PBG Belum Jelas, Apersi : Program Sejuta Rumah Bisa Macet
NASIONAL – Program Sejuta Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), penyaluran dana rumah subsidi melalui FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang telah berakhir pada 31 Oktober 2021 lalu, sebesar 19,57 triliun untuk rumah sebanyak 178.728 unit. Dari jumlah tersebut, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyumbang sebanyak 60 persen yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, kontribusi terbesar datang dari anggota Apersi yang berada di Jawa Barat. “Ini prestasi dan patut kita syukuri bersama karena kondisi pandemi yang hampir 2 tahun ini ternyata berhasil kita melewatinya. Ini artinya, Apersi berkontribusi besar dalam mengerakkan perekonomian,” ujar Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Apersi yang menyebutkan pembangunan properti memberikan efek domino bagi perekonomian. Namun, sambung Junaidi, dibalik kesuksesan Apersi memberikan kontribusi terhadap program rumah rakyat itu, dirinya dan anggota Apersi pada umumnya mulai gelisah, karena ada ganjalan terkait pembangunan rumah subsidi dan juga rumah non subsidi. Ia menegaskan akan ada kondisi stagnasi, bahkan sudah terjadi kemandekan pasokan pembangunan rumah. “Ini sudah terjadi, dan bisa saja tahun depan akan mandek atau macet tak ada pembangunan karena ada salah satu aturan dari Undang Undang Cipta Kerja (UU CK), peralihan dari Izin Membangun Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ternyata belum bisa jalan,” sambung Junaidi. Menurutnya PBG ini, amanat UU CK dan otomatis IMB itu gugur, sayangnya saat ini pemerintah daerah belum siap dan tidak sejalan dengan pusat, “Perda-nya belum ada. Hasilnya banyak anggota kita yang proyeknya tertunda,” tegas Junaidi yang menjelaskan bahwa untuk membuat Perda itu butuh waktu dan jika PBG belum bisa dilakukan maka produksi unit rumah atau pasokan akan terhambat. Ditambahkan Junaidi, kondisi perekonomian yang sudah membaik dan berjalan kondusif di tengah pandemi sejak awal tahun lalu akan percuma saja. Menurutnya lagi, properti itu menggerakkan perekonomian dan memiliki efek domino yang mendorong sektor lain bergerak. Program Sejuta Rumah Terganggu Diakui Junaidi, anggota Apersi banyak yang kebingungan saat ini. Untuk itu Apersi berharap kepada lintas kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian KLH, Kementerian Depdagri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM yang mengurusi soal ini segera menyelesaikannya. “Kita sebagai pengembang itu butuh kepastian, kepastian bisnis. Dan menurut saya, bukan hanya pengembang saja yang terganggu bisnisnya, perbankan pun akan terganggu realisasi kredit KPR-nya,” terangnya. Sementara itu, Darsono, Direktur PT Marga Giri Sentosa yang saat ini sedang memasarkan perumahan Duta Harmoni Tangerang mengakui untuk proyek yang sedang berjalan sebelum terbitnya PBG ini tak terlalu berpengaruh. “Tapi yang berpengaruh untuk proyek baru, izin bangun rumahnya. Izin lokasi tetap bisa tapi percuma saja karena PBG itu saat ini masih belum bisa realisasinya,” terangnya. Menurut Darsono, Kebanyakan di setiap daerah belum ada Perda soal PBG. “Ini peralihan dari IMB dan ini kan ujungnya pendapatan untuk daerah masing-masing. Jadi peralihan ini ternyata tidak mudah, di tingkat daerah belum siap,” jelas Darsono. Alhasil, saat ini perusahaannya masih menunggu waktu kapan kondisi PBG ini bisa dijalankan. Darsono berharap ada kejelasan, dan kepastian. Karena menurutnya, bisnis itu butuh kepastian dan musuhnya hanya satu yaitu waktu. “Tentunya tiap perusahaan punya rencana bisnis, apalagi untuk tahun depan, kalau seperti ini kita repot, karena banyak waktu terbuang,” tutup Darsono.
