FAB Ajak Talent Kreatif, Bangun Ekosistem Industri Kreatif Nasional
Propertynbank : Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 2021, Fantastis Anak Bangsa (FAB) telah hadir di kancah Industri Kreatif Indonesia. FAB yang mengawali kiprahnya sebagai sebuah jaringan usaha periklanan, kini bertransformasi menjadi sebuah platform bisnis kreatif. Dalam peringatan satu dekade keberadaannya, FAB, menggelar perayaannya dengan tema Press X to Start, di Pidari Lounge – Plataran Hutan Kota, Senayan Jakarta pada hari Kamis, (28/10/2021) Fritz B. Tobing – Chief Executive Officer sekaligus co-founder FAB menjelaskan lewat tema ini kami ingin mengundang semua pihak untuk mulai membangun dan mengembangkan usaha kreatif anak bangsa melalui platform bisnis FAB. “Tema Press X to Start diambil dari analogi ketika kita diajak menekan tombol ‘X” untuk memulai sebuah game di dalam konsol video game,” jelas Fritz. Lebih jauh dikatakan Fritz, Platform bisnis kreatif pertama di Indonesia ini, akan menjadi ekosistem bagi seluruh pemain dalam industri kreatif, baik individu maupun korporasi, semuanya saling bersinergi dalam sebuah ekosistem yang inklusif. Setiap pelaku dan pengguna usaha kreatif yang ada di dalam platform bisnis FAB bisa mendapatkan berbagai bentuk dukungan dalam fase Perancangan, Peluncuran, Pelaksanaan, Pengembangan, Perluasan bahkan Perbaikan dan Restorasi bisnis. Dukungan ini diberikan dengan mengedepankan keunikan yang dimiliki oleh setiap usaha dalam keahlian, tantangan maupun tujuan mereka. Sehingga platform ini bukan hanya mendorong terbentuknya sebuah ekosistem bisnis yang inklusif, tetapi juga memiliki impact yang menciptakan kesinambungan bisnis yang sangat besar dan luas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh FAB sebagai bentuk tanggung jawab anak bangsa dalam menciptakan ekonomi yang berkesinambungan. “Saya percaya FAB akan selalu memberikan kontribusi positif bagi ekonomi kreatif di Indonesia,” ucap Sandiaga dalam rekaman video ucapan ulang tahun ke-10 FAB. “Kami akan selalu mendukung semua inisiatif dan inovasi yang dilakukan anak bangsa untuk ekonomi kreatif di Indonesia.” ujarnya. Dalam satu dekade ini, tercatat 34 usaha yang telah melibatkan 20 ribu talent kreatif dalam membangun platform ini bersama 1,000 brand, 2,000 korporasi, serta melibatkan jutaan konsumen Indonesia. “Platform FAB ini adalah bentuk dari kedaulatan ekonomi kreatif yang diciptakan dari Anak Bangsa, oleh Anak Bangsa, untuk Anak Bangsa,” kata Fritz, alumni ITB – Swiss Polytechnic for Manufacturing. Sebagai sebuah kedaulatan ekonomi, tambahnya maka platform ini tidak hanya akan memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku usaha di dalamnya. Tapi juga memberikan efek turunan dari bisnis yang dijalankan. Sehingga masing-masing bisnis bisa bertumbuh sesuai cita-citanya, tanpa kehilangan ciri khas masing-masing, yang pada akhirnya akan mendorong laju perekonomian nasional. Bersamaan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-10. FAB meluncurkan program Y (Young Creative Entrepreneur Program), sebuah platform baru yang diperuntukkan generasi Z dan Milenial muda. Y diperuntukkan bagi talent kreatif muda dengan cakupan usia 18 – 30 tahun, yang akan dipersiapkan sebagai pengusaha muda bidang kreatif terbaik. “Melalui Y, kami mengajak seluruh teman-teman kreatif muda Indonesia agar berani menjadi seorang creative entrepreneur, begitu pula bagi para pengguna produk dan jasa kreatif untuk berani memberikan kepercayaan kepada mereka, dan bersama-sama kita berkembang dalam platform bisnis FAB,” tutup Fritz.
