Dorong Pemutakhiran Data Peserta, BP Tapera Selenggarakan Sosialisasi Di Kalimantan Timur
Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kembali mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat melakukan pemutakhiran data peserta. Pada kesempatan kali ini, BP Tapera bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar forum yang menghadirkan para PNS Kalimantan Timur pada hari Selasa, 9 Agustus 2022. Bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi hybrid ini dihadiri setidaknya 150 peserta secara luring dan hampir 100 partisipan secara daring. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi ketujuh yang dikunjungi oleh BP Tapera yang sebelumnya telah dilakukan kegiatan yang sama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Sumatera Utara, serta Bali dan kemudian akan disusul dengan enam provinsi di Indonesia lainnya. Kegiatan yang bertemakan “Sosialiasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS Bersama Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di Kalimantan Timur” ini dihadiri langsung Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar, dan didampingi oleh Direktur Operasi Pengerahan BP Tapera, Terzia Ananta Bagus Sumaji. Kegiatan yang berlangsung selama tiga jam ini juga turut dihadiri oleh Plh. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Djauhar Effendi dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Didi Rusdiansyah Anandani. Hadir pada kesempatan yang sama mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Ade Gunawan. Sedangkan peserta yang hadir merupakan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan 11 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur. Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur selaku pihak Pemberi Kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 57.496 (86,92%) Peserta melalui portal sitara.tapera.go.id. Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, 17.675 (27,55%) Peserta di Kalimantan Timur yang telah melakukan pemutakhiran data, sedangkan sisanya sebanyak 46.481 (72,45%) Peserta belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Melalui sambutannya, Eko Ariantoro terus mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar terus mengingatkan kepada para PNS untuk segera memutakhirkan data diri masing-masing di portal Sitara. “Melalui rangkaian acara ini, BP Tapera akan mendampingi peserta untuk melakukan pemutakhiran data sehingga peserta dapat mengisi data-data yang dibutuhkan”, ujar Eko dalam sambutannya. Lebih lanjut disampaikan dalam portal sitara.tapera.go.id terdapat 10 isian yang bersifat mandatori dan confidential atau rahasia, yang hanya dapat diisi oleh para peserta. “Dengan data yang akurat kita dapat mengetahui dan memastikan informasi peserta, status kepersertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo simpanan, prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah), nomor rekening pengembalian simpanan pada saat pensiun, maupun minat dan waktu untuk memanfaatkan pembiayaan Tapera”, tambah Eko. Eko Ariantoro juga menyampaikan berdasarkan pemutakhiran data peserta di Pemda Provinsi Kalimantan Timur per 5 Agustus 2022, dapat diketahui bahwa dari 64.156 peserta yang terdaftar, 61.584 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional dan 2.572 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah. Berdasarkan periode yang sama, Kalimantan Timur memiliki minat pembiayaan yang terdiri dari: Kredit Pemilikan Rumah sebanyak 1.431 peminat, Kredit Pembangunan Rumah sebanyak 272 peminat dan Kredit Renovasi Rumah sebanyak 2.814 peminat secara konvensional. Sedangkan Pembiayaan Pemilikan Rumah sebanyak 338 peminat, Pembiayaan Bangun Rumah sebanyak 92 peminat dan Pembiayaan Renovasi Rumah sebanyak 530 peminat untuk pengelolaan secara syariah. Realisasi BP Tapera BP Tapera hingga akhir Juli 2022 ini juga telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 2.073 unit, atau setara dengan Rp310,608 Miliar yang terdiri dari 2.070 unit untuk Kredit Pemilikan Rumah Tapera serta 3 unit untuk Kredit Renovasi Rumah Tapera. Khusus untuk provinsi Kalimantan Timur BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 99 unit atau setara dengan Rp15,72 M dengan total paling banyak berada di daerah Banjarmasin yakni sebanyak 22 unit. Didi Rusdiansyah Anandani melalui sambutannya mengharapkan agar para PNS untuk dapat memahami mengenai Program TaperaTapera dari kegiatan sosialisasi ini. “Harapan kami para peserta yang hadir pada hari ini untuk dapat bertanya mengenai program Tapera. Kita akan memperjuangkan para peserta PNS di Kalimantan Timur untuk dapat mendapatkan manfaat Pembiayaan Perumahan dari BP Tapera khususnya pembiayaan rumah pertama,” tutup Didi.
