Transformasi Kota dan Perumahan ala Zohran Mamdani, Kemana Kita?
Propertynbank.com – Di tengah langit Manhattan yang berlapis kaca dan utang, seorang anak imigran berdiri menantang para dewa real estate. Namanya Zohran Mamdani — lahir dari darah Uganda dan India, tapi jiwanya tumbuh dari beton New York. Zohran bukan sekadar walikota baru. Zohran simbol dari perlawanan terhadap kota yang makin tak bisa dihuni oleh warganya sendiri. “This is a city that needs to be affordable for the people who build it every day.” — Zohran Mamdani, New York City Mayor-elect. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi di baliknya, ada gelegar revolusi moral kota. Mamdani ingin mengembalikan kota kepada tukang roti yang bangun subuh, kepada sopir taksi yang tidur di mobilnya, kepada perawat yang tak sanggup menyewa apartemen yang dilewatinya setiap malam sepulang jaga. New York adalah laboratorium peradaban urban dunia. Jika di sana politik kemanusiaan bisa hidup, maka di kota-kota lain — termasuk Jakarta — alasan untuk menyerah menjadi tiada. Bertahun-tahun, New York menelurkan miliarder real estate, bukan rumah bagi rakyat. Sama seperti banyak kota besar lain, termasuk Jakarta, Bandung, atau Medan: ketika tanah menjadi komoditas, rumah berubah dari hak menjadi hadiah — dari tempat tinggal menjadi portofolio. Ketika Mamdani berkata, “We can’t afford to wait for the private sector to solve this crisis,” itu bukan sekadar kritik yang membangkitkan solider, tapi ultimatum membalikkan arah. Dia menolak menyerahkan krisis perumahan kepada tangan yang sama yang menciptakannya. Zohran menjanjikan 200.000 rumah publik, disubsidi negara, dibangun oleh serikat pekerja, dan distabilkan sewanya. Mirip sikap Tan Malaka kepada siasat kolonialis Belanda, yang taknak berdamai apalagi kerjasama dengan perampok rumah sendiri. Baca Juga : Program FLPP Diperluas, Cleaning Service dan Keluarga Muda Bisa Miliki Rumah Sendiri Kebijakan Zohran mengancam gurita besar: para pengembang yang menari bersama dewan kota, media yang menunggu kesalahan kecil untuk jadi headline, dan elite politik yang nyaman dengan sistem lama. Tapi, seperti kata Zohran Mamdani, “We have won because New Yorkers have stood up for a city they can afford.” John Grisham mungkin menulis kisah ini dengan adegan pengadilan di mana rakyat menggugat negara. Tapi Mamdani menulisnya di jalan-jalan Bronx, di antara blok rumah yang nyaris ambruk tapi tetap dihuni. Dia tahu politik bukan hanya soal kursi, tapi tentang siapa yang boleh tetap tinggal di kota. Siapa yang berhak atas runah layak dan terjangkau. Mamdani paham, betapa hukum dan anggaran bisa menjadi alat keadilan, atau senjata pengusiran massal. Dalam satu dekade terakhir, lebih dari 200 ribu warga New York terusir karena gentrifikasi. Tersebab itu Zohran tidak mau menjadi walikota yang menandatangani kontrak penggusuran berbalut lisptik modernisasi. Yang diperlukan bukan pembangunanisme yang menggusur tapi perubahan a.k.a transformasi hak atas kota. Agar tak ada satu pun warga kota yang tinggal. Dari urban development ke urban transformation. Itu sebabnya, Zohran Mamdani bicara tentang the right to the city — bukan slogan, tapi mandat moral: bahwa kota bukan milik pasar, melainkan milik manusia yang menafasi dan membangunnya. Zohran Mamdani Cermin untuk Indonesia Ketika New York berani menantang konglomerasi properti, bagaimana dengan kita? Kita sudah lama punya UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), tapi juga punya ribuan hektar tanah tidur yang dikuasai spekulan. Kita punya jargon perumahan untuk MBR, tapi disebaliknya perumahan subsidi yang jauh dari pekerjaan dan transportasi — tempat rakyat dipinggirkan atas nama pembangunan dan efek gentrifikasi. Baca Juga : Perkuat Kompetensi SDM, APERSI Gandeng LSP AREA Indonesia Dukung Program 3 Juta Rumah Kota-kota kita masih lebih sibuk menghitung izin-persetujuan membangun bangunan daripada menimbang hak warga untuk hidup layak. Seolah hukum tata ruang hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara menara kaca boleh menembus awan tanpa malu. Kita perlu UU Pembangunan Perkotaan, eh: UU Transformasi Perkotaan. Kalimat Mamdani, jika diterjemahkan ke konteks Jakarta, terdengar seperti teguran keras: “Kota ini seharusnya bisa ditinggali oleh mereka yang menafasi dan membangunnya setiap hari.” Tukang, satpam, guru honorer, perawat, pedagang kaki lima — merekalah jantung kota. Tapi jantung itu lama antri mendapatkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) seperti analog aliran air ke tangki raksasa yang entah kapan penuh. Karena tiap tahun statistik keluarga baru lebih banyak dari jatah APBN untuk kuota, maka defisit pemilikan rumah (backlog) kudu diatasi dengan cara baru, seperti terobosan Zohran. Jika tidak, MBR makin tak punya kemudahan akses kepada rumah. Atau tersisih nun jauh di luar kota. Maka dan maka jangan vulgar menyingkirkan Pemda dari urusan konkuren kebutuhan dasar perumahan rakyat. Pertarungan Hak Atas Langit New York kini menguji dirinya: apakah ia masih rumah bagi semua, atau hanya bagi mereka yang mampu membeli persil langitnya? Pertanyaan itu mestinya juga mengguncang kita. Karena setiap kota pada akhirnya harus memilih — antara kemanusiaan atau kapital, antara hunian atau ilusi. Baca Juga : Perumahan Citra Mulia Megah Karawang Dipuji Menteri PKP, Siap Ekspansi Hingga 100 Hektar Zohran Mamdani tidak sedang menawarkan utopia, ia sedang membuka luka lama kota dan mengajukan pertanyaan paling sederhana namun paling radikal: “Untuk siapa kota ini dibangun?” Dan mungkin, di situlah kita harus mulai lagi — dari pertanyaan yang sama, di antara beton, keringat, dan mimpi rakyat yang menunggu rumahnya. Epilog: Suatu hari nanti, jika kota-kota di negeri 062 seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan lainnya berani menulis ulang rencana tata kotanya bukan berdasarkan agenda investor, tapi berdasarkan penghuni kota, mungkin kita bisa berdiri di barisan sejarah yang sama dengan Zohran Mamdani. Karena kota yang baik bukan yang punya skyline megah, tapi yang tidak lupa siapa yang menyalakan lampunya setiap malam. Kurir yang mengantarkan makanan, ojol yang mengaspal. Petugas yang menjaga kebersihan kota. Maka dan maka kota-kota di negeri ini hidup, tumbuh, berkembang, dan dewasa bersama nafas dan keringat warga kota. “We can’t afford to wait for the private sector to solve this crisis.” — Zohran Mamdani. Tabik Penulis : Muhammad Joni, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Sekjen PP IKA USU.