Anggaran Kementerian PUPR Lampaui Target Serapan
INFRASTRUKTUR – Presiden Joko Widodo menegaskan untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Terkait dengan hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, refocusing program TA 2021 salah satunya digunakan untuk program Padat Karya Tunai (PKT) yakni dari semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun. “Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja,” kata Menteri Basuki. Dikatakan Basuki, salah satu program PKT yang dilaksanakan di Kementerian PUPR adalah pada bidang Cipta Karya/permukiman dengan alokasi semula sebesar Rp5,29 triliun dengan target serapan 219.821 tenaga kerja meningkat menjadi Rp5,7 triliun. Berdasarkan data hingga 21 September 2021 realisasi padat karya bidang permukiman yang sudah dilaksanakan sebesar 81,5% senilai Rp 4,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 324.554 orang yang lebih besar dari target semula. Pembangunan infrastruktur permukiman dengan skema PKT, sambung Basuki, salah satunya dilaksanakan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Pada TA 2021 Pamsimas dilaksanakan di 5.809 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp1,41 triliun. Tercatat hingga saat ini pelaksanaan PKT Pamsimas sudah 84% dengan serapan tenaga kerja sebanyak 43.967 orang. Sedangkan untuk program Sanimas, lanjut dia, dialokasikan anggaran Rp900 miliar. Kegiatan PKT ini diantaranya dilaksanakan dengan pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR). Hingga saat ini progres pelaksanaan PKT Sanimas sudah 89,3% dengan serapan tenaga kerja sebanyak 43.253 orang. Untuk diketahui, TA 2021 ini Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan pembangunan 6.000 unit bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp1,2 triliun tersebar di 6.000 lokasi. Program ini meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik, dengan progres saat ini sudah terlaksana 64,3% dengan serapan 36.345 tenaga kerja. Lalu, kegiatan PKT bidang permukiman selanjutnya adalah Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang pada tahun 2021 akan menjangkau 1.500 lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900 miliar. Progresnya saat ini sudah terlaksana sebesar 83,7% dengan serapan tenaga kerja sebanyak 22.830 orang. Sedangkan program PKT bidang permukiman, juga dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 2.099 lokasi senilai Rp 977 miliar. Progresnya hingga saat ini sudah terserap 90,2% senilai Rp 888 miliar untuk di 2.001 lokasi dengan serapan tenaga kerja 149.166 orang. KOTAKU dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi. Sementara yang terakhir, program PKT bidang permukiman dilaksanakan dengan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 162 lokasi dengan anggaran Rp97,2 miliar. Saat ini sudah terserap 3.938 tenaga kerja dengan anggaran yang sudah tersalurkan 99%. Selain itu sejumlah pekerjaan kontraktual juga dialokasikan dengan pola padat karya dengan alokasi Rp208 miliar, dengan progres saat ini sebesar 78,11% yang telah menyerap 25.588 tenaga kerja.
Apersi dan Apindo Mendorong Perbankan Maksimalkan Proses KPR dan Kredit
Properti : Tahun 2021 menjadi tahun penuh harapan dan optimisme dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memulihkan dan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor termasuk sektor properti/perumahan. Sektor properti dan perumahan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena Pemerintah juga meyakini sektor tersebut sangat strategis, sehingga menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). [irp] Ketua umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyatakan apresiasinya atas langkah pemerintah dalam rangka penyelamatan industri properti. Salah satunya yang berkaitan dengan PPN. “ini merupakan salah satu langkah tepat pemerintah untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi salah satunya pada sektor properti,” ujar Junaidi dalam Diskusi Bersama dan sinergi bersama APERSI dan APINDO, di Jakarta, Senin (15/03/2021), Karena itu tambah Junaidi, insentif PPN perumahan bisa bersinergi dengan kebijakan DP KPR nol rupiah serta pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). [irp] “Harapannya kepada pemerintah untuk pengembang diberikan relaksasi terkait suku bunga dan pengembalian pokok, dalam rangka pemulihan kesehatan para pengembang,” pungkas dia. Junaidi menambahkan insentif fiskal dari pemerintah pusat ini seharusnya juga diikuti oleh sejumlah kebijakan lainnya yang dirasa masih memberatkan industri sektor properti terutama BPHTB yang merupakan kewenangan pemerintah daerah . [irp] Dia menilai besaran BPHTB ini masih cukup tinggi yaitu 5 persen dari harga beli dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Apalagi, tambah Junaidi, selama masa pandemi covid-19 ini, tidak dipungkiri banyak kalangan developer menghadapi masalah cash flow. Hal ini diakibatkan hasil penjualan yang menurun cukup drastis. Tentunya sangat membutuhkan kemudahan dalam upayanya mempercepat pengembangan perumahan subsidi. [irp] “Jadi pengembang