Genjot Pemutakhiran Data, BP Tapera Hadir di Bali
Propertynbank.com – BP Tapera terus mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan pemutakhiran data. Adapun tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan data perumahan para PNS, baik dalam tingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendorong hal tersebut, BP Tapera bekerja sama dengan Koprs Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) melakukan roadshow Sosialisasi Program Tapera dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data PNS. Bali menjadi provinsi keenam dari rencana roadshow BP Tapera ke 13 Provinsi di Indonesia. Bertempat di Aula Melati UPTD, Pengembangan SDM BKPSDM Provinsi Bali. BP Tapera bersama KORPRI pada hari Selasa 2 Agustus 2022 mengadakan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk hybrid, dan dihadiri setidaknya 100 peserta secara luring dan lebih dari 1.000 partisipan secara daring yang merupakan perwakilan PNS Provinsi Bali Dengan tema “Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS Bersama Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di Bali” ini dihadiri oleh Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional yang juga merupakan Direktur Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr Zudan Arif Fakrulloh; didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha, Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Is Aprianto dan Branch Manager BTN Bali, Satrijo Katri Wilargo, sedangkan dari pemerintah provinsi Bali hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Administrasi Umum, I Dewa Putu Sunartha. Adi Setianto dalam sambutannya menyampaikan berdasarkan pemutakhiran data peserta di Pemda Provinsi Bali per 29 Juli 2022, dapat diketahui bahwa dari 60.885 peserta yang terdaftar, 60.777 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional dan 108 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah. Berdasarkan periode yang sama, Bali memiliki minat pembiayaan yang terdiri dari : Kredit Pemilikan Rumah sebanyak 2.553 peminat, Kredit Pembangunan Rumah sebanyak 726 peminat dan Kredit Renovasi Rumah sebanyak 4.399 peminat secara konvensional. Sedangkan Pembiayaan Pemilikan Rumah sebanyak 61 peminat, Pembiayaan Bangun Rumah sebanyak 3 peminat dan Pembiayaan Renovasi Rumah sebanyak 19 peminat untuk pengelolaan secara syariah. Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali selaku pihak Pemberi Kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 58.994 Peserta (96,89%) melalui portal sitara.tapera.go.id. Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, 22.035 (36,19%) Peserta di Bali yang telah melakukan pemutakhiran data, sedangkan sisanya sebanyak 38.850 peserta (63,81%) belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Perlu diketahui bersama, bahwa pemutakhiran data peserta selain dilakukan oleh Pemberi Kerja, para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing peserta. “Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pension atau berakhir masa kepesertaan,” ujar Adi Setianto. Dalam kesempatan yang sama, Zudan Arif Fakrulloh menghimbau seluruh PNS/ASN untuk melakukan pemutakhiran data di BP Tapera agar bisa menerima manfaat yang ada. “KORPRI membangun jejaring, potensi potensi di luar KORPRI yang bisa menunjang kinerja dan membantu kesejahteraan PNS/ASN. Salah satunya melalui pemilikan rumah. Para PNS bisa memanfaatkan BP Tapera untuk itu. Ke depan diharapkan Aparatur Sipil Negara bisa menjadi profesional, netral dan sejahtera ,” ujar Zudan Arif Fakrulloh mengajak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bali, I Dewa Putu Sunartha menyampaikan dalam sambutannya, dengan beralihnya Bapertarum – PNS ke BP Tapera, sesuai fungsinya BP Tapera menyediakan perumahan bagi PNS. “Saya menghimbau perangkat daerah Bali, BKD, BKSDM, mengajak semua PNS untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah disediakan oleh BP Tapera, melalui portal yang sudah disiapkan. Serta memanfaatkan semua fasilitas perumahan yang disiapkan oleh BP Tapera,” kata dia. Dalam kesempatan yang sama, diadakan sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data Peserta