Liburan ke Morotai, Menginap di Homestay Ini Hanya Rp 150 ribu
Propertynbank.com – Kegiatan usaha pondok wisata atau homestay di Morotai semakin berkembang, setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelesaikan pembangunan 170 unit Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta). Hal ini untuk untuk mendukung Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Pulau Morotai yang berada di Provinsi Maluku Utara itu. Untuk membangun Sarhunta tersebut, total anggaran yang disalurkan Kementerian PUPR adalah senilai Rp 7,25 Miliar. Diharapkan program ini mampu mendorong minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara berwisata ke pulau tersebut. “Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan pondok wisata atau homestay dan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di DPSP Pulau Morotai di Maluku Utara. Kami ingin potensi pariwisata di Indonesia bisa menggeliat kembali pasca pandemi dan wisatawan bisa menikmati fasilitas penginapan yang dikelola oleh masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, Senin (26/9/2022). Dikatakan Iwan, Sarhunta atau homestay yang dibangun oleh Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti yang ada di hotel. Salah satu hal yang membedakannya adalah Kementerian PUPR membangun dengan desain bangunan yang menonjolkan perpaduan unsur lokal serta melibatkan masyarakat dalam pembangunnya. “Kami membangun homestay dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola penginapan serta menonjolkan desain kearifan lokal. Jadi wisatawan bisa menikmati keindahan wisata di Pulau Morotai sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ujar Iwan lebih lanjut. Sebagai informasi, Pembangunan Sarana Hunian Pariwisata ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020 untuk meningkatkan kualitas rumah warga sekitar kawasan pariwisata menjadi layak huni. Sarhunta ini dapat dimanfaatkan untuk usaha pondok wisata atau homestay dan usaha pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyebutkan, pembangunan Sarhunta di DPSP Pulau Morotai terbagi menjadi dua bantuan yaitu bantuan untuk usaha pariwisata seperti homestay dan kafe sebesar Rp 100 juta berjumlah 20 unit. Selain itu bantuan untuk non usaha pariwisata sebesar Rp 35 juta berjumlah 150 unit. Sebanyak 150 unit rumah tersebut tersebar di delapan desa yakni di Desa Posi – Posi Rao, Desa Galo – Galo, Desa Aru Burung, Desa Buho – Buho, Desa Lifao, Desa Bido, Desa Gorua, dan Desa Loleo. Morotai Menarik Wisatawan Untuk diketahui, Pulau Morotai berada di tengah Samudera Pasifik. Pulau Morotai dulunya merupakan salah satu basis militer pada Perang Dunia II yang kini kaya akan barang peninggalan bersejarah. Di samping wisata sejarah, Pulau Morotai juga dikenal dengan wisata bahari dengan keindahan pantainya yang menarik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara untuk bersantai juga untuk berselancar karena ombak yang tinggi. Terkait dengan program dari Kementerian PUPR ini, Kepala Desa Posi – Posi Rao, Junsman Makiengun mengatakan, pembangunan Sarhunta di Pulau Morotai khususnya di Desa Posi – Posi Rao menggunakan ciri khas daerah contohnya desain pintu yang melambangkan hasil olahan bumi disana yaitu palawija dan cengkeh, dan ciri khas atapnya melambangkan perumahan yang ada di maluku utara. “Kami sangat berterima kasih kepada kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Perumahan yang sudah membantu perekonomian masyarakat dengan bantuan pembangunan homestay. Jadi para wisatawan yang berkunjung di Pulau Morotai ini bisa menginap di homestay warga,” ugkap Junsman. Lebih lanjut Junsman menerangkan kedepannya Pemerintah Daerah dengan Dinas Pariwisatanya akan memberikan pelatihan warga untuk mengelola homestay dan juga untuk memasarkan homestay milik warga. Sedangkan salah satu penerima bantuan Sarhunta, Jefri Ante mengatakan setelah menerima bantuan homestay dirinya sudah menerima tamu dalam sebulan sebanyak 2 hingga 5 tamu per bulan. Sedangkan untuk harga sewa semalam disini itu Rp150 ribu dengan fasilitas kipas angin untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. “Kami sangat berterima kasih kepada kementerian PUPR atas bantuan homestay ini dan meningkatkan perkonomian. Kami berharap dengan terus menurunnya Covid-19 bisa membuat jumlah wisatawan lokal dan mancanegara terus meningkat di Pulau Morotai,” ujarnya penuh harap.