membutuhkan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan modal kerja, baik berupa kredit kepemilikan lahan dan kredit konstruksi griya (KYG) dari perbankan yang dikhususkan kepada pengembang perumahan subsidi, termasuk subsidi kredit konstruksi yang sangat dibutuhkan,” paparnya. Junaidi Abdilah menambahkan Apersi juga berharap perbankan harus berperan lebih aktif lagi proses perbankan yang sering menyulitkan proses pengajuan KPR menjadi keluhan konsumen. [irp] Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam memberikan insentif untuk meringankan beban dunia usaha dan para pekerjanya sudah cukup baik untuk mengatrol ekonomi di tengah pandemi virus corona ini. “Insentif itu menurunkan biaya sehingga harga jual dari produk itu bisa lebih rendah kalau lebih rendah, kalau lebih rendah kan otomatis masyarakat bisa lebih terjangkau daya belinya,” ujar Hariyadi Sukamdani. [irp] Hal serupa juga terjadi pada insentif yang direncanakan pada sektor properti, hotel, restoran, dan kafe. Konsumsi masyarakat dinilai akan terkerek dengan adanya insentif ini. Sehingga nantinya dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Sektor industri yang mendapat insentif juga dapat pulih setelah menghadapi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 lalu. “Itu akan menggairahkan sektor yang diberikan insentif itu,” ujarnya. Disisi lain, Apindo juga mendorong Penempatan Dana BPJS Tenagakerjaan di Bank-bank Pemerintah, hendaknya menjadi solusi bagi pekerja dalam kemudahan mendapatkan keringanan baik dalam bunga dan proses karena dasar dana yang digunakan adalah dana iuran pekerja.
Pemerintah Berikan Insentif Bebaskan PPN Rumah Hingga Harga 2 Miliar
Properti : Industri properti sebagai salah satu sektor industri yang paling bertahan, meski harus berjalan dalam kondiri krisis akibat pandemi. Tampil sebagai lokomotif penggerak kebangkitan ekonomi nasional, bisnis properti dipercaya memberikan multiplier effect lebih dari subsektor industri padat karya. Guna meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan untuk mendorong pertumbuhan nasional, pemerintah melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021, menetapkan pemberian insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. [irp] Secara spesifik, insentif yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 itu diberikan untuk rumah dengan tipe rumah tapak atau rumah susun saja. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan pengurangan PPN sebesar 50% untuk tipe rumah tersebut yang berada di rentang harga jual Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang mulai berlaku sejak diterbitkan pada Senin, (01/03/2021). [irp] Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kedua insentif pajak tersebut diberikan dengan menggunakan skema pajak ditanggung pemerintah (DTP). Insentif ini diberikan selama enam bulan mulai 1 Maret hingga 31 Agustus 2021. Airlangga menjelaskan latar belakang pemerintah memberikan insentif PPN terhadap rumah susun dan rumah tapak karena sektor properti menjadi salah satu sektor usaha yang paling parah terdampak pandemi virus corona. Sementara jumlah penyerapan tenaga kerjanya cukup besar. [irp] Catatan, Kemenkeo, Airlangga menjelaskan, pekerja di sektor properti turun menjadi 8,5 juta tenaga kerja pada tahun lalu. Padahal pada tahun sebelumnya mampu menyerap 9,1 tenaga kerja. “Sektor konstruksi yang merupakan sektor dengan output multiplier yang tinggi. Multiplier-effect baik dari sisi forward-linkage maupun back-linkage sangat tinggi. Terdapat 174 industri ikutan dan 350 jenis industri kecil terkait,” kata Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Pemeberian Insentif Kendaraan Bermotor dan Perumahan, Senin (1/3). [irp] Kalangan pengembang menyambut positif stimulus PPN 0 persen untuk penjualan hunian kurang dari Rp2 miliar dan PPN 50 persen untuk hunian Rp2 miliar hingga Rp 5 miliar. Menanggapi peraturan menteri keuangan tersebut, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyambut baik insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan untuk sektor properti. Terlebih, PPN yang Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar. “Jadi pemberian insentif perpajakan ini akan sangat berpengaruh untuk mentrigger supaya properti itu bangkit,” ujar Totok. [irp] Totok menambahkan, insentif fiskal yang berlaku sejak 1 Maret hingga 31 Agustus 2021 ini akan turut melengkapi kebijakan lainnya dengan tujuan mendorong pulihnya industri properti Tanah Air. Melalui stimulus ini tentunya dapat membuat masyarakat kembali tertarik untuk membeli rumah, yang selama ini sudah mengalami penurunan harga karena tidak ada permintaan dari konsumen. [irp] Secara keseluruhan, ia mengatakan insentif ini bisa memberikan dampak positif kepada sektor lain maupun industri penunjang properti yang saat ini tercatat mencakup 174 industri dan lebih dari 350 UMKM.. Namun demikian, Totok mengharapkan adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, pengusaha dan masyarakat agar pemulihan sektor properti dapat berjalan lebih optimal selama masa pandemi.
