Syariah yang bersama-sama dengan BTN konvensional sudah membuktikan eksistensi, kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya sebagai bank fokus pembiayaan perumahan rakyat bagi MBR. Ketiga, Kornas-Pera menyiapkan upaya hukum dan juridis konstitusional untuk mempertahankan atau membesarkan BTN Syariah. Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan kegelisahan timbul ketika isu merger atau akuisisi BTN Syariah oleh BSI. Pasalnya, realisasi KPR termasuk KPR FLPP untuk rumah subsidi rata-rata berada di BTN dan BTN Syariah. Sementara kontribusi BSI hanya 3%. “Pemikiran kita, bagaimana nasib rakyat yang ingin KPR BTN Syariah dialihkan dengan paksa? Hak konstitusi nasabah dan rakyat dipaksa untuk berpindah tanpa mengajak musyawarah terlebih dulu. Jadi ada hak konstitusi rakyat di situ,” ujar Junaidi. Apersi sepakat dengan cita-cita PSR dan pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Semangat Presiden Jokowi tersebut harus didukung penuh oleh semua pihak termasuk Kementerian BUMN. “Jangan malah gaduh dan menghambat semangat pemulihan ekonomi,” tegasnya. Kegelisahan pengembang itu logis, mengingat ke depan juga tidak ada kepastian jika BTN Syariah sudah dipindah ke BSI, bagaimana pelaku usaha properti dapat memperoleh kredit konstruksi dan kredit pembebasan lahan. Pasalnya, bank yang sudah merger saja sampai sekarang belum solid. “Apersi menilai, jangan mencaplok bank yang sudah berjalan dengan baik. Selain itu, perlu diingat bahwa sdalah satu penggerak ekonomi adalah pengembang dan 90 persen sektor properti ini melibatkan tenaga padat karya,” kata Junaidi. Pengambilalihan BTN Syariah ini, kata dia, juga menjadi isu yang sensitif karena bank yang mau mengambil adalah bank fokus pembiayaan UMKM. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mendesak pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana akuisisi BTN Syariah oleh BSI. Pasalnya, BTN Syariah adalah satu-satunya bank syariah yang fokus di perumahan. “Kalau nanti BTN Syariah digabung atau dilebur ke bank lain, maka tinggal BTN konvensional sendirian yang fokus pada pembiayaan rumah subsidi. Padahal persentase penyaluran KPR FLPP bersubsidi justru seharusnya ditambah termasuk bank fokusnya,” ujar Totok. Dia pun khawatir, kalau tidak ada
Kaum Milenial Harus Segera Beli Rumah, Simak Tips nya Berikut Ini
TIPS DAN TRIK – Hallo sahabat broker bertemu lagi dengan saya Rani yang mau sharing dan berbagi seputar dunia broker dan property. Sahabat Broker tau ga sih kalau saat ini adalah era kaum milenial. Mengapa? Karena di usia inilah tingkat produktifitas, karier dan kesempatan sangat terbuka lebar. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kaum milenial, kita butuh juga mengetahui awal dari istilah milenial ini. Milenial yang juga dikenal sebagai generasi Y (Gen- Y) adalah kelompok demografi setelah Generasi X (Gen- X) tidak ada batasan waktu tapi para ahli sepakat rentang kelahiran millenial di mulai sejak tahun antara tahun 1980-1995. Dari batasan usia diatas kisaran usia kaum milenial saat ini adalah 26-41 Tahun. Dari sini kita mengetahui usia ini tergolong usia yang paling produktif dibandingkan generasi sebelum dan setelahnya. Mengapa karena di usia inilah biasanya orang telah lulus kuliah dan mulai bekerja, diusia inilah orang sudah mulai meniti karier dan di usia inilah orang sudah mulai ada passion dan kejelasan karir. Dan tidak sedikit diusia ini orang sudah memiliki jabatan dan jenjang karir yang bagus, pendapatan yang besar dan tabungan yang sudah mereka kumpulkan. Wah bisa dibilang generasi ini