The HUD Institute Kritik Kementerian PKP : Perlu Reorientasi Kebijakan Perumahan
Propertynbank.com – The HUD Institute menilai bahwa penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian PKP masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan pekerjaan rumah mendesak, terutama dalam mencapai target ambisius Program 3 Juta Rumah. Menurut Suharso Monoarfa, Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute, hingga kini terjadi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Ia mempertanyakan kejelasan roadmap 3 Juta Rumah, serta efektivitas program seperti FLPP dan KUR Perumahan yang belum menunjukkan outcome signifikan. “Kalau hanya andalkan FLPP, kontribusinya maksimal 15% dari target. Sisanya harus dijawab dengan strategi lebih kuat,” tegas Suharso dalam siaran pers, Rabu (22/10). Lebih lanjut, The HUD Institute juga mengkritik kinerja Kementerian PKP, yakni target FLPP 350 ribu unit baru terserap sekitar 60% menjelang akhir tahun. Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute menegaskan, program 3 Juta Rumah tidak lagi termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), menimbulkan pertanyaan soal arah kebijakan ke depan. “Penataan permukiman kumuh belum menunjukkan transformasi berarti sejak beralih dari Kementerian PUPR ke PKP. Kalau kawasan kumuh tidak disentuh, pembangunan rumah baru tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan,” ujar Zulfi Syarif Koto. Baca Juga : Tak Dihadiri Menteri PKP, Kredit Program Perumahan Resmi Diluncurkan Menurut Zulfi, tata kelola lembaga dinilai masih lemah. BP Tapera dinilai mengalami ketidakpastian pasca putusan MK yang menyatakan inkonstitusionalitasnya. Perum Perumnas disebut tanpa arah, padahal seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan rumah rakyat. Isu SDM dan Kelembagaan Kementerian PKP memiliki 3.749 pegawai dengan dominasi Generasi Y dan Z, namun struktur kelembagaan baru memerlukan penguatan kapasitas dan pelatihan teknis agar implementasi program berjalan efektif. Baca Juga : BP Tapera Optimis Target 350.000 Rumah Subsidi FLPP di 2025 Tercapai Agung N, peneliti The HUD Institute, mengkritik belum adanya kebijakan nyata yang menyasar perumahan swadaya berbasis komunitas, padahal 80% pembangunan rumah MBR dilakukan oleh masyarakat sendiri. Rekomendasi The HUD Institute Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah perkuat regulasi perumahan rakyat yang inklusif, aktifkan kembali Balai di daerah sebagai perpanjangan tangan Kementerian PKP, libatkan asosiasi pengembang dan komunitas dalam implementasi kebijakan dan lakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemda, sesuai amanat UU No. 1/2011 tentang perizinan untuk MBR. “Terlalu banyak seremoni, terlalu sedikit aksi. Kementerian PKP perlu transformasi nyata, bukan sekadar pencitraan,” pungkas Agung.
