Tingkatkan Aksesibilitas, Jembatan Penghubung Metland Cikarang dan Metland Cibitung Mulai Bangun

Propertynbank : PJ Bupati Bekasi Dr H. Dani Ramdan meresmikan pemancangan pondasi pertama (ground breaking) pembangunan jembatan Desa Sukajaya dan Desa Wanajaya penghubung Koridor Utara Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (02/03/2024). Pemda Bekasi menugaskan PT Metropolitan Land Tbk (Metland) melalui anak perusahaannya PT Fajarputera Dinasti untuk melakukan pembangunan jembatan tersebut. Dalam sambutannya, Dani Ramdan mengapresiasi pihak Metland yang turut berkontribusi terhadap rencana dan program pemerintah daerah, sehingga memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam mendukung mobilitas maupun konektivitas antar wilayah di koridor utara dan selatan. Lebih jauh Dani menjelaskan bahwa pertumbuhan industri di kawasan Kabupaten Bekasi cukup masif dan terus berkembang, sehingga meningkatkan pertumbuhan penduduk maupun pengembangan kawasan perumahan. Jembatan sepanjang 70 meter yang dibangun di atas Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) ini, nantinya akan mengakomodir padatnya lalu lintas di kawasan Kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara serta Babelan yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum seperti Stasiun KRL, dan Terminal. Anhar Sudrajat selaku Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk, menegaskan komitmen Metland untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan wilayah Bekasi. “Pembangunan jembatan ini akan menghubungkan Kawasan Metland Cibitung dengan Metland Cikarang, tentu manfaatnya bukan untuk penduduk kawasan perumahan saja tetapi bisa dilalui seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, karena ini sebagai poros utara dan selatan,” ucapnya Kami berkomitmen untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun lingkungan yang berkelanjutan melalui konsep Eco Living in Harmony, tambahnya. Sementara itu, Direktur PT Metropolitan Land Tbk, Nitik Hening mengungkapkan, “Aktivitas masyarakat tersebut pastinya memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Penghuni Metland Cikarang maupun warga sekitar dapat memanfaatkan jembatan ini untuk menuju ke stasiun KRL Commuterline Metland Telaga Murni yang berada di dalam kawasan Metland Cibitung”, ujar Nitik Hening. Metland Cikarang bukan hanya menghadirkan hunian yang nyaman, berfasilitas lengkap, dan aksesibilitas yang mudah. Lebih dari itu konsep Eco Living in Harmony yang diusung dapat mewujudkan kebutuhan dan tuntutan pasar akan ekosistem hidup yang berkelanjutan. Konsep ini akan menjadi ekosistem ideal bagi pecinta lingkungan dengan dihadirkannya berbagai fasilitas penunjang berdasarkan prinsip gaya hidup Eco Living yaitu hemat energi, penggunaan eco – material, pemilahan sampah dan menciptakan green environment. Metland Cikarang terletak di Jalan Raya Kali CBL Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, yang berdekatan dengan Metland Cibitung. Kedua Kawasan tersebut akan terhubung antara Cibitung dan Cikarang, serta ditambah kemudahan dalam menjangkau transportasi umum. Dengan dibangunnya jembatan penghubung ini, memungkinkan para penghuni Metland Cikarang untuk menikmati fasilitas premium yang tersedia di Metland Cibitung, seperti akses stasiun KRL Commuterline Metland Telaga Murni yang terletak sekitar 3 KM, stasiun KRL Cikarang serta kedepan rencana akses baru MRT Trase Balaraja – Cikarang. Selain itu, kawasan tersebut juga terintegrasi dengan dua pintu tol yaitu pintu tol JORR II ruas Cibitung – Cilincing dan pintu tol Telaga Asih.
