BP Tapera Tinjau Langsung Dampak Dana BUN, Hunian Subsidi Jadi Penggerak Ekonomi
Propertynbank.com – Upaya pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus menunjukkan hasil positif. Hal ini tercermin dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi momentum penting untuk melihat langsung dampak nyata dari penyaluran dana Bendahara Umum Negara (BUN) yang digunakan dalam pembiayaan perumahan subsidi melalui APBN. Bersama sejumlah pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), BP Tapera turun langsung menyapa para penerima manfaat. Kunjungan diawali di Perumahan Agta Royal Residence 3. Di lokasi ini, tim monev berdialog dengan Endi (22), seorang pelaku usaha warung sembako yang telah merasakan manfaat memiliki rumah subsidi selama setahun terakhir. Dengan wajah antusias, ia mengajak masyarakat lain untuk memanfaatkan program pemerintah tersebut. Kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama yang dirasakan Endi. Bahkan, saat proses akad, ia hanya mengeluarkan biaya Rp50.000 berkat program promosi dari pengembang. Baginya, memiliki rumah sendiri bukan lagi mimpi yang sulit diwujudkan. Perjalanan tim berlanjut ke Perumahan Grand Mutiara Residence. Di sini, kisah serupa datang dari Epiansah, yang kini mampu meningkatkan pendapatan keluarga setelah membuka usaha makanan cepat saji dari rumahnya sendiri. Sebelumnya, ia harus mengontrak dalam waktu yang cukup lama. Kepemilikan rumah, menurutnya, tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Rumah tidak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan juga menjadi pusat aktivitas produktif keluarga. Cerita positif juga datang dari Perumahan Taman Asri Gandus Tahap 3 dan 4. Agung (32), salah satu penghuni, mengungkapkan bahwa skema pembiayaan yang ringan menjadi kunci utama dirinya bisa memiliki rumah. Dengan uang muka hanya Rp500.000, ia akhirnya terbebas dari masa kontrak yang telah dijalani lebih dari empat tahun. Rangkaian kunjungan ditutup di apartemen siap huni Perumnas Samesta Jakabaring Palembang. Dalam kesempatan tersebut, mengemuka usulan dari pengelola apartemen agar unit hunian dapat dipasarkan melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sehingga akses kepemilikan semakin luas. Komitmen BP Tapera Secara keseluruhan, hasil monev ini mempertegas bahwa program perumahan subsidi yang didukung dana BUN tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumah menjadi titik awal bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi keluarga, sekaligus menciptakan stabilitas sosial. Melalui langkah ini, BP Tapera bersama seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga efektivitas penyaluran dana, sekaligus memperkuat peran sektor perumahan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.
SMF Dukung UMKM Disabilitas Tampil di DhawaFest 2026
Propertynbank.com – Komitmen dalam mendorong ekonomi inklusif terus diperkuat PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF melalui berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah nyata ditunjukkan dengan keikutsertaan perusahaan dalam DhawaFest 2026 yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan pada 4–6 Maret 2026 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta. Ajang yang mengusung tema Persembahan Elok Nusantara ini menjadi wadah bagi berbagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menampilkan karya terbaiknya. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang promosi sekaligus apresiasi terhadap kreativitas masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. DhawaFest 2026 dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam partisipasinya tahun ini, SMF menghadirkan berbagai produk UMKM, termasuk karya dari komunitas disabilitas. Kehadiran produk-produk tersebut menjadi bentuk dukungan nyata perusahaan terhadap pemberdayaan ekonomi yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Salah satu komunitas yang difasilitasi oleh SMF adalah Kreasi Tuli Indonesia, sebuah komunitas yang beranggotakan penyandang disabilitas tuli yang aktif berkarya dan mengembangkan berbagai produk kreatif. “Kreasi Tuli Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2018 dan saat ini memiliki lebih dari 200 anggota disabilitas. Terima kasih kepada SMF yang telah mengajak kami untuk ikut pameran di DhawaFest 2026. Produk yang kami bawa kali ini ada produk kuliner, batik, serta produk zero-waste karya teman-teman disabilitas,” ujar Ina, Founder Kreasi Tuli Indonesia. Menurut Ina, dukungan dari SMF memberikan dampak positif bagi perkembangan komunitasnya, tidak hanya dalam hal promosi produk tetapi juga dalam peningkatan kapasitas usaha para anggotanya. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya SMF telah memberikan bantuan berupa peralatan jahit untuk mendukung kegiatan produksi komunitas tersebut. Saat ini, dukungan tersebut dilanjutkan melalui program pembinaan serta pengembangan usaha makanan ringan yang dikenal dengan merek “Kriukk Sunyi”, yang diproduksi oleh para penyandang tuna rungu. “Harapannya, SMF bisa terus membersamai kami di Kreasi Tuli Indonesia. Bantuan ini menumbuhkan harapan baru bagi teman-teman disabilitas agar dapat mandiri secara ekonomi,” tambah Ina. Dukungan SMF Sementara itu, Direktur Keuangan dan Operasional SMF, Bonai Subiakto, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa dukungan terhadap UMKM, termasuk dari komunitas disabilitas, merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat. “Sebagai BUMN yang bergerak di sektor pembiayaan perumahan, SMF tidak hanya berfokus pada peran bisnis perusahaan, tetapi juga terus mendorong inisiatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui semangat inklusivitas, kolaborasi, dan keberlanjutan,” ujar Bonai. Selain produk dari Kreasi Tuli Indonesia, booth SMF dalam DhawaFest 2026 juga menampilkan berbagai produk unggulan dari desa wisata binaan. Di antaranya Batik Abstrak Kontemporer serta gula semut dari Desa Hargotirto, produk UMKM jahe merah, kerajinan tangan dari Kelompok Tani Wanita Karya Citra Desa Tenjolaya, hingga produk UMKM dari Desa Wisata Pagerharjo. Ragam produk yang ditampilkan tersebut menjadi cerminan kekayaan kreativitas masyarakat Indonesia yang lahir dari berbagai latar belakang komunitas dan daerah. Tidak hanya memiliki nilai ekonomi, produk-produk tersebut juga membawa cerita tentang kemandirian, kreativitas, serta semangat masyarakat dalam mengembangkan usaha di tengah berbagai tantangan. Melalui partisipasi dalam DhawaFest 2026, SMF berharap semakin banyak pihak yang memberikan perhatian dan dukungan terhadap produk-produk UMKM lokal, termasuk dari komunitas disabilitas. “Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berkembang,” tutup Bonai.
SMF Perluas Akses Pembiayaan Hunian, Penyaluran Dana Tembus Rp20,88 Triliun di 2025
Propertynbank.com – Sepanjang tahun 2025, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF berhasil mencatatkan penyaluran dana sebesar Rp20,88 triliun, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp17,01 triliun. Kinerja positif ini turut diperkuat oleh pengakuan lembaga pemeringkat internasional maupun domestik. Sebagai penyedia likuiditas jangka panjang bagi lembaga penyalur kredit perumahan, SMF terus memperkuat fondasi pembiayaan perumahan nasional melalui penguatan fungsinya. Peningkatan penyaluran yang dilakukan, menjadi indikator kuat bahwa kebutuhan likuiditas sektor pembiayaan rumah masih tumbuh seiring tingginya permintaan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk menopang ekspansi tersebut, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memperoleh pendanaan sebesar Rp10,6 triliun sepanjang tahun 2025. SMF juga berhasil mempertahankan peringkat BBB dari S&P Global, id(AAA) dari Pefindo, serta AAA(idn) dari Fitch Ratings, yang mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap kemampuan finansial Perseroan serta dukungan pemerintah terhadap perannya dalam sistem pembiayaan perumahan nasional. Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Ananta Wiyogo, menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan posisi strategis SMF sebagai instrumen fiskal pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan sektor perumahan. “Peringkat ini menegaskan kemampuan SMF memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu sekaligus mencerminkan dukungan kuat Pemerintah terhadap peran kami dalam ekosistem pembiayaan perumahan,” ujar Ananta dalam Konferensi Pers Kinerja SMF sekaligus buka bersama media, Rabu (4/3). Sebagai special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan, SMF menjalankan mandat penting dalam mendukung program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Sejak 2018, SMF berkontribusi menyediakan porsi pendanaan sebesar 25% dari total penyaluran KPR FLPP melalui optimalisasi Penyertaan Modal Negara (PMN). Pendanaan tersebut kemudian diperkuat melalui skema blended financing dengan penerbitan surat utang guna menjaga kesinambungan pembiayaan. Hingga Desember 2025, total penyaluran SMF untuk program FLPP mencapai Rp34,37 triliun atau setara dengan pembiayaan 904.568 unit rumah. Optimalisasi PMN dilakukan melalui strategi leveraging sebesar 1,9 kali, yang direalisasikan