Fahri Hamzah Ungkap Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan dan Pemukiman Kumuh
Propertynbank.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan komitmen pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam menjalankan kebijakan strategis untuk pengentasan kemiskinan, penyediaan hunian layak, dan penataan kawasan permukiman kumuh. “Program ini difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu renovasi rumah tak layak huni di desa dan pembangunan hunian vertikal di wilayah perkotaan dan pesisir. Kita bekerja berdasarkan pemetaan desil pendapatan, sampai kepada desil 8, atau masyarakat dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Ini adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak dan perlu kita intervensi,” ujar Wamen PKP. Dijelaskan Fahri, untuk wilayah pedesaan, program renovasi rumah tidak layak huni akan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nilai bantuan sebesar Rp21,8 juta per unit. Bantuan tersebut terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan, Rp2,5 juta untuk biaya pendampingan teknis dan sisanya untuk operasional. “Orang desa banyak yang punya rumah dan tanah, tapi tidak layak huni. Maka solusinya adalah renovasi, dengan melibatkan koperasi bahan bangunan untuk memperkuat partisipasi lokal,” tandas politikus Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia) ini. Sedangkan untuk wilayah kota dan pesisir, pemerintah telah memperoleh dukungan pembiayaan luar negeri sebesar USD 4,5 miliar (sekitar Rp60 triliun) yang difokuskan pada penataan kawasan kumuh. “Ini bukan hanya pembangunan rumah, tapi penataan kawasan secara menyeluruh. Fokusnya di tepi sungai dan pantai, yang selama ini menjadi sumber banjir dan masalah lingkungan,” kata Wamen. Baca Juga : Hadiri Musda REI DKI Jakarta, Wamen Fahri Hamzah Semangati Pengembang Properti Selain itu, sambung dia, pemerintah merancang hunian vertikal dengan 3 hingga 5 lantai, di mana lantai bawah dijadikan ruang publik dan lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal. Sisa lahan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga. Lebih lanjut Wamen menyampaikan bahwa sejumlah regulasi teknis seperti petunjuk pelaksanaan masih dalam proses finalisasi. Ia menegaskan pentingnya percepatan agar program dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, penguasaan dan harga tanah yang tidak rasional menjadi tantangan utama. Pemerintah akan memanfaatkan lahan negara seperti sepadan sungai dan pantai untuk pembangunan hunian sosial, serta menerapkan kembali prinsip zonasi ketat. Baca Juga : Wamen PKP Fahri Hamzah Bahas Strategi Untuk Program 3 Juta Rumah Dengan BAPPENAS “Presiden RI telah memberi arahan agar hunian vertikal menjadi prioritas utama untuk menghadapi urbanisasi. Sistem sewa atau sewa beli juga akan diperkuat untuk menjangkau kelompok masyarakat muda dan berpindah-pindah kerja (mobile workforce). Konsep ini terbukti berhasil di banyak negara industri. Kita pun harus bergerak ke arah itu,” jelas Wamen. Dengan investasi sektor properti mencapai Rp310 triliun per tahun, Wamen menyebut program perumahan ini berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 5–6% per tahun. “Kalau program ini dijalankan secara serius selama lima tahun, kita akan melihat transformasi besar di sektor perumahan nasional, terutama di kawasan kumuh perkotaan dan wilayah pesisir,” pungkasnya.
Dukung Program Prabowo-Gibran, REI Siap Bangun 1 Juta Rumah di 2025
Propertynbank.com – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun, yang menjadi salah satu program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan, REI siap berkontribusi dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun 2025 mendatang. Menurut dia, pengentasan masalah backlog rumah dalam klaster kesejahteraan dan program 3 juta rumah, menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya. Berapa besar anggaran perumahan yang akan disiapkan, diakuinya belum diketahui, karena belum adanya proses transisi. “Tetapi yang pasti komitmen Prabowo-Gibran ke REI sudah terang benderang bahwa masalah perumahan ini penting dan harus bisa tuntas dalam 5 tahun,” jelas Joko Suranto kepada wartawan pada HUT REI ke-52 di Labuan Bajo, Jumat (26/4) lalu. Baca Juga : Ikuti Jejak Jokowi, Prabowo dan Gibran Akan Bangun Sejuta Unit Rumah Menurut Joko, sebagai asosiasi tertua, terbesar dan tepercaya, REI sangat siap untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah Prabowo-Gibran tersebut. Tahun depan, kata dia, REI menyatakan kesanggupan untuk membangun 600 ribu hingga 1 juta unit rumah. Bahkan, asosiasi pengembang itu sudah menyiapkan 600 ribu kavling tanah untuk dibangun perumahan terjangkau (affordable housing) pada 2025. “Kami sanggup menyediakan 1 juta rumah di seluruh Indonesia, dimana 85% adalah rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya hunian vertikal. Kami masih menunggu program pembangunan 3 juta rumah ini sejalan (matching inline) termasuk dengan perbankan,” tegas Joko. CEO Buana Kassiti Group ini menambahkan, target pembangunan rumah sebanyak itu sangat realistis karena dinilai sejalan dengan upaya menuntaskan backlog perumahan yang saat ini telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit dan setiap tahunnya terus bertambah. Kalau konsisten dijalankan terlebih dengan basis data kebutuhan rumah yang akurat, maka pada 2029 angka backlog diyakini akan berkurang drastis dan terkelola dengan baik. Menurut dia, usaha pengentasan backlog rumah nasional, tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif. Pasalnya, setiap tahun terjadi penambahan angka backlog mencapai 800.000 unit akibat adanya kebutuhan rumah dan pernikahan baru. Sementara kemampuan pengembang setiap tahun membangun hanya sekitar 450.000 hingga 500.000 unit rumah. “Maka, cara-cara yang selama ini biasa dilakukan tidak akan mampu untuk mengatasi backlog. Bahkan untuk memenuhi akumulasi penambahan kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800.000 unit saja sudah kewalahan. Karena itu harus ada usaha yang lebih besar dan sangat luarbiasa seperti program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini,” ungkap Joko. Baca Juga : Termasuk Skala Prioritas, Program Perumahan Prabowo-Gibran Bangun Hunian di Desa dan Kota Dirinya memprediksi, dengan bergeraknya program pembangunan 3 juta rumah, sektor perumahan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pembangunan 1 juta rumah saja membutuhkan investasi sekitar Rp360 triliun, membutuhkan 32,5 juta tenaga kerja, dan