Jelang Tahun Politik 2019. BTN Tetap Fokus Tingkatkan Kinerja
BERITA PROPERTI – Tahun 2019 yang hanya satu bulan lagi, disebut-sebut sebagai tahun politik. Dua agenda besar pada tahun depan, yakni pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif menarik perhatian yang sangat besar dari setiap elemen masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan sejumlah strategi khusus dalam menjelang tahun politik yang biasanya juga membuat suasana sedikit ‘panas’. Begitu juga dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), yang sudah menyiapkan langkah dalam mengantisipasi tahun politik 2019. Perseroan akan fokus pada bisnis untuk meningkatkan kinerja 2019 sebagai landasan untuk lebih meningkatkan kinerja bisnis pada tahun-tahun berikutnya. Dengan langkah ini perseroan optimis bakal meningkatkan kapasitas kredit terutama dalam mendukung program pemerintah untuk satu juta rumah. Salah satu strategi yang akan dilakukan BTN adalah dengan manargetkan pertumbuhan laba perseroan sekitar 16%-19% pada tahun 2019. Adapun untuk target kredit dan dana pihak ketiga (DPK) BTN menargetkan pertumbuhan sekitar 15%. [irp] Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan, target pertumbuhan yang masuk dalam rencana bisnis bank (RBB) tersebut merupakan target konservatif dengan mempertimbangkan beberapa kondisi. Antara lain kenaikan BI 7 Days Repo Rate yang diekspektasikan akan berlanjut, dengan proyeksi 6% di akhir 2018 dan 6,50% di tahun 2019. “Target tersebut juga sudah dengan penyesuaian kebutuhan alokasi CKPN untuk persiapan pemenuhan PSAK 71 di tahun 2020,” ujar Maryono yang disampaikan saat menjelang keberangkatan peserta media gathering BTN menuju Semarang, di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (30/11). Selain terkait kondisi sektor ekonomi, menurut Maryono, target RBB BTN juga disesuaikan dengan adanya Pemilu legisiatif dan presiden yang akan dilakukan serentak pada 2019. Namun dia menilai pengaruh tahun politik sangat kecil terhadap bisnis BTN. “Kami berharap Pemilu berjalan damai dan lancar sehingga tidak mengganggu iklim bisnis di Indonesia. Pemilu itu bulan April setelah itu akan berjalan seperti biasa. Jadi pengaruhnya kecil tahun politik ini,” tegasnya. [irp] Menurut Maryono dengan melihat kondisi tersebut, BTN optimistis tahun 2019 bisa menyalurkan pembiayaan KPR sebanyak 850.000 unit. Jumlah itu naik 100.000 unit dibandingkan target tahun ini yang sebesar 750.000 unit. Lebih lanjut Maryono menuturkan, untuk mencapai target dalam RBB itu, perseroan telah menetapkan beberapa strategi. Di antaranya memperkuat kontribusi pertumbuhan KPR Subsidi (SSB, FLPP, BP2BT dan TAPERA), meningkatkan pertumbuhan KPR Non Subsidi dengan skema KPR segmen MBR dan ASN, memperkuat peran BTN HFC dan mengembangkan inisiatif yang mendukung pengembangan bisnis developer hunian bersubsidi. Selain itu, BTN juga akan melakukan streamlined proses penyaluran KPR Subsidi, memperluas aliansi strategis dengan developer di luar pulau Jawa dan mengembangkan model bisnis untuk konsumen mass informal. [irp] Maryono menuturkan, untuk mendukung capaian tersebut, perseroan akan mengimplementasikan struktur organisasi yang agile, dengan streamline peran Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Kemudian mempercepat proses bisnis (kredit dan pembukaan rekening dana) melalui Roll-Out inisiatif Business Process Improvement (BPI) dan meningkatkan produktivitas tenaga penjual di Kantor Cabang dan Outlet dengan mengimplementasikan inisiatif Branch Activity. ”Harapannya tahun depan kontribusi kami terhadap program sejuta rumah lebih besar lagi,” jelasnya. Program sejuta rumah pertama kali dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. Sejak dicanangkan sampai saat ini pemerintah telah berhasil mendongkrak pembangunan rumah yang sangat signifikan. Pada 2015, Program Sejuta Rumah berhasil tercapai sebanyak 669.770 unit, 2016 naik menjadi 805.169 unit dan pada 2017 terealisasi 904.758 unit. Tahun ini angka realisasi Program Sejuta Rumah juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. [irp] Jika melihat keberhasilan, Program Sejuta Rumah tersebut, tidak terlepas dari peran Bank BTN. Sejak pertama kali diluncurkan, BTN sudah berperan sangat signifikan dalam membuat target Program Sejuta Rumah terus tumbuh lebih baik. Berdasarkan data penyaluran KPR yang dilakukan BTN mulai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Jika ditotal sejak 2015 hingga akhir September 2018, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 2.311.421 unit senilai Rp242,918 