lewat penerbitan surat utang senilai Rp17,94 triliun. Menurut Ananta, pendekatan ini menjadi bentuk tanggung jawab Perseroan dalam memastikan setiap dana negara mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. “Selain memperkuat sisi pendanaan, SMF juga menghadirkan sejumlah inovasi produk pembiayaan sepanjang 2025. Perseroan meluncurkan program Griya Nusantara serta Griya Tunas yang difokuskan pada pembiayaan mikro perumahan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan pembiayaan formal,” ungkap Ananta. Melalui program Griya Tunas, SMF bersama lembaga keuangan berhasil menyalurkan pembiayaan renovasi hunian sebanyak 52.142 rumah, melampaui target pemerintah sebesar 50.000 unit. Program ini menyasar pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang membutuhkan akses pembiayaan renovasi rumah layak huni. Sementara itu, Direktur Bisnis PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Heliantopo, mengatakan skema pembiayaan mikro ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi keluarga. “Melalui pembiayaan ini, masyarakat dapat memperbaiki rumah sekaligus memanfaatkannya sebagai ruang usaha produktif. Ini menjadi solusi nyata untuk mengurangi backlog kelayakan hunian,” jelasnya. Di tengah dinamika ekonomi dan perubahan likuiditas perbankan, SMF tetap menunjukkan ketahanan kinerja keuangan. Hingga akhir 2025, sambung Heliantopo, total aset Perseroan mencapai Rp66,814 triliun atau tumbuh 15% secara tahunan. Laba bersih juga meningkat menjadi Rp565 miliar, naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peran Strategis SMF Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Bonai Subiakto, menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut didukung tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang kuat. “Laporan keuangan 2025 pun memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material dari auditor independen,” tegas Bonai menambahkan. Ananta menambahkan, ke depan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan terus memperkuat peran strategis melalui berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi surat utang sebagai underlying instrumen Repo Bank Indonesia, optimalisasi riset kebijakan melalui SMF Research Institute (SRI), serta pengembangan inovasi produk pembiayaan jangka panjang. “Pada 2026, kami akan terus mengakselerasi peran SMF dalam membangun sistem pembiayaan perumahan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan agar akses hunian layak semakin luas bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Ananta. Sebagai informasi, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan, yang mengemban tugas sebagai Special Mission Vehicle (SMV) untuk meminimalisir beban fiskal pemerintah dalam pembangungan sektor perumahan
Skema Sewa Beli Bisa Jadi Solusi Milenial Punya Rumah, Seperti Apa Konsepnya?
Propertynbank.com – Skema pembiayaan sewa beli atau rent to own (RTO) yang bertujuan agar masyarakat lebih mudah memiliki rumah masih terus digodok. Namun, program ini masih terkendala sejumlah persoalan, seperti siapa agregator atau entitas penjamin dari aset hunian yang disewa-belikan. Sebagai informasi, agregator akan bertindak sebagai pihak yang memiliki aset dan menghubungkan penyewa kepada lembaga keuangan yang memiliki produk pembiayaan sewa-beli. Selain itu bertindak sebagai pihak yang melakukan pembelian atas objek sewa beli jika terjadi wanprestasi oleh penyewa. Menurut Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Haryo Bekti Martoyoedo dari sisi skema sebenarnya skim sewa-beli sudah ada. Bahkan sudah ada bank dan lembaga keuangan pembiayaan yang menerapkan skema tersebut dengan menyasar segmen pasar komersial atau di atas MBR. Baca Juga : Luncurkan Program Rent To Own, BTN Targetkan 1.000 Pemohon di Tahun Pertama Namun, kata dia, dari pilot project yang sudah dilakukan, masih perlu dikaji dan dicari siapa entitas agregator yang menguasai atau mengelola aset hunian tersebut selama masa sewa berlangsung, Apakah pengembang atau lembaga keuangan? “Itu yang masih belum ada kesepakatan sehingga butuh pembahasan mendalam. Kita sekarang sudah memiliki ekosistem pembiayaaan, dan ekosistem sewa beli ini juga sudah mendesak untuk dibangun. Dalam kajiannya kami melibatkan seluruh stakeholder termasuk perbankan dan pengembang,” ujar Haryo pada diskusi media bertajuk Skema Sewa Beli, Solusi Milenial Punya Rumah yang diselenggarakan Indonesia Housing Creative Forum bekerjasama dengan Real Estate Editors Community (RE2C) di Jakarta, Kamis (22/6). Dikatakan Haryo, ke depan skema sewa beli ini akan lebih didorong untuk hunian vertikal (apartemen) di perkotaan yang lebih dekat dengan tempat kerja dan fasilitas moda transportasi massal. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pembangunan hunian vertikal termasuk di simpul-simpul berbasis transit oriented development (TOD). Fokus ke depan, ujarnya, bagaimana mempersiapkan skema rent to own ini menjadi lebih menarik dan diminati masyarakat. Sedangkan terkait model sewa beli yang disiapkan, Haryo mengakui banyak model yang sebenarnya dapat diterapkan. Di Inggris misalnya, sistem kepemilikannya hanya 50 persen. Tetapi di Indonesia saat ini fokusnya adalah kepemilikan utuh, sehingga masyarakat membeli unit hunian tersebut secara utuh pula. “Sewa dulu, sampai nanti dalam waktu tertentu dia memiliki porsi kepemilikan 100 persen, Jadi prosesnya bertahap dan itu bisa diatur sesuai kemampuan masyarakat,” jelas Haryo menerangkan lebih lanjut. Sementara Deputi Komisioner BP Tapera, Ariev Baginda Siregar mengatakan, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya kesadaran generasi milenial untuk memiliki rumah. Faktor penyebabnya adalah karena terjadi perubahan gaya hidup. “Saat gaya hidup berubah, maka orang cenderung menjadi hedonis. Sekarang orang kan banyak yang bangga selfie memamerkan kemewahan. Akibatnya, saat dia spending fokusnya kepada wants (keinginan), seharusnya dia fokus ke kebutuhan, needs,” tegas Ariev. Dirinya mengatakan, generasi milenial harus fokus kepada kebutuhan rumah. Kalau kesadaran itu sudah tumbuh, maka tahap berikutnya perlu disiapkan skema pembiayaan untuk membantu kemampuan mencicil mereka. Salah satunya melalui skema sewa-beli. “Konsep sewa beli ini adalah rumah disewa terlebih dahulu dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Dimana kesepakatan harga jual-beli rumah sudah ditetapkan di awal, sehingga di awal perjanjian sudah ada komitmen,” jelasnya. Sewa beli itu, imbuhnya, sebenarnya hanya ada di bank syariah karena bank syariah bisa membeli aset dan aset tersebut bisa disewakan atau dijual kepada kepada nasabah. Kemudian saat diterapkan, konsep sewa-beli ada masalah yakni terjadi pajak ganda (double tax). Kenapa? Karena pengembang dengan alasan cashflow pasti tidak mau unit merek disewa, tetapi dijual kepada satu entitas sehingga terjadilah transaksi jual beli dan dikenakan pajak. Kemudian unit disewakam dan dibeli lagi dan dikenakan pajak kembali. Baca Juga : Dorong Milenial Miliki Rumah, Loan Market Alam Sutera Gandeng KB Bukopin “Di beberapa negara yang penerapan lembaga keuangan syariahnya sudah kuat seperti Malaysia ini (double tax) tidak terjadi, karena masuk dalam skema sewa-beli syariah,” jelas Ariev. Sebagaimana diketahui, BP Tapera juga sudah mengadopsi konsep sewa-beli tersebut ke dalam sistem konvensional dengan nama graduated payment mortgage (GPM) atau lebih dikenal dengan istilah angsuran cicilan berjenjang. Dimana sejak awal hingga akhir suku bunganya tetap, tetapi cicilannya berjenjang. “Berjenjang artinya cicilan pokoknya yang naik berjenjang, sementara bunganya flat. Ini cara kami dari BP Tapera membantu masyarakat yang memiliki masalah dengan kemampuan mencicil,” sebut Ariev. Pada kesempatan yang sama, Head Departmen KPR Bank Tabungan Negara (BTN), Cesar AB menyebutkan Bank BTN bisa membantu milenial untuk mendapatkan hunian melalui skema sewa beli (rent to own). Program ini berangkat dari konsep pemilikan rumah yang menggunakan mekanisme sewa dalam jangka waktu tertentu dan memberikan pilihan untuk memiliki rumah dengan cara kredit di masa akhir sewa. “KPR Rent to Own Bank BTN saat ini masih berfokus di area Jabodetabek, Karawang, dan Sumatera. Target sasarannya masih kepada KPR segmen komersial atau non-subsidi,” ungkapnya. Sementara untuk mendorong penyaluran KPR Rent to Own tersebut, sambung Cesar, BTN menggandeng Rent To Own Provider (RTO Provider) yang sudah memiliki kerjasama dengan banyak developer dan memiliki pilihan hunian yang bervariasi untuk ditawarkan kepada konsumen. Calon konsumen dapat memilih rumah yang telah terkualifikasi oleh RTO Provider dan membayar uang muka mulai dari 5 persen. Kemudian RTO Provider dan konsumen melakukan perjanjian sewa dengan opsi pembelian sesuai harga yang telah disetujui di awal. Konsumen memasuki masa sewa dan membayar sewa bulanan yang sudah mencakup tabungan uang muka. “Setelah memiliki tabungan uang muka sebesar 10 persen, maka pelanggan dapat mengajukan KPR,” jelas Cesar. Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Heliantopo mengatakan, pihaknya juga mengatasi keterjangkauan generasi milenial untuk memiliki rumah dengan skema sewa-beli. Skema tersebut merupakan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan. “Program ini kami tujukan untuk MBR di sektor informal yang memiliki pendapatan tetap (non-fixed income) dan memiliki keterbatasan dalam menyiapkan dana awal atau belum dapat mengakses pembiayaan perbankan,” jelasnya. Saat ini, SMF sedang melakukan pilot project rumah tapak seharga Rp150 jutaan dengan skema pembiayaan sewa-beli di Kronjo, Tangerang, Banten. Skema sewa-beli ini, kata Heliantopo, dapat diterapkan untuk rumah tapak maupun rumah susun vertikal. “Isunya tinggal mempertemukan agregator dan permintaan penyewa,” ungkapnya. Baca Juga : Target 1 Juta Milenial Punya Hunian, Investor Properti Wempy Suciady Gandeng LSP Area Indonesia Perusahaan agregator sebagai pemilik rumah akan melakukan perjanjian sewa- beli langsung dengan end user (masyarakat) dan kemudian lembaga keuangan akan melakukan pencairan pembiayaan untuk melunasi kewajiban sewa-beli
ADPS/DPS Gandeng SMF Guna Biayai Perumahan Syariah
Propertynbank.com – Asosiasi Developer Properti Syariah (ADPS) atau Developer Properti Syariah (DPS) menggelar Rakernas dan Rakornas, pada 27-29 Desember 2021 lalu. Salah satu agenda pentingnya adalah, dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, yang siap mengucurkan dana triliunan rupiah guna pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan berbasis syariah. “Kerjasama ini adalah untuk membantu pembiayaan proyek-proyek DPS agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian yang layak sebagaimana amanat undang-undang,” ujar Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo melalui online. Sementara Kepala Divisi Unit Usaha Syariah PT SMF, Roes Januhersyah hadir langsung di Rakernas dan Rakornas tersebut. Ketua Umum Asosiasi ADPS M. Arief Gunawan Sungkar mengatakan, kolaborasi antara ADPS/DPS dengan SMF makin memperkuat ekosistem bisnis properti syariah. Oleh karena, dirinya semakin optimis target ADPS untuk menyediakan 77 ribu unit properti syariah pada tahun 2022 akan tercapai. “Tentu saja akad-akadnya sesuai dengan standar akad-akad yang berlaku di DPS,” jelas alumnus ITB ini. Pada kesempatan yang sama, Presiden DPS HM. Rosyid Aziz menyatakan, menyambut baik kolaborasi tersebut. Dirinya optimis bahwa hal ini bukan karena konsep atau skemanya berasal dari DPS, tapi dari Dzat Yang Maha Kuasa. Agenda rakernas dan kolaborasi dengan PT SMF merupakan realisasi dari spirit 4 K yaitu Konsolidasi, Kompetensi, Kolaborasi dan Konversi yang dicanangkan pada saat Silaknas 6 di Malang pada awal bulan November 2022 lalu. Konsolidasi dan Kompetensi telah dilakukan secara internal DPS. Sedangkan Kolaborasi dan Konversi dilakukan dengan pihak eksternal. “Kita sudah melakukan spirit 3 K, yaitu Konsolidasi, Kompetensi, dan kini kolaborasi. Sehingga, tinggal 1 K lagi yaitu Konversi. Maka, para member DPS harus semakin siap mengkonversi property konvesional ke syariah, apalagi mitra kita SMF sudah siap membantu,” kata ujar CEO dan Founder DPS tersebut. ADPS/DPS Susun Program Kerja Selama tiga hari pelaksanaan Rakernas dan Rakornas DPS, mulai 27 hingga 29 Desember 2021, masing-masing 4 entitas DPS, yaitu Komunitas DPS, Asosiasi DPS, Korporasi DPS dan Yayasan DPS telah berhasil menyusun program kerja untuk tahun 2022. Dengan mengevaluasi hasil dan program kerja sebelumnya, serta memperhatikan kritikan dan usulan terkait dengan program kerja 2022 yang disampaikan dari seluruh DPW selama rakernas, maka telah dihasilkan program kerja 2022 yang sifatnya mengikat untuk dilaksanakan selama setahun (2022). Penyusunan program kerja tahun 2022 ini sebagai upaya untuk menyongsong DPS memasuki industri properti.
PPDPP Jalin Kerja Sama Tripartit Bersama SMF dan BPD Kaltimtara
PROPERTI – Berbagai langkah dan program dilakukan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dalam penyaluran KPR Sejahtera. Kali ini, PPDPP menjalin Kerja Sama Tripartit bersama PT Sarana Multigriya Financial (SMF) Persero dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) tentang informasi data penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera. Penandatangan kerjasama dilakukan secara virtual, Rabu (30/6) oleh Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin; Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo; dan Direktur Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara yang mewakili Direktur Utama, Ismunandar Azis. Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan, tujuan perjanjian ini adalah untuk membantu pemerintah dalam membiayai KPR Sejahtera sehingga porsi APBN dalam penyaluran KPR Sejahtera dalam rangka program sejuta rumah dapat diturunkan. “PPDPP dan PT. SMF (Persero) tengah membahas penurunan porsi FLPP menjadi 60% dan 40%. Harapan ke depannya adalah dapat menambah kuantitas KPR FLPP untuk disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” ujar Arief Sabaruddin. PPDPP telah melaksanakan sinergi dengan PT. SMF (Persero) dalam mendanai porsi 25% dari KPR FLPP sejak bulan Agustus tahun 2018. [irp] Saat ini porsi pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah 75 : 25. Dimana 75% pendanaan KPR dibiayai oleh pemerintah melalui PPDPP, dan 25% dari bank pelaksana. Hal ini sesuai dengan Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 463/KPTS/M/2018 Tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera terkait proporsi pendanaan FLPP. Tahun 2021, terdapat 7 bank pelaksana penyalur dana FLPP dari 40 bank yang bekerja sama yang sudah menggunakan dana dari SMF. Bank tersebut adalah Bank BTN, BTN Syariah, Bank Papua, Bank BJB, BJB Syariah, Bank Jatim Syariah dan Artha Graha Internasional. Sedangkan total bank yang telah bekerja sama dengan SMF sejak tahun 2018 adalah sebanyak 15 bank. [irp] Sementara itu, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menyampaikan sinergisitas melalui dana pendamping dari SMF ini dapat membantu bank pelaksana untuk melakukan stable fund jangka panjang, sehingga dapat terhindar dari missmatch fund pada pembiayaan KPR Sejahtera “DPK bank dapat optimal untuk penyaluran kredit lainnya, sehingga bank dapat fokus dalam mengembangkan bisnis KPR dan reimburse hanya dapat dimanfaatkan setiap periode tahun berjalan,” ujarnya. Melalui PPDPP, pada tahun 2021 pemerintah menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar Rp19,12 triliun yang terdiri dari Rp16,12 Triliun DIPA 2021 dan Rp2,5 Triliun dari pengembalian pokok, untuk 157.500 unit rumah. Adapun realisasi FLPP per 30 Juni 2021 sebanyak 87.444 unit dengan nilai Rp 9,52 Triliun. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga per 29 Juni 2021 adalah mencapai Rp65,11 Triliun untuk 852.299 unit rumah. [irp] Di tahun 2021 ini, target FLPP dari Bank Kaltimtara adalah sebesar 300 unit rumah dengan nilai Rp 32,19 Miliar. Realisasi FLPP Bank Kaltimtara per tanggal 29 Juni 2021 adalah sebesar 239 unit dengan nominal Rp 27,55 Miliar, atau telah mencapai 85% dari target. Dari capaian tersebut Bank Kaltimtara telah memenuhi kriteria untuk melakukan penambahan kuota FLPP.
Bank Kalsel Dapat Suntikan Rp95 Miliar dari Sarana Multigriya Finansial
INFO PERBANKAN – Permintaan akan hunian tidak surut meski perekonomian Indonesia tengah menghadapi resesi. Kebutuhan rumah tetap menjadi prioritas banyak pihak, khususnya mereka yang mencari hunian pertama. Sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pembiayaan hunian di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Senin (28/12), Bank Kalsel melaksanakan penandatanganan PKS dengan SMF untuk program pembiayaan perumahan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi (PEN). PKS tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Operasional Bank Kalsel Ahmad Fatrya Putra dan Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman dan di Lantai 3 Kantor Pusat Bank Kalsel. Dalam kerja sama tersebut SMF mengalirkan dana untuk kredit KPR kepada Bank Kalsel sebesar Rp95 Miliar. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan volume pembiayaan KPR bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. [irp] Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra, menuturkan kerjasama program pembiayaan perumahan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yang terjalin antara Bank Kalsel dan SMF merupakan salah satu upaya penting untuk memulihkan denyut perekonomian di Kalimantan Selatan. “Pembelian rumah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sulit untuk ditunda, khususnya bagi mereka yang pendapatannya stabil dan tidak terdampak pandemi. Kami menggandeng SMF untuk memastikan layanan pembiayaan kami kian terjaga sehingga bisa memacu transaksi pembelian properti di wilayah Kalimantan Selatan. Generasi millenials yang saat ini tengah gencar mencari hunian pertama mereka menjadi salah satu target utama dari penyaluran dana ini,” tutur Fatrya. [irp] Kerjasama yang terjalin juga diharapkan bisa mengakselerasi proses pemulihan ekonomi khususnya pada sektor properti di Kalimantan Selatan yang terdampak pandemi Covid-19. Mengingat sektor ini melibatkan cukup banyak pekerja yang terlibat mulai dari pengembang, bagian pemasaran, pekerja bangunan, serta berbagai berbagai pekerja mikro yang hadir saat proses pembangunan hunian.