Sarhunta Bisa Jadi Alternatif Penginapan Saat Liburan Ke Labuan Bajo
Propertynbank.com– Berbagai infrastruktur di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ini adalah tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengubah wajah Labuan Bajo menjadi sebuah destinasi wisata berskala internasional yang lebih aman, nyaman dan berkualitas. Dalam hal dukungan infrastruktur, salah satunya melalui pembangunan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) yang bisa menjadi alternatif penginapan bagi para wisatawan yang berkunjung di Labuan Bajo. Pada tahun 2020, telah diselesaikan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) di kawasan Pantai Marina, Labuan Bajo sebanyak 38 unit. Menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan rumah wisata tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah warga sekitar kawasan pariwisata menjadi layak huni dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk usaha pondok wisata dan usaha pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat “Penataan kampung ini diarahkan untuk hunian bagi wisatawan di Labuan Bajo. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melakukan rehab rumah warga, dengan peruntukan sebagai kios atau home stay. Dengan demikian pariwisata di Labuan Bajo betul – betul memiliki manfaat bagi masyarakat setempat, bukan hanya yang bintang 4 dan bintang 5,” kata Joko Widodo saat meninjau infrastruktur di Labuan Bajo. Mengenai desain renovasi rumah warga menjadi Sarhunta dimodifikasi lebih modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai upaya menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menginap. Pembangunan sarhunta di Labuan Bajo dilaksanakan sepanjang tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3,8 miliar. Sarhunta Agar Dijaga Selanjutnya, Presiden Jokowi berpesan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat di Labuan Bajo untuk menjaga kebersihan dan merawat dengan baik infrastruktur yang sudah dibangun. “Kepada Pak Bupati Manggarai Barat dan Pak Gubernur NTT untuk siapkan tempat sampah dan pemeliharaan toilet umum. Kemudian training kepada pelaku-pelaku usaha homestay ini agar terus dilakukan karena Labuan Bajo ini akan berkembang menjadi kawasan wisata yang besar,” tegas Jokowi. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan renovasi rumah warga untuk hunian pariwisata dilakukan dengan pola pemberdayaan, sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi juga mendapat manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. “Tolong dirawat, dijaga dan dikelola dengan baik. Saya pesan ditata lingkungannya dan dijaga kebersihannya,” ungkap Menteri Basuki.
Dikunjungi Jokowi, Sarhunta di Kawasan Danau Toba Siap Terima Wisatawan di 2022
Propertynbank.com – Sarhunta di kawasan Danau Toba, Kamis (3/2) dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Sarana hunian pariwisata (sarhunta) berupa homestay yang berlokasi di Desa Lumban Suhi – Suhi atau sekitar Kampung Ulos Hutaraja, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sarhunta dibangun sebagai upaya mengoptimalkan fungsi hunian warga sebagai sarana pendukung kegiatan pariwisata sekaligus penataan lingkungan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Hadir dalam kunjungan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi juga mendapat manfaat dari sektor pariwisata. “Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional,” kata Menteri Basuki. Konsep kegiatannya berupa meningkatkan kualitas rumah warga sekitar yang tidak layak huni menjadi layak huni dan dapat dimanfaatkan untuk usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lain, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Sarhunta di kawasan Danau Toba Untuk homestay di Desa Lumban Suhi – Suhi dibangun 2 klaster dengan penerima bantuan 17 KK dengan biaya APBN sebesar Rp1,9 miliar. Keberadaan homestay ini bisa menjadi alternatif hunian bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kampung Ulos Hutaraja, Tano Ponggol, Aek Rangat, Bukit Holbung, Batu Hoda, dan Sibea-bea. Di Kabupaten Samosir, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan juga meningkatkan kualitas rumah warga sekitar Kampung Ulos Siallagan, Desa Lumban Siallagan sebanyak 49 KK. Pembangunannya dilaksanakan selama satu tahun pada 2020 dengan anggaran sebesar Rp5,63 miliar. Homestay Lumban Siallagan dapat menjadi alternatif hunian bagi wisatawan berkunjung ke Batu Kursi Raja Siallagan, Pantai Pasir Putih, Museum Batak, Danau Sidihoni, dan Bukit Simarjarunjung. Konsep bangunan rumah yang dibangun untuk homestay seluruhnya mengadopsi kearifan lokal masyarakat Suku Batak seperti Rumah Bolon. Secara keseluruhan, dukungan peningkatan kualitas hunian masyarakat untuk mendukung pariwisata DPSP Danau Toba sebanyak 1.799 unit dengan peruntukan homestay 569 unit, workshop 1 unit, toko 4 unit, kuliner 300 unit, lainnya 3 unit, dan penataan di sepanjang koridor 1.192 unit di antaranya di Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasudutan, dan Kabupaten Dairi.
