RUPST Intiland Setujui Sofyan A. Djalil Jadi Wakil Komisaris Utama
Propertynbank.com – Salah satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022, PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) adalah mengangkat Dr. Sofyan A. Djalil Sebagai Wakil Komisaris Utama. “Pemegang saham telah memberikan persetujuan seluruh agenda RUPS Tahunan serta pengangkatan Bapak DR. Sofyan A. Djalil sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen, serta menerima pengunduran diri Bapak Lennard Ho Kian Guan, Wakil Komisaris Utama Intiland,” ungkap Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono menjelaskan, Rabu (24/05). Dr. Sofyan A. Djalil merupakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2016-2022. Bergabungnya Dr. Sofyan A. Djalil akan memperkuat jajaran Dewan Komisaris Perseroan dan pelaksanaan fungsi pengawasan serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Baca Juga : Terbitkan Versi Elektronik, Sofyan Djalil Pastikan Tak Ada Penarikan Sertipikat “Bapak Sofyan A. Djalil memiliki pengalaman dan keahlian yang luas di dunia bisnis, khususnya di sektor properti. Kami percaya dengan bergabungnya beliau ke dalam Dewan Komisaris akan memperkuat jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan kinerja usaha secara jangka panjang,” kata Archied. Terkait target perseroan, lebih lanjut dijelaskan Archied, seiring dengan semakin kondusifnya kondisi perekonomian dan industri properti nasional, Perseroan menargetkan penjualan (marketing sales) tahun ini sebesar Rp2,4 triliun. Perseroan akan menfokuskan upaya untuk mengejar terget dengan meningkatkan penjualan stok unit atau inventori dari proyek-proyek berjalan maupun pengembangan-pengembangan baru di segmen highrise, kawasan perumahan dan kawasan industri. Perseroan saat ini memilki stok unit atau inventori di sejumlah proyek di segmen pengembangan mixed-use & high rise. Beberapa di antaranya yakni di Jakarta, seperti apartemen 1Park Avenue, Fifty Seven Promenade, Regatta, dan SQ Rés serta di Surabaya seperti Apartemen Praxis, The Rosebay, Sumatra36, dan Spazio Tower. Archied memproyeksikan kondisi pasar properti tahun ini masih cukup menantang namun akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk properti diperkirakan masih cukup tinggi seiring minat beli dan investasi yang sudah berangsur-angsur membaik. Saat ini, pertumbuhan pasar properti masih ditopang oleh pembelian rumah tapak yang didominasi oleh pembeli akhir (end user). Sementara tren penjualan untuk pasar apartemen masih relatif tertahan dan tumbuh secara berlahan. “Kami mencermati pertumbuhan pasar produk rumah tapak yang menyasar end user masih cukup stabil sejak tahun lalu. Kami akan mencoba memanfaatkan momentum dan tren ini melalui pengembangan produk dan klaster baru di proyek-proyek yang saat ini sudah berjalan,” kata Archied. Perseroan merencanakan pada tahun ini akan melakukan pengembangan baru pada sejumlah proyek- proyek, khususnya di segmen kawasan perumahan. Proyek kawasan perumahan Amesta Living yang berlokasi di Surabaya, Perseroan meluncurkan tipe-tipe rumah baru untuk memenuhi tingginya minat masyarakat tinggal di perumahan tersebut. Baca Juga : Intiland Hadirkan Promo Spesial di FunFair 2022, Di Mana Saja Lokasi Propertinya? Amesta Living meluncurkan sebanyak 82 unit rumah yang terbagi ke dalam tiga tipe yakni Kyra, Severa, dan Merra. Berlokasi di klaster Loka, ketiga tipe ini merupakan rumah-rumah berukuran compact yang memiliki luas lahan mulai dari 50 m2 hingga 105 m2 dan luas bangunan mulai dari 59 m2 hingga 126 m2. Membidik target pasar konsumen menengah ke atas, rumah-rumah tipe baru ini dipasarkan mulai dari harga sekitar Rp1 miliar. Perseroan juga merencanakan pengembangan baru lainnya di sejumlah kawasan perumahan. Pengembangan tersebut antara lain Brezza di Pantai Mutiara, Jakarta, pengembangan area komersial di perumahan Talaga Bestari, dan pengembangan klaster baru di Graha Natura, Surabaya. “Perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan dan berusaha mencapai target penjualan tahun ini. Peningkatan penjualan dan pertumbuhan kinerja usaha menjadi prioritas penting bagi Perseroan seiring dengan semakin membaiknya kondisi dan pasar properti nasional,” pungkas Archied.