yang disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, dan Pengelola Pengelolaan Tapera Syariah BP Tapera. Pemutakhiran Data dan Gelegar Rezeki Tapera Dalam rangka mempercepat target pemutakhiran data kepesertaan, saat ini BP Tapera sedang menyelenggarkan program “Gelegar Rezeki Tapera”. Program ini merupakan apresiasi kepada para PNS telah melakukan pengikinian data melalui portal sitara.tapera.go.id. Bagi peserta Tapera yang telah melakukan pengkinian data di portal kepesertaan Sitara, maka secara otomatis memiliki kesempatan untuk memperoleh program reward yang menarik. Periode dibagi menjadi 3 waktu yakni: Periode 1: Bulan April – Juni 2022 akan diundi pada Bulan Juli 2022, Periode 2: Bulan Juli – September 2022 akan diundi pada Oktober 2022, Periode 3: Bulan Oktober – Desember akan diundi pada Januari 2023. Untuk hadiah reguler akan diundi setiap periodenya, sementara hadiah Grand Prize akan diundi di akhir periode yaitu Januari 2023. Akhir Juli BP Tapera telah menggelar pengundian periode 1 dan membagikan 47 handphone dan 20 tablet. Diharapkan, semua PNS bias segera melakukan pemutakhiran data, karena peluang untuk meraih hadiah masih terbuka lebar untuk 2 periode lagi. Secara nasional, hingga 31 Juli 2022, telah dilakukan akad pembiayaan Tapera kepada 2.073 unit senilai Rp310,608 Miliar, terdiri dari 2.070 unit untuk KPR Tapera dan 3 unit untuk Kredit Renovasi Rumah. Di tahun 2022 ini pemerintah BP Tapera menyediakan anggaran sebesar Rp2,95 Triliun untuk disalurkan kepada para PNS yang belum memiliki rumah pertama atau untuk kebutuhan renovasi dan membangun. Sedangkan untuk pembiayaan FLPP, telah tersalurkan sebanyak 116.155 unit senilai Rp12,9 triliun atau 51,40% dari target yang ditetapkan pemerintah.
Data PNS Bapertarum Jateng Ditargetkan 100% Migrasi ke BP Tapera Tahun 2022
Propertynbank.com – BP Tapera terus mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan pemutakhiran data. Adapun tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan data perumahan pada para PNS, baik dalam tingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendorong hal tersebut, BP Tapera bekerjasama dengan Koprs Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) melakukan roadshow Sosialisasi Program Tapera dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data PNS. Kegiatan ini diinisiasi bersama dengan Ketua Umum KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh sejak awal Juni 2022 lalu, dan telah hadir di beberapa daerah, yaitu seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kunjungan keempat kali ini, BP Tapera bersama KORPRI berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah. Bertempat di Wisma Muria, BPSDM Daerah Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Srondol, Semarang. BP Tapera bersama KORPRI pada hari Selasa 19 Juli 2022 mengadakan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk hybrid, dan dihadiri setidaknya 150 peserta secara luring dan lebih dari 1.000 partisipan secara daring yang merupakan perwakilan PNS Provinsi jawa Tengah yang tersebar di 35 Kabupaten dan Kota. Pemutakhiran Data PNS Dengan tema “Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS Bersama Pemerintah Prov/Kab/Kota di Jawa Tengah” ini dihadiri oleh Deputi Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro; didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha; Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Is Aprianto, serta Kepala Divisi Kepersertaan dan Sumber Dana Lainnya, Barik Gussaini. Sedangkan dari pihak Pemerintah Daerah Jawa Tengah hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tegah, Arief Djatmiko. Turut hadir pula Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Sutanto Herudjatmiko. Eko Ariantoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan data BP Tapera, saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki 308.854 peserta Tapera aktif, dimana 293.600 peserta memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Konvensional dan 15.254 memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Syariah. Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah selaku pihak Pemberi Kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 288.610 Peserta (93,45%) melalui portal sitara.tapera.go.id. Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, 197.220 (63,86%) Peserta di Pemda Jawa Tengah yang telah melakukan pemutakhiran data, sedangkan sisanya sebanyak 111.634 peserta (36,14%) belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Perlu diketahui bersama, bahwa pemutakhiran data Peserta selain dilakukan oleh Pemberi Kerja, para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing Peserta. “Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pensiun” ujar Eko Ariontoro Lebih lanjut Eko menyampaikan, hingga per 15 Juli 2022 sebanyak 75.511 Peserta telah menentukan minat pembiayaan Tapera, yang terdiri dari 11.500 Kredit Pemilikan Rumah, 4.779 Kredit Bangun Rumah, dan 50.365 Kredit Renovasi Rumah dengan prinsip konvensional. Sedangkan pada peserta dengan prinsip syariah, sebanyak 1.393 Pembiayaan Pemilikan Rumah, 633 Pembiayaan Bangun Rumah, dan 4.361 Pembiayaan Renovasi Rumah dengan prinsip Syariah. Hingga akhir Juni 2022 Provinsi Jawa Tengah telah memberikan realisasi akad Kredit Pemilika Rumah Tapera sebanyak 75 unit rumah atau sebesar Rp10,84 Miliar. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko, menyampaikan dukungannya kepada BP Tapera terhadap pemutakhiran data ini. “Alhamdulilllah, Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk cukup baik dalam hal pemutakhiran data, kami memberikan apresiasi kepada pihak BKD Provinsi Jawa Tengah karena telah mencapai 93,55%,” ungkap Arief. Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, sebanyak 63,87% para PNS di Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemutakhiran. Disebutkan lebih lanjut oleh Arief, daerah Kabupaten / Kota yang telah mencapai angka tinggi lebih dari 80% adalah seperti pada Magelang, Surakarta, dan Tegal. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan perhatian pada Kabupaten / Kota dengan capaian pemutakhiran masih rendah di bawah 30%, seperti pada Salatiga, Semarang, Pati, dan Pemalang. “Perlu untuk dikejar, kami menargetkan paling tidak tahun 2022 ini kita sudah bisa merealisasikan migrasi data Bapertarum ke BP Tapera. Bagi Kepala Dinas Kabupaten dan Kota, silakan koordinasi kepada kami, akan kami fasilitasi,” ujar Arief. Dalam kesempatan yang sama, diadakan sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data Peserta yang disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, dan Pengelola Pengelolaan Tapera Syariah BP Tapera.
Peminat Kredit Renovasi Rumah Di Yogyakarta Cukup Tinggi
Propertynbank.com – Dalam rangka sosialisasi Program Tapera dan pemutakhiran data PNS, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hadir di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemdaprov DIY), pada hari Selasa (12/7) di Gedung IX, Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta. Kegiatan yang dikemas secara luring dan daring ini melibatkan 100 PNS yang hadir secara luring dan 1.000 partisipan secara daring. Pemdaprov DIY merupakan provinsi ketiga setelah Pemdaprov Jawa Barat dan Pemdaprov Jawa Timur dari kegiatan komunikasi BP Tapera dengan seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam roadshow di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan yang bertemakan Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS bersama Pemdaprov DIY ini dihadiri oleh Deputi Kominisoner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Nostra Tarigan didampingi oleh Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha, sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi DIY diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani serta Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan BKD DIY, Widanta Arintaka. Turut hadir dari bank penyalur, Branch Manager BTN, Yogyakarta, Saniman. Sebagaimana amanat UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta melalui pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan Dana Tapera. Pengerahan Dana Tapera meliputi pendaftaran peserta, pemberian nomor kepesertaan, pemutakhiran data peserta, dan penyetoran serta pengembalian Simpanan