Dukung Program BSPS, BSI Siap Salurkan Dana Untuk 595 RTLH di Kalsel
Propertynbank.com – Untuk program BSPS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjuk PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Cabang Kota Martapura, sebagai penyalur dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2023 di Kalimantan Selatan. Penunjukkan dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan. Kementerian PUPR rencananya akan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat Kalimantan Selatan sebanyak 595 unit dengan total anggaran senilai Rp 11,9 Miliar. “Kami ingin Program BSPS ini terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Program BSPS merupakan wujud nyata perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumahnya agar lebih layak huni,” ujar Direktur Jenderal perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Kamis (16/2/2023) lalu. Menurut Iwan, Program BSPS atau yang dikenal masyarakat sebagai bedah rumah membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, sektor swasta melalui CSR serta masyarakat. Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong keswadayaan serta kesadaran masyarakat untuk mewujudkan hunian layak sekaligus mengurangi jumlah RTLH di Indonesia. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan II, Hujurat diwakili Kaepala Seksi Wilayah I Mohammad Radjiman Ododay menyatakan, pihaknya telah menunjuk Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Martapura sebagai penyalur dana Program BSPS kepada masyarakat. Adapun jumlah RTLH yang akan dibedah melalui Program BSPS di Kalimantan Selatan sebanyak 595 unit. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II juga telah melaksanakan seremoni penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Martapura, Kota Martapura pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 lalu. “Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan dana alokasi Rp 11,9 M untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 595 unit di dua lokasi yakni, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nilai bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk setiap rumah yang dibedah adalah Rp 20 juta untuk pembelian bahan material bangunan dan upah tukang,” terangnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi Yunanto, yang menyatakan bahwa kerjasama tersebut sangat penting untuk mensukseskan program Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di bidang perumahan. “Adanya Program BSPS dapat meningkatkan rasa aman, kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah,” jelasnya. Penyaluran Program BSPS Sebagai langkah awal kerjasama tersebut pihaknya akan melakukan pendaftaran giro Satker sebagai rekening giro TNP. Dalam lingkup kerja sama juga diadakan pencetakan rekening koran giro Satker, Kordinator Kabupaten (Korkab), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), toko bangunan yang ditunjuk untuk menyediakan material bahan bangunan, dan tukang untuk kepentingan penyaluran BSPS, hingga laporan penyaluran dana BSPS. “Penyaluran dana BSPS tahun anggaran 2023 ini akan diawali dari rekening giro Satker ke rekening masing-masing penerima bantuan dana BSPS. Kami percaya BSI mampu mendorong percepatan penyaluran Program BSPS tahun anggaran 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami juga berharap masyarakat bisa membangun hunian layak dengan adanya program tersebut,” harapnya. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut juga dihadiri Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi Yunanto didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersil (RUK), Wahyono. Sedangkan perwakilan dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dihadiri Branch Manager (BM) Cabang Kota Martapura, Buyung Yudi Gunawan. Branch Manager (BM) Cabang Kota Martapura, Buyung Yudi Gunawan juga menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi yang tinggi dari management Bank Syariah Indonesia,Tbk cabang Kota Martapura kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam hal ini melalui yang memberikan kepercayaan kepada Bank BSI sebagai bank penyalur dana BSPS di Kalsel. “Kami siap melaksanakan tugas sebagai bank penyalur rekening penerima bantuan BSPS Tahun 2023,” ungkapnya.