Pendapatan Usaha Intiland Kuartal I 2023 Tumbuh 174,3 Persen
Propertynbank.com – Kinerja usaha PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) selama kuartal I tahun 2023 tercatat cukup baik. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022, disebutkan bahwa pendapatan usaha Intiland mengalami peningkatan hingga 174,3 persen. Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono menjelaskan, Manajemen Perseroan menilai kondisi dan prospek usaha di tahun ini masih cukup menantang. Perseroan menyadari bahwa untuk meningkatkan kinerja usaha perlu upaya sungguh-sungguh dari seluruh organperusahaan, termasuk dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Perseroan menghargai setiap umpan balik, saran, dan masukan yang diberikan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari para konsumen loyal yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan usaha Intiland. “Kinerja usaha Perseroan selama kuartal I tahun 2023 cukup baik. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir 31 Maret 2023, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,54 triliun. Jumlah tersebut naik Rp981 miliar atau melonjak 174,3 persen dibandingkan pencapaian kuartal I tahun 2022 sebesar Rp562,5 miliar,” ujar Archied pada konferensi pers RUPST 2023 Intiland di Intiland Tower, Jakarta, Rabu (24/05). Baca Juga : Intiland dan Intiwhiz Hadirkan Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya Dijelaskan Archied, peningkatan pendapatan usaha tersebut terutama ditopang oleh adanya pengakuan penjualan dari segmen pengembangan mixed-use & high rise, khususnya dari apartemen Fifty Seven Promenade. Selain itu, peningkatan tersebut juga dikontribusi dari segmen pengembangan lainnya, seperti kawasan perumahan, kawasan industri, dan properti investasi. “Pendapatan usaha meningkat signifikan terutama karena adanya pengakuan penjualan apartemen Fifty Seven Promenade yang sudah proses serah terima,” kata dia. Pendapatan dari pengembangan (development income) masih memberikan kontribusi terbesar, mencapai Rp1,36 triliun atau 88,3 persen dari keseluruhan. Jumlah tersebut melonjak 246,5 persen dibanding perolehan kuartal I tahun 2022 senilai Rp393,4 miliar. Pendapatan pengembangan diperoleh dari tiga segmen yakni mixed-use & high rise, kawasan perumahan, dan kawasan industri. Sumber pendapatan usaha berikutnya bersumber dari pendapatan berkelanjutan (recurring income) yang diperoleh dari segmen properti investasi. Sumber pandapatan usaha ini tercatat memberikan kontribusi Rp180 miliar atau sebesar 11,7 persen dari keseluruhan. Pendapatan dari recurring income mengalami kenaikan 6,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp169,1 miliar. Kontribusi Terbesar Pendapatan Intiland Archied menjelaskan ditinjau dari segmen pengembangan proyek, pendapatan dari segmen mixed-use & high rise memberikan kontribusi terbesar yakni mencapai Rp1,18 triliun, atau 76,8 persen. Kontribusi tersebut meningkat sebesar 877,5 persen dibandingkan kuartal I tahun 2022 senilai Rp121,3 miliar. Kontributor berikutnya berasal dari segmen properti investasi sebesar Rp180 miliar atau 11,7 persen dari keseluruhan. Pendapatan dari segmen ini mengalami kenaikan 6,5 persen dibandingkan perolehan kuartal I tahun 2022 senilai Rp169,1 miliar. Baca Juga : Diikuti 17 Proyek Properti, DILD Gelar Intiland Specta Fair 2023 Segmen pengembangan kawasan perumahan mencatatkan kontribusi sebesar Rp134,1 miliar atau 8,7 persen dari keseluruhan. Kontribusi dari segmen ini menurun 19,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp166,1 miliar. Kontributor berikutnya berasal dari segmen kawasan industri yang menyumbang pendapatan usaha Rp43,4 miliar atau 2,8 persen dari total. Jumlah tersebut mengalami penurunan 59 persen persen dibanding kuartal I tahun 2022 senilai Rp106 miliar. Archied menuturkan pertumbuhan pendapatan usaha merupakan pencapaian yang cukup baik di tengah kondisi dan tantangan di sektor properti nasional. Perseroan terus berupaya untuk menjaga tren pertumbuhan tersebut melalui pengembangan dari proyek-proyek berjalan maupun melalui proyek baru. Peningkatan pendapatan usaha tersebut juga telah mendorong meningkatnya kinerja profitabilitas Perseroan. Laba kotor Intiland tercatat mencapai Rp746,7 miliar, atau naik 255,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba usaha dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp663,9 miliar dan Rp391,7 miliar, atau mengalami peningangkatan 407,5 persen dan 492,9 persen. “Laba bersih triwulan I tahun ini sebesar Rp30,4 miliar, atau membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih mengalami rugi bersih Rp72,7 miliar. Sebagian besar porsi laba tahun berjalan yang kami bukukan, diatribusikan ke kepentingan non-pengendali sebesar Rp361,3 miliar,” tutup Archied.
