APBN Bukan Talangan Bisnis Whoosh
propertynbank.com – Pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cepat menggema dari Jakarta, seolah mengetuk pintu logika fiskal bangsa: “Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian… yang jelas tadi kita bicara infrastruktur, negara akan hadir di situ.” — AHY, 3 November 2025, usai rapat koordinasi infrastruktur. Kata “akan jadi bagian” langsung menimbulkan riuh. Apakah negara akan menalangi utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)? AHY kemudian menambahkan, akan ada sharing responsibility dan burden sharing antara pemerintah dan operator, namun “secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain”. Kalimat yang menggantung itu meninggalkan ruang tafsir lebar—dan potensi moral hazard yang dalam. KCIC: Bukan Pemerintah, Tapi Korporasi Perlu ditegaskan: KCIC adalah perusahaan patungan, hasil kerja sama bisnis-to-bisnis antara BUMN Indonesia dan China Railway Corporation. Ia bukan lembaga negara, bukan badan hukum publik, dan tidak lahir dari perjanjian antar-pemerintah (G-to-G). Baca Juga : Jababeka Rilis New Palm Town House, Tawarkan Peluang Investasi Kos-Kosan Dalam sistem hukum keuangan negara, APBN hanya boleh dipakai untuk kepentingan publik yang memiliki dasar hukum jelas. Sementara KCIC tunduk pada hukum privat: setiap keuntungan dan kerugian adalah tanggung jawab bisnis, bukan rakyat. Maka dan maka jika proyek ini rugi, logika konstitusionalnya sederhana: tanggung jawab itu berhenti di meja direksi, bukan di meja kas negara. Pun demikian, Majelos Pembaca mafhum bahwa BUMN yang tergabung dalam KCIC kini bernaung di bawah holding Danantara, bukan lagi di bawah kendali langsung Menteri Keuangan. Maka dan maka keuntungan dan kerugian menjadi urusan korporasi, bukan fiskal negara. Jika Danantara berhak atas laba saat proyek sukses, maka Danantara pula yang wajib menanggung ketika utang menumpuk. Jangan seperti pepatah bernilai jiwa hukum: tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Tiba di Whoosh hutang swasta dibayarkan? Pepatah hukum itu analog ajaran klasik Donald Black, hukum pro ke kekuasaan. Bak bejana berhubungan, semakin tinggi kekuasaan semakin merunduk hukum. Seruan mendasar opini ini, kedaulatan APBN tidak boleh ditarik masuk hanya karena “Whoosh” adalah dianggapkan proyek strategis nasional. Baca Juga : MJ Group Groundbreaking El Nino Living Tangerang, Harga 700 Jutaan Setara 1 Miliar Strategis? Mungkin ya juga mungkin tidak, lagi. Karena begitulah sifat belieds nan nuansa politis. Tapi itu tidak serta-merta menjadikannya sakral untuk diselamatkan dengan uang publik. Jalan Pikiran Kabinet Dari pernyataan AHY, tampak kabinet sedang mencari formula: bagaimana menjaga reputasi proyek besar tanpa merusak disiplin fiskal. Pemerintah ingin “hadir”, tetapi berhati-hati agar tidak tampak menanggung langsung utang korporasi. Namun setiap kali kata “APBN” disebut tanpa garis batas tegas, publik berhak dag dig dug tanda khawatir: apakah ini awal dari praktik talangan bisnis dengan APBN cq. uang rakyat? Karena bila rel hukum ditekuk demi proyek, maka kecepatan kereta bukan lagi simbol kemajuan—melainkan peringatan. Kedaulatan Fiskal dan Akal Sehat Pasal 23 ayay (1) UUD 1945 menyatakan: semua pengeluaran negara harus berdasar undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata kuncinya: undang-undang (UU), secara terbuka, bertanggungjawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Membayar