Dukung Pemulihan Ekonomi, Lelang Dini Ditargetkan Selesai April 2021
NASIONAL – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020. Terdapat 5.408 paket pekerjaan infrastruktur dengan total pagu pengadaan senilai Rp. 107,6 Triliun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status status 10 Januari 2021. [irp] Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Menurut Menteri Basuki belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional disamping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat Pandemi COVID-19. “Progres belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun 2020 sebesar 94% masuk dalam kategori lima besar menurut Kementerian Keuangan. Untuk itu saya harapkan pada TA 2021 semua proses lelang harus bisa diselesaikan pada bulan Maret atau April 2021, dengan lebih cepat dan tertib. Jangan lambat, tetapi jangan juga cepat namun ceroboh,” pesan Menteri Basuki dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini TA. 2021 secara virtual, Senin (11/1/2021). [irp] Ditambahkan Menteri Basuki, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi yang bertugas melakukan lelang paket pekerjaan konstruksi harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. “Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) PBJ. Sekali lagi agar kerja lebih cepat dan lebih tertib, jangan bersengkokol dengan penyedia jasa dan jangan main-main dengan uang negara,” ujarnya. Menteri Basuki mengingatkan untuk efisiensi proses lelang, jangan sampai ada paket pekerjaan yang dilelang ulang hingga lebih dari dua kali, terutama untuk paket pekerjaan seperti perawatan jalan yang membutuhkan penanganan cepat agar biaya tidak semakin membesar. “Terutama pada musim hujan, yang rentan ada kerusakan jalan. Semakin lama penanganannya, maka biayanya juga akan bertambah,” tuturnya. [irp] Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dalam laporannya mengatakan, telah dilaksanakan proses tender/seleksi dini yang dimulai sejak bulan Oktober 2020, yaitu sebanyak 3.175 paket senilai Rp. 38,6 triliun. “Sampai dengan tanggal 15 Januari 2021, terdapat 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang akan selesai ditenderkan, dengan rincian sebanyak 209 paket senilai Rp. 2,1 triliun telah selesai tender dan telah terkontrak pada bulan Desember 2020,” kata Trisasongko. Untuk selanjutnya dinyatakan Trisasongko, sebanyak 982 paket senilai Rp. 12,5 triliun telah selesai tender dan siap untuk tandatangan kontrak pada tanggal 15 Januari 2021. “Penandatangan paket kontrak hasil tender/seleksi dini TA 2021 rencananya akan dilaksanakan serentak pada hari Jumat, 15 Januari 2021 yang dilaksanakan secara offline di auditorium Kementerian PUPR dan online di kantor Balai P2JK Provinsi,” ungkapnya. [irp] Adapun dikatakan Trisasongko, untuk jadwal penyelesaian tender/seleksi dini selanjutnya, yakni sebanyak 848 paket senilai Rp. 7,5 triliun akan diselesaikan pada akhir bulan Januari 2021, sehingga total pada bulan Januari 2021 sebanyak 2039 paket senilai 22,1 triliun dan 1.136 paket senilai Rp. 16,5 Triliun akan diselesaikan pada bulan Februari 2021. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp. 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp. 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp. 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp. 8,09 triliun. [irp] Kemudian pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar.