adalah generasi yang paling memiliki peluang dan kesempatan untuk punya rumah. Tapi Sobat, ternyata data menunjukkan hal lain 61% kaum milenial belum memiliki rumah, dikutip dari riset yang pernah dilakukan oleh kompas dengan 300 responden kaum milenial yang tinggal di tujuh kota besar. Wah mengapa demikian? padahal bisa dibilang generasi milenial saat ini sudah memiliki kemampuan dari segi pekerjaan dan pendapatan. Ini semua karena karakteristik kaum milenial yang tidak terlepas dari Food, Fashion, dan Fun. Kaum Milenial yang memiliki pendapatan yang besar sering menghabiskan tabungan mereka dengan shopping ke mall/online shop, membeli makanan yang disukai meskipun itu mahal di mall/online food, atau traveling keluar negeri dengan tabungan yang ada. Terlebih lagi saat ini banyak kaum milenial yang menyalahgunakan penggunaan kartu kredit dengan hal diatas. Akibatnya mereka tidak memiliki uang dan tabungan. Bahkan mereka memiliki kartu kredit yang digunakan untuk food,fashion dan Fun. Akibatnya tidak sedikit kaum milenial yang terkena kredit macet sehingga tidak dapat mengambil KPR, atau kalaupun bisa mengambil KPR uang penghasilannya tidak cukup untuk mencicil dikarenakan hutang dengan kartu kredit. Selain itu, Trend terbaru Kaum milenial lebih memilih membeli mobil dahulu daripada rumah sehingga pendapatannya digunakan besar untuk menyicil mobil. Padahal setiap tahunnya harga mobil selalu menurun sebaliknya setiap tahunnya harga rumah semakin meningkat. Itulah faktor yang menyebabkan kaum milenial saat ini belum memiliki rumah. Untuk Itu berikut Tips agar Kaum Millenial bisa memiliki Rumah. Pertama, dahulukan semua kebutuhan primer baik itu dari sandang, pangan dan papan. Balik lagi kaidahnya sandang dan pangannya tidak perlu mahal tapi mencukupi kebutuhan gizi sehari hari. Selalu diorientasikan pada kebutuhan bukan keinginan. Makan makanan yang enak biasanya mahal tapi tidak mencukupi kebutuhan gizi begitu pula fashion tidak harus mahal tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kedua, hindari cicilan apapun dan penggunaan kartu kredit mengapa karena kartu kredit menjadi peluang dan jalan kita untuk berhutang dan terkena kredit macet. Akibatnya akan mempengaruhi BI checking kita ke bank dan mengurangi pendapatan kita bila ditaksasi oleh bank. Ketiga, mengumpulkan uang tabungan. Bila kita memiliki pendapatan ada baiknya kita memiliki target tabungan sehingga bila tabungan sudah terkumpul tentu akan meringankan kita dalam menyicil rumah. Tabungan tersebut bisa digunakan untuk membeli rumah secara cash atau untuk Down Payment (DP) Rumah. Down Payment (DP) yang besar akan mengurangi cicilan rumah. Keempat, utamakan membeli rumah dahulu baru mobil mengapa? karena rumah adalah kebutuhan primer yang setiap tahunnya selalu naik sedangkan mobil adalah kebutuhan tersier yang setiap tahunnya selalu turun dimana untuk transportasi ini pula kita bisa menggunakan transportasi publik ataupun transportasi online untuk menggantinya. Setidaknya, mobil menjadi prioritas kedua setelah kita memiliki rumah. Kelima, carilah referensi Developer yang terpercaya dan rumah yang disesuaikan dengan kemampuan kita untuk membayar cicilan dengan tetap mempertimbangkan prospektifitas lokasi yang ada. Demikian Sobat Properti sedikit Sharing Tips dan yang tak kalah pentingnya juga Kita sebagai generasi milenial harus memiliki niat dan target kapan kita harus memiliki rumah dengan begitu kita akan termotivasi untuk membuat rencana yang matang dan terukur dalam membeli rumah. Sekian sharing dari Rani, Agent Properti Milenial.