SMF Berhasil Merealisasikan Program Penugasan Khusus Sepanjang 2019
PEMBIAYAAN – Dalam memperkuat perannya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) serta fiscal tools Pemerintah, sepanjang tahun 2019 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF aktif merealisasikan beberapa program penugasan khusus dari Pemerintah diantaranya yaitu Program KPR SMF Paska Bencana, Program Penurunan Beban Fiskal, Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas, dan Program Pengembangan Rumah Di Daerah kumuh. Program pertama yaitu Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan melalui pemberian dukungan pada Program KPR FLPP, SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%. [irp] Sejak Agustus 2018 hingga 31 Desember SMF bersama BLU PPDPP telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP, kepada 88.911 debitur dengan total penyaluran dana sebesar Rp 2,909 Triliun melalui 12 bank penyalur KPR FLPP. “Hal tersebut memberikan dampak positif yaitu semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh fasilitas KPR FLPP disamping adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect.,” ujar Direktur utama SMF, Ananta Wiyogo beberapa waktu lalu dalam keterangan resmi. [irp] Program kedua, sambung Ananta, yaitu Program Pembiayan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas. Program ini merupakan bentuk dari dukungan SMF terhadap program Pemerintah dalam hal pengembangan kawasan wisata untuk meningkatkan devisa dan perekonomian masyarakat di daerah wisata. SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Sepanjang tahun 2019, SMF telah bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam merealisasikan Program Kemitraan berupa Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang terletak di Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). [irp] Untuk daerah Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, pembiayaan disalurkan ke 3 (tiga) desa yakni Desa Wisata Samiran, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo, DIY Yogyakarta dan Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul, DIY Yogyakarta. Sedangkan di NTB, program pembiayaan disalurkan ke kawasan destinasi pariwisata Desa Kuta, Lombok Tengah. “Penyaluran Program Kemitraan dilakukan melalui Lembaga Penyalur dan pemberdayaan Lembaga Penyalur di area DPP. Di dalam prosesnya, Kemenparekraf dan SMF melakukan pendampingan kepada Lembaga Penyalur dalam rangka capacity building dan peningkatan peran serta masyarakat setempat,” tegas Ananta. [irp] Program ke tiga, Program Pengembangan Rumah di Daerah Kumuh, SMF telah bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dalam mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah. Dalam pelaksanaanya SMF berkerja sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut menggunakan dana Bina Lingkungan (BL) melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat. [irp] Pilot project program ini sudah berjalan sejak Desember 2018 yang direalisasikan melalui perbaikan 14 rumah di Kelurahan Purwokinanti, Daerah Istimewa Yogyakara. Sedangkan pada tahun 2019 program ini telah digulirkan di beberapa kota yaitu Semarang yang mencakup perbaikan rumah kumuh di 2 kelurahan yang terdiri dari 40 rumah, Pontianak (1 kelurahan, 23 rumah), Bukittinggi (2 kelurahan, 13 rumah) dan Makassar (1 kelurahan 14 rumah). Pada inisiasi keempat yaitu Program KPR Pasca Bencana, yang merupakan program kepemilikan rumah dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah terkait pemulihan pemukiman yang terdampak akibat bencana. Melalui fasilitas pembiayaan ini, diharapkan pembangunan kembali atau perbaikan rumah yang rusak di daerah terdampak bencana akan segera terealisasi. Pada tahun 2019 SMF telah merealisasikan penyaluran KPR iB Pasca Bencana di Lombok Nusa Tenggara Barat, yang menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN). [irp] “Dalam rangka mendukung peningkatan penyaluran KPR Pasca Becana, rencananya di tahun 2020 ini SMF akan melakukan perluasan kriteria dan segmen penyaluran KPR iB Pasca Bencana,” pungkas Ananta.
Sejak 2005, SMF Telah Salurkan Pembiayaan Perumahan Rp 62,05 triliun
EKONOMI – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, mencatatkan peningkatan kinerja selama tahun 2019, terutama dalam menjalankan misinya mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR di sektor pembiayaan perumahan. Melalui transaksi sekuritisasi dan penyaluran pinjaman yang mencapai Rp14,45 triliun pada tahun 2019, angka tersebut meningkat 21,63% dibanding tahun 2018 sebesar Rp11,88 triliun. Secara kumulatif total akumulasi dana yang telah dialirkan SMF ke sektor pembiayaan perumahan dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp 62,05 triliun. Pencapaian tersebut berdasarkan penambahan pada data laporan keuangan audited periode 31 Desember 2019, dengan total aliran dana yang disalurkan selama periode tersebut yaitu dalam bentuk kegiatan sekuritisasi sebesar Rp 2 triliun, penyaluran pinjaman sebesar Rp 12,45 triliun, dan pembelian KPR sebesar Rp116 miliar. [irp] Total aset SMF di tahun 2019 adalah sebesar Rp 26,69 triliun, naik 36,94% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp19,49 triliun. Posisi penyaluran pinjaman per 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp 22,31 triliun, angka tersebut meningkat 45,15% dibanding tahun 2018 sebesar Rp15,37 triliun. Adapun laba bersih di tahun 2019, mencapai Rp 472,88 miliar, naik 