Hingga Juli 2023, Realisasi Anggaran Infrastruktur Jalan dan Jembatan Capai 29,04%

Propertynbank.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, hingga Juli 2023 progress fisik pelaksanaan anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga pada TA 2023 telah mencapai 29,04%. Sementara, progress keuangan pada TA 2023 sebesar Rp14,75 T atau 26,08% dari pagu anggaran sebesar Rp56,57 T. Pada TA 2023, realisasi fisik Direktorat Jenderal Bina Marga pada pelaksanaan dukungan 5 kawasan DPSP yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang telah mencapai 25,94% dan realisasi keuangannya 24,66% atau Rp233,99 M dari pagu Rp948,84 M. Untuk pelaksanaan padat karya, telah terealisasi Rp1,09 T dan menyerap 38.696 tenaga kerja dari target 80.000 tenaga kerja. Baca Juga : Tingkatkan Konektivias, Diresmikan 2 Jembatan di Dharmasraya Sumatera Barat “Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Nunpo – Inbate – Napan di NTT, dan Jalan Long Bagun – Tering 1 di Kalimantan Timur. Kemudian Jalan Prigi – Klatak – Brumbun (Jawa Timur) dan Balige By Pass (DPSP Danau Toba). Telah diselesaikan pula Jembatan Kretek 2 di DIY dan Jembatan Tukad Bindu di Bali,” kata Hedy beberapa waktu lalu. Sementara, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tengah dilakukan (on-going) meliputi JJLS (Pansela) di Jawa Timur, Dukungan Jalan Perbatasan dan Akses PLBN di Kalimantan Barat dan Kep. Riau, Pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, Pembangunan Flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga juga tengah merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia. “Sementara pagu indikatif pada TA 2024 sebesar Rp49 T dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan (Rp17,24 T), infrastruktur jembatan (Rp2,68 T), Infrastruktur IKN (Rp11,86 T), preservasi jalan dan jembatan dan off pavement (Rp3,75 T), pembangunan jembatan gantung (Rp0,68 T), peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km (Rp4,56 T), peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang 1.483 meter (Rp0,42 T), preservasi jalan dan jembatan nasional (Rp5,42T), dan dukungan manajemen (Rp2,39 T),” jelas Hedy. Dalam kesempatan tersebut, Hedy juga mengusulkan penambahan anggaran untuk TA 2024 terkait dengan kebutuhan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. “Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 T belum mengakomodir penugasan Perpres No.31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN. Kemudian penugasan untuk pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1 dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada 2024,” tandas Hedy. Baca Juga : Makin Cantik Kota Tua Padang dan Jembatan Siti Nurbaya Di Cat Ulang Saat ini, dukungan infrastruktur IKN Nusantara yang tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga antara lain, pembangunan jalan lingkar sepaku segmen 4 yang konstruksi fisiknya mencapai 34,79%, jalan tol IKN segmen KKT Kariangau – Sp. Tempadung dengan progress fisik 24,55%, dan pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek dengan progress fisik 11,60%. Masih terdapat pula 11 paket kegiatan di IKN Nusantara yang sedang dalam tahap persiapan konstruksi. Sementara, terkait pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, sedang pada tahap persiapan sebelum memasuki tahap konstruksi yang rencananya dimulai pada Juli 2023 ini. Hingga saat ini, alokasi pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahap I yang telah dipenuhi sebesar Rp7,44 T dari usulan sebesar Rp14,64 T.
Tingkatkan Konektivias, Diresmikan 2 Jembatan di Dharmasraya Sumatera Barat

Propertynbank.com – Pembangunan jembatan, merupakan upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian masyarakat, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Sungai Dareh dan Jembatan Pulai yang juga diresmikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Bupati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan pada kegiatan Peresmian Masjid Agung Dharmasraya sekaligus sebagai rangkaian peringatan HUT ke-19 tahun Kabupaten Dharmasraya, Jumat (6/1). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Jembatan Sungai Dareh dan Jembatan Pulai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat. Jembatan Sungai Dareh akan meningkatkan konektivitas jaringan jalan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Sedangkan, Jembatan Pulai akan meningkatkan konektivitas jaringan jalan antara Kabupaten Dharmasraya menuju Kecamatan Timpeh dan Padang Leweh. “Jembatan Sungai Dareh dan Jembatan Pulai ini dibangun dengan susah payah karena ada beberapa permasalahan di lapangan, akan tetapi setelah melakukan berbagai upaya untuk dapat menyelesaikannya, Alhamdulillah sekarang sudah selesai dan berfungsi dengan baik,” kata Menteri Basuki. Kepala BPJN Sumatera Barat Syah Putra A Gani mengatakan, pembangunan Jembatan Sungai