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari KPR subsidi sebanyak 1.571.740 unit senilai Rp106,523 triliun dan KPR non-subsidi mencapai 739.681 unit senilai Rp136,395 triliun. Pencapaian Program Sejuta Rumah BTN dari tahun ke tahun terus meningkat, jika pada tahun 2015 KPR yang disalurkan perseroan baru mencapai 474.099 unit senilai Rp52,452 triliun, maka tahun 2016 penyaluran KPR mengalami kenaikan signifikan menjadi 595.566 unit senilai Rp63,995 triliun. Kemudian angkanya kembali naik pada 2017 sebanyak 667.312 unit senilai Rp71,538 triliun. [irp] Untuk tahun ini BTN optimistis penyaluran KPR bisa tembus 750.000 unit. Hingga akhir September 2018 KPR yang sudah disalurkan sebanyak 574.444 unit senilai Rp54,933 triliun. Maryono menegaskan, dengan adanya program sejuta rumah kini memiliki hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak lagi sekedar mimpi. Salah satu mereka yang beruntung bisa menikmati fasilitas KPR subsidi dari BTN adalah para driver ojek online, marbot masjid, tukang bakso, dll. Terbaru Bank BTN juga berperan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable untuk memiliki rumah melalui kolaborasi Academy (A), Business (B), Community (C), and Government (G) (ABCG). Menurut Maryono, selain bisa mengurangi backlog perumahan, Program Sejuta Rumah juga telah membuat ekonomi rakyat terus menggeliat. Lihat saja ketika dibangun perumahan di kawasan tertentu, maka ekonomi di daerah tersebut pun bertumbuh, mulai dari kenaikan harga tanah, bermunculannya sentra ekonomi seperti pasar tradisional dan pasar malam hingga menjamurnya dagangan kuliner di komplek perumahan tersebut. Belum lagi bisnis material bangunan yang banyak permintaan dari para konsumen yang ingin merenovasi rumahnya menjadi lebih cantik. [irp] “Jika investasi properti meningkat, kebutuhan rumah masyarakat terpenuhi. Setidaknya 170 industri turunan lainnya ikut terdongkrak dan banyak lapangan pekerjaan tersedia, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Maryono. Menurut Maryono, berkah Program Sejuta Rumah juga dirasakan BTN dari peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2015 laba bersih perseroan hanya Rp1,85 triliun, maka di 2016 melonjak menjadi Rp2,619 triliun dan pada akhir tahun 2017 kembali tumbuh menjadi Rp3,027 triliun.
PUPR Evaluasi Usulan Kenaikan Harga Rumah Dari Pengembang
BERITA PROPERTI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sedang melakukan evaluasi dan penghitungan mengenai usulan kenakan harga rumah dari asosiasi pengembang. Kementerian PUPR berupaya agar usulan kenaikan harga dari pengembang ke depan tetap membuat pembangunan perumahan tetap stabil dan tidak membebani masyarakat yang ingin memiliki rumah. “Kami sudah menerima beberapa usulan mengenai penyesuaian harga rumah dari asosiasi pengembang REI,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid kepada sejumlah wartawan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, beberapa waktu lalu. Khalawi menjelaskan, evaluasi dan penghitungan dari berbagai sisi diperlukan jika harga rumah ke depan naik. Pemerintah tentunya akan berhati-hati dalam menetapkan harga rumah dan salah satu hal yang diperhatikan adalah jangan sampai kenaikan harga rumah membebani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kenaikan harga rumah tentu jangan sampai membebani MBR yang ingin membeli rumah. Sebab jika harga rumah naik tentunya subsidi dari pemerintah juga meningkat. Intinya adalah kita harus tetap jaga kestabilan di sektor properti karena pembangunan rumah merupakan salah satu indikator pembangunan sebuah bangsa,” tandasnya. Kementerian PUPR, imbuh Khalawi, juga memahami adanya kesulitan dari para pengembang yang ingin membangun rumah di lokasi-lokasi yang strategis. Semakin minimnya lahan perumahan juga akan berdampak pada kenaikan harga tanah. Selain itu, adanya perubahan harga material dan upah pekerja secara tidak langsung juga berpengaruh pada proyek-proyek pembangunan perumahan. Untuk itu, Khalawi menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi pengembang untuk membicarakan mengenai usulan penyesuaian harga rumah ini. Pemerintah tentunya juga berupaya agar Program Satu Juta Rumah bisa mendorong semangat para pengembang untuk membangun rumah untuk masyarakat baik MBR maupun Non MBR. “Pemerintah tentunya sudah memiliki formula penghitungan yang tepat jika memang penyesuaian harga rumah diperlukan. Salah satu hal penting yang harus dijaga adalah bagaimana kualitas rumah untuk MBR terjaga dengan baik karena mereka benar-benar butuh rumah yang layak,” harapnya.