membawa PAD sekitar Rp114 triliun. Bayangkan jika pembangunan dapat ditingkatkan hingga tiga kali lipat, maka sektor perumahan dan properti layak disebut big giant (raksasa) pengungkit ekonomi nasional atau dikenal sebagai propertinomic,” tutur Joko. Dikatakan Joko, persoalan perumahan harus dikelola secara benar dan tepat, karena jika tidak berpotensi menjadi bom waktu di suatu waktu nanti. Terlebih pada tahun 2035, hampir 66 persen penduduk indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan. REI Dorong Rekayasa Pembiayaan Selain mendukung dibentuknya Kementerian Perkotaan dan Perumahan, REI juga mendorong dilakukannya rekayasa pembiayaan perumahan guna menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Diantaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami mendorong agar sekuritisasi aset KPR untuk rumah subsidi juga belum bisa dilakukan untuk menambah likuiditas pembiayaan rumah MBR. Karena produknya kan sama-sama kredit pemilika rumah (KPR),” sebutnya. Baca Juga : Prabowo – Gibran Janji Selesaikan Semua Masalah Perumahan, Begini Strateginya ! Sekuritisasi aset melalui instrumen efek beragun aset (EBA) KPR merupakan cara perbankan untuk mencairkan portofolio KPR yang dimiliki sebagai sumber pendanaan, sehingga arus kas menjadi lebih terjaga dan bisa menjadi sumber dana buat aktivitas pembiayaan KPR baru. Sekuritisasi KPR bersubsidi menjadi penting, karena pendanaan KPR subsidi yang bersumber dari APBN alokasinya selama ini sangat terbatas. REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah. Dengan begitu, tingkat bunga KPR juga akan lebih terkontrol karena sumber pendanaan berbiaya murah. Kemampuan perbankan untuk mendukung pembiayaan perumahan pun akan semakin baik. Sementara terkait rencana pemerintah untuk mengurangi tenor atau jangka waktu KPR bersubsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun disubsidi dan 10 tahun mengikuti bunga pasar, REI menilai hal itu kemungkinan dapat diterapkan karena penghasilan nasabah akan ada peningkatan setelah 10 tahun ke depan. Langkah ini juga akan mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah dan dapat memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi guna mengatasi backlog perumahan. “Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bunga KPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenor KPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%,” ujar Joko Suranto. Baca Juga : REI-Kemenperakraf Jalin Kerjasama Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pada kesempatan yang sama, Direktur Konsumer Bank BTN, Hirwandi Gafar menyebutkan Bank BTN telah mengusulkan perubahan skema KPR subsidi dari skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi skema KPR subsidi selisih bunga. Nantinya, subsidi untuk hunian MBR akan bersumber dari pemupukan dana abadi dari hasil investasi. “Untuk jangka waktu 10 tahun hingga 15 tahun, pemerintah akan tetap mengalokasikan pendanaan dari APBN untuk KPR FLPP sebagai dana abadi. Tapi ditambah dengan sumber pendanaan lainnya. Pada saatnya nanti, pemerintah tidak perlu lagi mendanai dari APBN karena dana abadi itu nantinya yang akan mensubsidi KPR FLPP,” ujarnya. Menurut Hirwandi, jangka waktu pinjaman KPR subsidi saat ini selama 20 tahun terlalu lama. Padahal, penghasilan masyarakat cenderung mengalami peningkatan. “Kami coba simulasikan sekitar 3% saja, maka paling lambat pada tahun ke-10 nanti konsumen rumah subsidi sudah dapat mengabsorb suku bunga pasar,” ujar Hirwandi. Menurut dia, idealnya tenor KPR yang memperoleh subsidi cukup hingga tahun ke-10 saja. Untuk tahun ke-11 dan selanjutnya, konsumen akan mendapat bunga komersial atau floating
REI Siap Dukung Program Prabowo-Gibran Bangun 3 Juta Rumah
Propertynbank.com – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) merespons positif program perumahan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan membangun 3 juta rumah di Indonesia setiap tahun untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Menurut Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, pembangunan 3 juta rumah itu terbagi masing-masing 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir. Hal tersebut disampaikannya di acara Konsolidasi Nasional Pengusaha dan Pekerja untuk Prabowo-Gibran di Stadion Indonesia Arena GBK Jakarta, Senin 5 Februari 2024 lalu. Menariknya, Hashim sampai tiga kali menyebut Realestat Indonesia (REI) dalam pidatonya dan menantang asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia itu untuk bersedia menjadi punggawa terdepan dalam menjalankan tugas pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Baca Juga : Ikuti Jejak Jokowi, Prabowo dan Gibran Akan Bangun Sejuta Unit Rumah Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan apresiasi terhadap program perumahan Prabowo-Gibran. Dia menyatakan, siap menerima tantangan untuk dilibatkan merealisasikan pembangunan 3 juta rumah tersebut. Target pembangunan rumah sebanyak itu dinilai sejalan dengan upaya menuntaskan backlog perumahan yang saat ini telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit dan terus bertambah setiap tahunnya. “Program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini sangat realistis dan inline dengan usaha untuk menyelesaikan angka backlog perumahan yang terus membesar. Jika konsisten dijalankan, maka di 2029 jumlah backlog akan dapat dikelola dan ditanggani,” kata Joko Suranto dalam keterangannya, Selasa (6/2). Ditambahkan Joko, pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif. Menurutnya, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan backlog mencapai 800.000 unit rumah, sementara saat ini kemampuan pengembang membangun hanya sekitar 450.000 hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan rincian 250.000 rumah bersubsidi dan 200.000 rumah komersial (non-subsidi). “Artinya, cara-cara yang biasa dilakukan selama ini ternyata tidak akan mampu untuk mengatasi backlog yang angkanya sudah 12,7 juta unit. Bahkan untuk memenuhi akumulasi penambahan kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800.000 unit saja belum dapat teratasi,” jelas Joko Suranto. Baca Juga : Prabowo – Gibran Janji Selesaikan Semua Masalah Perumahan, Begini Strateginya ! CEO Buana Kassiti Group ini mengaku telah berkomunikasi dengan Hashim Djojohadikusumo untuk menyampaikan kondisi kebutuhan rumah nasional dan potensi masalah yang selama ini masih menghambat sektor properti terutama penyediaan perumahan rakyat. Disampaikan pula bahwa persoalan perumahan harus dijadikan