Masa Transisi Hingga Desember 2021, SiPetruk Belum Jadi Syarat KPR FLPP
NASIONAL – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memastikan, pelaksanaan aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) masih dalam masa transisi hingga Desember 2021, meskipun sudah mulai berlaku pada bulan Juli 2021. Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menjelaskan, diberlakukannya masa transisi tersebut adalah untuk memperkaya data Aplikasi SiPetruk yang menerapkan Artificial Intelegency. Dengan menggunakan AI, lanjut dia, tentunya SiPetruk membutuhkan banyak informasi sebagai database teknologinya sesuai standar yang digunakan. [irp] “Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan kami dan memutuskan bahwa Aplikasi SiPetruk perlu untuk dilakukan masa transisi. Namun, Direktorat Bina Konstruksi telah memberikan SKT (Serifikat Keterampilan) kepada hampir 7.000 tenaga konstruksi di Indonesia. Ini harusnya sudah dapat mendukung pelaksanaan SiPetruk, karena relatif 1:1 apabila kita melihat data jumlah pengembang yang terdaftar di SiKumbang (Sistem Kumpulan Pengembang) yang mencapai 9.000,” tegas Arief. Atas kondisi tersebut, lanjut Arief, dirinya menghimbau kepada seluruh bank pelaksana penyalur KPR Sejahtera FLPP Tahun 2021 untuk tidak mensyaratkan terlebih dahulu kelengkapan SiPetruk kepada para pengembang di masa transisi tersebut “Rumah yang dibangun di Bulan Juli adalah rumah yang menggunakan SiPetruk, namun untuk tahap awal ini tidak menggugurkan,” tegas Arief. Seperti diketahui, akhir tahun 2019 lalu PPDPP meluncurkan aplikasi SiPetruk guna memantau kualitas hunian rumah subisidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam beberapa kesempatan, Arief Sabaruddin memastikan aplikasi SiPetruk tidak akan menghambat progres kerja pengembang perumahan. [irp] “Fungsi pengawas pada aplikasi SiPetruk hanya sebatas membimbing pengembang untuk mengisi ketentuan yang telah diterapkan oleh sistem yang ada pada SiPetruk. Sistem yang dirancang dalam SiPetruk akan dapat mengakomodir seluruh kondisi di lapangan, seperti contoh kasus kondisi pengembang yang membangun perumahan pada area tanah gambut yang perlu diperhatikan dengan ketentuan yang berbeda,” ujar Arief.
Penghijauan Area Infrastruktur di Seluruh Indonesia Tandai HAD 2021
NASIONAL – Memperingati Hari Air Dunia (HAD) ke-29 tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui balai-balai diseluruh Indonesia melakukan penanaman pohon di berbagai area infrastruktur secara serentak. Pada puncak peringatan HAD tahun 2021 yang dipusatkan di Bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Senin (22/3), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, masyarakat perlu diberikan pemahaman dan kesadaran bahwa mereka tidak hanya memiliki hak sebagai pengguna air, tetapi juga bertanggung jawab serta wajib memberikan konstribusi dalam memelihara alam dan lingkungan yang menjadi sumber air. [irp] Dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo, Basuki mengatakan, kegiatan peringatan HAD ke-29 tahun 2021 yang mengusung tema nasional “Mengelola Air, Menjaga Kehidupan” dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik akan pentingnya air bagi kehidupan untuk selanjutnya bersama-sama melindungi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Peringatan ini, kata dia, merupakan bagian dari kampanye dari rumah ke rumah untuk meningkatkan kesadaran akan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan. Lingkungan dan air yang tidak terawat bisa menjadi musuh, namun apabila dirawat dengan baik akan menjadi kawan. [irp] Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, air apabila dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh akan memberikan manfaat, karena setiap tetes air mengandung makna kehidupan. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah melakukan kegiatan penanaman pohon yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” ujar dia. Staf Ahli Menteri PUPR (SAMPU) Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman dalam laporannya mengatakan, Kementerian PUPR berkomitmen ikut serta mengkonservasi sumber daya air, antara lain melalui gerakan penanaman pohon di semua infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, baik itu infrastruktur sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan. [irp] Jumlah pohon yang ditanam sebanyak 66.625 bibit dari berbagai jenis dengan tinggi minimal 1 meter. Pertumbuhan pohon-pohon tersebut nantinya akan dipantau melalui suatu sistem teknologi informasi yang dinamakan Sistem Pemantauan Tanaman Bermutu (SITAMU). Hari Air Dunia atau World Water Day merupakan hari peringatan untuk menyadarkan masyarakat di dunia akan pentingnya sumber air yang berkelanjutan. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret sejak disepakati pada sidang umum PBB ke-47 di Rio De Janeiro Brasil (22 Desember 1992). Peringatan Hari Air Sedunia ke XXIX telah dimulai sejak tahun 1993 dengan tujuan supaya masyarakat di dunia memberi dukungan dalam konservasi air.