Program BSPS Sasar 2.184 RTLH di Kalsel Menjadi Layak Huni
Propertynbank.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan, mentargetkan sebanyak 2.184 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Selatan ke depan lebih layak huni. Hal tersebut dilaksanakan melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui metode padat karya tunai (PKT) sehingga mampu melibatkan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di daerah. “Kami mentargetkan penyaluran Program BSPS ini bisa membuat RTLH milik masyarakat kurang mampu menjadi lebih layak huni. Pelaksanaan Program BSPS ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan tidak ada pungutan biaya sama sekali,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin (19/9/2022). Iwan menerangkan,berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2022 ditetapkan bahwa besaran nilai BSPS terbagi menjadi tiga. Pertama, lokasi regular di luar Papua dan Papua Barat senilai Rp 20 juta rupiah yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja. Kedua, lokasi khusus kawasan datar di perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua dan Papua Barat senilai Rp 23,5 juta. Anggaran tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk membeli bahan bangunan Rp 18,5 juta dan Rp 5 juta untuk upah pekerja. Ketiga adalah lokasi penyaluran BSPS di lokasi khusus kawasan pulau-pulau kecil, daerah terpencil dan pegunungan di Provinsi Papua dan papua Barat senilai Rp 40 juta yang dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan bangunan Rp 35 juta dan Rp 5 juta untuk upah tukang. “Kami berharap seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan bidang perumahan bisa ikut mensukseskan Program BSPS ini. Masyarakat sangat membutuhkan perhatian di sektor perumahan,” terangnya Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, KM Arsyad dalam kunjungan lapangan dan seremoni pemasangan peneng BSPS di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu mengapresiasi keswadayaan masyarakat Kalimantan Selatan dalam melaksanaan BSPS. “Saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada masyarakat Kalsel yang sudah berswadaya dalam memperbaiki tempat tinggalnya menjadi lebih layak dari sebelumnya. Pemerintah daerah juga bersinergi untuk menjadikan hunian tidak layak huni menjadi layak huni,” katanya. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Hujurat di dampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi Yunanto menerangkan, Program BSPS di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) dari pemerintah pusat. Penyalurannya dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pertama alokasi program BSPS dari Anggaran APBN sebanyak 150 unit dan progress kegiatan ini sudah berjalan 100 persen di lapangan. Sedangkan tahap kedua diberikan alokasi tambahan sebanyak 2.034 unit dengan total anggaran 40,680 Miliar yang tersebar di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Banjar 1.349 unit, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 136 unit, Kabupaten Hulu Sungai Utara 234 unit, dan Kabupaten Balangan 315 unit. “Total jumlah BSPS di Kalimantan Selatan menjadi 2.184 unit. Kami targetkan seluruh proses pembangunan Program BSPS bisa selesai pada akhir tahun ini,” harapnya.
Dapat Program BSPS Rp 30 Miliar, Kabupaten Solok Ingin Bebas Dari RTLH
PROPERTI – Kabupaten Solok di Propinsi Sumatera Barat berharap secepatnya menjadi daerah yang bebas dari rumah tidak layak huni. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan mendorong peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada bisa berkurang. “Harapan kami adalah agar RTLH di Kabupaten Solok ini bisa berkurang dan bebas dari RTLH melalui Program BSPS,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan Penyerahan Bantuan Rumah Program BSPS di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (17/6) kemarin. Dikatakan Khalawi, Program BSPS merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat guna mewujudkan hunian yang layak. Melalui penyaluran dana bantuan senilai Rp 20 juta per unit rumah, sambungnya, Kementerian PUPR menginginkan masyarakat memiliki semangat membangun rumahnya secara swadaya. [irp] Meskipun bantuan yang diberikan tidak seberapa, kata dia, tapi kenyataan di lapangan bisa mendorong masyarakat untuk berswadaya membangun rumah yang layak. Program BSPS, dapat berjalan dengan baik karena didukung juga oleh Komisi V DPR RI dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPR dan Pemda agar data RTLH yang ada dapat tertangani dengan baik. “Tahun ini kami sudah mengalokasikan bantuan Program BSPS untuk 1.500 rumah di Kabupaten Solok. Sedangkan total bantuan yang diberikan senilai Rp 30 Milyar,” kata Khalawi. Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Athari Ghauti Ardi menyatakan, Program BSPS yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. “Di masa pandemi ini masyarakat sangat membutuhkan rumah yang layak huni dan sehat,” kata dia. [irp] Bupati Solok, Epyardi Asda menyampaikan terimakasih atas bantuan Program BSPS bagi masyarakatnya. Rumah layak huni, kata dia, menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. “Saat ini kami termasuk daerah termiskin, sehingga kami berupaya agar masyarakat Kabupaten Solok bisa lebih sejahtera karena rumahnya layak huni. Program BSPS ini menjadi salah satu penyemangat masyarakat agar bisa menghuni rumah yang layak,” tegasnya. Dari data yang ada, Nagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok mendapatkan bantuan Program BSPS untuk 50 rumah. Di daerah ini dari data yang ada masih ada sekitar 62 RTLH dan akan dibantu oleh Kementerian PUPR di tahun depan. “Kami mengusulkan agar nagari lain bisa dibantu lewat Program BSPS, karena ada 2.000 RTLH yang ada di Kabupaten Solok yang tersebar di 74 nagari,” pungkasnya.
