Cicilsewa Gandeng CIMB Niaga Syariah Luncurkan DP Program Sewa X-Tra
PROPERTI – Mulai Senin (15/3) lalu, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan sewa properti dengan keringanan uang muka/down payment (DP), bisa memanfaatkan program kerjasama Cicilsewa dan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah). Chief Executive Officer (CEO) Cicilsewa Hendry Oktavianus mengatakan, melalui kerjasama ini, masyarakat dapat menikmati kebijakan relaksasi berupa DP 0% untuk Program Sewa X-Tra dari CIMB Niaga Syariah. Kebijakan ini, kata dia, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti dan membantu pelanggan untuk tetap dapat mengakses sewa properti di tengah situasi yang menantang saat ini. [irp] “Pandemi telah berdampak ke berbagai sektor bisnis, akibatnya tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengatur arus kas dan menunda transaksinya. Karena itu, kami memutuskan memberikan relaksasi bagi para pelanggan dengan memperlonggar syarat DP Program Sewa X-Tra menjadi 0%,” jelas Hendry di Jakarta, Senin (15/3/2021). Dijelaskan Hendry, pelonggaran tersebut berlaku untuk semua jenis properti yang akan diajukan ke Cicilsewa. Melalui program ini, calon penyewa kini dapat memilih beragam properti hunian seperti rumah dan apartemen untuk disewa secara bulanan tanpa perlu membayar DP. [irp] Caranyapun sangat mudah. Calon penyewa dapat mengunjungi website cicilsewa.id untuk melakukan pengajuan. Cicilsewa juga siap memfasilitasi calon penyewa yang memerlukan bantuan dalam memilih properti yang tepat melalui agen properti Cicilsewa yang berpengalaman. “Setelah pengajuan sewa diterima oleh Cicilsewa dan CIMB Niaga Syariah, aplikasi akan diproses, dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian sewa. Pada tahap akhir, Cicilsewa akan menyerahkan kunci properti dan penyewa dapat segera menggunakannya,” tambah Hendry. [irp] Cicilsewa merupakan salah satu solusi sewa properti di Indonesia, dengan visi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Cicilsewa hadir untuk membantu mewujudkan impian siapa saja untuk dapat memperoleh properti idamannya dengan cara mudah melalui cicilan bulanan tanpa perlu mengkhawatirkan pembayaran di muka yang sangat membebani.
Jadi Topik Hangat Di Saat Pandemi, DP 0 Persen Sudah Ada Sejak 1984 Silam
KOLOM – Mengikuti berita tentang KPR dengan tanpa DP atau DP 0%, yang beredar akhir akhir ini sangat menarik. Penulis jadi ingat program Gubernur Anies pada awal 2018 yang mencanangkan Program DP 0%, mendapat sambutan negatif dari kalangan penggerak Property maupun Bank Penyalur KPR. Bahkan sampai tahun 2020 masih sepi peminat. Penulis sempat menanggapi program DP 0% dari Anies bahkan masih dibuka di http://tumiyohaji.blogspot.com/2018/10/dp-o-rupiah-kenapa-diributkan.html?m=1. Penulis komentari bahwa DP 0% adalah suatu terobosan, justru meringankan konsumen. Sekarang semua pengambil kebijakan menawarkan DP 0 %. [irp] Dalam media Bisnis.Com, CNBC Indonesia, Detik.com selama tiga hari dari tanggal 17 sd 19 Februari 2021, semua memuat tentang DP 0%. Dari OJK dan BI sangat mendukung adanya DP 0%, dengan persyaratan tertentu. Yang tidak kalah menariknya, Dirut Taspen juga ikut mulai memikirkan bagaimana para pesertanya bisa memiliki rumah atau bisa KPR. Dirut Taspen menjelaskan bahwa setelah operasi selama 57 tahun baru memikirkan bagaimana Perserta Taspen yang notabene ASN tidak kesulitan untuk memiliki rumah.Dengan dana yang dikelola mencapai 270 T, mulai tahun ini Taspen mempunyai Program untuk merumahkan pemegang polis atau pesertanya untuk bisa memiliki rumah dengan mudah. [irp] Sebetulnya kalau melihat Kepres no 8 tahun 1977, potongan gaji PNS atau ASN sudah ada untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk pesertanya. Dimana potongan gaji 3,25 % disebutkan