utang korporasi bukanlah kemakmuran rakyat. Itu hanya kenyamanan segelintir pemegang saham. Dengan UU artinya bukan kesepakatan sektoral. Secara terbuka, artinya ada parrisipasi bermakna bukan di ruang sunyi transparansi publik. Bwratnggubgjawab maknanya: ada akibat hukum. Sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sekelunit elit bisnis. Jika proyek KCIC ini terbukti bermasalah—markup, kesalahan desain, atau pembengkakan biaya—biarkan hukum pidana ekonomi menelusurinya. Jangan jadikan APBN sebagai penutup luka-luka manajerial. Baca Juga: Whoosh : Antara Kebanggaan dan Harga Mahal yang Harus Dibayar Pembaca. Whoosh boleh melaju 350 km/jam menembus Parahyangan, tapi bila akal sehat hukum kita berhenti di stasiun kepentingan, maka bangsa ini sedang meluncur cepat ke jurang ketidakadilan fiskal. Biarkan Danantara bertanggung jawab sebagai korporasi. Biarkan hukum publik berdiri tegak tanpa tunduk pada tekanan proyek. Sebab kemajuan bukan diukur dari kecepatan kereta, melainkan dari keteguhan kita menjaga uang rakyat. Pernyataan ori Menkeu Purbaya Yudi Sadewa tak gunakan APBN untuk membayar hutang Whoosh bukan hanya sikap berani dan konstitusional, tapi taruhan menjaga mandat dan tanggungjawab pada uang rakyat. Untuk tak lagi bermalas-malas pada misi bermartabat ini: “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tabik. **) Muhammad Joni, SH.MH, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Sekjen PP IKA USU, Ketua PB Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI), sikap pribadi
Whoosh : Antara Kebanggaan dan Harga Mahal yang Harus Dibayar
Propertynbank.com – Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, akronim dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal, telah menjadi ikon baru kemajuan teknologi transportasi Indonesia. Namun, di balik kecepatan 350 km/jam dan gemerlap peresmiannya, ada pertanyaan besar yang belum selesai dijawab: apakah semua ini benar-benar sepadan dengan harga yang harus kita bayar sebagai bangsa? Ketika proyek ini pertama kali diumumkan, biaya diperkirakan sekitar Rp 80 triliun. Kini angka itu melonjak hingga lebih dari Rp 114 triliun. Padahal, awalnya pemerintah berjanji proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN. Faktanya, karena tekanan finansial dan potensi gagal bayar, pemerintah akhirnya turun tangan menanggung sebagian risiko. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa proyek yang disebut-sebut “tanpa beban negara” ternyata justru menyisakan beban ekonomi yang nyata. Sejumlah kalangan menilai, proyek ini lebih didorong oleh ambisi politik dan prestise dibanding kebutuhan mendesak masyarakat luas. Harga tiket kereta cepat berkisar antara Rp 150.000–Rp 350.000, relatif tinggi bagi masyarakat menengah bawah. Ironisnya, jalur Jakarta–Bandung sudah memiliki tol Cipularang dan kereta Argo Parahyangan yang lebih murah dan fleksibel. Maka wajar jika muncul pertanyaan: Baca Juga : Hudson Square Mulai Dibangun, Ikon Baru Gaya Hidup Urban di Paramount Gading Serpong Siapa sebenarnya yang diuntungkan oleh proyek ini? Apakah rakyat, atau hanya kalangan tertentu yang bisa menikmati kemewahan dan kenyamanan berkecepatan tinggi? Sementara itu, kebutuhan akan transportasi massal di daerah lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, masih jauh dari layak. Di sinilah muncul paradoks pembangunan: kecepatan di Jawa, ketertinggalan di luar Jawa. Di Balik Kritik