1.405 Unit Rumah Tidak Layak Huni Di Riau Dapat Bantuan Bedah Rumah
PROPERTI – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi Riau tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 28,1 M untuk membedah sekitar 1.405 unit rumah tidak layak huni (RTLH), yang tersebar di 10 Kota/Kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Program BSPS merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah. Bantuan bedah rumah berupa stimulan dana Program BSPS adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan rumahnya secara swadaya menjadi lebih layak huni. “Untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar layak huni di Provinsi Riau, kami telah menerjunkan petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan melaksanakan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan dokumen RP3KP,” ujar Khalawi Dengan demikian, nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. Dirinya juga berharap dengan bantuan Program BSPS ini pemerintah daerah dalam mengurangi RTLH di daerah. [irp] Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan menjelaskan, data yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III menyebutkan sebanyak 1.405 unit rumah tidak layak huni akan mendapatkan bantuan program BSPS di Provinsi Riau. RTLH tersebut tersebar di 10 Kota/Kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau. Sebaran Program BSPS, sambung dia, berada di Kabupaten Kampar 750 unit, Kabupaten Indragiri Hilir 90 unit, Kabupaten Kuantan Singingi 75 unit, Kabupaten Pelalawan 60 unit, dan Kabupaten Rokan Hulu 30 unit. Selain itu di Kabupaten Bengkalis 105 unit, Kabupaten Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Kota Dumai 15 unit dan Kabupaten Siak 100 unit. [irp] Sedangkan total bantuan BSPS yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan per unit nya sebesar Rp 20 juta dengan rincian Rp.17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan sisanya Rp. 2,5 juta untuk pembayaran upah tukang. Program BSPS di Provinsi Riau saat ini progres fisik di lapangan sudah mencapai 30 persen. “Kami harap kegiatan pembangunan akan terus berlanjut sehingga nantinya program ini akan tepat sasaran dan fisiknya segera dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan kualitas bangunan yang layak huni,” imbuh Aldino. Sebagai informasi, total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau sebesar Rp 28,1 M yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 24,5 M dan Padat Karya Tunai (PKT) upah kerja tukang sebesar Rp 3,5 M di Provinsi Riau.
Tata Kampung Inggris Jadi Lebih Baik, Program BSPS Akan Perbaiki RTLH
PROPERTI – Nama kampungnya boleh keren, Kampung Inggris. Namun, kampung yang terletak di Kediri, Jawa Timur ini masih banyak terdapat rumah tidak layak huni (RTLH) Oleh karena itulah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengentaskan RTLH di daerah tersebut. Hal ini guna mendorong generasi muda, semakin ingin belajar berbahasa Inggris yang baik dan benar di kawasan eduwisata tersebut. [irp] Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, saat ini masih banyak pemerintah daerah yang mengalami masalah banyaknya RTLH di daerah. Pihaknya, kata Khalawi, siap membantu Pemda untuk mengentaskan RTLH. “Kami siap membantu mengentaskan masalah rumah tidak layak huni di daerah Kampung Inggris,” kata Khalawi. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu bantuan perumahan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah RTLH. Rumah yang tidak layak huni nantinya akan mendapatkan dana stimulan dari pemerintah sebesar Rp 20 juta yang untuk pembelian bahan material bangunan dan upah tukang. Dikatakan Khalawi, dalam Program BSPS ini pihaknya juga melibatkan masyarakat secara berkelompok membangun rumah tidak layak huni dengan dana stimulan. Untuk dana yang disalurkan adalah Rp 20 juta dan digunakan sebagai pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan, Program BSPS sangat dibutuhkan untuk merubah hunian masyarakat di Kampung Inggris agar lebih layak huni dan sehat. Hal itu, kata dia, karena sekarang Kampung Inggris sudah menjadi kawasan Eduwisata dan banyak yang datang untuk belajar dan berwisata sehingga penataan kawasan dan perumahan masyarakat bisa lebih baik lagi. [irp] “Persoalan di Kampung Inggris saat ini adalah sudah tidak tertata dengan baik. Misalnya pompa air yang sangat berdekatan dengan septic tank. Saat saya tes air di sana, saya kasih kaporit reaksinya langsung berubah menjadi warna hitam. Oleh karena itu, kami juga butuh bantuan agar kualitas air masyarakat bisa diperbaiki dan lebih layak konsumsi,” tutur Hanindhito.