Nelayan di Indonesia Bisa Dapat Bantuan Rumah Khusus, Ini Kriterianya
NASIONAL – Pemerintah daerah yang memiliki daerah pesisir dapat mengajukan bantuan rumah khusus bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) menyatakan, bantuan rumah khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan sekaligus menyediakan hunian yang layak huni bagi keluarganya. “Kami akan membantu pemerintah daerah untuk pembangunan rumah khusus bagi nelayan di daerah,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid. [irp] Program pembangunan rumah khusus, ujar Khalawi, merupakan salah satu bagian dari Program Sejuta Rumah. Melalui pembangunan rumah khusus tersebut, Kementerian PUPR berupaya menyediakan hunian layak huni bagi masyarakat beserta prasarana, sarana dan utilitasnya. Dikatakan Khalawi, penerima manfaat penyediaan rumah khusus tersebut adalah masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rumah Khusus. Beberapa target masyarakat penerima bantuan rumah khusus adalah masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan, masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal, dan masyarakat korban bencana. “Kami berharap nelayan Indonesia bisa lebih sejahtera karena sudah memiliki tempat tinggal yang layak huni,” harapnya. [irp] Bupati Kepulauan Selayar, H.M Basli Ali juga mengajukan usulan permohonan bantuan Pembangunan Program Rumah Khusus Nelayan yang diperuntukkan bagi nelayan yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dirinya menerangkan bahwa sebagian masyarakat yang mata pencarian nelayan yang tinggal di Kecamatan Buki adalah masyarakat yang tinggal pada lahan sewa dan pinjam dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang ditempati kurang layak huni. Lebih lanjut, Bupati menerangkan, pemerintah daerah siap mendukung Kementerian PUPR dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan pemukiman bagi nelayan. “Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan memindahkan masyarakat yang pinjam pakai lahan untuk membangun serta penyewa lahan di relokasi ke Kawasan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Desa Buki Kecamatan Buki,” terangnya. [irp] Dijelaskan Khalawi, menerangkan Kawasan ini terdiri dari sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sara dan utilitas umunya telah dipersiapkan untuk pembangunan Rumah Khusus tersebut sesuai dengan rencana tata ruang Kepulauan Selayar. “Total kebutuhan rumah khusus yang kami butuhkan adalah sebanyak 54 unit rumah termasuk PSU yang terdiri dari perbaikan jalan lingkungan, drainase, air bersih, listrik dan sarana ibadah,” kata dia. “Kami juga mengusulkan ke Kementerian untuk melakukan bedah rumah sebanyak 12.657 unit. Kami berharap kedepannya pemukiman masyarakat yang ada di Kabupaten Selayar semakin baik sehingga menambah semangat mencari nafkah untuk keluarga di rumah,” harap Bupati.