Whoosh, Ada Harapan Namun, tidak adil jika kita hanya menilai Whoosh dari sisi negatif. Di tengah segala kritik dan pembengkakan biaya, proyek ini tetap menyimpan nilai strategis jangka panjang. Pertama, transfer teknologi dan peningkatan SDM. Ratusan insinyur Indonesia kini memahami teknologi perkeretaapian cepat, sesuatu yang tak ternilai untuk masa depan transportasi nasional. Baca Juga : Diikuti 180 Ilmuan Cilik, Danamon Dukung Kreativitas Anak Di Gramedia Science Day 2025 Kedua, efisiensi waktu dan integrasi ekonomi. Perjalanan Jakarta–Bandung kini hanya 36–45 menit. Jika diikuti dengan tata kelola kawasan stasiun yang produktif, efek domino ekonomi bisa luar biasa, dari pariwisata, properti, hingga logistik. Ketiga, landasan untuk ekspansi masa depan. Proyek ini adalah langkah awal menuju rencana besar kereta cepat Jakarta–Surabaya. Bila direncanakan matang dan efisien, manfaatnya bisa terasa di seluruh Pulau Jawa. Harga Mahal Sebuah Peradaban Tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Namun, kemajuan sejati bukan hanya soal kecepatan infrastruktur, melainkan kecepatan belajar dari kesalahan. Indonesia membayar mahal untuk proyek ini, bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan kepercayaan publik dan harapan akan tata kelola yang transparan. Whoosh akan tercatat dalam sejarah sebagai simbol ambisi bangsa. Tapi sejarah juga akan menilai: apakah proyek ini menjadi tonggak kemajuan, atau justru monumen dari kebijakan yang terlalu tergesa. Yang jelas, kita tidak boleh berhenti hanya pada kebanggaan simbolik. Kini saatnya memastikan Whoosh tidak hanya cepat di rel, tapi juga cepat memberi manfaat nyata bagi rakyat. Refleksi Sebuah Keputusan Kereta Cepat Whoosh memang bukan sekadar proyek transportasi, ia adalah cermin tentang bagaimana bangsa ini mengambil keputusan besar. Apakah dengan kalkulasi matang, atau hanya karena ingin terlihat hebat di mata dunia. Waktu memang bisa dihemat, tapi kebijakan yang tergesa bisa membuat kita kehilangan arah. Semoga kecepatan Whoosh juga diimbangi dengan kebijaksanaan yang tak kalah cepat.
Kelalaian Langkah adalah Maut, Notice! Dance with The Whoosh
Propertynbank.com – ‘Fihi ma fihi’. Dipinjam dari advis sufi al-Rumi. Relevan dengan opini Dr. Chazali Husni Situmorang. Yang membuka tabir. Yang mengisyaratkan getir. Seakan hendak menganjurkan advis apa adanya. Tuan guru al-Chazali Situmorang mengucapkan ini: Ada Apa dengan (Uang) Whoosh (AADW)? Nun, zaman nan jauh sebelum AADW, “Fihi ma fihi” (فیه ما فیه) secara harfiah berarti: “Di dalamnya ada apa yang ada di dalamnya” atau “Inilah apa yang sesungguhnya”. Ternyata oh ternyata, di rel kereta cepat, ada lubang dalam yang belum tumpat. Ketika tiba masa, terkuak dari Luhut Binsar Pandjaitan, sang panglima proyek strategis, yang bicara tentang restrukturisasi utang raksasa KCIC Whoosh. Maka tetiba datang usulan Keppres penyelamat utang Whoosh. Aroma politik dan ekonomi langsung menegang tinggi. Fihi ma fihi prospek relasi Cina-Indonesia. Bukan sekadar rel baja, tapi rel kuasa dan rel kebijakan tentang kedaulatan dari utang yang kini berpotongan di bawah sorotan tajam mata rakyat yang tersisih tiket ekstra mahal KCIC Whoosh. Dr. Chazali Situmorang menulis advis kebijakan publik yang padat dan lugas berikut ini: “Prabowo jangan gegabah”. Itu bukan sekadar nasihat — namun itu peringatan keras dari nurani publik: “Jangan ulangi jebakan Batman kedua.” Baca Juga : Konsisten