Bedah Rumah di Sumatera, 661 unit di Banyuasin dan 630 di Batang Hari
BEDAH RUMAH – Sebanyak 661 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan kini telah berubah menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat setelah mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tak tanggung – tanggung anggaran yang digelontorkan Kementerian PUPR melalui untuk melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah tersebut cukup besar yakni Rp 11,567 Milyar. [irp] Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, Kementerian PUPR selain mendorong pembangunan infrastruktur juga memiliki tugas untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia salah satunya melalui program Padat Karya BSPS atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah. “Program BSPS hanyalah stimulan agar masyarakat mau merubah rumahnya yang tidak layak menjadi lebih layak huni. Tentunya dengan mendorong keswadayaan pemilik rumah serta gotong royong antar warga sekitar dan pemerintah daerah setempat,” ujar Khalawi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta beberapa waktu lalu. [irp] Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sumatera V Direktorat Jenderal Perumahan KementerianPUPR, A Darwis menjelaskan, masyarakat di Kabupaten Banyuasin sangat antusias dalam melaksanakan Program BSPS ini. Rumah yang sebelumnya kondisinya sangat tidak layak untuk dihuni kini sudah berubah dan dibangun dengan baik bahkan kini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet. Darwis menambahkan, tujuan utama dari Program BSPS ini adalah meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Pelaksanaan Progran BSPS dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumanan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan data yang ada, 661 rumah warga kurang mampu di Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan Program BSPS tersebar di lima kecamatan yakni Kecamatan Muara Padang sebanyak 350 unit, Muara Telang 50 unit, Makarti Jaya 32 unit, Rantau Bayur 68 unit dan Sembawa 151 unit. “Program BSPS tahun 2020 di Kabupaten Banyuasin sebanyak 661 unit rumah. Total bantuan yang disalurkan senilai Rp 11,567 Milyar,” katanya. [irp] Sementara itu, Program BSPS senilai Rp. 11,02 Milyar disalurkan ke Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Dana bantuan tersebut digunakan untuk bedah rumah sebanyak 630 unit rumah masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Program BSPS di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi pada tahun ini dilaksanakan untuk bedah rumah sebanyak 630 unit yang tersebar di enam kecamatan. Adapun lokasinya tersebar di Kecamatan Pemayung 250 unit, Muara Bulian 165 unit, Bajubang 30 unit, Muara Tembesi 15 unit, Muaro Sebo Ilir 20 unit, dan Bathin XXIV 150 unit. [irp] Dana yang disalurkan untuk bedah rumah 630 unit rumah di Kabupetan Batang Hari tahun ini senilai Rp 11,02 Milyar. Sedangkan dari data yang ada, jumlah rumah yang mendapatkan bantuan Program BSPS dari Kementerian PUPR selama lima tahun terakhir di Provinsi Jambi sebanyak 17.609 unit senilai Rp 283,947 Milyar.
Jadi Lapangan Kerja Baru, Alokasi Program Bedah Rumah di Sulteng Ditambah
NASIONAL – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasisi penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 961 rumah di lima kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan jumlah alokasi Program BSPS tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak sekaligus perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 ini. “Adanya program BSPS tersebut secara tidak langsung akan mendorong perekonomian di desa-desa yang menjadi lokasi pelaksanaan bedah rumah. Dalam pelaksanaan di lapangan, Program BSPS ini juga membuka lapangan pekerjaan di tengah Pandemi Covid-19 karena dilaksanakan melalui skema padat karya tunai sehingga menyerap tenaga kerja atau tukang yang cukup banyak,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta beberapa waktu lalu. [irp] Khalawi menerangkan, penambahan kuota untuk program BSPS tersebut dilakukan melalui skema Peningkatan Kualitas atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah bedah rumah. Bantuan bedah rumah yang akan disalurkan Kementerian PUPR senilai Rp 17,5 juta per unit rumah. Dana tersebut terdiri dari Rp 15 juta untuk biaya belanja bahan bangunan dan pembayaran upah tukang sebesar Rp 2,5 juta. Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, Suko Wiyono menerangkan, penambahan kuota Program BSPS atau bedah rumah sebanyak 961 rumah di laksanakan di lima Kabupaten di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data yang ada, Kementerian PUPR memberikan alokasi tambahan kuota penerima bantuan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perumahan tahap III dan tahap IV. Kelima Kabupaten yang mendapatkan tambahan alokasi Program BSPS tersebut antara lain Kabupaten Parigi Moutong (200 unit), Kabupaten Banggai (300 unit), Kabupaten Banggai Kepulauan (125 unit), Kabupaten Morowali Utara (236 unit) dan Kabupaten Morowali (100 unit). [irp] “Kami akan berusaha memperbaiki rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak menjadi rumah yang lebih layak huni. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik Program BSPS di Sulawesi Tengah sudah mencapai 76,04% dan diharapkan rampung pada akhir tahun ini,” katanya. Kepala SNVT Perumahan Sulawesi Tengah, Rezki Agung mengatakan, sebelumnya alokasi jumlah Program BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 4.000 unit. Adanya penambahan 961 unit rumah tersebut akan menambah jumlah alokasi Program BSPS di Sulawesi Tengah menjadi 4.961 unit. “Secara umum jumlah bantuan yang disalurkan Kementerian PUPR untuk Program BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak Rp 86,81 Milyar. Kami berharap dengan bantuan serta dukungan pemda dan masyarakat pelaksanaan bedah rumah bisa berjalan dengan baik di lapangan,” harapnya.