Selaras Dalam Memanjakan Tamu, Marriott Bermitra Dengan Garuda Indonesia
UMUM – Sejak pandemi, sebagian wisatawan mulai mencari suasana baru dan menghabiskan waktu di destinasi menarik dengan pengalaman unik. Terkait dengan hal itu, Marriott International Indonesia dan Garuda Indonesia mengumumkan kemitraan baru dengan menghadirkan beragam benefit yang istimewa dan eksklusif bagi wisatawan di seluruh nusantara. [irp] Area Vice President Marriott Internasional untuk Indonesia, Ramesh Jackson mengatakan, kemitraan pihaknya dengan Garuda Indonesia selaras dengan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan perjalanan para tamu dengan tetap menjunjung tinggi komitmen, terhadap keselamatan dan kesehatan. “Kemitraan ini memungkinkan wisatawan mengakses beberapa destinasi dan pengalaman liburan paling disukai di Indonesia dengan portofolio hotel dan resor kami yang luas. Tidak diragukan lagi tahun ini sangat berbeda, tetapi, kami yakin situasi akan segera membaik dan wisatawan akan dapat melakukan perjalanan lagi,” ujar dalam keterangan tertulis. [irp] Sementara itu, Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia, Ade R. Susardi mengatakan, kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia national flag carrier dalam mendukung pemulihan dan kemajuan sektor pariwisata dalam negeri di tengah krisis Covid-19, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. “Tentunya, kemitraan yang menjanjikan ini akan meningkatkan pengalaman perjalanan yang berbeda kepada pelanggan kami, karena kami memberikan pilihan yang menarik dan menghubungkan mereka ke berbagai destinasi indah di kepulauan Indonesia dengan senantiasa memastikan keamanan dan kenyamanan penerbangan bagi seluruh penumpang,” jelas Ade. [irp] Dengan lebih dari 19 brand dan 58 properti di Indonesia, Marriott International memiliki distribusi hotel di beberapa destinasi paling terkenal di Indonesia seperti Bali, Belitung, Surabaya, dan Yogyakarta. Portofolio hotel dan resor Marriott memiliki semua yang dibutuhkan untuk menginspirasi sebuah perjalanan dan memberikan konsep pengalaman perjalanan ‘holiday at home’ yang unik. Garuda Indonesia juga memiliki nilai yang sama khususnya mengenai standar keselamatan dan protokol kesehatan dalam segala aspek layanan. Sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia berkomitmen untuk secara konsisten memberikan penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang mengutamakan Cleanliness (Kebersihan), Healthy (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environmental Sustainability (Kelestarian Lingkungan) atau CHSE, terutama dalam menjaga jarak di seluruh aspek layanan.
Dibangun 15 Unit Rumah Khusus Bagi Penyandang Disabilitas DI Kalsel
SEKITAR KITA – Penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sudah bisa memanfaatkan 15 unit rumah khusus yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebanyak 15 rumah khusus (rusus) tersebut dibangun dengan tipe 28 tersebut dan menggunakan dana APBN senilai Rp 2,13 Milyar. Direktur Rumah Khusus Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Yusniewati mengatakan, Rumah Khusus itu dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan dan diperuntukan bagi kaum penyandang disabilitas tunanetra. [irp] “Anggaran pembangunan 15 unit rumah dengan tipe 28 tersebut menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Rp 2,13 Milyar dengan Kontraktor Pelaksana PT. Tapak Langkah Mandiri, dan Konsultan Supervisi CV. Indisign Consolindo,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Sebagai rumah khusus difabel, rumah ini memiliki spesifikasi yang sangat baik. Jaringan listrik, Prasarana Sarana Utilitas (PSU) , dan sarana air bersih PDAM serta Guiding Block atau Garis Kuning untuk petunjuk jalan bagi kaum tunanetra juga telah disediakan dengan baik.Berikutnya, kata Yusniewati, pihaknya juga berencana membangun Rumah Khusus Difabel di jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru sebanyak 13 unit. [irp] Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Drs H Said Abdullah mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah membangunkan rumah khusus untuk penyandang disabilitas ini. Dirinya berjanji akan memelihara perumahan ini agar tetap terlihat bagus dan nyaman untuk ditempati. Rumah khusus ini akan segera ditempati bagi para tunanetra yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Banjarbaru dan terdaftar di anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). “Saat ini banyak penyandang difabel yang telah mengajukan permintaan untuk tinggal di rumah khusus difabel ini karena disini mereka lebih mudah bergaul, nyaman dan merasa lebih dihargai. Kami juga akan memobilisasi mereka untuk segera ditempati rumah khusus difabel ini pada akhir pekan ini,” tuturnya.
