REI DKI Nilai Infrastruktur dan Harga Lahan Jadi Hambatan Rusun Subsidi Jakarta
Propertynbank.com – Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD) REI DKI Jakarta meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempercepat penyediaan infrastruktur dasar dan memberikan relaksasi kebijakan perizinan untuk mendukung pengembangan sektor perumahan, terutama di kawasan kota baru yang tengah disiapkan pemerintah. Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mengatakan, kesiapan infrastruktur dasar dan panjangnya proses perizinan masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pengembang ketika membuka proyek baru. Pernyataan itu disampaikan Arvin dalam forum bisnis rangkaian peringatan HUT ke-54 REI di Bandar Lampung, Kamis (7/5). Menurut Arvin, pemerintah perlu mengambil peran lebih besar dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan listrik, dan air bersih agar biaya pembangunan kawasan baru tidak seluruhnya dibebankan kepada pengembang. “Jangan sampai lahan sudah disiapkan pemerintah daerah, tetapi infrastruktur dasarnya belum siap. Itu menjadi salah satu kendala utama bagi pengembang,” ujarnya. Selain infrastruktur, kata dia, REI DKI Jakarta juga meminta proses perizinan proyek perumahan dipercepat dan disederhanakan agar pengembangan kawasan hunian dapat berjalan lebih efisien. “Kami berharap proses perizinan dapat lebih sederhana dan cepat. Infrastruktur dasar juga sebaiknya ikut dipersiapkan pemerintah sehingga developer tidak menanggung seluruh beban pembangunan,” lanjut Arvin. Dalam kesempatan tersebut, Arvin juga turut menyoroti implementasi Keputusan Menteri PKP Nomor 23 Tahun 2026 yang mengatur batas harga jual rumah susun subsidi di DKI Jakarta sebesar Rp13,5 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi. Menurutnya, penyesuaian harga tersebut belum tentu otomatis meningkatkan minat pengembang membangun hunian vertikal subsidi di Jakarta. Tingginya harga lahan serta masih terbatasnya penyerapan pasar menjadi tantangan tersendiri bagi proyek apartemen rakyat. “Kalau pengembang harus membeli tanah dari awal sementara harga jual unit dibatasi, tentu tidak semua lokasi di Jakarta feasible secara bisnis,” sambung Arvin. Karena itu, REI DKI Jakarta mengusulkan pola kerja sama pemanfaatan lahan jangka panjang dengan pemerintah daerah agar pembangunan hunian vertikal tetap ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat. Usulan Relaksasi Dari REI DKI Selain skema lahan, REI DKI Jakarta juga meminta relaksasi koefisien lantai bangunan (KLB) untuk proyek hunian rakyat yang dibangun di atas lahan pemerintah agar pembangunan vertikal dapat lebih optimal. “KLB jangan terlalu dibatasi supaya proyek tetap feasible,” kata Arvin menambahkan. Dari sisi fiskal, REI DKI Jakarta juga mendorong relaksasi pajak sektor perumahan, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai masih cukup tinggi bagi masyarakat. “Kalau memungkinkan BPHTB bisa digratiskan. Minimal tarifnya diturunkan setara dengan PPh yang sudah menjadi 2,5 persen,” ujarnya. Arvin mengakui pasar hunian non-FLPP untuk masyarakat berpenghasilan menengah masih menghadapi tekanan akibat lemahnya daya beli dan terbatasnya akses pembiayaan. Menurutnya, tantangan lain datang dari rendahnya tingkat persetujuan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari sektor perbankan. “Approval KPA saat ini hanya sekitar 20–30 persen. Bahkan banyak bank belum membiayai apartemen, padahal unit yang dibangun sudah ready stock dan siap dihuni,” ungkap Arvin. Karena itu, ujarnya, REI DKI Jakarta meminta dukungan regulator dan industri perbankan untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat, termasuk penerapan bunga KPA tetap sebesar 6 persen hingga 30 tahun. “Kami berharap suku bunga KPA untuk hunian vertikal benar-benar fixed 6 persen selama 30 tahun. Kalau hanya fixed di awal lalu floating, itu akan memberatkan masyarakat,” tegas Arvin. REI DKI Jakarta, pungkas Arvin, juga berharap ada relaksasi kebijakan bagi calon konsumen dengan status kolektibilitas 2 agar tetap memiliki peluang memperoleh fasilitas KPR maupun KPA. Namun, menurut Arvin, pengembang juga harus siap memberikan buy back guarantee apabila terjadi kredit macet.
Colliers : Kantor Premium dan Gudang Motor Utama Pemulihan Properti 2026
Propertynbank.com – Sektor properti nasional mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada awal 2026. Hal ini tercermin dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Colliers Indonesia melalui Quarterly Property Market Report Q1 2026. Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, mengungkapkan bahwa sejumlah segmen properti mulai memperlihatkan pergerakan yang lebih positif, meskipun masih diwarnai berbagai tantangan global. Dari sektor perkantoran, permintaan mulai tumbuh terutama pada ruang kantor premium. Perusahaan kini lebih aktif menjajaki opsi relokasi maupun ekspansi, meski sebagian besar masih berada pada tahap penyesuaian kebutuhan ruang dengan penawaran dari pemilik gedung. “Menariknya, tren efisiensi menjadi benang merah di segmen ini. Banyak perusahaan mengadopsi struktur organisasi yang lebih ramping, sehingga kebutuhan ruang kantor pun semakin selektif. Selain itu, sertifikasi green building kini menjadi salah satu pertimbangan utama, khususnya bagi perusahaan multinasional,” ujar Ferry. Di sisi lain, pemilik gedung, terutama bangunan baru, masih dihadapkan pada tingkat kekosongan yang relatif tinggi. Kondisi ini mendorong mereka untuk lebih agresif menawarkan insentif serta meningkatkan daya tarik melalui fitur ramah lingkungan. Bergeser ke sektor residensial, pasar apartemen masih bergerak moderat. Namun, unit siap huni menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 60% dari total transaksi selama kuartal pertama 2026. “Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) juga dinilai berpotensi menjaga momentum penjualan, terutama untuk produk yang sudah siap ditempati,” ungkap Ferry. Sementara itu, pasokan baru relatif terbatas dengan tambahan sekitar 200 unit apartemen di Jakarta. Kawasan Jakarta Selatan tetap menjadi pusat aktivitas dengan kontribusi pasok terbesar. Di tengah kondisi permintaan yang belum sepenuhnya pulih, harga apartemen cenderung stabil, meskipun tekanan biaya konstruksi akibat dinamika global mulai diantisipasi pelaku industri. Pada sektor ritel, dinamika pasar masih cukup menantang. Penyewa kini lebih fokus pada efisiensi dengan memilih lokasi pusat perbelanjaan yang memiliki trafik tinggi, meskipun harus mengurangi ukuran gerai. Tren ini juga diikuti dengan durasi sewa yang lebih pendek. Sektor food & beverage, hiburan, olahraga, dan kecantikan tercatat lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Sebaliknya, sektor fesyen menghadapi tekanan akibat persaingan dengan pelaku UMKM dan pergeseran preferensi belanja Generasi Z yang semakin digital dan berbasis pengalaman. Untuk sektor perhotelan, tekanan masih terasa terutama di Jakarta. Faktor musiman di awal tahun, ditambah ketidakpastian geopolitik global, berdampak pada penurunan aktivitas MICE dan perjalanan internasional. Hotel bintang lima menjadi segmen yang paling terdampak karena ketergantungannya terhadap pasar global. “Namun demikian, pelaku industri mulai mengalihkan fokus ke pasar domestik dan Asia-Pasifik sebagai strategi untuk menjaga tingkat okupansi. Kreativitas dan fleksibilitas operasional menjadi kunci dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat,” jelas Ferry. Berbeda dengan sektor lainnya, pasar logistik justru menunjukkan ketahanan yang kuat. Tingkat hunian gudang di kawasan Jakarta dan sekitarnya tercatat mendekati 95,8% pada kuartal pertama 2026, dengan potensi meningkat hingga hampir penuh pada akhir tahun. Permintaan yang terus tumbuh tidak hanya berasal dari sektor e-commerce dan logistik pihak ketiga, tetapi juga dari industri FMCG, elektronik, farmasi, hingga kendaraan listrik dan energi terbarukan. Kondisi ini mempertegas peran strategis sektor logistik dalam mendukung rantai pasok nasional. Sementara itu di Bali, sektor perhotelan mencatat kinerja yang relatif moderat. Penurunan wisatawan domestik serta melemahnya aktivitas MICE menjadi faktor utama. Ditambah lagi, tekanan geopolitik global turut memengaruhi arus wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa dan Timur Tengah. Laporan Colliers Meski demikian, tren wisata mewah berbasis privasi dan pengalaman eksklusif justru mulai menguat. Konsep luxury yang lebih personal diproyeksikan menjadi arah baru dalam industri perhotelan, seiring perubahan preferensi wisatawan global. “Secara keseluruhan, laporan Colliers Indonesia menegaskan bahwa pasar properti mulai bergerak ke arah yang lebih stabil. Namun, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen, efisiensi operasional, serta sensitivitas terhadap dinamika global akan menjadi faktor penentu dalam menjaga momentum pertumbuhan ke depan,” pungkas Ferry.