Pengembang Diminta Laporkan Jumlah Pembangunan Rumah
BERITA PROPERTI – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta para pengembang perumahan untuk segera melaporkan pembangunan rumah yang dibangun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, saat ini jumlah pembangunan rumah yang tercatat hingga 23 Juli 2018 telah mencapi angka 486.668 unit. “Program Satu Juta Rumah statusnya sampai tanggal 23 Juli 2018 telah mencapai angka 486.668 unit rumah. Kami juga meminta para pengembang untuk segera melaporkan pembangunan rumah yang mereka bangun,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis, Jum’at (27/7/2018). Khalawi menambahkan, pihaknya akan berusaha aktif untuk menjemput bola terkait informasi pembangunan perumahan ke sejumlah asosiasi pengembang yang ada di Indonesia. Untuk itu, komitmen serta pencatatan terkait data-data rumah yang dibangun diharapkan bisa segera disiapkan oleh pengembang. “Salah satu masalah dalam pembangunan rumah di Indonesia adalah tentang pencatatan. Sebenarnya pengembang telah banyak membangun rumah, tapi jumlahnya kadang belum tercatat dengan baik. Kami siap untuk melakukanjemput bola informasi perumahan ke asosiasi pengembang,” terangnya. Berdasarkan data yang ada, jumlah total pembangunan rumah yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan hingga 23 Juli 2018 tercatat telah mencapai angka 486.668 unit. Pembangunan rumah tersebut terdiri dari pembangunan ruymah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 29.803 unit, pemerintah daerah 5.991 unit, pengembang 271.794 unit dan masyarakat 6.452 unit. Sedangkan pembangunan rumah untuk non MBR berasal dari pengembang sebanyak 165.770 unit dan masyarakat 6.858 unit. “Jadi total pembangunan rumah MBR hingga saat oini mencapai 314.040 unit dan rumah untuk MBR sebanyak 172.628 unit rumah.,” tandasnya. Meskipun demikian, imbuh Khalawi, pihaknya tetap optimis jumlah pembangunan rumah akan terus meningkat khususnya pada bulan – bulan mendatang. Dirinya pun siap 24 jam apabila ada pengembang maupun mitra kerja Kementerian PUPR di sektor perumahan ingin menyampaikan kendala-kendala maupun ingin berkomunikasi terkait dengan Program Satu Juta Rumah. “Kami optimis bulan Oktober, November dan Desember jumlah pembangunan rumah akan terus meningkat. Sebab pembangunan fisik rumah akan terlihat pada bulan-bulan tersebut. Kami juga mengajak pengembang untuk lebih bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat,” harapnya.