PPDPP Pastikan SiPetruk Tidak Menghambat Progres Kerja Pengembang
PROPERTI – Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di akhir tahun 2019 telah meluncurkan aplikasi terbarunya, yaitu SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi). Aplikasi SiPetruk dapat memantau kualitas hunian rumah subisidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aplikasi SiPetruk rencananya akan diterapkan pada semester II tahun 2021, dan di awal tahun PPDPP mempersiapkannya melalui pilot project bersama para asosiasi pengembang perumahan. [irp] Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin memastikan dengan menggencarkan program Membangun Rumah Berkualitas, aplikasi SiPetruk tidak akan menghambat progres kerja pengembang perumahan. Hal tersebut disampaikan melalui pertemuan rutin bersama para asosiasi pengembang pekan lalu melalui aplikasi Zoom. Dalam forum tersebut Arief sampaikan bahwa rumah yang dibangun tahun 2020 tidak perlu didaftarkan pada Aplikasi SiPetruk. Melalui pilot project yang dilakukan saat ini, rumah yang didaftarkan pada Aplikasi Sipetruk hanya sebagai uji coba dan tidak wajib. Barulah nanti pada Bulan Juli 2021 mendatang wajib untuk diterapkan, Arief Sabaruddin memastikan bahwa Aplikasi SiPetruk mudah digunakan dan sederhana. Terkait independensi, Arief Sabaruddin pastikan SiPetruk dikelola melalui Artificial Intelegency (AI), sehingga kelayakan proses foto yang diunggah mutlak melalui sistem yang sudah ditetapkan “Tidak ada main mata, sistem ini independen, tidak berpihak dari manapun tetapi berpihak pada MBR,” terang Arief, demikian Arief Sabaruddin akrab disapa. [irp] Adapun fungsi pengawas pada aplikasi SiPetruk hanya sebatas membimbing pengembang untuk mengisi ketentuan yang telah diterapkan oleh sistem yang ada pada SiPetruk. Arief Sabaruddin juga memastikan bahwa sistem yang dirancang dalam SiPetruk akan dapat mengakomodir seluruh kondisi di lapangan, seperti contoh kasus kondisi pengembang yang membangun perumahan pada area tanah gambut yang perlu diperhatikan dengan ketentuan yang berbeda. Guna mendukung proses penerapan SiPetruk, PPDPP akan segera menindaklanjuti proses sertifikasi kepada pengembang secara cuma-cuma untuk menjadi tenaga pengawas. “Pengawas memang harus dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tetapi tahap ini juga di perbolehkan dari pengembang-pengembang yang menjadi pengawas setelah mengikuti pelatihan dan telah mendapatkan sertifikat,” terang Arief lebih lanjut. [irp] Saat ini PPDPP sedang menyusun konsep bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menyelenggarakan pelatihan, yang diharapkan ke depannya dapat dibentuk asosiasi pengawas rumah sederhana. Menanggapi hal tersebut, berbagai asosiasi pengembang perumahan memberikan tanggapan yang beragam. Endang Kawidjaja, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) menyatakan bahwa Aplikasi SiPetruk tersebut akan berguna dalam hal mengontrol para kontraktornya dalam membangun rumah. “Kami juga berharap data yang terekam pada SiPetruk dapat juga menjadi Laporan Penilaian Appraisal (LPA) bagi pihak perbankan,” imbuh Endang. [irp] Jimmy Montolalu, Wakil Ketua Umum Bidang Humas dan Media DPP Pengembang Indonesia (PI) berharap aplikasi SiPetruk memberikan kemudahan bagi para pengembang “Kami berikan apresiasi, PPDPP selalu menerima dan mendengar masukan dari rekan-rekan pengembang” ujar Jummy Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perumahan Subsidi dan Perumahan Aparatur Pemerintah DPP Real Estate Indonesia (REI) juga menyampaikan terkait kualitas rumah, bahwa dengan persaingan kreatifitas dan inovasi pembangunan model rumah tanpa mempengaruhi batas harga yang telah ditetapkan pemerintah dan tetap memperhatikan kualitas rumah. [irp] Pemerintah mengalokasikan dana FLPP di Tahun 2021 sebesar Rp 19,1 Triliun untuk 157,500 unit rumah bagi MBR dengan menggandeng 38 bank pelaksana. Tercatat per Rabu (16/2) berdasarkan dashboard management control PPDPP, sebanyak 297.868 masyarakat sudah menggunakan aplikasi SiKasep, 121.919 calon debitur telah lolos subsidi checking, dan 5.828 calon debitur dalam proses verifikasi bank pelaksana. Sedangkan realisasi penyaluran FLPP Tahun 2021 per Selasa (16/2) telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 280 unit senilai Rp30,51 miliar atau 0,18% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2021. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2021 sebanyak 765.135 unit senilai Rp55,628 triliun.
