BTN Siapkan Pembiayaan KPR Bagi Pemangkas Rambut Garut
INFO PERBANKAN – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kian gencar dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk salah satunya mereka yang bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan guna mengejar target pertumbuhan kredit sebesar 12-15% pada tahun 2019. Jika sebelumnya, Bank BTN telah bersepakat untuk membantu pekerja informal seperti tukang ojek online yang bergabung dengan Go-Jek dan Grab, pengemudi taksi Blue Bird, atau guru honorer dengan program ABCG (Akademisi, Business,Community and Government) yang dibundel dengan KPR mikro, dan komunitas pedagang bakso, maka kali ini bank plat merah yang fokus dalam pembiayaan perumahan ini memberikan KPR kepada pemangkas rambut asal Garut. [irp] KPR Subsidi yang berikan yaitu kepada pencukur rambut yang tergabung dalam Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut atau PPRG. Dengan rata-rata penghasilan kurang lebih Rp 4 juta perbulan, para pencukur rambut tersebut berpeluang mendapatkan pembiayaan perumahan, khususnya KPR Subsidi. “Kami melihat komitmen yang kuat dari para anggota PPRG untuk memiliki tempat tinggal, mengembangkan bisnisnya hingga ingin membangun museum dan membuat wahana wisata di sekitar Garut. Jadi kami optimistis kemampuan ekonomi para pencukur rambut Garut pada umumnya dapat berkembang pesat sehingga dibutuhkan layanan jasa perbankan yang mumpuni,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono usai menyaksikan acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan PPRG di Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/01). [irp] Perumahan PPRG yang dibangun untuk anggota PPRG tersebut terletak di tanah seluas 50.000 meter persegi di desa Sukamukti, kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada tahap pertama akan didirikan sekitar 150 unit rumah tipe 30/60 dengan harga jual sekitar Rp 130 juta. Pembangunan rumah akan dilakukan secara bertahap seiring dengan perluasan lahan perumahan yang direncanakan hingga 100.000 meter persegi. Bank BTN akan membantu proses administrasi bagi komunitas pencukur rambut sebagai debitur yang layak menerima program KPR Subsidi. Selain itu sesuai yang dijanjikan Pemerintah, bunga KPR Subsidi di tetapkan tetap sebesar 5% dengan uang muka minimal 1%. “Selain bunga yang ringan, masyarakat juga diberi keringanan uang muka oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp 4 juta. Alhasil, angsuran rumah yang akan dibayar debitur hanya sekitar Rp 800.000 dengan tenor KPR maksimal 20 tahun,” kata Maryono. Di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang hadir pada acara tersebut, Maryono berkomitmen akan memperluas akses KPR baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi ke seluruh lapisan masyarakat. Adapun masyarakat yang sering tidak disentuh perbankan secara umum adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau berpenghasilan tidak tetap. Justru di segmen ini, Maryono menilai, Bank BTN unggul karena berani membuka bekerjasama dengan institusi yang menaungi para pekerja sektor informal tersebut serta komunitas pekerja sektor informal. [irp] “Kami terbuka untuk kerjasama lain dengan swasta terutama yang menaungi ribuan pekerja informal yang memimpikan perumahan yang layak bagi keluarganya asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang berlaku di perbankan, ataupun Kementerian PUPR,” kata Maryono. Saat ini, Bank BTN dipercaya Kementerian PUPR untuk merealisasikan seluruh KPR program pemerintah yaitu KPR Sejahtera FLPP, KPR Subsidi Selisih Bunga/Margin dan KPR BP2BT di samping KPR Non Subsidi, KPR Bangun Rumah dan KPR Renovasi Rumah. Tahun 2018 lalu, Bank BTN telah melampaui target penyaluran KPR Subsidi dan Non Subsidi. Hingga Desember lalu, realisasi kredit properti berupa KPR maupun kredit konstruksi untuk KPR mencapai 757.093 unit yang terdiri dari KPR subsidi untuk 583.634 unit baik dalam bentuk KPR subsidi maupun kredit konstruksi untuk KPR subsidi dengan nilai total Rp 39,2 triliun.Sementara KPR Non Subsidi yang dikucurkan baik dalam bentuk KPR non subsidi maupun kredit konstruksi untuk KPR non subsidi mencapai 173.459 unit atau setara Rp 33,04 triliun.