prioritas, karena kalau tidak dikelola dengan serius berpotensi menjadi “bom waktu” di suatu waktu nanti. Terlebih pada tahun 2035, hampir 66 persen penduduk indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan. Situasi itu butuh penangganan yang tepat, sehingga jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah tidak terus membengkak. “Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah. Karena itu, REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah,” ungkapnya. Menurut dia, sektor perumahan diyakini dapat menghasilkan dampak besar seperti menyerap tenaga kerja yang besar karena bersifat padat karya, mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta bisa membantu menekan angka stunting di Indonesia. REI berpendapat, ketika para paslon presiden dan wakil presiden bicara tentang upaya mencapai kesejahteraan rakyat, maka seharusnya salah satu yang dibahas adalah mengenai upaya-upaya untuk memenuhi hunian yang layak. Karena tempat tinggal yang layak adalah salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Baca Juga : Termasuk Skala Prioritas, Program Perumahan Prabowo-Gibran Bangun Hunian di Desa dan Kota “Oleh karena itu, kami berkomitmen kuat untuk selalu mendukung program perumahan yang dijalankan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang karena searah dengan tujuan REI dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan rumah berkualitas yang layak huni,” kata Joko. REI Perjuangkan Propertinomic Lebih lanjut Joko menjelaskan, REI secara proaktif terus mengaungkan pentingnya sektor perumahan ini dikelola secara baik kepada seluruh calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi pada Pemilu 2024. Hal itu dilakukan melalui ruang diskusi maupun lewat media massa. REI bahkan memiliki acara khusus di salah satu televisi nasional yang membahas tentang Propertinomic. “Itu semua merupakan upaya kami untuk menyadarkan dan menumbuhkan pemahaman kepada semua pihak termasuk para kontestan di Pemilu 2024 tentang pentingnya pemenuhan rumah bagi masyarakat. Harus diingat bahwa penyediaan tempat tinggal layak adalah perintah konstitusi yang harus kita taati dan capai,” tegas Joko Suranto. Propertinomic, sambung Joko, merupakan paradigma baru yang merujuk kepada posisi strategis sektor properti sebagai kekuatan utama dalam membangkitkan perekonomian negara.Propertinomic mengubah cara melihat sektor properti dari hanya sebuah indikator dalam pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pengungkit. Baca Juga : Prabowo-Hatta, Jokowi-JK, IPBA-9 dan Harapan Rakyat Ada empat fokus utama propertinomic yang harus disentuh oleh pemerintahan mendatang. Pertama, penguatan institusi atau kelembagaan . Yakni perlunya satu kementerian khusus yang mengurusi perumahan dan perkotaan sebagai integrator kebijakan yang fokus. Selama ini, sektor properti diurusi oleh 6 kementerian/lembaga berbeda yang memiliki agenda masing-masing. “Kedua adalah fokus kebijakan. Kalau ada kementerian khusus, maka berarti ada prioritas dan keberpihakan, sehingga hambatan koordinasi lintas kementerian/lembaga yang selama ini sering terjadi dapat lebih cepat dikonsolidasikan,” jelasnya. Ketiga, memaksimalkan anggaran perumahan. Seperti diketahui, alokasi anggaran untuk sektor perumahan masih sangat kecil, yaitu 0,4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Posisi itu menunjukkan sektor perumahan belum menjadi prioritas di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini. Ditegaskan Joko, anggaran perumahan sebenarnya tidak an sich hanya bersumber dari APBN, tetapi pemerintah dapat mencari dana-dana pendampingan yang jumlahnya cukup besar. “Sebenarnya subsidi perumahan itu dananya tidak hilang, karena anggaran subsidi berubah menjadi barang (rumah) yang punya nilai (value). Tentu ada dampak ekonomi yang ditimbulkan, dan dananya akan kembali sebagai dana bergulir,” paparnya. Keempat dengan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN). Dengan menjadikan sektor perumahan sebagai PSN, maka sektor ini akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu akan mempercepat penyediaan perumahan nasional.
Ikuti Jejak Jokowi, Prabowo dan Gibran Akan Bangun Sejuta Unit Rumah
Propertynbank.com – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo dan Gibran berjanji akan membangun 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran, Paulus Totok Lusida. Dirinya mengatakan, bahwa pembangunan rumah tapak dan rumah vertikal bertujuan untuk membantu kaum milenial dan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan rumah murah. Menurut Ketua Umum DPP REI periode 2019-2023 tersebut, saat ini berdasarkan data TKN Prabowo – Gibran terdapat kesenjangan atau backlog antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat di angka 12,7 juta. Baca Juga : Prabowo – Gibran Janji Selesaikan Semua Masalah Perumahan, Begini Strateginya ! “Selain di perkotaan, Pak Prabowo dan Mas Gibran berencana merenovasi rumah yang ada di desa yang ditargetkan mencapai 2 juta rumah pada tahun kedua setelah menjabat,” kata Paulus, mengutip dari Bisnis.com pada Rabu (27/12/2023). Paulus Totok menjamin rumah tapak dan rumah veritkal yang akan dibangun itu memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh seluruh kaum terutama milenial dan warga kalangan menengah kebawah. Selain itu, Paulus Totok juga mengatakan jika Prabowo dan Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024, maka segala pihak akan menyiapkan program subsidi rumah murah bagi generasi milenial dan warga kelas menengah kebawah. “Rumah itu merupakan salah satu kebutuhan dasar seseorang. Jika seseorang sudah memiliki rumah, maka bisa hidup maka bisa hidup dan bisa maju kedepan untuk mendidik anaknya,” katanya. Program Prabowo dan Gibran Berdasarkan dokumen visi dan misi Prabowo dan Gibran, program rumah murah menjadi salah satu dari 17 program prioritas. Paslon ini berjanji menyediakan rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Sebab, pembangunan perumahan diyakini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin hingga mengurangi ketimpangan. Baca Juga : Termasuk Skala Prioritas, Program Perumahan Prabowo-Gibran Bangun Hunian di Desa dan Kota Adapun, program sejuta rumah juga sebelumnya dirancang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua kepemimpinannya. Program tersebut diharapkan dapat mengatasi backlog khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Nabilla Chika Putri)
Prabowo – Gibran Janji Selesaikan Semua Masalah Perumahan, Begini Strateginya !