Hingga Mei, Program Satu Juta Rumah Sudah Mencapai 335 Ribu Unit
BERITA PROPERTI – Pencapaian Program Satu Juta Rumah, dikaim terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR tercatat hingga 18 Mei 2018 lalu, capaian Program Satu Juta Rumah telah mencapai angka 335.000 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia. “Capaian Program Satu Juta Rumah per tanggal 18 mei lalu sudah mencapai 335 ribu rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan resmi. Khalawi mengungkapkan, sebenarnya pihak Kementerian PUPR mentargetkan pada bulan ini capaian Program Satu Juta Rumah bisa mencapai angka 400.000 unit. Akan tetapi beberapa waktu lalu ada kendala terkait penyaluran KPR FLPP yakni KPR yang diberikan kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan subsidi dari pemerintah. “Ada sejumlah perubahan kebijakan terkait pengawasan kualitas bangunan rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang sehingga akad kredit KPR FLPP sempat tertunda. Tapi sekarang hal itu sudah selesai serta sudah on the track lagi. Mudah-mudahan bisa naik capaiannya dengan adanya catatan akad kredit rumah bersubsidi dari KPR FLPP,”tandasnya. Kementerian PUPR, imbuh Khalawi, tetap optimis Program Satu Juta Rumah bisa mencapai target yakni dapat membangun satu juta unit rumah tahun ini. Dalam program ini setidaknya pemerintah mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta non MBR. “Kami yakin minat pengembang dan masyarakat akan Program ini cukup baik. Target kami satu juta unit rumah bisa tercapai tahun ini,” harapnya. Guna mendorong pelaksanaan Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR juga telah membentuk Satuan Tugas Pemantauan dan Pengawasan Program Satu Juta Rumah (P2PSR). Pembentukan Satgas ini, imbuh Khalawi, sangat penting untuk mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat. Selain itu, Satgas tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan capaian Program Satu Juta Rumah. Pasalnya, kemampuan pemerintah untuk membangun rumah masyarakat hanya sebanyak 20 persen yang berasal dari dana APBN. Sedangkan hunian yang berasal dari subsidi seperti KPR FLPP sekitar 30 persen dan sisanya 50 persen berasal dari hunian yang dibangun oleh pengembang serta masyarakat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian PUPR capaian pembangunan rumah terus yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 total pembangunan rumah mencapai angka 699.770 unit rumah. Jumlah capaiannya kemudian melonjak pada tahun 2016 yakni 805.169 unit dan pada tahun 2017 lalu kembali meningkat yakni mencapai angka 904.758 unit. Sebagai informasi, Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Nomor 53/KPTS/DR/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah tanggal 26 April 2018. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 maka perlu dibentuk Satgas untuk mendorong pelaksanaan proyek satu juta rumah yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Adapun susunan keanggotaan Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah terdiri dari tiga tim yakni Pengarah, Tim Satgas dan Sekretariat. Untuk Pengarah terdiri dari Ketua Pengarah yakni Dirjen Penyediaan Perumahan, dan beranggotakan Dirjen Pembiayaan Perumahan, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Kontruksi dan Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR. Selanjutnya adalah Tim Satuan Tugas yang diketuai oleh Tenaga Ahli Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air yakni Ir Lucky H Korah, M.Si dan beranggotakan 13 orang anggota. Selain itu juga ada tim Sekretariat yang diketuai oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dr. Dadang Rukmana SH, CES, DEA dan beranggotakan 12 orang. Khalawi menambahkan, Sekretariat Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah saat ini berada di Gedung G Lantai 8 Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nantinya tugas dan kewenangan Satgas ini tentunya sangat berat. Selain melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan, mereka pun bertugas untuk menindaklanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat di bidang perumahan. “Masyarakat bisa memberikan masukan terkait pelaksanaan Program Satu Juta Rumah lewat Satgas ini,” tandasnya.