Tapera. Pemupukan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana (Simpanan) Tapera dengan prinsip konvensional atau syariah sesuai pilihan Peserta, melalui Kontrak Pengelolaan Dana Tapera (KPDT) BP Tapera dengan Bank Kustodian yang terdiri dari alokasi dana pemupukan (investasi), cadangan (pengembalian Simpanan), serta pemanfaatan (pembiayaan). Sebagaimana amanat UU No.4 Tahun 2016 tentang Tapera dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2020, telah dilakukan pengalihan Dana dan Data Taperum PNS pada akhir Desember 2021 kepada BP Tapera sebesar Rp11,8 Triliun, dan sebanyak 5,04 juta PNS yang terdiri dari 1,02 juta PNS pensiun dan 4,02 juta PNS aktif. Sejak pengalihan tersebut hingga saat ini, BP Tapera telah membayarkan sejumlah Rp2,04 triliun kepada 495.000 Peserta (PNS) Pensiun,” ungkap Nostra menegaskan. Terkait data Peserta di Pemprov DIY, tercatat sebanyak 45.864 Peserta PNS aktif yang terdiri dari 43.597 Peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional dan 2.267 Peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah. Pemdaprov DIY selaku Pemberi Kerja telah menyelesaikan pemutakhiran data sebanyak 43.891 Peserta aktif (95,7%) melalui portal sitara.tapera.go.id. “Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pensiun,” tambah Nostra Tarigan. Ditambahkan Nostra, selain pemutakhiran data Peserta oleh Pemberi Kerja, Peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data sebanyak 10 field yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing Peserta. Kredit Renovasi Diminati “BP Tapera mengapresiasi kepada Pemprov DIY melalui Pejabat yang ditunjuk yang telah berhasil melakukan pemutakhiran data melalui portal sitara.tapera.go.id sebanyak 23.574 (51,4%) sejak pertengahan 2021. Data posisi tanggal 6 Juli 2022, masih terdapat 22.290 (48,6%) peserta di pemprov DIY yang belum melakukan pemutakhiran data. Jadi kami harapkan setelah pertemuan ini langsung melakukan pemutakhiran data, setelah mengetahui betapa pentingnya updating data,” ujar Nostra Tarigan menghimbau. Berdasarkan data per 6 Juli 2022, PNS di pemprov DIY yang telah memutakhirkan data, terdapat peminat sebanyak 6.934 yang terdiri dari: Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 1.756, Kredit Bangun Rumah (KBR) sebanyak 403, Kredit Renovasi Rumah (KRR) sebanyak 3.998 atau total 6.157 memilih prinsip konvensional . Selain itu terdapat peminat untuk PPR sebanyak 287, PBR sebanyak 61 dan PRR sebanyak 429 yang memilih prinsip Syariah. “Data tersebut memperlihatkan peminat KRR dan PRR tinggi di DIY,” ujar Nostra Tarigan menjelaskan. Hingga per 30 Juni 2022, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan Tapera kepada 1.394 peserta senilai Rp208,94 miliar termasuk kepada 5 peserta di pemda DIY senilai Rp671,95 Juta. Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Daerah DIY yang diwakili oleh Kepala BKD DIY, Amin Purwani menyampaikan himbauannya kepada seluruh PNS di Pemprov Kabupaten/Kota di DIY untuk memanfaatkan pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera. “Hal ini tidak saja memberikan manfaat bagi PNS, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi Nasional karena memberikan efek ganda kepada industri perumahan,” ungkap Amin Purwani menghimbau.
BP Tapera Bidik 292.734 PNS se-Jabar Untuk Manfaatkan Dana Tapera
Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar forum yang menghadirkan para PNS Jawa Barat, guna mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat memiliki rumah pertama. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi hybrid ini bertempat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, yang dihadiri setidaknya 100 peserta secara luring dan 1.000 partisipan secara daring.Tema yang diusung adalah Wujudkan Rumah Pertama Bagi PNS Jawa Barat, Ayo Update Data Anda Sekarang, dan Raih Manfaatnya. Deputi Komisioner BP Tapera, Ariev Baginda Siregar hadir didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Asisten administrasi Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif. Sedangkan peserta yang hadir merupakan perwakilan PNS Jawa Barat yang tersebar di 27 Kabupaten dan Kota. Dalam sambutannya, Imam