Gelar Munas 2021, Apersi Jadikan Momentum Untuk Segera Bertransformasi
PROPERTI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2021 pada hari Selasa, (9/2). Direncanakan, Munas yang digelar setiap empat tahun itu, dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin. Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan, Munas yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari DPD dan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan di saat pandemi Covid-19 itu, akan membicarakan rencana kerja Apersi untuk empat tahun kedepan. Sebagaimana diketahui, masa kepengurusan DPP Apersi adalah selama empat tahun, berbeda dengan beberapa asoasiasi pengembang lain yang hanya tiga tahun. [irp] “Kami merasa waktu tiga tahun belum cukup bagi pengurus untuk melakukan sesuatu terhadap organisasi, oleh karena itu masa kepengurusan DPD Apersi berlaku empat tahun. Sehingga bisa lebih maksimal dalam menjalankan organisasi,” ujar Junaidi. Munas tersebut kata dia, selain membahas kinerja juga akan memilih dan menetapkan pengurus baru untuk empat tahun mendatang. Junaidi berpeluang untuk kembali memimpin Apersi, mengingat hingga waktu pendaftaran calon ketua beberapa waktu lalu belum ada tambahan nama baru selain dirinya. Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Apersi, juga dinyatakan Ketua yang sudah menjabat, bisa dipilih kembali untuk dua periode berturut-turut. [irp] Lebih lanjut dikatakan Junaidi, Munas Apersi tahun ini cukup istimewa karena dilaksanakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Bank BTN, yang jatuh pada setiap tanggal 9 Februari. Apersi dan Bank BTN memang mempunyai kedekatan, sebagai pengembang perumahan sederhana dan pihak penyedia pembiayaan yang fokus kepada perumahan, khususnya rumah sederhana. Selama menjalankan tugas sebagai nahkoda Apersi pusat, sejak terpilih dalam Munas tahun 2016 lalu, sejumlah agenda sudah dijalankan oleh Junaidi. Pengembang asal Kalimantan Barat ini boleh dibilang berhasil menjalankan seluruh program dan rencana yang telah ditetapkan, diantaranya adalah konsolidasi antar anggota, pembenahan organisasi dan penguatan organisasi. [irp] Di masa kepengurusan Junaidi, pihaknya berhasil menyatukan perbedaan-perbedaan yang muncul sejak terselenggaranya Munas tahun 2016 dan yang selama ini terjadi di internal Apersi. Junadi bahkan mampu menuntaskan persoalan dualisme di Apersi, yang sudah bertahun-tahun menjadi masalah di tubuh asosiasi yang mayoritas anggotanya merupakan pengembang rumah sederhana itu. Sementara untuk keanggotaan, Junaidi juga berhasil menambah jumlah anggota yang signifikan. Hingga saat ini, anggota Apersi sudah mencapai 3.000 an dari seluruh tanah air. Menariknya, pada masa Junaidi sering terjadi eksodus atau pindah secara beramai-ramai sejumlah pengembang dari asosiasi lain dan bergabung dengan Apersi. [irp] “Untuk selanjutnya, fokus kami adalah bagaimana meningkatkan kinerja pengembang dan masyarakat untuk bisa seiring, memenuhi kebutuhan rumah dengan menjalankan program-program dari pemerintah khususnya program sejuta rumah. Ini adalah pekerjaan rumah kita kedepannya untuk segera dijalankan,” jelas Junaidi yang ditemui di kantor DPP Apersi, Jakarta, Kamis (4/2). Upaya yang dilakukan, tegas Junaidi, mentransformasi seluruh anggota Apersi, bagaimana menyesuaikan kondisi saat ini dengan memanfaatkan teknologi. Dirinya mengakui, masa pandemi ini menuntut segala aktifitas menggunakan teknologi dan sudah makin jarang yang manual. Sementara masih banyak pengembang, khususnya di daerah yang masih mengandalkan sistem manual dalam kegiatannya. Tetap Optimis di Tahun 2021 Memasuki tahun 2021, Junaidi berharap agar semua anggota Apersi tetap optimis meskipun masih pandemi. Bagaimanapun, wabah yang menghantam seluruh dunia ini harus dihadapi dan tidak bisa berhenti. Terlebih lagi, sektor properti diharapkan menjadi tulang punggung utama pemerintah