Terbitkan Versi Elektronik, Sofyan Djalil Pastikan Tak Ada Penarikan Sertipikat
NASIONAL – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memastikan, tidak ada penarikan sertipikat tanah terkait penerbitan sertipikat elektronik. Hal tersebut disampaikan Sofyan pada webinar bertema Arah Kebijakan Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, tahun 2021. Webinar pada Kamis (4/2/) yang diprakarsai oleh PWI Pusat itu dipandu oleh moderator Indra Utama, selaku Pemimpin Redaksi Majalah Property&Bank. [irp] Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari dalam pembukaannya menyambut baik terselenggaranya webinar dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, atas langkah dan upaya-upaya yang telah dilakukan, termasuk salah satunya adalah penerbitan sertifikat elektronik. Dalam keynote speechnya, Sofyan Djalil mengakui masih banyak kesalahpahaman dari masyarakat terkait kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, khususnya e-sertifikat (sertifikat elektrinik). Oleh karena itu, dirinya berharap jangan sampai ada salah kutip sehingga terjadi salah paham dan tentunya sangat merugikan masyarakat. [irp] “Produk elektronik, termasuk sertifikat tanah justru paling aman. Contohnya, dulu bank memiliki buku khusus atau buku tabungan, tetapi saat ini sudah mulai tidak ada lagi. Begitu juga dalam pasar saham tak ada lagi lembar saham yang harus diteken, tetapi sudah berubah menjadi sertifikat saham digital. Kalau ada berita di masyarakat soal penarikan sertifikat tanah, itu salah kutip atau dikutip di luar konteks,” tegasnya. Sofyan Djalil yang sudah menduduki posisi menteri sejak era Presiden SBY di kementerian yang berbeda-beda menambahkan, BPN tidak akan pernah menarik seritifikat masyarakat. Dirinya juga mengingatkan masyarakat akan kemungkinan adanya oknum-oknum tertentu yang mengaku petugas ATR/BPN dan menarik sertifikat tanah. [irp] Sementara itu, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto menjelaskan, pertanahan di Indonesia belum lepas dari berbagai permasalahan. Mulai dari sengketa dan konflik, keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur hingga harga tanah yang terus naik. Dalam paparannya yang berjudul Kebijakan Pertanahan dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendorong Peningkatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur itu, Himawan mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, di berbagai daerah. Pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, bandara baru masih terus berlangsung di berbagai daerah. [irp] Selain itu, kata dia, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang layak, pemerintah telah menggagas program pembangunan sejuta unit rumah, yang tujuannya memudahkan masyarakat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau. Semua hal ini membutuhkan ketersediaan tanah yang besar, akan tetapi tanah yang dimiliki oleh pemerintah terbatas. “Di sisi lain, hal ini juga dikarenakan pemerintah hanya menjalankan fungsi land administrator, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sedangkan fungsi eksekutor masih belum ada, sehingga secara de-facto pemerintah tidak dapat mengendalikan ataupun sulit mencari solusi atas permasalahan tersebut,” urai mantan Direktur Utama Perum Perumnas ini. [irp] Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK mengamanatkan pembentukan bank tanah, untuk menjalankan fungsi eksekutor tersebut. “Bank Tanah adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah yang mengelola tanah. Bank Tanah ini berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah,” ujar Himawan. Dalam UUCK Pasal 125 ayat (4), tugas bank tanah yaitu perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah dan pendistribusian tanah. “Pada UUCK, Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah dan reforma agraria,” ungkap Himawan. [irp] Sesuai amanat UUCK, kata Himawan, Kementerian ATR telah menyusun lima RPP sebagai peraturan turunannya. Salah satu dari kelima RPP tersebut adalah RPP Bank Tanah. “RPP ini sudah dibahas secara intens dengan tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan seharusnya sudah terdapat di dalam RUU Pertanahan, apabila kemarin disahkan dan kini diamanatkan oleh UUCK sebanyak 10 pasal,” ujar Sekjen. Pada bagian lain, Ketua Panitia Webinar ATR/BPN Naek Pangaribuan, mengapresiasi partisipasi luar biasa dari Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan jajarannya. Dia berharap, kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan PWI Jaya untuk menyukseskan HPN 2021 terus berlanjut.