Syafi’i Toha menyampaikan bahwa berdasarkan data BP Tapera, saat ini Jawa Barat memiliki 292.734 peserta Tapera aktif, dimana sebesar 254.550 telah dimutakhirkan oleh para pemberi kerjanya melalui portal sitara.tapera.go.id sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Namun BP Tapera juga mencatat saat ini sebesar 77,95% peserta masih belum melakukan pemutakhiran data secara individu. “Perlu diketahui bersama, pemutakhiran data peserta Tapera tidak hanya dilakukan oleh para pemberi kerja saja, melainkan para peserta juga perlu untuk melakukan pemutakhiran data kembali” ujar Imam Syafi’I Toha. Dikatakannya, dalam portal sitara.tapera.go,id terdapat 22 isian yang bersifat mandatori dan confidential atau rahasia, yang hanya bisa diisi oleh para peserta. Data yang diperoleh BP Tapera dari para PNS di Jawa Barat yang telah memutakhirkan data, minat peserta terhadap bantuan pembiayaan Tapera dengan skema konvensional yaitu sebanyak 4.122 peserta memilih Kredit Pemilikan Rumah atau KPR, 769 peserta memilih Kredit Bangun Rumah atau KBR, dan 13.281 peserta memilih Kredit Renovasi Rumah atau KRR. Sedangkan untuk skema Syariah, sebanyak 1.003 peserta memilih Pembiayaan Pemilikan Rumah atau PPR, 330 peserta memilih Pembiayaan Bangun Rumah atau PBR, 2.133 peserta memilih Pembiayaan Renovasi Rumah atau PRR. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif menyampaikan jumlah penduduk Jawa Barat hasil sensus penduduk tahun 2020 terdapat 48,6 juta jiwa, dan melingkupi sekitar 14,7 juta kepala keluarga, Jumlah rumah rumahnya adalah 11,6 juta jadi kira-kira jumlah kekurangan rumahnya atau backlog kepemilikannya itu hampir 2,9 juta, ini data umum termasuk ASN di dalamnya yang masih butuh. “Saya mendorong teman-teman pegawai ASN untuk memanfaatkan dan mencari lebih jauh informasi tentang program perumahan yang ditawarkan oleh BP Tapera ini yang didukung oleh Perbankan. Rumah tempat berteduh, tempat berlindung dan tempat berinteraksi, jika kita memahami maka akan menjadi prioritas utama dari berbagai kebutuhan yang ada bagi kita semua,” ungkap Ferry Sofwan Arif. Dalam kesempatan yang sama, diadakan sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data Peserta yang disampaikan oleh Kepala Divisi Kepesertaan dan Sumber Dana Lain BP Tapera, Barik Gussaini, Relationship Manager Eksekutif Penyalluran Pembiayaan BP Tapera, Firda Yosefa dan Business Development and Sales Management BTN, Meidia Tirta Adiguna. Gelegar Rezeki Tapera Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara BP Tapera bersama dengan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN KORPRI) yang diinisiasi sejak 8 Juni 2022 lalu. BP Tapera bersama KORPRI melakukan roadshow di 13 Provinsi di Indonesia untuk mendorong para PNS melakukan pemutakhiran data kepersertaan. Dalam rangka mempercepat target pemutakhiran data kepesertaan, saat ini BP Tapera sedang menyelenggarkan program “Gelegar Rezeki Tapera”. Program ini merupakan apresiasi kepada para PNS telah melakukan pengikinian data melalui portal sitara.tapera.go.id. Bagi peserta Tapera yang telah melakukan pemutakhiran data di portal kepesertaan Sitara, maka secara otomatis memiliki kesempatan untuk memperoleh program reward yang menarik. Periode undian Gelegar akan digelar di tiga periode, yakni pada tanggal 1: April – Juni 2022, Juli – September 2022 dan Oktober – Desember 2022. Periode dibagi menjadi 3 waktu yakni: Periode 1: Bulan April – Juni 2022 akan diundi pada Bulan Juli 2022, Periode 2: Bulan Juli – September 2022 akan diundi pada Oktober 2022, Periode 3: Bulan Oktober – Desember akan diundi pada Januari 2023. Untuk hadiah reguler akan diundi setiap periodenya, sementara hadiah Grand Prize akan diundi di akhir periode yaitu Januari 2023. “Ayo update data Anda dan raih manfaatnya,” ajak Imam Syafi’I Toha. Hingga akhir 23 Juni 2022 ini BP Tapera tercatat telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 1.152 unit, atau setara dengan Rp172,54 Miliar. Di tahun 2022 ini BP Tapera menyediakan anggaran sebesar Rp2,95 Triliun untuk disalurkan kepada para PNS yang belum memiliki rumah pertama atau untuk kebutuhan renovasi dan membangun.