Kementerian PUPR Dorong Pemda Bangun Hunian Untuk ASN
BERITA PROPERTI – Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah untuk membangun hunian bagi Aparat Sipil Negara (ASN) golongan rendah. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ASN di daerah yang belum memiliki rumah. “Pembangunan hunian untuk ASN memang menjadi salah satu target pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saat ini masih banyak ASN di daerah yang belum memiliki rumah sendiri,”ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim saat menerima audiensi Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (7/5/2018) yang disampaikan dalam siaran pers. Menurut Lukman, perumahan bagi ASN bisa dilaksanakan dalam dua bentuk yakni rumah vertikal seperti rumah susun maupun rumah tapak. Jika Pemda masih memiliki lahan yang luas tentunya rumah tapak adalah salah satu solusinya. Tapi sebaliknya, jika lahan milik Pemda terbatas, maka pembangunan rumah bagi ASN bisa dilaksanakan dalam bentuk rumah tapak. “Ada dua alternatif pembangunan rumah bagi ASN oleh Pemda. Bisa rumah susun maupun rumah tapak. Untuk wilayah perbatasan, rumah tapak boisa menjadi salah satu solusinya karena lahan masih cukup luas. ASN seperti petugas imigrasi, dokter serta guru-guru di wilayah perbatasan masih sangat membutuhkan hunian yang layak huni,”tandasnya. Terkait dengan peruntukkan rumah bagi para abdi negara tersebut, imbuh Lukman, Pemda bisa segera melakukan pendataan terkait berapa kebutuhan rumah yang diperlukan. Selain itu, Pemda juga dapat menginventarisir lahan-lahan milik Pemda yang mungkin bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah. Salah satu targetnya adalah pegawai golongan I dan II karena mereka masih memiliki pendapatan yang rendah dan membutuhkan bantuan Pemda. “Kementerian PUPR memiliki program rumah khusus dan rumah susun yang bisa dimanfaatkan Pemda untuk pengajuan proposal pembangunan hunian. Yang penting lahannya disediakan oleh Pemda dan kondisi lahannya siap bangun serta kelengkapan administrasi yang lengkap,”terangnya. Sementara itu, Bupati Murung Raya, Darmaji mengungkapkan, pihaknya siap mendukung percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di kabupaten tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki Pemda setempat, tercatat kekurangan rumah atau backlog perumahan berdasarkan kepemilikan mencapai angka 3.510 unit rumah. Sedangkan berdasarkan kepenghunian adalah 1.206 unit rumah. Hingga saat ini, imbuhnya, masih banyak ASN di daerahnya masih mengontrak ataupun menyewa rumah masyarakat karena belum memiliki rumah sendiri. Wilayah Kabupaten Murung Raya merupakan daerah pemekaran sehingga masih banyak ASN yang tiunggalnya jauh dari wilayah Puruk Cahu yakni Ibukota Kabupaten Murung Raya. “Selain mendukung pembangunan rumah bagi ASN, kami juga mengusulkan bantuan rumah khusus untuk relokasi warga yang tinggal di pinggiran danau serta daerah aliran sungai Barito. Rinciannya adalah relokasi warfga Desa Danau Sung (35 unit), Desa Muara Jaan (68 unit) , Desa Muara Bumban (50 unit) serta dua rumah susun untuk guru dan siswa Cristian Center dan santri Ponpes Karya Pembangunan,” katanya.
PUPR Bentuk Satgas Pemantauan Program Satu Juta Rumah
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membentuk Satuan Tugas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah. Adanya Satgas tersebut diharapkan mampu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di Indonesia. “Kami (Kementerian PUPR-red) telah membentuk Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat melaunching secara resmi Rapat Koordinasi Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (2/5/2018) yang disampaikan dalam keterangan tertulis. Khalawi menjelaskan, pembentukan Satgas ini sangat penting untuk mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat. Selain itu, Satgas tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan capaian Program Satu Juta Rumah. Apalagi kemampuan pemerintah untuk membangun rumah masyarakat hanya sebanyak 20 persen yang berasal dari dana APBN. Sedangkan hunian yang berasal dari subsidi seperti KPR FLPP sekitar 30 persen dan sisanya 50 persen berasal dari hunian yang dibangun oleh pengembang serta masyarakat. “Hingga saat ini Program Satu Juta Rumah belum pernah mencapai target yakni satu juta unit rumah per tahun. Akan tetapi jumlah capaiannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami tetap optimis tahun ini target satu juta rumah bisa tercapai,”katanya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian PUPR capaian pembangunan rumah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 total pembangunan rumah mencapai angka 699.770 unit rumah. Jumlah capaiannya kemudian melonjak pada tahun 2016 yakni 805.169 unit dan pada tahun 2017 lalu kembali meningkat yakni mencapai angka 904.758 unit. Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Nomor 53/KPTS/DR/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah tanggal 26 April 2018. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 maka perlu dibentuk Satgas untuk mendorong pelaksanaan proyek satu juta rumah yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Adapun susunan keanggotaan Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah terdiri dari tiga tim yakni Pengarah, Tim Satgas dan Sekretariat. Untuk Pengarah terdiri dari Ketua Pengarah yakni Dirjen Penyediaan Perumahan, dan beranggotakan Dirjen Pembiayaan Perumahan, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Kontruksi dan Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR. Selanjutnya adalah Tim Satuan Tugas yang diketuai oleh Tenaga Ahli Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air yakni Ir Lucky H Korah, M.Si dan beranggotakan 13 orang anggota. Selain itu juga ada tim Sekretariat yang diketuai oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dr. Dadang Rukmana SH, CES, DEA dan beranggotakan 12 orang. Khalawi menambahkan, Sekretariat Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah saat ini berada di Gedung G Lantai 8 Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nantinya tugas dan kewenangan Satgas ini tentunya sangat berat. Selain melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan, mereka pun bertugas untuk menindaklanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat di bidang perumahan. “Pembentukan Satgas ini juga untuk menjawab kegalauan dari para pengembang perumahan serta masyarakat termasuk Pemda terkait banyaknya pengaduan-pengaduan di lapangan terkait dengan kuallitas rumah yang dibangun saat ini. Satgas ini juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah. Satgas ini juga harus benar-benar melakukan pengecekan di lapangan terkait pembangunan rumah bagi masyarakat. Jangan main-main dengan proyek satu juta rumah ini. Masyarakat masih banyak membutuhkan hunian yang layak,” tandasnya.