Propertynbank.com – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Gibran memandang sektor perumahan rakyat perlu mendapat perhatian serius dimasa pemerintahan mereka. Karena itu, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menempatkan sektor perumahan menjadi salah satu program prioritas yang sejajar dengan beberapa sektor penting lainnya. Hal itu diungkapkan Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Panangian Simanungkalit dan Paulus Totok Lusida dalam diskusi bersama media, di Jakarta, Senin, (27/11/2023). “Prabowo – Gibran komitmen untuk menyelesaikan kusutnya persoalan perumahan rakyat. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), milenial dan Gen Z merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, program-program dihadirkan sudah melalui analisis komprehensif dan berdasarkan data yang akurat, serta dipastikan aplikatif,” ungkap Panangian Simanungkalit. Baca Juga : Termasuk Skala Prioritas, Program Perumahan Prabowo-Gibran Bangun Hunian di Desa dan Kota Menurut Panangian, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan Prabowo – Gibran juga ingin membangun atau merenovasi sebanyak 25 unit rumah per desa/kelurahan per tahun sehingga akan dapat dicapai pembangunan 2 juta rumah dipedesaan yang dimulai pada tahun kedua mereka menjabat. Selain itu, untuk mengurangi backlog, mereka juga memiliki program membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) diperkotaan. Panangian menyebutkan, keberpihakan Prabowo – Gibran kedesa merupakan sesuatu yang tidak pernah mendapatkan perhatian dalam pembangunan di Indonesia selama ini. Karena pembangunan akan dimulai dari desa termasuk disektor perumahan. Ide membangun rumah didesa tersebut, tegasnya, merupakan simbol keberpihakan negara atas pembangunan didesa. “Saya memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah dipedesaan yang dibarengi dengan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Panangian yang juga dikenal sebagai Pakar Properti Nasional itu. Program Perumahan Prabowo – Gibran Berdasarkan Data Sementara itu, Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan KIM, PaulusTotok Lusida juga menegaskan bahwa program perumahan Prabowo – Gibran akan dilakukan berdasarkan data dan kebijakan yang aplikatif. Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2019-2023 itu, nantinya dari data yang akurat KIM melalui tim ahli di bidang perumahan dan perkotaan akan berkolaborasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan perumahan yang selama ini belum terselesaikan. Baca Juga : Apersi Hadirkan Tiga Capres Paparkan Program Perumahan di Rakernas 2023 “Tanpa data tentu kami tidak bisa bergerak. Dan dari data yang ada kita tahu angka backlog sudah mencapai 12 juta-an. Dari 12 juta tersebut, ternyata yang non fix income itu jumlahnya sangat besar yakni sekitar 65%-70%. Dari data juga kita tahu non fix income yang non bankable juga cukup besar. Jadi semua akan kita perhitungkan,” ujar Totok. Karena itu, menurutnya, penyedian hunian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Untuk dikawasan perkotaan terutama kota-kota yang memiliki penduduk diatas 2 juta jiwa, pembangunan hunian haruslah hunian vertikal. Artinya, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk membangun hunian vertikal sebanyak-banyaknya agar warga yang membutuhkan seperti kalangan milenial dan Gen Z mendapatkan hunian yang layak dan nyaman. KIM menargetkan pembangunan hunian vertikal sebanyak 500 tower per tahun, dimana satu tower terdiri dari 1.000 unit. Mayoritas yang akan dibangun adalah rumah susun sewa (rusunawa). Hal itu untuk mensiasati kalangan milenial dan Gen Z yang mayoritas berpenghasilan non fix income dan tidak bankable. Tetapi, kata Totok, rusunawa yang akan dikembangkan bukan lagi 4-5 lantai, melainkan 30 lantai untuk menghemat penggunaan lahan. Nantinya, rusunawa-rusunawa ini dimungkinkan untuk dikonversi menjadi rumah susun milik (rusunami) menurut regulasi yang diatur pemerintah. Baca Juga : Pengamat Properti Apresiasi Program Perumahan Jadi Isu Utama Tiga Capres “Untuk liftnya nanti akan menjadi beban pemerintah, supaya mereka yang tinggal dirusunawa tidak terbebani. Pemerintah juga akan melakukan upaya edukasi dan pengkondisian dulu agar masyarakat mau dan terbiasa tinggal dihunian vertikal,” imbuhTotok. Lalu bagaimana dengan ketersedian lahan untuk membangun tower-tower rusunawa tersebut? Totok Lusida menjelaskan, pemerintah mendatang akan memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan BUMN yang titik lokasinya diperkirakan cukup banyak. “Kalau pemerintah pusat mewajibkan pemda untuk menyiapkan lahannya tentu bisa. Termasuk lahan-lahan milik PT KAI yang ada dimana-mana. Dari pada kosong dan nganggur, lebih baik dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dan semua itu sudah kamihitung, dan sangat rasional,” pungkas Totok.