Alokasikan Rp 87, 5 Miliar, Kementerian PUPR Perbaiki 5.000 RTLH di Gorontalo
PROPERTI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaa Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi 1 dalam melaksanakan program padat karya perumahan swadaya menyerahkan secara simbolis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Program BSPS ini adalah upaya pemerintah membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kami ingin meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak huni,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. [irp] Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Hujurat menjelaskan, untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 17,5 juta per unit rumah kepada masyarakat. Dana tersebut terdiri dari Rp 15 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan baru adalah Rp. 35 juta yang terdiri dari Rp 30 juta untuk bahan bangunan dan Rp 5 juta untuk upah tukang. [irp] “Dalam penyaluran dana BSPS ini tidak adanya pungutan biaya sama sekali. Jadi masyarakat bisa berswadaya dalam membangun rumahnya,” ujarnya saat meninjau rumah yang sudah mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR sekaligus memasang peneng BSPS di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo beberapa waktu lalu. Pihaknya juga terus mendorong Program Padat Karya di tengah pandemi Covid – 19 melalui Program Bedah Rumah. Sebagai informasi, penyaluran dana Program BSPs di Gorontalo terbagi menjadi dua. Pertama, program BSPS Reguler Peningkatan Kualitas di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 Sebanyak 3.000 unit dan melalui penyaluran National Affordable Housing Program (NAHP) Bank Dunia sebanyak 2.000 unit . Total anggaran Program BSPS di Gorontalo sebesar Rp. 87,5 Milyar yang tersebar di lima kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Program BSPS tersebut di salurkan di Kabupaten Gorontalo (1.550 unit), Kabupaten Bone Bolango (879 unit), Kabupaten Pohuwato (520 unit), Kabupaten Gorontalo Utara (717 unit) , Kota Gorontalo (553 unit), dan Kabupaten Bolaemo (781 unit). [irp] “Kami berharap ke depan Program BSPS ini dapat lebih memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat ekonomi lemah dalam hal rumah yang tidak layak menjadi layak huni, dan ini akan mengurangi backlog rumah tidak layak huni di Kabupaten Bone Bolango khususnya dan umumnya di Provinsi Gorontalo,” harapnya. Salah satu penerima bantuan Program BSPS, Afhandi Talib mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak Kementerian PUPR khususnya pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atas bantuan sehingga rumahnya kini menjadi layak. “Terimakasih banyak karena berkat Program BSPS ini saya dan keluarga kini bisa punya rumah layak huni,” katanya. Tampak hadir pada kegiatan Pemasangan peneng ini, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo Aries Ardianto, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Gorontalo, Alwi Mahdali, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Sulawesi Utara Recky W. Lahope, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I Suryani Utami , Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II Nur Ali , PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Gorontalo Elvira Monayo , Kepala Bidang Perumahan Dinas PRKP Bone Bolango Armin Biri, serta para pejabat inti satker penyediaan Perumahan Sulawesi Utara Dan Gorontalo.
