Melalui KPBU, Diharapkan Target 10 Juta Sambungan Air Minum Baru Tercapai
INFRASTRUKUTR – Pemerintah terus meningkatkan akses air minum di Indonesia. Hingga akhir tahun 2018, cakupan air minum di Indonesia baru mencapai sebesar 73% dan ditargetkan meningkat tahun 2019 menjadi 75%. “Program untuk meningkatkan akses air minum kepada masyarakat akan lebih besar lagi tidak hanya dengan dana APBN tetapi juga investasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui KPBU diharapkan target 10 juta sambungan air minum baru sebagaimana arahan Bapak Wapres Jusuf Kalla bisa tercapai,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu, (24/4/2019). [irp] Menteri Basuki mengatakan disamping perlunya penambahan sambungan rumah baru melalui jaringan pipa PDAM, jaringan pipa yang ada dan sudah berusia lama juga perlu direvitalisasi. “Sebenarnya air yang keluar dari water treatment adalah air layak minum. Namun menjadi tidak layak karena kemudian melalui pipa yang setelah melewati pipa yang berkarat dan bocor. Selain itu juga masih terjadi kehilangan air akibat pengambilan secara ilegal. Dengan skema KPBU, penambahan layanan air minum bisa lebih cepat seperti KPBU SPAM Umbulan yang akan melayani 320 ribu sambungan rumah di Kota Surabaya, Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo dan Gresik. Masyarakat membayar biaya pengolahan air menjadi air layak minum dengan tarif terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Dalam investasi di bidang air minum, tetap harus dikuasai oleh negara mulai dari pengaturan dan tarifnya,” kata Menteri Basuki. Disamping KPBU, Kementerian PUPR juga memiliki program reguler untuk peningkatan akses air minum di daerah diantaranya pembangunan SPAM Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. [irp] Pembangunan SPAM Kota Ternate dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kebutuhan akan pasokan air baku seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Ternate yang cukup pesat. Meningkatnya kebutuhan air baku tersebut ternyata membuat Kota Ternate, khususnya Pulau Ternate mengalami masalah tentang ketersediaan air baku untuk air minum yang selama ini sangat tergantung pada air tanah. SPAM Kota Ternate dibangun menggunakan APBN senilai Rp 45 miliar pada tahun 2017 dan 2018. SPAM tersebut dibangun dengan Instalasi Pengolahan Air Ultrafiltrasi (IPA-UF) berkapasitas 100 liter/detik. Pembangunan SPAM terdiri dari beberapa item kegiatan berupa sumber air baku dari sumur bor dengan kapasitas 5 liter/detik dengan alokasi 3,5 liter/detik untuk sanitasi dan 1,5 liter/detik untuk pengolahan air. SPAM tersebut dilengkapi dengan Instalasi Pengelolahan Air Ultra Filtration (UF) berkapasitas 1,5 liter/detik sehingga menghasilkan air siap minum, peralatan laboratorium dan bangunan operasi.
Fasilitasi KPBU SPAM, PUPR Dorong Percepatan Pembangunan Daerah
INFRASTRUKTUR – Pemerintah terus mendorong meningkatnya akses air minum melalui jaringan perpipaan khususnya di kawasan perkotaan. Investasi swasta melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi inovasi pembiayaan untuk mengatasi tingginya biaya investasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Salah satu fasilitasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian PUPR adalah KPBU antara PDAM Tirta Dumai Bersemai dengan PT. Dumai Tirta Persada dalam pengembangan SPAM bagi 101.500 jiwa atau 20.300 sambungan rumah (SR) di 4 kecamatan di Kota Dumai, Provinsi Riau. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan SPAM Kota Dumai antara PT Dumai Tirta Persada dengan PDAM Tirta Dumai Bersemai telah dilakukan di Jakarta, beberapa waktu lalu. [irp] Penandatanganan disaksikan oleh Wali Kota Dumai Zulkifli AS, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Poerwanto, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah, Ketua BPPSPAM Bambang Sudiatmo dan Kepala Sekretariat BPPSPAM Muhammad Sundoro. “Kerja sama ini merupakan upaya Kementerian PUPR dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tanpa harus membebani pendanaan dari APBN/APBD. Keberhasilan PDAM kota Dumai dapat dijadikan contoh bagi Pemerintah Daerah dan PDAM lain yang masih memiliki kinerja ”sakit” namun memiliki kemampuan untuk melihat potensi ekonomi wilayahnya, sehingga dapat menarik badan usaha swasta berinvestasi melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur SPAM untuk memperluas cakupan pelayanan air minum tanpa menggunakan dana APBN” kata Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga. [irp] Pada tahun 2018, dari 391 PDAM yang ada di Indonesia, sebanyak 223 PDAM (57%) berkinerja sehat, 99 PDAM (25%) kurang sehat, 52 PDAM (13%) berkinerja sakit, dan 17 PDAM (5%) belum dinilai kinerjanya. PDAM Tirta Dumai Bersemai milik Pemerintah Kota Dumai termasuk PDAM kategori sakit. PT Dumai Tirta Persada, selaku badan usaha pengelola yang dibentuk oleh pemenang lelang, yakni Konsorsium PT Adhi Karya dan PT Adaro Tirta Mandiri akan membiayai pembangunan unit air baku berkapasitas 500 liter/detik, unit produksi berkapasitas 450 liter/detik dan pembangunan sebagian jaringan distribusi yang kemudian akan dikelola oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai. Total investasi yang dikeluarkan badan usaha sebesar Rp 489 miliar yang seluruhnya merupakan investasi tanpa adanya dana dukungan dari anggaran Pemerintah. [irp] Dalam pembangunan infrastruktur air bersih tersebut Kementerian PUPR melalui Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) telah mendukung sejak awal dengan memberikan fasilitasi penyiapan rencana kerja sama, proses pengadaan Badan Usaha hingga penyiapan perjanjian kerjasama. BPPSPAM juga mendampingi PDAM Tirta Dumai Bersemai selaku PJPK agar proses kerja sama dapat terselenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Provinsi Riau, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan bagi pembangunan SPAM Regional Durolis untuk memberikan air curah bagi Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis. Kementerian PUPR berharap Pemerintah Kota Dumai dapat melakukan sinergi dalam rencana penyerapan air curah dari SPAM Regional Durolis dan KPBU SPAM Kota Dumai yang akan dibangun. [irp] Wali Kota Dumai Zulkifli AS berharap pembangunan kontruksi SPAM Kota Dumai dapat segera selesai, sehingga dapat memenuhi layanan air minum sebesar 35 % dari perkiraan jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2023. Zulkifli juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah banyak mendukung Pemerintah Kota Dumai memperluas cakupan layanan air minum kepada masyarakat, baik melalui program fasilitasi pendampingan KPBU, pembangunan SPAM Regional Durolis dan NUWAS yang merupakan program hibah pembangunan infrastruktur dari bank dunia. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mensinergikan dan mengintegrasikan semua program yang telah diberikan untuk kemajuan ekonomi Kota Dumai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zulkifli.