Asyiik, Pemangkas Rambut Garut Bisa Miliki Rumah Subsidi
BERITA PROPERTI – Dalam rangkaian kunjungannya ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo melakukan peresmian dan peletakan batu pertama perumahan Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG). “Ini kita mulai dengan komunitas di Garut, nantinya akan kita bangun di provinsi lain dengan komunitas berbeda,” ujar Jokowi. Perumahan PPRG terletak di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perumahan ini mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari Kementerian PUPR yang disalurkan oleh BTN. Harga jual rumah sebesar Rp 130 juta dengan suku bunga yang dikenakan 5% atau lebih rendah dari bunga pasar, selama 20 tahun. Angsuran setiap bulannya sebesar Rp 800.000. Selain itu calon penghuni juga mendapat SBUM sebesar Rp 4 juta sehingga uang muka yang dibayarkan terjangkau sekitar 1% atau Rp 1,3 juta. [irp] PT Mitra Budiman Propertindo selaku pengembang Perum PPRG akan membangun 500 unit rumah type 30/60 diatas lahan seluas 5 hektar. Pada tahap I dibangun sebanyak 150 unit. Ditargetkan pembangunan akan selesai dalam waktu 2 bulan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus mendorong subsidi bagi perumahan berbasis komunitas. “Ini ada sejarahnya, kebetulan saya pengguna jasa cukur di sekitar Pasar Santa, Jakarta. Saya tanya Pak Irawan, tukang cukur saya, berapa uang yang dikirim ke kampung halaman? Setiap minggu Rp 400 ribu katanya. Sudah punya rumah? Belum katanya. Padahal mereka mampu mengangsur KPR. Kementerian PUPR ada KPR FLPP yang juga disalurkan BTN. Saya tanyakan apakah BTN bisa memfasilitasi PPRG. Kemudian dirapatkan oleh BTN dan PPRG agar sesuai dengan proses,” kata Menteri Basuki. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi pencukur rambut, perumahan ini juga menjadi tempat pelestarian budaya Garut yang terkenal dengan keahlian warganya dalam mencukur rambut. Untuk itu juga akan membangun museum cukur dan sekolah cukur di lokasi tersebut. [irp] Rumah yang ditawarkan memiliki konstruksi struktur beton bertulang, bata merah dengan pintu dan kusen kayu. Rangka atap menggunakan rangka baja ringan, genteng metal dan plafon GRC. Selain itu dilengkapi listrik 900 watt dan sumur air tanah. Perumahan juga dilengkapi fasum lainnya seperti masjid, klinik, jalan lingkungan dan penerangan jalan. Ketua PPRG Irawan mengatakan jumlah anggotanya saat ini sebanyak 4.000 orang dan masih banyak yang belum memiliki rimah. “Kami sangat sulit mendapatkan KPR karena sebagai pekerja non formal kurang dipercaya besaran penghasilan kami. Kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah kini pekerja non formal bisa mendapatkan KPR Subsidi,” kata Irawan. Salah seorang pembeli rumah subsidi Perum PPRG, Tati, 42 tahun, mengatakan bersyukur bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau dan cicilan ringan. Selama ini dirinya bersama suami yang berprofesi tukang cukur dan 4 anaknya tinggal bersama orang tua. [irp] Pembangunan perumahan subsidi berbasis komunitas akan mendukung pencapaian target Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pada 29 April 2015. Sejak dicanangkan, secara bertahap capaian program ini terus meningkat yakni pada tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, tahun 2017 sebanyak 904.758 unit dan 1.132.621 Unit atau melebihi target. Secara keseluruhan, dari tahun 2015-2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah. Di Provinsi Jawa Barat, capaian program satu juta rumah tahun 2018 sebanyak 269.161 unit dimana untuk Kabupaten Garut sebanyak 3.351 unit (1,2% dari capaian Provinsi Jabar). Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan antara lain REI dan Apersi, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat. Melalui program ini diharapkan dapat memperkecil backlog penghunian perumahan di Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta unit menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019. Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Direktur Rumah Umum dan Rumah Khusus M. Yusuf Hariagung dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.