Temui Menteri ATR, Apersi Tegaskan Komitmen Dukung Sejuta Rumah
BERITA PROPERTI – Perusahaan pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), tergolong aktif dalam melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, khususnya pemerintah. Hal ini dilakukan, agar Apersi dapat memberikan informasi yang akurat mengenai perumahan sekaligus menerima arahan atau petunjuk dari mereka yang ditemui. Berturut-turut sebelumnya, Apersi sudah menemui Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Ketua MPR Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Bahkan, bersama asosiasi perumahan lainnya, Apersi juga sudah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dan kali ini, Apersi berkunjung dan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan mendiskusikan permasalahan yang terkait. [irp] Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan, Menteri Sofyan Djalil menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Apersi dalam membangun rumah bagi masyarakat menengah bawah (MBR) dalam rangka menyukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. “Bapak Menteri juga menerima masukan dari kami tentang kendala pelaksanaan terkait proses sertifikat saat ini. Apersi juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Menteri beserta timnya yang sudah banyak memberikan kemajuan yang positif dari sisi layanan, meskipun masih ada sejumlah hambatan yang kami temui di lapangan,” ujar Junaidi kepada propertynbank.com. [irp] Dikatakan Junaidi, Menteri Sofyan Djalil juga mendorong untuk melakukan MoU di seluruh kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan Apersi dalam rangka percepatan dan kemudahan pelayanan. Sementara Apersi juga mengusulkan agar segera dibuat aturan atau petunjuk tekni (Juknis) terkait biaya petugas ukur di lapangan sehingga ada standarisasi. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN didampingi okeh Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dan Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan. Sedangkan Apersi diwakili oleh jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan beberapa perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia.
Hapus Pengurusan IMB Yang Rumit, Dorong Saham Properti Makin Menarik
EKONOMI – Harga saham properti mulai bergeliat pada perdagangan pada Rabu (18/9) pagi. Sejumlah regulasi dan kebijakan yang akan diterapkan pemerintah menjadi faktor bergairahnya emiten perusahaan yang bergerak di sektor properti. Salah satunya adalah rencana pemerintah untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dianggap menjadi salah satu penghalang masuknya investasi ke Indonesia. Meningkatnya pergerakan saham properti terlihat dari data pasar pada siang, Kamis (19/9) kemarin. Contohnya harga saham PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) yang menguat 1,27% menjadi Rp 318/unit, saham PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) naik 0,74% ke Rp 680/unit, lalu saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), merangkak naik 0,36% ke Rp 1.410/unit. Sementara sebaliknya, saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPKR) justru anjlok 3,7% menjadi Rp 260/unit. Kemudian disusul oleh PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang masing-masing terkoreksi sebesar 2,02% dan 1,75%. Lalu, saham PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) melemah 0,81% ke Rp 246/unit saham. [irp] Rencana dihilangkannya pengurusan IMB yang diharapkan akan terus meningkatkan sektor properti dan harga saham emiten properti khususnya, disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang & Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam Rapat Koordinasi Kadin Bidang Properti, Rabu (18/9) lalu. Menurut Sofyan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat kesal dengan banyaknya perizinan di Indonesia yang menyebabkan investasi jadi terhambat. Alhasil, perlu ada perubahan paradigma dengan tak terlalu banyak mewajibkan lisensi atau izin, tapi ketat pada penerapan standar. “Yang penting standar. Misalnya, mau bikin gedung silahkan bikin gedung, ini standarnya. Kalau tidak punya standar kita bongkar gedung ini. Ini tanggungjawab,” kata Sofyan. [irp] Selain itu, pada kesempatan yang sama Sofyan juga menyampaikan pemerintah menghapus ketentuan pajak progresif bagi pemilik lahan yang lebih dari satu bidang, dalam RUU Pertanahan. Poin tentang pajak progresif ini sempat menuai protes dari dunia usaha, karena merugikan. Sebelumnya, penerapan pajak progresif ini merupakan bagian dari upaya mengendalikan lahan yang bertujuan agar penggunaan lahan dapat lebih maksimal. Kalau aturan ini diterapkan bagi pengembang, akan memberatkan karena tanah yang sudah dibayarkan pajaknya belum tentu laku dijual. [irp] Lebih lanjut, sejatinya pada Juni pemerintah juga telah memberikan kelonggaran untuk pelaku usaha di sektor properti, yakni memberikan relaksasi atas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dengan menaikkan nilai threshold-nya menjadi di atas Rp 30 miliar. Sayangnya dengan begitu banyak stimulus yang diberikan, pelaku pasar belum sepenuhnya yakin dengan prospek industri properti tahun ini. Hal ini dapat terlihat dari pergerakan saham para emiten pengembang properti yang bervariatif. (Artha Tidar)