Dareh dilaksanakan sejak 2015-2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp93 miliar. “Jembatan Sungai Dareh panjangnya 185 meter, lebar 11 meter, dengan tipe cable stayed. Dibangun pada tahun 2015-2018 dengan skema Multiyears Contract (MYC). Dengan alokasi anggaran Rp93 miliar. Saat ini sudah beroperasi dan sudah dimanfaatkan masyarakat,” jelas Syah Putra. Syah Putra menambahkan, sementara Jembatan Pulai dibangun pada tahun 2018-2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp35,7 miliar. Jembatan bertipe rangka baja ini memiliki panjang 200 meter, dan lebar 8 meter. “Jembatan Pulai pada mulanya jembatan transmigrasi yang dibangun pada tahun 1978, awalnya hanya bisa mengangkut beban maksimal 5 ton, namun setelah dibangun sekarang bisa mengangkut beban 30-40 ton sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tambah Syah Putra. Menteri PUPR Serukan Pelihara Jembatan Menteri Basuki juga berpesan untuk selalu memperhatikan pemeliharaan jembatan. “Jembatan juga harus kita pelihara lebih baik. Kalau jembatannya berada di jalan nasional, jadi nanti pemeliharaannya dari BPJN Sumatera Barat. Nanti ditambah beautifikasinya dan di bawah jembatan nanti diberi dermaga untuk olahraga dayung supaya lebih baik,” kata Menteri Basuki. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan berterimakasih kepada Kementerian PUPR atas pembangunan infrastruktur jembatan di Kabupaten Dharmasraya yang membantu konektivitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. “Jembatan Sungai Dareh dan Jembatan Pulai dibangun berdasarkan kunjungan Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu. Setelah dibangun, 2 kecamatan tidak perlu lagi mengantri kalau mau melintas ke jembatan tersebut. Terima kasih Menteri dan Presiden sudah memberikan jembatan pada masyarakat Dharmasraya,” tandas Bupati Sutan Riska.
Diresmikan Jembatan Yang Menghubungkan Wilayah Jatim-Jateng
INFRASTRUKTUR – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (TBB) yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan Jawa Tengah (Jateng), Minggu (3/1/2021). Kehadiran jembatan tersebut menjadi elemen krusial bagi kelancaran konektivitas kawasan di 3 Kabupaten yakni Bojonegoro, Blora, dan Ngawi. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, dan Bupati Blora Djoko Nugroho yang disaksikan oleh Menteri PUPR, Mensesneg, dan Menhub. [irp] Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan kehadiran Jembatan TBB yang menghubungan Desa Luwihaji di Kecamatan Ngraho, Bojonegoro dengan Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Blora diharapkan kegiatan ekonomi di daerah sekitar dapat terus tumbuh dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. “Kami merasa pengembangan wilayah tidak akan mungkin terjadi tanpa konektivitas. Hanya dengan konektivitas, Kami percaya kawasan ini bisa menjadi kawasan yang tidak terisolir, dan bisa maju dengan sendirinya, terlebih dengan adanya kepala daerah yang aktif,” kata Menteri Basuki. [irp] Menteri Basuki menyampaikan sangat mengapresiasi pembangunan Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora yang dibangun atas prakarsa dua kabupaten, yakni Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. “Saya kira inisiatif pemerintah daerah seperti ini merupakan hal yang sangat bagus sekali dan kami akan mendukung,” tutur Menteri Basuki. Jembatan TBB dibangun dengan masa pelaksanaan sekitar 6 bulan sejak Juni dan telah selesai pada akhir Desember 2020. Pembangunannya merupakan prakarsa Pemerintah Daerah Blora dan Bojonegoro dengan nilai kontrak Rp 92 miliar. Jembatan TBB telah melalui uji beban statik dan dinamik oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya dilakukan uji loading dan tes sesuai prosedur oleh Kementerian PUPR. Jembatan TBB memiliki bentang utama sepanjang 220 meter dan lebar lajur 7 meter dengan masing-masing sisi dilengkapi trotoar selebar 1 meter. Jembatan ini terdiri dari 5 bentang menggunakan rangka baja tipe A. Dari sisi produksi, keseluruhan proses produksi menggunakan produk dalam negeri, mulai dari struktur baja hingga tenaga kerja. [irp] Mensesneg Pratikno mengatakan pembangunan Jembatan TBB merupakan salah satu bukti pentingnya pelayanan antar lintas wilayah, khususnya di Provinsi Jatim dan Jateng. Kehadiran jembatan yang melintasi Sungai Bengawan Solo tersebut sudah sangat ditunggu dan direspon positif oleh masyarakat Jatim dan Jateng, karena akan mempermudah pergerakan masyarakat dari bagian Barat Kabupaten Bojonegoro menuju bagian Timur Kabupaten Blora atau sebaliknya. “Tadi sudah disampaikan oleh Menteri PUPR akan meningkatkan konektivitas antar kecamatan, antar kabupaten yang diharapkan berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi kawasan. Tadi juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan akan menghubungkan kawasan di sini dengan Bandara Ngloram,” ujar Mensesneg Pratikno.