656 Unit BSPS Sarhunta di Labuan Bajo Selesai Dibangun
PROPERTI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk usaha pondok wisata (homestay)/Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) dan usaha pariwisata lainnya sebanyak 656 unit di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan kerja ke Provinsi NTT pada Selasa (21/12), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga meninjau Sarhunta di Labuan Bajo yang diharapkan bisa mendorong geliat pariwisata sekaligus meningkatkan ekonomi lokal serta mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat. Dalam tinjauan tersebut, Menteri Basuki berpesan agar Sarhunta yang telah dibangun terus dijaga kondisinya. “Selain itu, tolong ditata juga lingkungannya mulai dari halaman rumahnya untuk akses masuk penghuni yang datang. Dibuatkan tangga dan dibersihkan,” kata Menteri Basuki. Menteri Basuki mengatakan, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. “Terkait hal ini, Kementerian PUPR telah merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata,” kata Menteri Basuki. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Nusa Tenggara II Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Yublina D Bunga menyatakan, BP2P NT II sudah menyelesaikan 656 unit Sarhuna sebagai dukungan terhadap Daerah Wisata Super Prioritas Labuan Bajo dengan total anggaran sekitar Rp89 miliar. “Kami bersama pemerintah daerah setempat bekerja sama untuk menata kawasan ini jadi kawasan pariwisata premium dengan mengubah rumah-rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi homestay sehingga para wisatawan bisa betah dan nyaman tinggal di sini,” kata Yublina. Program Sarhunta yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dilaksanakan sejak tahun 2020. Pelaksanaanya dilakukan di dua daerah yakni Kabupaten Manggarai Barat tersebar di empat kecamatan dan 12 kelurahan/ desa serta Kabupaten Manggarai di satu kecamatan dan empat desa. Dalam proses pembangunannya masyarakat dilibatkan secara aktif agar mereka bisa merasa memiliki dan menjaga bangunan Sarhunta ini. Pemilik rumah maupun tukang bangunan yang bekerja juga bisa mendapatkan upah kerja sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan dibangunnya Sarhunta tersebut, masyarakat setempat kini bisa memiliki pemasukan tambahan dari uang sewa homestay yang dimiliki. Jadi jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan pendapatan dari hasil laut dengan menjual hasil ikannya maka kini memiliki hunian layak sebagai tempat tinggal sekaligus tempat penginapan dengan sarana dan fasilitas pendukungnya.. Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Agus Sosiawan, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT Agustinus Junianto, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Herman Tobo, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) NTT Yublina Dila Bunga.
Sarhunta, Alternatif Menginap Penonton WSBK dan MotoGP
PROPERTI – Sebanyak 398 unit sarana hunian pariwisata (Sarhunta) siap menjadi alternatif hunian bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke NTB selama ajang balap internasional World Superbike (WSBK) yang rencananya pada 19-21 November 2021 dan MotoGP 2022 mendatang. Sarhunta tersebut merupakan rumah milik masyarakat yang sebelumnya tak layak huni, telah ditingkatkan kualitasnya oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Perumahan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Terkait hal ini, kata dia, Kementerian PUPR telah merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata. Dijelaskan Basuki, pelaksanaan pembangunan Sarhunta di KSPN Mandalika totalnya sebanyak 915 unit. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua yakni 300 unit di Kabupaten Lombok Tengah, Mandalika untuk mendukung ajang balap motor internasional dan 98 unit di Kabupaten Lombok Utara. “Sisanya sebanyak 517 unit dilaksanakan pembangunan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di sepanjang koridor pintu masuk di kawasan Mandalika,” ujarnya. Sementara itu, Kasi Wilayah 2 Nusa Tenggara Barat Balai P2P NT I Dudi Mustofa mengatakan, konsep kegiatan peningkatan kualitas hunian bersifat pemberdayaan, sehingga masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan, dari mulai perencanaan teknis sampai kegiatan. Untuk anggaran kegiatan, ungkap Dudi, disediakan total Rp62 miliar dengan proporsi 30% untuk upah tukang atau sekitar Rp18 miliar dan sisanya Rp44 miliar untuk bahan bangunan. “Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas Sarhunta maksimal Rp115 juta per umkt, jadi sangat bervariasi ada yang kebutuhannya