Ratusan Rumah di Mempawah Dapat Dana Bantuan Perbaikan Rumah
PROPERTI – Ratusan rumah di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan barat mendapatkan bantuan perbaikan rumah melalui Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. Adanya Program BSPS yang lebih dikenal dengan bedah rumah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah tersebut. “Pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR menyalurkan bantuan perbaikan rumah untuk 146 unit RTLH di Kabupaten Mempawah,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Andy Suganda saat meluncurkan Program BSPS Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah, kemarin. [irp] Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan pembongkaran rumah tidak layak huni milik masyarakat untuk ditingkatkan kualitasnya. Proses pembongkaran rumah dipimpin oleh Bupati Kabupaten Mempawah serta Kementerian PUPR dan para anggota kepolisian Polres Mempawah serta masyarakat. Pihak BP2P Kalimantan I juga melakukan penyerahan buku tabungan Program BSPS kepada para calon penerima bantuan Program BSPS. Hal tersebut dikarenakan dalam penyaluran program tersebut, pihak Kementerian PUPR bekerjasama dengan sejumlah bank penyalur dan nantinya bantuan akan diserahkan kepada penerima bantuan berupa bahan material bangunan serta upah tukang. [irp] Andy menerangkan, penyaluran Program BSPS tersebut tersebar di dua kecamatan, antara lain Kecamatan Sungai Kunyit sebanyak 54 unit dan Kecamatan Mempawah Hilir sebanyak 92 unit. Penyaluran Program BSPS juga telah dilaksanakan Ditjen Perumahan pada tahun 2019 lalu. Tercatat pada tahun lalu jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 390 unit rumah. “Kami ingin agar nantinya ada percontohan bahwa ada Kecamatan yang benar-benar tuntas dari RTLH,” harapnya. Berdasarkan data yang ada, jumlah RTLH di Kabupaten Mempawah pada ahun 2020 ini sebanyak 6.619 unit. Bupati Kabupaten Mempawah Hj. Herlina berharap Kementerian PUPR ke depan dapat memberikan lebih banyak bantuan Program BSPS di daerahnya. Hal itu dikarenakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Mempawah masih banyak tinggal di rumah yang tidak layak huni. [irp] “Lokasi ini merupakan kawasan strategis nasional karena terdapat pelabuhan Internasional Temajo. Jadi kami harap Kementerian PUPR bisa menambah jumlah bantuan Program BSPS,” katanya. Warga penerima manfaat bantuan Program BSPS Sabran menyatakan sangat berterimakasih karena rumahnya akan ditingkatkan kualitasnya. “Terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah. Dulu rumah kami hanya beratap rumbia, berlantai papan sekarang jadi lebih layak huni,” ujarnya.
2.000 Rumah Tidak Layak Huni Di Bengkulu Dapat Bantuan Program BSPS
PROPERTI – Sebanyak 2.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Bengkulu akan mendapatkan bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun total dana peningkatan kualitas rumah swadaya yang akan di salurkan Kementerian PUPR untuk bedah rumah di Provinsi Bengkulu adalah Rp 35 Milyar. [irp] Jumlah penerima bantuan Program BSPS di Provinsi Bengkulu sebanyak 2.000 unit,” ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu, Syamsul Bahri di Bengkulu, Kamis (11/6/2020). Syamsul Bahri menjelaskan, penyaluran bantuan bedah rumah tersebut akan dibagi menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama berjumlah 1.344 unit yang tersebar di tujuh Kabupaten diantaranya Bengkulu Tengah (105 unit), Bengkulu Utara (320 unit), Mukomuko (180 unit), Lebong (131 unit), Seluma (110 unit), Rejang Lebong (298 unit), dan Kaur (200 unit). Sedangkan untuk tahap kedua nantinya akan dilaksanakan di Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah yang mendapatkan penambahan kuota yaitu sebesar 100 unit. [irp] “Untuk lokasi pelaksanaan bedah rumah tahap kedua sementara sisanya masih menunggu turunnya Surat Keputusan Dirjen Perumahan. Guna membedah sebanyak 2.000 RTLH tersebut Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran senilai Rp 35 Milyar,” terangnya. Sebagai informasi, program pembangunan rumah secara swadaya merupakan salah satu program perumahan yang tengah di dorong oleh Kementerian PUPR untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat di Indonesia. Rumah swadaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diartikan sebagai rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat sendiri. [irp] Sedangkan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya. Jenis dan besaran bantuan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) sebesar Rp 17,5 juta terbagi menjadi dua yakni bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja Rp 2,5 juta. Sedangkan untuk pembangunan baru rumah swadaya (PBRS) yang angka bantuannya Rp 35 juta terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta dan sisanya Rp 5 juta untuk upah kerja. “Dalam program ini pemerintah memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang, tapi bahan bangunan. Sedangkan pelaku utama pembangunan adalah masyarakat dengan membentuk kelompok dan membangun rumah secara gotong royong,” tandasnya.