Menteri PUPR Tegaskan Bangun Jembatan Harus Diberi Sentuhan Nilai Seni
UMUM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah Pandemi COVID-19 karena diharapkan juga menjadi salah satu pengungkit pemulihan ekonomi nasional. Salah satu infrastruktur yang berperan penting untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah jalan dan jembatan yang membantu kelancaran distribusi logistik. “Khusus untuk pembangunan jembatan, saya sampaikan ke depannya agar terus diberikan sentuhan arsitektural (art). Seperti pada Jembatan Youtefa yang ada ornamen ciri khas daerah Papua. Juga untuk Jembatan Batam Bintan yang akan dibangun dengan KPBU, agar ada sentuhan seninya,” kata Menteri Basuki saat menyampaikan keynote speech dan diskusi bersama Arvila Delitriana perancang Jembatan Lengkung LRT Kuningan dengan moderator Guru Besar Teknik Sipil ITB Prof. Dr. Ir. Iswandi Imran dalam acara Webinar 100 Tahun ITB Menuju 100 Tahun Indonesia, Sabtu (19/9/2020). [irp] Dikatakan Menteri Basuki, dalam periode tahun 2015-2019, Kementerian PUPR telah membangun jalan nasional sepanjang 3.867 Km, jalan tol 1.500 Km, dan jembatan sepanjang 58.346 meter sebagai upaya peningkatan konektivitas, memperkuat daya saing infrastruktur, dan mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional. Sementara itu, Arvila Delitriana mengungkapkan, Indonesia saat ini membutuhkan pembangunan beberapa jembatan bentang panjang yakni dengan panjang lebih dari 100 meter, sehingga peluang kerja bagi para ahli jembatan di Indonesia masih sangat besar. “Mengingat kebutuhan dan ketersediaan ahli bidang jembatan masih sangat jauh. Karena bidang ini membutuhkan keahlian khusus dan harus disertifikasi oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ),” ujarnya. [irp] Untuk memenuhi kebutuhan SDM ahli jembatan tersebut, Menteri Basuki menyatakan, Kementerian PUPR telah mendirikan Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang dan mengembangkan Program Super Spesialis bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponogoro (UNDIP) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di bidang-bidang keilmuan dan rekayasa yang penting untuk dikuasai dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Program Master Super Spesialis tersebut terdiri dari 11 program studi (prodi) yakni Prodi Rekayasa Jembatan Khusus (Struktur Bangunan Atas dan Bangunan Bawah), Rekayasa dan Pengendalian Morfologi Sungai dan Hidrologi dan Drainase pada Sistem Transportasi Jalan di ITB. Selanjutnya Prodi Teknik Mitigasi Bencana Alam Likuifaksi, Teknik Pengelolaan dan Mitigasi Bencana Rawa, Geologi Struktur Bawah Tanah (Terowongan) dan Rekayasa Eksplorasi dan Eksploitasi Air Tanah Dalam di UGM. Prodi Operasi dan Instrumentasi Hidrometeorologi Bendungan dan Retrofitting dan Instrumentasi Keamanan Bendungan di Undip. Akhirnya, Preservasi Jalan Pada Kondisi Geoteknik Tanah Sulit dan Rekayasa Pengelolaan dan Pengendalian Kehilangan Air Minum di ITS. [irp] “Dengan Program Master Super Spesialis ini, saya sangat berharap kita bisa menghasilkan banyak “Arvila Delitriana” di berbagai bidang infrastruktur PUPR. Beliau adalah sosok alumni ITB yang sangat kita kagumi karena ketekunan, profesionalisme dan karya-karyanya, termasuk dalam perancangan Jembatan Lengkung LRT Kuningan,” kata Menteri Basuki. Menteri Basuki menyampaikan dalam setiap pembangunan infrastruktur mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi aspek-aspek secara sosial diterima oleh masyarakat (socially acceptable), secara ekonomi menguntungkan (economically viable), dan ramah lingkungan (environmentally sound). Hal tersebut sebagai dukungan pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik. “Sebagai