hanya Rp90 juta, ada juga yang dimaksimalkan Rp115 juta. Kemudian pemilik rumah juga harus berkontribusi untuk menambahkan kelengkapan lainnya,” tegasnya. Lebih lanjut dikatakan Dudi, Sarhunta yang dibuat memiliki standar homestay internasional dengan luasan 12 m2, ditambah dengan kamar mandi standar internasional. “Tipe-tipe dari rumah yang dikembangkan yaitu berkonsep kearifan lokal seperti Bale Lumbung dan Bale Bonter. Jadi konsepnya rumah lumbung dan mengedepankan konsep suku Sasak,” kata dia. Suinah, salah seorang penerima bantuan Sarhunta di Dusun Bangah Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Lombok Tengah mengaku sangat senanga mendapatkan bantuan pembangunan Sarhunta. Ia berharap nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan bertaraf internasional seperti balap motor, hunian wisata miliknya mulai ramai pengunjung yang menginap. “Alhamdulillah dapat bantuan, tetapi mungkin karena terdampak Pandemi COVID-19 jadi masih sepi yang berkunjung. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan di Mandalika akan mulai ramai. Harapannya akan ada bantuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, karena agal sulit air bersih, sekarang kami masih harus beli air bersih untuk penginapan ini,” ujarnya. Senada dengan Suinah, Epriyono warga lain penerima bantuan Sarhunta di desa tersebut mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah. “Kita sangat berterima kasih kepada Presiden dan Pak Menteri, semaksimal mungkin kami akan memberikan yang terbaik untuk mengembalikan kondisi wisata Lombok. Harapannya kami dapat bantuan air bersih, saat ini masih beli air 100 liter dengan harga Rp50 ribu,” ujarnya.
Dorong Pariwisata, Dibangun 265 Unit Sarhunta di Parapat
DAERAH – Sebanyak 265 unit Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) dibangun di Kampung Warna Warni Tigarihit, Parapat, salah satu lokasi tempat wisata baru untuk para wisatawan di Destinasi Wisata Super Prioritas Danau Toba di Sumatera Utara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengharapkan, adanya Sarhunta di Danau Toba bisa mendorong geliat pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian serta mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat. Lokasi kampung ini berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, tepatnya di Jalan Kolonel TPR Sinaga. Berjarak hanya beberapa menit dari Kota Parapat, kampung ini ditempati penduduk yang mayoritas memiliki profesi sebagai pekerja pariwisata. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program Sarhunta dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi destinasi pariwisata prioritas. “Diperlukan pemenuhan akses bagi masyarakat terhadap rumah sebagai pendukung kegiatan pariwisata. Sarhunta dibangun sebagai upaya mengoptimalkan fungsi hunian dan membentuk konektivitas antar bangunan sekaligus penataan lingkungan berbasis pada pemberdayaan masyarakat,” ujar Khalawi. Danau Toba telah ditetapkan sebagai bagian dari lima KSPN Prioritas/Destinasi Pariwisata Super Prioritas sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dikatakan Khalawi, lokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk Usaha Pondok Wisata (Homestay) dan Usaha Pariwisata Lainnya Dalam Mendukung KSPN tahun 2020 dilaksanakan di lima destinasi pariwisata prioritas, terdiri atas Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. Di Kabupaten Simalungun alokasi Bantuan pada Tahun Anggaran (TA) 2020 berjumlah Rp.11,6 M dengan rincian 30 unit untuk homestay yang berada di Desa Tiga Hirit, Dan 235 unit untuk pembangunan koridor yang tersebar di empat Kecamatan dan 14 Desa/Kelurahan. Dengan adanya program Sarhunta sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Danau Toba. Rumah-rumah masyarakat yag dirubah dari sebelumnya tidak layak huni dan menjadi lebih layak huni bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai homestay atau tempat penginapan bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Dalam proses pembangunannya pun masyarakat dilibatkan secara aktif agar mereka bisa merasa memiliki dan menjaga bangunan Sarhunta ini. Pemilik rumah maupun tukang bangunan yang bekerja juga bisa mendapatkan upah kerja sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
Siap Terima Wisatawan, 656 Sarhunta di Labuan Bajo Selesai Dibangun