Pemkab Bulukumba Siapkan Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAERAH – Pemerintah Kabupaten dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan sepakat untuk menyiapkan peratutan daerah (Perda) yang khusus mengatur masalah perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di daerah tersebut. Adanya Perda tentang PKP diharapkan dapat melindungi masyarakat serta menjadi aturan dalam penataan kawasan hunian di daerah tersebut. “Kami (DPRD Kabupaten Bulukumba-red) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba memang sedang menyusun Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami berharap Perda ini bisa menjadi aturan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarat, pengembang perumahan dan Pemda,” ujar Wakil Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bulukumba Syamsir Paro saat melakukan kunjungan kerja dan konsultasi tentang Perda Perkim ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Jumát (20/4/2018) dalam keterangan tertulis. Dalam kunjungannya tersebut, rombongan dari DPRD Bulukumba didampingi sejumlah dinas terkait diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Lukman Hakim serta beberapa staf dari Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Pada pertemuan tersebut dibahas sejumlah materi terkait pasal-pasal yang mengatur tentang Perda PKP yang akan dimasukkan dalam draft Perda tersebut. Syamsir Paro mengungkapkan, pihaknya menilai masalah perumahan di Kabupaten Bulukumba harus memiliki aturan yang jelas. Hal itu diperlukan agar pola pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan seperti pengembang dan masyarakat serta Pemda sendiri bisa tertata dengan baik. Apalagi kebutuhan rumah masyarakat di daerah tersebut terus bertambah seiring dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah. “Perda ini kami buat untuk melindungi masyarakat dan menjadi bukti bahwa negara turut hadir untuk yang memang benar-benar membutuhkan hunian. Selain itu juga untuk mengatur pola pembangunan perumahan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Saat ini kebutuhan rumah kami masih ada sekitar 20.000 unit rumah,”tandasnya. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, arahan dari Kementerian PUPR dalam pembuatan Perda Perkim ini sangat penting. Pasalnya, selama ini peraturan yang mengatur masalah Perkim di kabupaten itu baru sebatas Peraturan Bupati Bulukumba. “Kami berharap Kementerian PUPR bisa membantu kami dalam penyusunan Perda PKP ini. Kami targetkan tahun ini Perda ini bisa segera di sahkan,” harapnya. Sementara itu, Sesditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi adanya perhatian khusus dari Pemkab dan DPRD Kabupaten Bulukumba dalam penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman . Untuk itu, pihaknya siap membantu penyelesaian proses pembahasan Perda Perkim tersebut. “Hingga saat ini masih sedikit Pemda yang telah membuat Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini. Padahal kebutuhan masyarakat akan hunian yang terus meningkat harus diimbangi dengan kemudahan peraturan dan perijinan,”terangnya. Lukman menambahkan, pihaknya melalui Bagian Hukum dan Komunikasi Publik di Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap mendukung serta melakukan pembinaan kepada Pemda yang ingin menyusun Perda PKP. Selain dapat datang langsung dengan mengajukan surat permohonan pendampingan ke Kementerian PUPR, pihaknya juga melakukan jemput bola untuk mengetahui Pemda yang ingin menyusun Perda tersebut. “Kita selalu mengadakan sosialisasi ke sejumlah kabupaten/ kota melalui provinsi. Tapi kami juga siap melaksanakan pendampingian jika Pemda memang membutuhkan,”katanya.