Puji Cara Capres Anies Atasi Kemiskinan Perumahan, Muhammad Joni Contohkan Kampung Susun Akuarium
Propertynbank.com – Mengatasi kemiskinan perumahan termasuk defisit rumah (backlog) perlu reformasi pembiayaan perumahan dan penyediaan tanah. Advokat pro perumahan rakyat Muhammad Joni menyampaikan itu, menilai pidato Anies Baswedan mengatasi persoalan perumahan rakyat dan kemiskinan perumahan di Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta (10/11) lalu. “Capres kudu peduli skala tinggi kepada kemiskinan perumahan rakyat,” ujar Joni mengomentari narasi Anies di depan helat pengembang perumahan rakyat yang bergabung dalam APERSI. Joni menilai calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut telah memetakan masalah dan menyiapkan solusi terutama terkait backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) saat ini, yang mencapai sebanyak 12,7 juta rumah. “Saya memungut kata kunci pokok kebijakan, yakni transformasi perumahan rakyat dalam pembangunan perkotaan, dan reformasi pembiayaan alternatif pro perumahan rakyat. Dengan memetakan masalah konkrit backlog, berapa siapa saja, lokasi di mana dan berapa lama bisa diselesaikan. Dia juga menyampaikan strategi dan terobosan dalam mengatasi kemiskinan perumahan. Jadi konkret, bukan cuma gagasan kebijakan. Langsung kepada karya dan kapan timeline dilaksanakan, berapa lama dibereskan,” ujarnya kepada propertynbank.com. Baca Juga : PBG Jangan Hambat Perumahan MBR, Ini 5 Catatan Muhammad Joni Hal tersebut disampaikan Joni, usai mengikuti pemaparan Anies Baswedan sebagai narasumber dalam talkshow “Masa Depan Penyediaan Rumah Rakyat pada Pemerintahan yang akan Datang” yang digelar APERSI. Jejak Atasi Kemiskinan Perumahan Keyakinan tersebut juga, karena Joni melihat rekam jejak Anies Baswedan semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, Anies telah melakukan banyak terobosan terkait pemenuhan hunian rakyat ini yang dikenal dengan Jak Habitat. Salah satunya lewat transformasi Kampung Susun Bahari Akuarium. “Banyak terobosan. Misalnya Kampung Susun Akuarium yang semula tergusur, KTP dibekukan, akses bantuan dihempang, menjadi (warga) memiliki hak untuk bermukim, mempunyai status legal hak yang pasti untuk lingkungan kehidupan yang layak, bahkan menjadikan mereka (penghuni) sebagai komunitas berdaya via koperasi (sebagai pengelola),” ujar Joni, yang juga penulis buku ‘Ayat-Ayat Perumahan Rakyat’ (2018) dan ‘Ayat-Ayat Kolaborasi Jakarta Habitat’ (2022). Menariknya lagi, bagi dia, istilah from zero to hero juga layak disematkan kepada hunian komunitas yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara tersebut. Karena Kampung Susun Akuarium berhasil menyabet penghargaan Innovation Awards 2023 dari Asia Pasific Housing Forum bulan lalu. Baca Juga : Mengulik Visi Capres 2024: Menimbang Kementerian Perkotaan mengurus Perumahan “Konsep kampung susun Akuarium jenis dan katut juara dalam hal pelibatan partisipasi bermakna warga masyarakat. Itu bukti warga Akuarium bisa diberdayakan, sanggup menjadi agen pembangunan, tak harus pakai pakar asing,” tegas Joni. Terkait perumahan yang masih dilanda soal kelangkaan tanah, Joni meminta Anies alokasikan tanah untuk perumahan rakyat. “Badan bank tanah musti bekerja untuk amanat konstitusi atas hak perumahan yang digariskan dalam kebijakan direktif-prestatif Presiden. Badan bank tanah harus bekerja demi benefit kepada rakyat salam skala besar, bukan demi profit seperti land bank swasta,” pinta Joni. Ia mengapresiasi Anies yang juga tetap melakukan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi persoalan kemiskinan perumahan dan ketersediaan perumahan rakyat dengan mengajak para pengembang seperti APERSI untuk bergerak bersama. “Karena perumahan tidak cuma bisa dikerjakan pemerintah dan pemda tapi juga oleh pelaku usaha swasta pejuang MBR seperti APERSI. Tentu dengan memposisikan sebagai pembangunan perumahan rakyat yang berbasis kepada kebijakan sosial, bukan melulu kebijakan komersial. Beda lah kalau itu kebijakan komersial, perumahan mewah, apartemen mewah. Ini enggak,” ulasnya. Menurut dia, ini kebutuhan atas hunian, kebutuhan atas rumah pertama dan tersebab itulah pemerintah harus hadir aktif-positif di garda terdepan dengan mengalokasi anggaran, mengalokasi penyediaan tanah dan untuk itu harus dioptimalkan sebagai dokumen program strategis nasional,” tandasnya. Baca Juga : Polusi Melanda Ibukota, Apa Kabar Kesehatan Perkotaan? Joni mendukung Anies mengatasi kemiskinan perumahan yang akan melakukan reformasi akses pembiayaan perumahan rakyat. Untuk perumahan rakyat, bank penyedia KPR terutama BUMN mestinya lebih fokus kepada pemberian manfaat alias benefit, bukan profit. “Cost of fund diefisienkan, biaya-biaya kapital dirasionalkan, good corporate governance digenjot demi persatuan dalam kemakmuran. Sebab itu bunga bank misalnya 5 persen yang disampaikan Anies sampai selesai itu sangat rasional dan adil,” tegas advokat perumahan rakyat yang mengetuai Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat. Sangat memungkinkan, kata dia, karena cost of fund itu, demi satu perubahan pada keadilan, hal itu bisa diefisienkan. “Cocok jika pembangunan perumahan rakyat, perlakuannya tidak harus sama dengan pembiyaan terhadap investasi komersial,” tandasnya. Dirinya mengatakan, harus ada alternatif skema pembiayaan di luar skema perbankan komersial, yang itu bisa menekan cost of fund dan menekan biaya-biaya sehingga efiensi terjadi dan akesibilitas terhadap pembiayaan perumahaan menjadi lebih dekat. “Dengan dekatnya akses pembiayaan maka semakin dekat akses kepada perumahan itu sendiri,” pungkasnya.
Termasuk Skala Prioritas, Program Perumahan Prabowo-Gibran Bangun Hunian di Desa dan Kota
Propertynbank.com – Pasangan capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka menempatkan sektor perumahan menjadi salah satu program utama jika nanti menang dalam pilpres (pemilihan preside) tahun 2024. Pasangan ini perhatian khusus kepada terhadap perumahan dan peningkatan sanitasi masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Pakar properti yang merupakan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit mengatakan, pembangunan sektor perumahan di desa selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, kata dia, pembangunan memang terlebih dahulu harus dimulai dari desa, salah satunya di sektor perumahan. “Pasangan Prabowo-Gibran mengusung 17 program prioritas dan satu diantaranya adalah sektor perumahan. Dalam program nomor ini, termasuk diantaranya adalah menjamin hidup berkualitas terjangkau sanitasi baik untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan yang membutuhkan. Lalu ada 8 program hasil terbaik cepat (best result fast) yang akan dilakukan dalam periode 2024 hingga 2029, yang salah satunya juga ada sektor perumahan,” ungkap Panangian di Jakarta, Kamis (17/11/2023). Baca Juga : Mengulik Visi Capres 2024: Menimbang Kementerian Perkotaan mengurus Perumahan Panangian menegaskan, sektor perumahan benar-benar prioritas bagi Prabowo-Gibran, dimana sektor ini berupa best result fast yang keempat yakni program infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin ketersediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan rumah khususnya kalangan milenial dan gen Z masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Pasangan Prabowo Subianto-Gibran sangat concern dalam menyelesaikan persoalan hunian bagi masyarakat Indonesia terutama kalangan MBR. Bahkan kami sudah memiliki beberapa program konkret untuk memberikan akses pada masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan rumah,” jelas Panangian. Selain mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, target pasangan Prabowo-Gibran adalah membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 2 juta rumah mulai tahun kedua. Baca Juga : Pengamat Properti Apresiasi Program Perumahan Jadi Isu Utama Tiga Capres Dalam mengatasi masalah backlog perumahan, Panangian menambahkan, pasangan Prabowo – Gibran akan membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) di perkotaan. Sedangkan untuk merealisasikan target tersebut, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp101 triliun per tahun. Komitmen Prabowo-Gibran Naikkan Anggaran Salah satu permasalahan utama dalam sektor perumahan adalah pendanaan. Oleh karena itu, Panangian menyebut pasangan Prabowo-Gibran akan menaikkan anggaran dalam pengentasan backlog perumahan. Selain itu, pasangan ini juga akan memanfaatkan potensi pemasukan negara dari pendapatan non-pajak yang selama ini belum optimal. “Hak negara yang seharusnya diambil, tapi belum maksimal dipungut. Meski demikian, tentu Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang berkaitan dengan korporasi. Karena inikan berkaitan dengan daya tarik investasi,” ulas Panangian. Dirinya memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah di pedesaan dan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. “Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Panangian.
Ini Sebaran Pembangunan Perumahan Kementerian PUPR di Kalimantan
Propertybank.com – Guna mendorong penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kementerian PUPR terus melaksanakan pembangunan melalui berbagai program di sejumlah wilayah penyangga. Sejumlah kebijakan dan program perumahan baik rumah tapak maupun vertikal juga dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. “Pembangunan IKN Nusantara bukan sekedar membangun infrastruktur untuk pusat pemerintahan saja tapi juga membangun perumahan yang layak bagi masyarakat,”ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Rabu (15/11/2023). Iwan menjelaskan, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Baca Juga : Apersi Hadirkan Tiga Capres Paparkan Program Perumahan di Rakernas 2023 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR ikut berperan aktif dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat. “Pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Hal itu dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” terangnya. Program BSPS di Kalimantan Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, H Hujurat menyatakan, pihaknya terus berusaha melaksanakan program kegiatan Perumahan dan Kawasan permukiman untuk masyarakat harus terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Untuk memastikan hal tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melaksanakan suatu fungsi pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bantuan penyediaan perumahan. “Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II rutin melaksanakan fungsi tersebut melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum pada Tahun Anggaran 2023. Adapun pelaksanaan program pembangunan penyediaan perumahan tersebut tersebar di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan IKN Nusantara,” terangnya. Berdasarkan data Balai P2P Kalimantan II ada sejumlah pelaksanaan penyediaan perumahan yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan II pada tahun 2023 meliputi wilayah Kalimantan Selatan yakni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kualitas sebanyak 975 unit rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni, Program Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di 15 lokasi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau perumahan bersubsidi pemerintah, Program Pembangunan Rumah Susun di satu lokasi serta Program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) Rumah Susun di satu lokasi. Baca Juga : Pengamat Properti Apresiasi Program Perumahan Jadi Isu Utama Tiga Capres Di Kalimantan Timur, Kementerian PUPR menyalurkan Program BSPS sebanyak 2.050 unit, Program PSU di 10 lokasi perumahan MBR, Program Pembangunan Rumah Susun di tiga lokasi dan Program OPOR Rumah Susun di satu lokasi. Adapun di Kalimantan Utara dilaksanakan penyaluran Program BSPS sebanyak 756 unit, Program PSU di lima lokasi perumahan MBR, dan Program OPOR Rumah Susun di satu lokasi. “Khusus untuk pembangunan infrastruktur perumahan di IKN Nusantara kami telah melaksanakan Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) dan Rumah Tapak Jabatan Menteri serta proses pembangunan 47 tower Rumah Susun untuk ASN dan Hankam,” tandasnya. Balai P2P Kalimantan II juga telah melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai Pelaksana Penyedian Perumahan Kalimantan II pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 di Kota Balikpapan. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut juga diikuti perwakilan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Khusus dan Direktorat Rumah Susun. Selain itu juga perwakilan Kepala Dinas yang Membidangi Urusan Perumahan di Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur, Para Kasatker di wilayah Balai P2P Kalimantan II, perwakilan Satgas Peningkatan Kualitas Bangunan dan Percepatan Penghunian Perumahan, Ir. Zufri Zetkas, Ir. Pangihutan Marpaung, Para PPK di wilayah BP2P Kalimantan II. “Rapat kali ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II. Kami berharap melalui rapat ini dapat diperoleh informasi dan mengetahui gambaran progres kegiatan serta kendala dan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan Balai Penyediaan Perumahan Kalimantan II melalui tahapan identifikasi masalah, dan tantangan pelaksanaan, sehingga dapat disimpulkan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan di Wilayah BP2P Kalimantan II,” harapnya.