WISATA – Sebanyak 656 unit Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di Destinasi Wisata Super Prioritas Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur telah selesai dibangun. Dengan hadirnya Sarhunta di Labuan Bajo tersebut, maka diharapkan bisa mendorong kegiatan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian serta mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat. [irp] Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Program Sarhunta merupakan langkah pemerintah guna meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi destinasi pariwisata prioritas. “Maka, untuk melaksanakan program itu, diperlukan pemenuhan akses bagi masyarakat terhadap rumah sebagai pendukung kegiatan pariwisata.Sarhunta yang dibangun ini adalah upaya mengoptimalkan fungsi hunian sekaligus membentuk konektivitas antar bangunan dan penataan lingkungan berbasis pada pemberdayaan masyarakat,” kata Khalawi. Direktorat Jenderal perumahan juga telah menyiapkan petunjuk pelaksana kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Untuk Usaha Pondok Wisata (Homestay) dan Usaha Pariwisata Lainnya Dalam Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Hal ini dilakukan di lima destinasi pariwisata prioritas, terdiri atas Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. [irp] Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara II Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Yublina D Bunga mengatakan, telah menyelesaikan 656 unit Sarhunta sebagai dukungan terhadap Daerah Wisata Super Prioritas Labuan Bajo. Jumlah anggaran yang digunakan untuk jumlah itu adalah sekitar Rp 53,02 Milyar. Program Sarhunta betujuan untuk mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas huniannya menjadi lebih layak huni dan wisatawan baik lokal maupun internasional untuk menikmati keindahan alam di Labuan Bajo dengan fasilitas pariwisata premium. Program Sarhunta di Nusa Tenggara Timur di dua daerah yakni Kabupaten Manggarai Barat tersebar di empat kecamatan dan 12 kelurahan/ desa serta Kabupaten Manggarai di satu kecamatan dan empat desa. [irp] “Harapan kami Sarhunta yang sudah dibangun di Labuan Bajo ini bisa dijaga dan dipelihara sebaik mungkin oleh pemiliknya. Kami juga yakin Sarhunta akan mendorong sektor pariwisata dan semakin banyak wisatawan bisa menikmati keindahan alam di Labuan Bajo,” tegas Yublina D Bunga.
529 Unit Sarhunta Di Likupang Siap Terima Tamu, Tarif Rp 200 Ribu/ Malam
WISATA – Sebanyak 529 unit rumah dibangun dalam mendorong potensi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Likupang – Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) berupa bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya. ”Program Sarhunta ini bertujuan untuk mendukung pemulihan pariwisata daerah. Selain itu juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga terdampak pandemi Covid-19,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid. [irp] Sementara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Hujurat menjelaskan, jumlah bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) sebesar Rp 36,74 Miliar. Dana dialokasikan untuk meningkatkan kualitas rumaha tidak layak huni yang ada di beberapa lokasi yang ada di KSPN tersebut. Bantuan Sarhunta tersebut disalurkan untuk 263 unit yang terdapat di tiga Desa yaitu Marinsow, Pulisan, Kinunang dan satu Kelurahan di Pulau Bunaken. Pihaknya juga berharap Sarhunta yang sudah selesai dibangun Kementerian PUPR bisa dimanfaatkan dan dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sehingga lebih banyak wistawan yang berkunjung ke Likupang sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat serta peningkatan terhadap sektor pariwista, [irp] Untuk Rumah warga yang dijadikan homestay juga sangat nyaman karena fasilitas untuk penginapan sangat lengkap baik dan aman. Para wisatawan juga bisa berinteraksi langsung dengan penduduk dan desain rumahjuga menonjolkan budaya dan kearifan lokal. “Seluruh Homestay yang sudah rampung 100 persen sudah mulai disewakan ke wisatawan dengan biaya sewa per malam nya Rp 200,000. Selain itu ada jenis bantuan peningkatan kualitas tanpa fungsi yang terdapat di sepanjang koridor KSPN Likupang berjumlah 266 unit progresnya sudah hampir rampung 100 persen,” terangnya. [irp] Di lain pihak, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Sarhunta di Likupang mengatakan, Kemenparekraf sangat mengapresiasikan program-program pembangunan infrastruktur dan perumahan dari Kementerian PUPR. “Pembangunan rumah-rumah warga agar bisa dijadikan homestay adalah suatu wujud nyata bahwa pemerintah hadir untuk menggerakkan ekonomi masyarakat daerah khususnya desa, membuka peluang usaha dan membantu menambah penghasilan masyarakat. Tentunya dalam pengelolaan Sarhunta di Likupang juga harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin untuk mengantisipasi pnyebaran virus Covid-19,” tukasnya.