untuk THTP (Tabungan Hari Tua dan Perumahan). Masalah KPR DP 0%, sebetulnya di kalangan ABRI/TNI/POLRI sudah dikenal sejak tahun 1984. Kalau Taspen setelah 57 tahun berdiri baru berpikir untuk memikirkan merumahkan para pesertanya, Asabri baru berdiri 13 tahun sudah memperhatikan pesertanya. [irp] Asabri itu didirikan tahun 1971 oleh Jendral Soeharto, kemudian tahun1984 Asabri mendirikan Badan Proyek KPR. Tupoksi Badan Proyek KPR adalah memberikan BUM (Bantuan Uang Muka) bagi Prajurit ABRI yang ingin KPR. BUM bisa dibilang Pinjaman Uang Muka tanpa bunga. Prajurit yang ingin KPR cukup daftar namun setiap bulannya dipotong 1/3 gaji sebagai angsuran. Program ini sangat membantu Prajurit karena Prajurit sama sekali tidak siapkan DP atau Uang Muka. Kapan pinjaman itu dikbalikan? Dikembalikan saat pensiun diperhitungkan dengan akumulasi potongan gaji 3,25% yang dipotong tiap bulan. [irp] Penulis diawal 2015 sempat menulis dan dimuat di Majalah Property&Bank juga yang intinya bahwa para ANS, TNI POLRI bisa memiliki rumah gratis dengan mengembangkan potongan gaji setiap bulan. Tulisan tersebut masih bisa dibuka di https://pnb.jurnalismedianetwork.my.id/rumah-gratis-untuk-pns-prajurit-tni-polri/ Dalam tulisan tersebut penulis mengutarakan bahwa Taspen dan Asabri, bisa berbuat untuk membantu pesertanya yang belum punya rumah. Peserta Taspen dan Asabri setiap bulan iur otomatis, nah iur tersebut anggap sebagai angsuran dalam KPR. Sayangnya Asabri mempunyai kasus yang merugikan hampir 23 T. [irp] Namun bersyukur Taspen sudah mulai memikirkan bagaimana merumahkan pesertanya. Sangat disayangkan kalau ASN TNI POLRI sudah dipotong gaji yang dikelola Taspen dan Asabri masih dipotong untuk Tapera, tetapi untuk memiliki rumah masih dipotong angsuran lagi. Semoga pemikiran penulis awal tahun 2015 dengan judul Rumah Gratis untuk PNS, TNI dan POLRI terwujud. (Disunting Marsda TNI Purn Tumiyo SE/Mantan Ketua YKPP).
514 Warga DKI Terima Kredit Rumah 0 Rupiah, Jumlah DP Yang disalurkan Rp143 M
PROPERTI – Bank DKI telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan uang muka (down paryment/ DP) Rp0 sebesar Rp143 miliar, kepada 514 penerima fasilitas, hingga 31 Oktober 2020. Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah dan Plt Direktur Keuangan Bank DKI Babay Farid Wajdi, di Balai Kota Jakarta, Sabtu (07/11/2020), menyampaikan angka tersebut termasuk ke dalam total KPR yang sudah disalurkan oleh Bank DKI, yang mencapai Rp3,5 triliun. “Hingga saat ini, untuk KPR di Bank DKI sudah ada sekitar Rp3,5 triliun, yang terbagi ke dalam KPR konvensional sebesar Rp2,1 triliun. Sisanya, KPR syariah, sementara untuk KPR dengan DP Rp0 adalah sebesar Rp143 miliar,” kata Babay, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (08/11/2020). [irp] Babay menjelaskan kredit tersebut telah disalurkan kepada penerima manfaat DP Rp0 di sejumlah hunian, yang terdaftar ke dalam Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS), bekerjasama dengan Bank DKI. Sejumlah hunian tersebut di antaranya adalah Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur milik KSO Sarana-Totalindo/ Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dan dua hunian yang dikembangkan Perum Perumnas yaitu Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Utara, dan Apartemen Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat. [irp] Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, yang memiliki 30 unit dengan tipe 27 meter persegi, dan Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat, sebanyak 64 unit dengan tipe 22,3 meter persegi. Kedua hunian ini, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sekolah bagi anak usia dini, hingga akses bagi penyandang disablitas ataupun lanjut usia (lansia). Pada dua hunian yang dikembangkan Perum Perumnas, Bank