Tumiyo : Pola Merumahkan ABRI Tahun 80-an Perlu Ditiru Oleh Tapera
Kolom : Melihat perkembangan pola merumahkan MBR yang dilakukan pemerintah dengan Program Sejuta Rumah, penulis jadi teringat pada pola ABRI dalam merumahkan anggotanya di tahun 80 an. Cara sederhana dan mengena serta tepat sasaran. Setiap bulan, Para Prajurit ABRI tersebut di potong gajinya sebersar 10 %. Pemotongan gaji tersebut berdasarkan pada Kepres No.8 Tahun 1977 . Inti dari Kepres ini, yakni potongan 4,75 % untuk dana pensiun, potongan 2 % untuk dana kesehatan, Potongan 3,25 % untuk THTP (Tabungan Hari Tua dan Perumahan). Dari Pemotongan gaji 10 % tersebut, 8 % dikelola Asabri dan 2 % lainnya di kelola oleh Askes. Atas dasar inilah, Pimpinan ABRI saat itu sudah memikirkan bagaiman para Prajurit bisa memiliki rumah setelah pensiun. Pada masa itu, gaji yang diterima anggota ABRI masih kecil untuk ikuti dalam aturan KPR dimana angsuran maksimum 1/3 Gaji, para Prajurit Gajinya tidak cukup untuk mengangsur KPR. Oleh sebab itu melalui Asabri, para prajurit dipinjami Uang Muka untuk KPR besarannya sekitar 50 % harga rumah. Melalui pinjaman tersebut, 1/3 Gaji Prajurit bisa untuk mengangsur KPR. [irp] Penulis sendiri punya pengalaman dengan pola tersebut. Tahun 1990, gaji yang diterima penulis sekitar Rp 300 ribu, ikut KPR dimana harga rumah sekitar Rp 13 juta. Kemudian penulis mendapat pinjaman uang muka sebesar Rp 6,5 juta. Sehingga yang diangsur hanya Rp 6,5 juta dan harus mengansur tiap bulannya sebesar Rp 98 ribu. Namun namanya pinjaman, harus dikembalikan saat penulis pensiun. Saat penulis Pensiun, dari potongan gaji 3,25 %, selama 33 tahun masa kerja, akumulasi iur Rp 17 juta, namun penulis hanya terima 10,5 juta karena yang 6,5 juta untuk kembalikan pinjaman. Pinjaman Uang Muka selama 15 tahun tanpa bunga. Hal ini sangat menguntungkan Prajurit yang ambil KPR. [irp] Dengan semakin meningkatnya gaji prajurit, sewaktu Penulis sebagai Ketua YKPP tahun 2006 sd 2009, yang menangani KPR untuk prajurit, ternyata Pinjaman Uang Muka tidak 50 % dari harga rumah, cukup 20 % sd 30 % harga rumah. Bahkan setelah Penulis lengser dari YKPP, mempunyai pemikiran tanpa dibantu pinjaman uang muka, para Prajurit sudah mampu mengangsur bila KPR. Namun Penulis mempunyai pemikiran lain, bahwa kalau dikelola dengan baik ternyata Para Prajurit yang membayar iur setiap bulan, justru bisa mendapat rumah gratis. Iuran tiap bulan itulah yang untuk mengangsur KPR. Ide penulis tuangkan di Majalah Property & Bank pada tahun 2015 dengan judul Rumah Gratis Untuk PNS TNI POLRI. Tulisan tersebut sampai saat ini masih bisa dibuka di google atau buka ini https://pnb.jurnalismedianetwork.my.id/rumah-gratis-untuk-pns-prajurit-tni-polri/. [irp] Berkaitan dengan tahun 2021 BP Tapera mulai kiprahnya, tidak salahnya pola ABRI tahun 80 an ditiru. Penulis bukan memaksakan ide untuk memberikan Rumah Gratis untuk Peserta Tapera, tapi pola itu bisa berlaku. Bagi peserta Tapera yang berkeinginan mempunyai rumah, bisa pola itu dimanfaatkan. Iur mereka bisa sebagai Angsuran. Apabila peserta Tapera tidak menginginkan rumah, diakhir pengabdian akumulasi uang iur bisa dikembalikan. Para Peserta Tapera apabila ikut sejak dilantik sebagai ASN, TNI POLRI maupun Karyawan Perusahaan berarti akan ikut lebih 30 tahun. Iur selama 30 tahun cukup untuk membeli rumah. Kenapa pola ini tidak dimanfaatkan atau dikembangkan kesana ? Taruhlah tidak bisa gratis sama sekali, tapi Tapera memberikan Pinjaman Uang Muka tanpa bunga, pola itu sangat meringankan Peserta yang berkeinginan punya rumah. [irp] Melalui tulisan ini, penulisa berharap semoga dapat menggugah para Pejabat di BP Tapera, sehingga misi Tapera accomplish dan Peserta tidak merasa berat bila akan mengambil atau menginginkan rumah. Kita tidak perlu malu ikuti ide para pendahulu yang tujuannya mensejahterakan anggota atau dalam hal ini peserta Tapera. Penulis : Marsda TNI Purn Tumiyo SE dan Mantan Ketua YKPP