Dukung Pariwisata dan MotoGP NTB, 915 RTLH Direnov Jadi Homestay
PROPERTI – Sebanyak 915 rumah tidak layak huni telah selesai dibedah untuk mendukung ajang MotoGP serta dapat digunakan sebagai homestay untuk menunjang pariwisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bedah rumah yang merupakan bagian dari Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut dilaksanakan guna mendukung pemulihan ekonomi di sektor pariwisata di masa pandemi khususnha di Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Lombok. [irp] “Kami telah menyelesaikan 915 RTLH menjadi rumah yang layak huni melalui Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) guna mendukung ajang MotoGP di NTB,” ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, KM Arsyad saat memberikan penjelasan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno di NTB beberapa waktu lalu. Arsyad menerangkan, dari 915 rumah yang dibedah tersebut, sebanyak 817 unit dilaksanakn di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun lokasi bedah rumah dilaksanakan di sepankang koridor masuk Kawasan Mandalika sebanyak 517 dan sekitar 300 unit rumah lainnya dibedah untuk rumah singgah dan homestay serta usaha lainnya guna mendukung pariwisata. Sedangkan sisanya sebanyak 98 unit dibangun di Kabupaten Lombok Utara. “Total anggaran pelaksanaan Program Sarhunta untuk 915 unit rumah sekitar Rp. 62,22 Miliar,” terangnya. [irp] Lebih lanjut, Arsyad menjelaskan 300 rumah yang akan dijadikan homestay itu tersebar di beberapa lokasi antara lain Kute, Grupuk, Sukadana dan Selong Balanak. Sisanya sebanyak 98 tersebar di Kabupaten Lombok Utara dan Tiga Gili Tramena yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Arsyad juga berharap kepada pemerintah daerah dan para penerima bantuan bedah rumah serta homestay dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk dapat menjaga, mengelola dan memanfaatkan rumah tersebut dengan baik. Apalagi rumah yang dibedah tersebut memiliki desain yang unik dan memiliki karakter tradisional namun memiliki fasilitas yang memadai untuk rumah singgah atau homestay bagi wisatawan. [irp] “Kami berharap melalui Program Sarhunta ini selain rumah masyarakat menjadi lebih layak huni juga dapat mendukung fungsi pariwisata serta usaha lainnya, sehingga dapat memberikan keuntungan di daerah tujuan wisata,” katanya. Pada kegiatan tersebut, Direktur Rumah Swadaya bersama Menparekraf juga meninjau sejumlah rumah warga di Desa Gerupuk, Lombok Tengah yang telah selesai dibedah. Rencananya rumah-rumah tersebut didesain sebagai homestay untuk para wisatawan yang akan berkunjung menyaksikan perhelatan MotorGP Mandalika. [irp] Menparekraf Sandiaga Uno memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah mendesain rumah warga yang sederhana namun terlihat mewah serta memiliki nuansa tradisional dan dapat menjadi alternatif penginapan bagi wisatawan. “Konsep penginapan ini sangat baik karena dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap namun dengan harga sewa yang terjangkau. Hal ini merupakan wujud nyata pembangunan infrastruktur yang berkeadilan karena masyarakat bersama pemerintah membangun rumah swadaya yang baik dan dapat menjadi tempat usaha bagi warga lokal,” terangnya.