Tahun 2020, Realisasi Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 93,06%
INFRASTRUKTUR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi COVID-19 ini. Tercatat sesuai data emonitoring hingga 31 Desember 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 94,12 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp. 87,59 triliun atau 93,06%. [irp] Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely). “Pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Basuki. [irp] Dari total anggaran tahun 2020 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, hingga 31 Desember 2020, realisasi belanja PKT mencapai 97,85 % dengan serapan tenaga kerja sudah 100%. Untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp1,73 triliun berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp 1 triliun. Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp 362,47 miliar. Hingga saat ini progresnya berkisar 98,39%. Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 200 milar, Big Gun Sprinkler 250 unit sebesar Rp 3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian Resin Ester 790,42 ton, pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp.122,7 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp 6,04 miliar, kemudian pembelian Tandon Air dan Biodegester. [irp] Tambahan anggaran untuk mendukung PEN tersebut, juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan (food estate) serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar. Untuk pengembangan food estate di lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar 2.000 Ha.
Alokasi Pembangunan dan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 Ditingkatkan
PROPERTI – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa sektor perumahan memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari Pandemi COVID-19. Efek berganda (multiplier effect) dari pembangunan infrastruktur perumahan yang menggerakkan ratusan industri lainnya diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor lain sehingga memberikan daya ungkit untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu Kementerian PUPR terus meningkatkan alokasi Pembangunan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan di 2021. [irp] “Dalam hal membuka lapangan kerja, sektor perumahan memberikan dampak yang besar. Dengan luas lahan 1 hektare (ha)/10.000 m2 untuk pembangunan perumahan, jika sekitar 60% untuk pembangunan rumah yakni 6.000 m2 dengan luas tanah masing-masing rumah sebesar 100 m2, maka akan ada 60 rumah. Dalam membangun satu rumah saja bisa menggerakkan 10 orang pekerja, jadi dengan luasan 1 ha bisa membuka lapangan kerja minimal 600 orang. Jadi betapa pentingnya menggerakkan sektor properti ini,” kata Menteri Basuki dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan yang digelar secara virtual, Senin (28/12/2020). Dikatakan Menteri Basuki, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat yang salah satunya adalah pengembangan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hingga tahun 2024, ditargetkan sebanyak 70% masyarakat telah memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau. [irp] Menindaklanjuti hal tersebut, dalam Rencana Strategis PUPR 2020-2024, ditargetkan tersedianya 5 juta unit rumah yang terdiri dari subsidi perumahan baik itu FLPP/SSB/SBUM itu 900 ribu unit, BP2BT 100 ribu unit, Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) akan mulai operasi 2021 sebesar 500 ribu unit, melalui SMF 50 ribu unit, serta kolaborasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Pemda), swasta, dan masyarakat sebesar 3,45 juta unit. Selanjutnya dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak 29 April 2015, Menteri Basuki mengatakan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun di Direktorat Jenderal Perumahan. Jumlah alokasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan alokasi Tahun 2020 sebagaimana tercatat dalam sistem e-monitoring sebesar Rp 7,9 triliun. “Alokasi Ditjen Perumahan tahun 2021 tersebut untuk pembangunan Rumah Susun (Rusun) sebanyak 8.283 unit, Rumah Swadaya atau yang dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikerjakan dengan skema Padat Karya untuk 114.900 unit, Rumah Khusus sebanyak 2.423 unit, dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Perumahan Umum sebanyak 40.000 unit,, dan sisanya Rp 410 miliar untuk dukungan manajemen, pengaturan dan pengawasan,” ujar Menteri Basuki. [irp] Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menekankan peningkatan penggunaan produk lokal dalam pembangunan perumahan, guna mendorong peningkatan lapangan kerja dalam negeri. “Produk lokal ini tidak hanya untuk perumahan, tetapi untuk semua infrastruktur PUPR. Sesuai arahan Bapak Presiden, jika tahun-tahun sebelumnya memprioritaskan produk dalam negeri, di tahun 2021 catatannya tidak boleh impor karena kita ingin menambah lapangan kerja. Kalau terpaksa belum bisa diproduksi di dalam negeri, minimal pabriknya harus ada di dalam negeri jika ingin dibeli APBN,” pesan Menteri Basuki.