Bank BTN Dukung DP 0 Persen Bagi PNS/TNI-Polri
INFO PERBANKAN – Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, Bank BTN siap mendukung program uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk PNS dan TNI-Polri. Pasalnya program ini akan mampu mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu juta unit. Maryono menjelaskan hal tersebut saat festival Kartini di Rembang, Sabtu (21/4). Menurutnya, tahun ini penjualan rumah sudah akan melebihi satu juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu Kementerian PUPR. Dengan program DP 0 persen ini maka pencapaiannya bisa di atas satu juta. Bank BTN turut mendukung kegiatan festival Kartini yang diselenggarakan Pemkab Rembang itu dan meramaikan acara tersebut dengan mangajak peserta pesepeda BTN melakukan kegitan BTN Tour de Rembang yang menempuh jarak lebih dari 40 km mulai dari Blora dan finish di Alun-Alun Kota Rembang. “Bank BTN akan berkontribusi dan mendukung penuh dalam program DP 0 persen tersebut, karena ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki rumah. Langkah ini juga akan mempercepat realisasi program satu juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintahan Jokowi-JK dan sangat berhubungan dengan bisnis Bank BTN,” ujar Maryono. Ditambahkan Maryono, program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya adalah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu juta rumah. “Dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR-nya bisa lebih rendah dibandingkan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu perlu juga dilakukan kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR bagi PNS, TNI dan Polri ini,” tegas Maryono. Skema Tapera, kata Maryono, ada dua yaitu bisa membantu uang muka debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti fasilitas MBR. Meski masih dalam tahap kajian mengenai skema yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, namun plafon yang diberikan bisa mencapai Rp1 miliar. “Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kita lihat banyak pegawai negeri yang golongan eselon satu dan dua banyak yang belum memiliki rumah,” ungkap Maryono lebih lanjut.
Hingga Maret 2018, Bank BTN Salurkan KPR Sebesar Rp 24,25 T
BERITA PROPERTI – Direktur Utama Bank BTN Maryono menjelaskan, hingga 31 Maret 2018, Bank BTN juga telah menyalurkan kredit perumahan untuk 278.262 unit rumah dengan nilai kredit sebesar Rp24,25 triliun. Realisasi penyaluran tersebut telah mencapai 37,1% dari total target dukungan Bank BTN terhadap Program Satu Juta Rumah yakni sebanyak 750.000 unit rumah pada 2018. Realisasi dukungan atas Program Satu Juta Rumah tersebut terdiri atas penyaluran KPR Subsidi sebanyak 44.407 unit senilai Rp5,36 triliun, KPR Non-Subsidi sebanyak 12.811 unit senilai Rp4,27 triliun, kredit konstruksi untuk rumah subsidi sebanyak 131.801 unit senilai Rp3,66 triliun dan penyaluran kredit konstruksi untuk rumah non-subsidi sebanyak 89.244 unit senilai Rp10,96 triliun per akhir Maret 2018. “Ke depannya, kami terus berinovasi menciptakan ekosistem digital pembiayaan perumahan yang berkelanjutan untuk mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah,” ujar Maryono dalam Paparan Kinerja Bank BTN Per 31 Maret 2018 di Jakarta, Kamis (19/4). Adapun, Bank BTN telah menggelar berbagai langkah sebagai wujud dukungan atas kesuksesan implementasi Program Satu Juta Rumah. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa penyaluran KPR tapi juga meningkatkan teknologi, memperkuat sumber pembiayaan, mendorong keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta bersinergi dengan stakeholder perumahan. Bang BTN masih menguasai pangsa pasar KPR hingga saat ini. Core business Bank BTN sebagai bank pembiayaan perumahan di Indonesia juga telah mengantarkan perseroan sebagai bank pemegang pangsa pasar terbesar perumahan di dalam negeri. Berdasarkan data per Desember 2017 Bank BTN masih memimpin pasar KPR di Tanah Air dengan pangsa pasar sebesar 37,3%. Sementara berdasarkan data per Maret 2018, pada pasar KPR Subsidi, Bank BTN masih mendominasi dengan pangsa lebih dari 95%. “Sebagai integrator program pemerintah dalam mengurusi rumah rakyat, kami tetap menjadi pemeran utama dalam Program Satu Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut. Ini merupakan dukungan sekaligus komitmen perseroan terhadap program pemerintah,” tutur Maryono.