Program Sarhunta Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Di Daerah Wisata
NASIONAL – Salah satu hal yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kualitas rumah di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah melalui Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta). Hal tersebut dilaksanakan guna meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di destinasi pariwisata prioritas. “Program Sarhunta di KSPN ini sangat diperlukan sebagai pemenuhan akses bagi masyarakat terhadap rumah sebagai pendukung kegiatan pariwisata. Selain itu juga untuk mengoptimalkan fungsi hunian dan membentuk konektivitas antar bangunan serta penataan lingkungan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta beberapa waktu lalu. [irp] Untuk melaksanakan hal tersebut, imbuh Khalawi, pihaknya pun telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk Pondok Wisata (Homestay) dan Usaha Pariwisata Lainnya Dalam Mendukung KSPN. Kriteria lokasi yang menjadi lokasi KSPN adalah adanya kemudahan akses, ketersediaan daya tarik wisata, ketersediaan amanitas, dan kesesuaian ruang zonasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 setidaknya ada lima lokasi KSPN yang kini menjadi lokasi Program Sarhunta yakni Danau Toba di Sumatera Utara sebanyak 1.811 unit rumah, Borobudur di Jawa Tengah sebanyak 732 unit rumah. Selanjutnya adalah Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 910 unit rumah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 660 unit dan Likupang di Sulawesi Utara sebanyak 463 unit rumah. [irp] “Total rumah yang kami tingkatkan kualitasnya untuk mendukung KSPN sebanyak 4.576 unit rumah. Total anggaran yang kami salurkan untuk kegiatan ini adalah Rp 374,03 Milyar,” terangnya. Berapakah jumlah bantuan serta jenis kegiatan yang disalurkan Kementerian PUPR di lapangan? Dari data yang dimiliki Direktorat Rumah Swdaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa peningkatan kualitas rumah dengan tetap memperhatikan budaya serta kearifan lokal dan terdiri dari dua jenis yakni perbaikan rumah tanpa fungsi usaha dengan bantuan sebesar Rp 35 juta dan perbaikan serta pengembangan rumah senilai Rp 115 juta. Sedangkan untuk membentuk kontinuitas atau kesinambungan ruang publik juga dilaksanakan penataan lingkungan berupa pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan berupa jalan lingkungan dan drainase serta penerangan jalan lingkungan. Adapun fasilitas pendukung lain yang disiapkan berupa penunjuk arah, fasad bangunan dan elemen lanskap. [irp] “Nantinya masyarakat dapat memanfaatkan hunian yang telah ditingkatkan kualitasnya untuk usaha homestay, workshop, toko, kuliner maupun usaha atau jasa lainnya,” tandasnya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal perumahan juga telah menetapkan sejumlah persyaratan untuk para penerima bantuan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berkeluarga, berpenghasilan maksimal Rp 6 juta, menguasai tanah dengan bukti yang sah, memiliki dan menempati rumah yang diusulkan serta berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata Indonesia. Para penerima bantuan juga harus membentuk kelompok, bertanggungjawab secara tanggung renteng, mendukung pariwisata yang ada di daerahnya serta bersedia mengikuti pembinaan pengelolaan usaha pariwisata. [irp] Salah seorang penerima bantuan Sarhunta di KSPN Borobudur, Suripta mengatakan, dirinya sangat berterima kasih atas bantuan dari Kementerian PUPR sehingga rumahnya kini bisa menjadi homestay bagi para wisatawan. Dirinya berharap wisatawan tidak perlu jauh jauh mencari penginapan karena sudah ada homestay di sekitar Borobudur yang layak huni dan memiliki fasilitas penginapan yang baik. “Kami yakin perekonomian masyarakat sekitar Borobudur dapat terus meningkat karena adanya bantuan dari program Sarhunta ini. Terimakasih Kementerian PUPR,” katanya. Hal Senada juga disampaikan Lamun, salah seorang penerima Program Sarhunta di Desa Sukadana di KSPN Mandalika. “Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Jika sebelumnya kami hanya menjadi penonton dan penggerak wisata di kawasan ini tapi kali ini kami bisa ikut partisipasi langsung sekaligus belajar struktur pondasi bangunan yang baik serta terlibat dalam pengerjaan langsung rumah,” katanya. [irp] Sementara itu, Epriyono sebagai salah satu penerima bantuan Sarhunta dari Dusun Gerupuk, Desa Sengkol KSPN Mandalika juga mengucapkan terima kasih saya kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten atas usulan bantuan homestay dan perbaikan tokonya. Dia menjelaskan, toko yang juga menjadi rumah tinggal bagi dirinya dan keluarga sebelumnya hanya terdiri dari satu ruang untuk jualan dan satu ruang untuk kamar tidur. Kini tokonya telah diperbaiki serta dibuatkan kamar untuk homestay para wisatawan yang dating berkunjung. “Sekarang saya dan keluarga bisa tidur di ruangan yang layak dan dilengkapi kamar mandi yang layak. Harapan saya, semoga pemerintah akan selalu memperhatikan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan Saya berjanji akan merawat homestay ini dengan baik. Semoga membawa keberkahan bagi saya dan keluarga serta tempat wisata di sini,” harapnya.