contoh ke depannya pembangunan jalan tol diupayakan tidak lagi akan ada yang membelah bukit, namun dengan membuat terowongan (tunnel) seperti rencana Jalan Tol Pekanbaru-Padang untuk menembus Bukit Barisan. Kita akan perhatikan betul aspek ramah lingkungan,” ujarnya. [irp] Untuk mendukung pengembangan inovasi dan teknologi, Menteri Basuki menekankan pentingnya penggunaan hasil inovasi produk dalam negeri. “Contohnya saya paksa pembelian Excavator dari Pindad, setiap tahun Kementerian PUPR beli. Sekarang produknya mulai berinovasi, sudah ada excavator kecil dan excavator amphibi,” tuturnya.
Dukung Konektivitas IKN, Jembatan Pulau Balang II Ditargetkan Selesai 2020
NASIONAL — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Jembatan Pulau Balang II akan selesai pada akhir tahun 2020. Progres pembangunan jembatan yang berada di atas Teluk Balikpapan tersebut sudah mencapai 69,3% hingga September 2019. Kehadiran Jembatan Pulau Balang II akan memperlancar konektivitas antara Samarinda, Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara. “Jembatan Pulau Balang II akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas pada Lintas Selatan Kalimantan sebagai jalur utama angkutan logistik karena jarak dan waktu tempuh menjadi lebih singkat,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu. [irp] Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan selanjutnya ke Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya, harus memutar dengan jarak sekitar 100 km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam. Dengan adanya jembatan tersebut, nantinya jarak akan menjadi lebih pendek menjadi hanya sekitar 30 km dan perjalanan dapat disingkat hanya dalam waktu satu jam. Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan ini juga mendukung rencana pengembangan pelabuhan peti kemas Kariangau dan kawasan industri Kariangau. [irp] Konstruksi jembatan tipe cable stayed ini terdiri dari bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.807 meter. Biaya pembangunan jembatan adalah Rp 1,38 triliun. Sementara untuk jalan akses di sisi Penajam dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan jalan akses Balikpapan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere mengatakan, saat ini konstruksi Jembatan Pulau Balang II sudah memasuki proses pengecoran lantai jembatan dan pemasangan pertama cable stayed jembatan. Menurutnya pekerjaan konstruksi sempat terkendala karena pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah namun sudah bisa dibayarkan secara tuntas pada akhir 2018. [irp] “Selain itu juga terdapat faktor teknis terkait pemasangan casing bore pile karena terdapat lapisan batu yang sangat keras, sehingga harus mengubah metode pemancangannya. Metode ini dilakukan untuk menghancurkan batu di kedalaman air yang memiliki tingkat kekerasan tinggi, setelah hancur batu diangkat dan kemudian dilakukan pemancangan,” jelas Refly. Tantangan lainnya menurut Refly adalah curah hujan dan arus air laut yang tinggi. Selain itu, sebagian besar material harus didatangkan dari luar Kalimantan, seperti semen dari Makassar, pasir agregat dari Palu, dan fly ash campuran beton dari Probolinggo, dan alat berat dari Jakarta. [irp] Jembatan tersebut nantinya akan dilengkapi teknologi structural health monitoring system (SHMS) berupa sensor yang berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan konstruksi jembatan. Pusat pemantauan tersebut saat ini sedang dibangun di bawah Jembatan Pulau Balang II. Menurutnya sensor seperti itu sudah diaplikasikan pada empat jembatan lainnya di Indonesia, yakni di Jembatan Suramadu, Jembatan Ir. Soekarno di Manado, Jembatan Merah Putih Ambon, dan Jembatan Musi IV Palembang.