DKI telah menyalurkan KPR/ FPPR sebesar RP11 miliar kepada 45 penerima manfaat. “Kabar gembiranya, adalah yang sudah pinjam dalam skema Dp Rp0 ini ternyata nilai NPL-nya 0. Ini menunjukan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki komitmen bagus untuk bayar, termasuk saat pandemi COVID-19, dan hingga saat ini tidak ada masalah,” terangnya. Adapun, lanjut Babay, untuk penghasilan dari warga yang melamar untuk memiliki hunian DP Rp0, maksimalnya adalah Rp14 juta, setelah munculnya Pergub Nomor 14 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. [irp] “Namun untuk minimalnya, tergantung angsuran dan jangka waktunya. Saat ini, Bank DKI menyediakan maksimal kredit atas angsuran kredit maksimal terhadap pendapatan (Debt Service Ratio/DSR) sampai 60 persen. Jadi, kira-kira kalau penghasilan Rp7 juta, berarti yang bisa diberikan maksimal angsuran Rp4,2 juta. Dan di antara bank lain, Bank DKI paling besar,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, sebagai Bank milik Pemprov DKI Jakarta, mereka kembali turut serta dalam mendukung penyaluran kredit DP Rp0 bagi warga Jakarta, yang dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai calon penerima manfaat (CPM). Saat ini, Herry menyebut Bank DKI sebagai bank pelaksana, masih terus memproses pengajuan kredit yang dilakukan calon penerima manfaat, dengan memverifikasi warga DKI Jakarta dianggap yang memenuhi kriteria kredit/pembiayaan perbankan, khusus program sebagai calon penerima manfaat. [irp] “Bank DKI berkomitmen untuk turut mendukung penyaluran kredit DP Rp0, dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian. Kegiatan ini, sejatinya merupakan implementasi Bank DKI sebagai agent of development dan mendorong program Pemprov DKI Jakarta sebagaimana visi dan misinya yakni maju kotanya bahagia warganya,” ujar Herry menambahkan. Sebelumnya, pada Sabtu (07/11/2020), Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Bank DKI dan Perum Perumnas melakukan kegiatan penandatanganan akad kredit dan penyerahan kunci secara simbolis kepada para penerima manfaat DP Rp0, serta dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarwoko, beserta Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mappa, dan Direktur Pemasaran Perum Perumnas Tambok P.S Simanjuntak. [irp] Kriteria CPM rumah DP Rp 0 diantaranya wajib memenuhi syarat sebagai warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan e-KTP, belum memiliki rumah sendiri, berpenghasilan bersih rumah tangga maksimal Rp14,8 juta per bulan, tidak sedang menerima bantuan/subsidi perumahan Pemerintah Pusat/Daerah dan memiliki NPWP. (Artha Tidar)
REI DKI Dukung DP 0, Wagub : Ada Insentif
BERITA PROPERTI – Program unggulan bidang perumahan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, DP 0 Rupiah akan segera terealisir. Pasalnya, program yang pastinya akan melibatkan para pengembang tersebut, mendapat dukungan penuh dari asosiasi pengembang di Jakarta yang tergabung dalam DPD Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta. Bentuk dukungan tersebut tertuang dalam kesepakatan antara REI DKI Jakarta dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Kamis (18/1) di Balaikota DKI Jakarta. Hadir dalam penandatanganan tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Ketua DPD REI DKI Jakarta, yang disaksikan oleh Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata serta para senior REI seperti Ciputra, Cosmas Batubara dan Hendro Gondokusumo. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah DKI Jakarta menyambut baik atas dukungan yang diberikan oleh DPD REI DKI Jakarta kepada Program DP 0 Rupiah. Pihaknya akan menyiapkan insentif khusus bagi pengembang yang akan terlibat dalam program tersebut. Salah satunya adalah kemudahan perijinan, yang selalu dikeluhkan oleh pengembang selama ini. “Insentif yang kami berikan adalah guna menarik minat rekan-rekan pengembang properti untuk terlibat dalam program DP 0 rupiah ini. Kami sangat mengharapkan dukungan dari pengembang, dan juga teman-teman di KADIN, agar program ini menjadi stimulus pembangunan perumahan di DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan,” ujar Sandiaga Uno. Dikatakan Sandi, dengan adanya program DP 0 rupiah ini akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan backlog perumahan, khususnya di Jakarta. Selain itu, program DP 0 rupiah ini juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi warga Jakarta. Pihaknya menargetkan sebanyak 50 ribu lapangan kerja baru di sektor properti. “Dengan adanya dukungan ini menjadi bukti bahwa program ini dapat dijalankan, meskipun pada awalnya banyak yang menyangsikan akan berjalan dengan baik. Untuk itu, kami saat ini sedang mematangkan dengan pihak OJK dan Bank Indonesia agar tidak menyalahi aturan. Pembicaraan kami dengan pihak-pihak tersebut sudah memasuki tahap final. Tapi secara fisik kami sudah sangat pede,” jelas Sandi. Lebih lanjut diungkapkan Sandi, sesuai dengan janjinya untuk mensejahterakan warga Jakarta, maka hunian-hunian yang akan menggunakan skema program DP 0 rupiah ini sangat humanis, lokasinya tidak begitu jauh, memiliki akses transportasi dan akan dibuat dengan konsep hunian transit oriented development (TOD). Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman HD., menjelaskan, dukungan kepada program DP 0 rupiah ini merupakan bukti kongkrit bahwa pengembang di REI DKI Jakarta akan bersama pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan hunian bagi warganya. Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti lagi dengan kesepakatan teknis antara Pemprov DKI Jakarta dan pengembang yang anggota REI DKI Jakarta yang telah menyatakan mendukung. “Setelah kesepakatan ini akan dibentuk tim kecil yang anggotanya terdiri atas Pemrov DKI Jakarta, DPD REI DKI Jakarta dan Pengembang anggota REI DKI Jakarta. Tim tersebut selanjutnya merumuskan rencana kerja dan hal teknis terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Amran. Pengembang yang menyatakan siap mendukung Program DP Nol Rupiah tersebut diantaranya adalah: PT. Adhi Persada Property, PT. Agung Podomoro Land Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, PT. Ahimsa Persada Nusantara, Ciputra Group, Eureka Group, Gapura Prima Group, PT. HK Realtindo, Intiland Group, Jakarta Propertindo, Lippo Group, PT. Metropolitan Land Tbk, MSH Group, PD. Pembangunan Sarana Jaya, Perumnas, PT. PP Property Tbk, PP Urban, Relife Property, Riyadh Group Indonesia, Sinarmas Group, PT. Waskita Karya Realty. Jumlah itu akan terus bertambah lagi jumlahnya. Presiden Direktur Eureka Group Lukman Purnomosidi mengatakan, kerjasama ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian DKI Jakarta. Menurut hitung-hitungan Ketua kehormatan DPP REI ini, ada kesempatan pasar yang besar karena ada demand sebanyak 300.000 unit. Jika dirata-rata harga rumah susun Rp 360 juta maka potensi pasarnya sekitar Rp 108 triliun. “Belum lagi potensi ikutannya untuk hunian menengah dan komersial. Sehingga total kapitalisasi pasar bisa sampai tiga kali lipatnya atau sekitar Rp 300 tirliun. Katakanlah akan terserap realistis selama 10 tahun maka pertahunnya ada Rp 30 triliun. Demikian juga penerimaan pajak-pajak dan retribusi akan tumbuh serta tentunya kenaikan penerimaan PAD DKI Jakarta,” ujarnya. Dalam acara penandatanganan kerjasama tersebut, juga dilakukan Pengukuhan pengurus DPD REI DKI Jakarta masa bakti 2017-2020. “Pengukuhan ini sangat luar biasa dan sepengetahuan saya, baru pertama kali pengukuhan pengurus DPD REI dilakukan di Kantor Gubernur, ini merupakan prestasi dan patut dicontoh,” kata Soelaeman Soemawinata.