dalam membangkitkan industri lainnya yang masih lesu. [irp] Meskipun mengaku produksi rumah untuk menengah ke bawah dari Apersi merosot hingga 40% tahun 2020 lalu, namun Junaidi berharap tahun 2021 kembali membaik. Oleh karena itu, dia masih optimis Apersi bisa membangun 150 ribu unit rumah pada tahun ini. Meskipun, prediksinya properti akan kembali pulih dalam dua tahun. “Harapannya setelah transformasi menuju digitalisasi, produktifitas teman-teman akan kembali meningkat. Memang dari sisi konsumen maupun pengembang pada waktu lalu, sepertinya terjadi panic buying karena adanya covid. Kita harus siap metransformasikan diri, misalnya dari sisi penjualan atau hubungan ke relasi sudah harus menggunakan semua yang berbasis teknologi,” tukas Junaidi. [irp] Junaidi menginginkan di awal tahun ini, harus dilakukan start yang baik sehingga pencapaian juga akan lebih baik dibanding tahun lalu. Operasional juga dimulai dengan baik. “Tahun lalu adalah masa kita bertahan dan alhamdulillah sudah dilalui bersama, maka pada tahun 2021 ini kita harus optimis akan kembali tumbuh,” ujar Junaidi. Untuk itu, sambungnya, diperlukan sinergisitas antar semua stake holder agar semua program perumahan bisa berjalan dengan baik sehingga pengembang bisa melakukan kegiatannya dengan baik juga. Dukungan dari pemerintah dan kementerian terkait serta perbankan, sangat diperlukan saat ini. Terutama kemudahan sistem dan program yang menjadi persyaratan bagi pengembang, maupun masyarakat umum sebagai konsumen. [irp] “Kalau kita sepakat untuk memulihkan ekonomi nasional, maka sistem yang berlaku juga jangan sampai kaku. Harus ada kelonggaran yang diberikan saat kondisi masih pandemi saat ini. Termasuk pihak perbankan yang harus menyesuaikan, misalnya bisa lebih melonggarkan dalam angsuran khusus di pandemi ini, mungkin bisa angsuran pokoknya dulu atau kebijakan yang memudahkan lainnya,” pungkas Junaidi.
Melalui 4 Program, Subsidi Perumahan 2021 Sebanyak 222.876 Unit
NASIONAL – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berupaya adanya peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Oleh karena itu, Kementerian PUPR menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran 2021. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, komitmen pemerintah memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Basuki dalam keterangan beberapa waktu lalu. [irp] Dijelaskan Basuki, bantuan pembiayaan perumahan TA 2021 terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp 16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp 630 miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp 1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp 2,8 triliun. Dia mengakui, anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai. Pemerintah menggandeng 38 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP. Bank Pelaksana tersebut terdiri dari Bank Nasional dan Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah. [irp] Sementara untuk memberikan perlindungan konsumen kepada MBR, Kementerian PUPR meningkatkan pengawasan terhadap kualitas rumah melalui rapid assessment terhadap 1.003 unit rumah di 76 proyek perumahan yang tersebar di 11 provinsi pada November 2019 – Januari 2020. Terdapat lima komponen struktur pemeriksaan yakni fondasi, sloof, kolom, ring balok dan rangka atap. Pada TA 2020 realisasi bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 109.253 unit senilai Rp 11,23 triliun, SSB 90.362 unit senilai Rp 118,4 miliar, SBUM 130.184 unit senilai Rp 526,37 miliar dan BP2BT 1.357 unit senilai Rp 53,86 miliar. [irp] Basuki menegaskan, bantuan pembiayaan perumahan terus berjalan selama masa Pandemi COVID-19, dengan memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan di antaranya melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) pada TA 2021 ini dikembangkan Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk).