Usai Gelar RUPSLB KB Bukopin Rombak Susunan Direksi Dan Komisaris
Propertynbank : PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu 24 Januari 2024. Mengutip laporan yang dibagikan perseroan, salah satu agenda rapat tersebut adalah merombak dan menambah jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Dalam RUPSLB menyepakati penunjukan Seng Hyup Shin sebagai Wakil Komisaris Utama dan menunjuk Im Jang Hyuk sebagai Direktur Bank KB Bukopin. Adapun perubahan susunan pengurus Perseroan ini akan berlaku secara efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang melibatkan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama Bank KB Bukopin, Tom (Woo Yeul) Lee menyatakan, perubahan susunan pengurus Perseroan ini merupakan bentuk komitmen pemegang saham untuk mendorong pertumbuhan kinerja perseroan di tengah berbagai tantangan industri perbankan yang terus berkembang. “Perubahan ini akan memberikan semangat baru untuk mengantarkan Bank KB Bukopin menjadi bank yang terpercaya dan dicintai oleh nasabah dan masyarakat Indonesia,” ujarnya seperti dikutip keterangan resminya, Rabu 24 Januari 2024. Tom juga menambahkan, dengan adanya perubahan ini pihaknya yakin akan memberikan semangat baru untuk mengantarkan Bank KB Bukopin menjadi bank yang terpercaya dan dicintai oleh nasabah dan masyarakat Indonesia. Penyegaran yang dilakukan perseroan ini juga akan memperkuat harmonisasi dan kolaborasi serta diharapkan mampu mengakselerasi berbagai target bisnis Bank KB Bukopin. “Komisaris dan direktur yang baru akan mampu memperkuat bisnis bank KB Bukopin kedepannya, sekaligus melakukan fungsi pengawasan, dan rekomendasi untuk kemajuan perseroan,” kata Tom. Berdasarkan keputusan RUPSLB Tahun 2024, berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank KB Bukopin: Dewan Komisaris Komisaris Utama – Jerry Marmen Wakil Komisaris Utama – Seng Hyup Shin* Komisaris – Nanang Supriyatno Komisaris Independen – Tippy Joesoef Komisaris Independen – Hae Wang Lee Komisaris Independen – Stephen Liestyo Komisaris Independen – Sukriansyah S. Latief Komisaris Independen – Eugene K. Galbraith Direksi Direktur Utama – Woo Yeul Lee Wakil Direktur Utama – Robby Mondong Direktur – Helmi Fahrudin Direktur – Dodi Widjajanto Direktur – Yohanes Suhardi Direktur – Henry Sawali Direktur – Young Eun Moon* Direktur – Jung Ho Han Direktur – Im Jang Hyuk* Adrian Putra
Dukung Bulan Inklusi Keuangan, Bank KB Bukopin Ikut Serta Di FinEXPO 2022
Propertynbank.com – Financial Expo (FinEXPO) 2022 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Bulan Inklusi Keuangan (BIK) telah sukses diselenggarakan pada 26 – 30 Oktober 2022 lalu. PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bukopin) turut memeriahkan FinEXPO, yang merupakan rangkaian kegiatan pada pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan yang melibatkan seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank. Pelaksanaan FinEXPO didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Self Regulatory Organization (SRO), dan Kementerian atau Lembaga terkait. FinEXPO yang mengusung tema Go Inklusif Go Produktif, menampilkan 134 booth pameran yang terdiri dari asuransi, pasar modal, pelaku umkm, dan perbankan. Tujuan digelarnya FinEXPO 2022 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta pemulihan ekonomi nasional. Terkait keikutsertaan KB Bukopin, Deputy President Director KB Bukopin Robby Mondong menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak terkait terutama kepada masyarakat atas antusiasmenya terhadap produk dan layanan yang telah disajikan pada booth. FinExpo, kata dia, sejalan dengan komitmen KB Bukopin untuk mendukung penuh pemerintah. “Kita berupaya mendorong inklusi keuangan melalui berbagai program, supaya masyarakat semakin mengerti berbagai produk keuangan perbankan. Dengan terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program dan produk perbankan unggulan, diharapkan masyarakat akan semakin mampu melakukan perencanaan keuangan dengan baik,” ujar Robby Mondong dalam keterangan pers, Jumat (11/11). KB Bukopin juga turut memberikan layanan dan promo menarik pada FinEXPO 2022 melalui booth yang telah disediakan. Salah satunya yaitu berupa penawaran pembukaan akun tabungan digital Wokee, berbagai penawaran program Dana Pihak Ketiga (DPK) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, KB Bukopin juga memberikan early bird dalam bentuk voucher Kopi Kenangan senilai Rp25.000 untuk 100 orang pertama yang mengunjungi booth KB Bukopin. KB Bukopin memiliki misi untuk dapat turut serta memberikan edukasi dan pengetahuan lebih lanjut mengenai instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk dapat memberikan nilai tambah dalam mengelola keuangan. Dalam kesempatan tersebut, KB Bukopin turut memberikan edukasi dan informasi mengenai berbagai layanan yang dimiliki, termasuk di dalamnya jenis layanan kredit dan produk tabungan. FinExpo Berikan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Sementara itu, Ketua Penyelenggara FinEXPO 2022 Wani Sabu mengatakan, masyarakat saat ini tengah dihadapkan oleh situasi ketidakpastian ekonomi Nasional di penghujung tahun. “Dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian situasi ekonomi global yang terjadi saat ini, penting bagi seluruh pihak untuk memiliki akses dan pemahaman yang baik, termasuk pengelolaan keuangan,” pungkasnya.
Peroleh Pinjaman Rp 4,41 Triliun Dari IFC, Bank KB Bukopin Siap Salurkan Kredit ke Tiga Sektor
Propertynbank.com – PT Bank KB Bukopin Tbk melakukan perjanjian kerjasama dengan International Finance Corporation (IFC) World Bank, dalam transaksi pinjaman luar negeri senilai USD 300 Juta atau Rp 4,41 Triliun. Pinjaman mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan bersamaan dengan Event Agreement Signing Ceremony yang mengusung tema The First Social Bond For Private Sector Bank in Indonesia, yang diselenggarakan di Ballroom The Langham Jakarta. Dalam keterangan pers yang diterima redaksi propertynbank.com, Obligasi Sosial tersebut, akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari COVID-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam perhelatan ini mengatakan, Pemerintah mendukung kerjasama yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial ini, untuk membuka potensi investasi di Indonesia. “Kerjasama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” kata Airlangga dalam siaran pers, Selasa (20/9). Selain Airlangga, hadir juga sejumlah perwakilan dari pemerintahan yaitu Septian Hario Seto selaku Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Puji Gunawan selaku Asisten Deputi Ekonomi Daerah dan Sektor Riil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deni Ridwan selaku Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dari Kementerian Keuangan. Lalu juga hadir Riyatno selaku Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, dan Kusdarmawan Agustianto selaku Direktur Pengawas Perbankan II OJK. Tamu undangan lainnya yang turut hadir yaitu Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, institusi pemerintah, sejumlah badan usaha milik pemerintah dan swasta yang terkemuka. Bank KB Bukopin Fokus Tiga Sektor Sebagaimana diketahui, Bank KB Bukopin akan melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC yaitu KB Bukopin memiliki komitmen untuk senantiasa menyalurkan kredit ke 3 sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca COVID-19. Tiga sektor tersebut meliputi Sektor Ritel yakni Pembiayaan Rumah Terjangkau, Sektor UKM yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk usaha yang dimiliki wanita serta Sektor Komersial yakni Kesehatan, Pendidikan (di luar pendidikan K-12), Infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan). Demi menjaga obligasi sosial ini sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, KB Bukopin mengungkapkan telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana ini agar diterima pada sektor yang telah ditentukan. Menurut Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dari Kementerian Keuangan, Deni Ridwan pihaknya mencatat bahwa penerbitan social bond oleh KB Bukopin ini adalah yang pertama bagi bank swasta di Indoensia. Pemerintah, kata dia, tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan oleh KB Bukopin dengan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahanan dan sosial ekonomi akibat pandemic Covid-19. “Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, ada peran penting disini adalah menemukan partner yang tepat. Kami melihat pada program ini, sebagai stepping stone bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrument obligasi,” jelas Deni. Jika mengacu pada survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Selain itu, fasilitas dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada pengusaha wanita dan UKM milik wanita (women-owned small and medium enterprises/WSMEs). Sementara itu, mewakili Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto mengatakan, penerbitan obligasi sosial menjadi langkah yang baik untuk private sector bank di Indonesia. Hal ini, kata dia, adalah salah suatu langkah yang penting dalam recovery ekonomi Indonesia. “Jadi saya kira momentum ini yang harus kita jaga ke depannya. Pinjaman dari obligasi sosial tersebut sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang merupakan salah satu topik dari isu enam prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia,” tegas Septian. Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM, Riyatno menyampaikan bahwa, dengan sosial bond, pendanaan inisiatif sosial yang berfokus pada dampak sosial ekonomi dan pembiayaan segmen sosial bisa lebih masif. Adapun inisiatif yang dimaksud seperti UMKM rumah terjangkau, peralatan kesehatan, dan sebagainya. “Upaya ini akan berdampak kolektif bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selamat dan sukses untuk Bukopin dan IFC atas upaya kolektif. Harapannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas dan negara,” pungkas Riyanto.