8,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 436,54 miliar. Pertumbuhan penyaluran pinjaman juga diiringi dengan penerbitan surat utang korporasi sebagai sumber pendanaan. Selama tahun 2019, SMF telah menerbitkan surat utang sebesar Rp9,28 triliun melalui penerbitan obligasi PUB IV Tahap VII sebesar Rp 1.850 miliar, MTN VIII sebesar Rp500 miliar, PUB IV Tahap VIII sebesar Rp2.511 miliar, PUB V Tahap I sebesar Rp2.000 miliar, Sukuk PUB I Tahap I sebesar Rp100 miliar, PUB V Tahap II sebesar Rp2.203 miliar dan SBK I SMF 2019 sebesar Rp120 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2019, posisi (outstanding) surat utang SMF mencapai Rp 14,8 triliun dan pendanaan dari bank sebesar Rp2,37 triliun, angka tersebut berdasarkan data laporan keuangan periode 31 Desember 2019. [irp] Terkait transaksi sekuritisasi, Sejak tahun 2009, sampai dengan 31 Desember 2019, SMF telah berhasil memfasilitasi 13 kali transaksi sekuritisasi, dengan total nilai akumulatif sebesar Rp 12,155 triliun. Sedangkan, untuk kerja sama pembiayaan, SMF telah bekerja sama dengan Bank Umum, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Perusahaan Pembiayaan. Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan bahwa dari seluruh dana yang telah dialirkan, SMF telah membiayai kurang lebih 975.837 ribu debitur KPR (termasuk KPR Program FLPP) yang terbagi atas 84,25 % wilayah barat, 15,07 % wilayah tengah dan sisanya sebesar 0,68 % wilayah timur. [irp] Pada tahun 2019 SMF juga telah merealisasikan dukungannya terhadap program Pemerintah dalam mewujudkan Program Perumahan Berbasis Komunitas khususnya bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap. SMF telah menggandeng Grab Indonesia untuk memberikan akses KPR melalui Program KPR SMF-Grab bagi para driver GrabCar. KPR SMF-Grab disalurkan melalui Perusahaan Pembiayaan yang bekerja sama dengan SMF. Sebagai langkah awal sebanyak 52 orang driver dinyatakan memenuhi kriteria KPR dari 400 orang yang mendaftar dalam kegiatan Expo KPR SMF-Grab. Selain itu SMF juga telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM terkait pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau untuk karyawan PNM yang tersebar di seluruh Indonesia.Dalam kerjasama tersebut SMF akan menyalurkan fasilitas pembiayaan jangka menengah/panjang terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khususnya kepada karyawan PNM yang saat ini berjumlah kurang lebih sebesar 37.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
SMF Siap Kucurkan FLPP Rp3,7 Triliun di 2020, 25% Dari Total Penyaluran
KEUANGAN – PT Sarana Multigriya Finansial Persero (SMF) siap kucurkan pembiayaan Rp3,7 triliun pada 2020 pada bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pembiayaan sekunder dari SMF sebesar Rp3,7 trilun itu, sebesar 25% dari total FLPP senilai Rp14,7 triliun. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, menyebut perseroan diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh pemerintah melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 sebesar Rp2,5 triliun. Sebesar Rp1,75 triliun dari dana PMN itu akan dialokasikan SMF untuk FLPP. [irp] Dana PMN untuk FLPP itu akan ditambah Rp200 miliar dari ekuitas SMF, dan Rp1,75 triliun akan dipenuhi SMF dari penerbitan surat utang. “Harus kumpulkan PMN yang kita dapat untuk memenuhi pembiayaan untuk FLPP,” kata Ananta. Selain FLPP, dalam PMN sebesar Rp2,5 triliun di 2020, SMF memakai Rp250 miliar untuk KPR pascabencana. Sisanya sebesar Rp500 miliar untuk pembiayaan KPR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri. Untuk KPR pascabencana, ujar Ananta, SMF bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) membantu penduduk memperbaiki rumah yang terkena dampak bencana alam. Alokasi PMN yang dikucurkan PT SMF untuk program KPR Pasca Bencana ini sebesar Rp 250 miliar. Namun, perusahaan akan melakukan leverage atau peningkatan nilai melalui penerbitan obligasi untuk meraup tambahan Rp250 miliar sehingga secara total pembiayaan program ini sebesar Rp 500 miliar. [irp] Estimasinya sebanyak 12.000 rumah yang akan direhabiltasi. Sementara untuk KPR bagi ASN, TNI, dan Polri, dana PMN untuk SMF sebesar Rp500 miliar. Dana tersebut juga, ujar Ananta, akan ditingkatkan melalui penerbitan surat utang. “SMF akan mengumpulkan untuk alokasi PMN bagi KPR ASN, TNI dan Polri. Jadi, total yang kita kumpulkan dari total PMN yang kita terima sebesar Rp2,5 triliun akan kita himpun menjadi Rp6,75 triliun,” ujar dia. BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu menargetkan penyaluran pembiayaan Rp10 triliun pada 2019 untuk memenuhi rata-rata pertumbuhan 20 persen setiap tahun. “Insha Allah bisa tercapai, dan melebihi angka prognosa (Rp10 triliun) lebih sedikit,” kata Direktur SMF Trisnadi Yulrisman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12). [irp] Pada 2019, dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp800 miliar seluruhnya dialokasikan SMF untuk FLPP. “Kebutuhan pembiayaan dari perbankan masih banyak,” ujarnya dilansir dari Antara. Dia mengklaim tren lambatnya pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sepanjang tahun ini tak terlalu berpengaruh terhadap kinerja bisnis SMF. Sebab segmen bisnis SMF menyasar pembiayaan sekunder untuk rumah subsidi. Pasar kredit perumahan yang selalu dibayangi tingginya permintaan turut menopang bisnis SMF. “Masih ada beberapa yang ada di ‘pipeline’, sehingga target kami Rp10 triliun harus tercapai,” pungkas Trisnadi. (Artha Tidar)