Dalam Tata Kelola Dan Manajemen Risiko, Danamon Raih Penghargaan Top GRC Awards 2025 Sebab, yang pertama sudah mengguncang: proyek konon oh konon kebanggaan yang berlari cepat iki, tapi menanggung utang yang lebih melaju cepat lagi. Whoosh Tak Transparan Utang Whoosh bukan sekadar angka di laporan. Namun ibarat predator fiskal yang menari bersama Whoosh, “dance with the whoosh”; di antara lakonan kementerian, BUMN, dan Cina Tiongkok. Jika menggerus fiskal keuangan negara pun perekonomian negara, sungguh ini utang yang tak keren. Terkuak, Fihi ma fihi, biayanya melonjak dari Rp86 triliun menjadi lebih dari Rp113 triliun, sementara “abc-xyz” justifikasi ekonomi KCIC tak pernah benar-benar dijelaskan terbuka kepada nalar publik. Kalau-lah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres ataupun Keprres tanpa audit terbuka dan tanpa due diligence, maka iki seakan sedang menandatangani “surat peringatan politik” kepada dirinya sendiri. Jangan sampai rakyat hanya mendapat desis suara kereta, tapi bukan ambis pada suara kebenaran. NMM: Negara, Modal, dan Moral Dalam gurindam ekonomi negeri, baitnya berbunyi: Jika utang tak disertai niat, maka rakyatlah yang jadi sekat. Jika proyek dikejar citra, maka negara terjerat di pita merahnya. Baca Juga : Paramount Land Rilis Maggiore Fresh Market, Destinasi Komersial Gading Serpong Makin Lengkap Strukturisasi utang Whoosh bukan sekadar soal bayar bunga atau restrukturisasi tenor — tapi soal keberanian menjaga NMM yang berdimensi sensitif publik dan aroma politik. Apakah Negara tunduk pada tekanan modal juncto investor dan diplomasi ekonomi luar negeri, atau berdiri tegak di atas kepentingan rakyat sendiri? Persimpangan Nurani Presiden Prabowo kini berada di persimpangan: antara berkenan pada kontinuitas kebijakan Jokowi dan komitmen moralnya pada negara, rakyat, dan panggilan moral publik. Jika slip fi gegabah menerbitkan beleids Perpres penyelamatan, maka situasi iti bukan sedang menyelamatkan laju ekonomi, tetapi sedang mengabadikan beban skala raksasawi nan tak ringan seperti biji sawi. Presiden Prabowo yang dikenal publik bukan sebagai Presiden yang mudah dipengaruhi elite. Namun, politik utang kerap lihai membungkus dirinya dalam jargon nation building. Padahal, nation building tanpa integritas fiskal adalah nation drowning — tenggelam dalam beban yang diwariskan. Epilog: Gurindam di Rel Cepat Jangan biarkan rel jadi tali. Yang mengikat leher negeri sendiri. Utang bukan dosa berlimut, tetapi kelalaian berulang adalah maut. Baca Juga : Arab Saudi Luncurkan Proyek Pintu Raja Salman Seluas 12 Juta m2 di Samping Masjidil Haram Presiden Prabowo, tegakkan kedaulatan fiskal. Jangan terjebak di jebakan yang sama dalam hal ikhwal. Karena rakyat pemilik kedaulatan fiskal konstitusional, bukan penumpang “bangku tempel” nan fakir akal. Fihi al-Chazali Husni Situmorang sudah benar, bahwa Presiden Prabowo mesti mengendalikan derap kebijakan nan berdampak panjang. Maka dan maka, kudu pause before signature. Jangan sampai Keppres menjadi Krisis Presiden. Utang Whoosh harus dibedah secara transparan, bukan diselundupkan dalam regulasi-cum-policy yang beraroma penyelamatan elite. Bedah dan telaah lebih dalam lagi: Ada Apa dengan (Utang) Whoosh? Karena oh karena pada akhirnya, sejarah tidak menulis siapa yang cepat, akan tetapi menorehkan stase sejarah bahwa Presiden Prabowo tabah, loyal dan jujur di rel kebenaran. Menjadi Presiden RI ke-8 yang bernazar membuat kebijakan besar agar rakyat tersenyum lebar. Tabik. Penulis : Adv. Muhammad Joni, SH., MH., Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia
Didukung Whoosh, SMRA Hadirkan Mal Baru di Summarecon Bandung
Propertynbank.com – Dalam waktu dekat, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan membuka pusat perbelanjaan atau mal baru di Bandung. Summarecon Mall Bandung, yang terletak di kota terpadu Summarecon Bandung, menjadi properti ritel ke-6 yang dimiliki oleh perusahaan ini. Saat ini, Summarecon Agung (SMRA) telah mengelola lima pusat perbelanjaan, yaitu Summarecon Mall Kelapa Gading, Summarecon Mall Serpong, Summarecon Mall Bekasi, Samasta Lifestyle Village di Bali, dan Summarecon Villaggio di Karawang yang baru saja dibuka pada awal Oktober 2023. Manajemen Summarecon Agung menyatakan dalam keterangan resmi bahwa Summarecon Mall Bandung akan menawarkan lebih dari 30 tenant food & beverage (F&B) dan hiburan. Baca Juga : Summarecon Boyong 3 Penghargaan Award Di FIABCI Indonesia 2023 Mal terbaru ini menyajikan pengalaman berbelanja yang segar dengan suasana rekreasi dan tempat nongkrong semi outdoor di tengah udara sejuk Kota Bandung. Konsep alfresco dining di area Downtown Walk menambahkan daya tarik unik pada mal tersebut. “Untuk memenuhi kebutuhan perumahan di kawasan Bandung Timur, kami melengkapi fasilitas di Summarecon Bandung seperti Sekolah Islam Al Azhar dan Science Techno Park ITB. Dari segi bisnis hingga fasilitas komersial ada Setiabudhi Supermarket dan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada 18 Januari nanti, kami akan mulai membuka Summarecon Mall Bandung,” ungkapnya mengutip dari Ekonomi Bisnis pada Rabu, (10/1/2023). Manajemen Summarecon Agung (SMRA) yakin bahwa kehadiran Summarecon Mall Bandung akan berdampak positif secara ekonomi pada Kota Bandung, terutama di wilayah Bandung Timur. Salah satu dampaknya adalah penyerapan tenaga kerja lokal dan dukungan terhadap industri kreatif di kota tersebut. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2,45 juta jiwa, dengan dominasi kelompok usia produktif. Pemilihan Bandung Timur sebagai lokasi pusat perbelanjaan keenam milik Summarecon bukan tanpa alasan. Kawasan ini telah menarik perhatian karena sejumlah proyek infrastruktur massif, termasuk jaringan transportasi seperti Jalan Tol Cipularang, Tol Padaleunyi, dan jalan arteri. Baca Juga : Summarecon Crown Gading Hadirkan Viola Residence, Rumah 3 Lantai Harga Mulai 1 Miliaran Sejak 2 Oktober 2023, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh sudah beroperasi, setelah 7 tahun dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan Bandung Timur juga terkait dengan pengembangan kawasan Gedebage. Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khusus untuk kawasan Gedebage, yang diharapkan menjadi pusat kota kedua setelah alun-alun di Jalan Asia Afrika. Perubahan dalam rencana pembangunan Gedebage disesuaikan dengan program Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Selain itu, infrastruktur lain yang akan segera dibangun di Bandung Timur adalah Tol Garut–Tasikmalaya–Cileunyi (Getaci) sepanjang 108 km juga akan dibangun jalan tol dalam kota atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dari Gedebage hingga Ujungberung untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Tol dalam kota ini akan menghubungkan Tol Getaci dengan jaringan tol dalam Kota Bandung. “Kami sediakan shuttle bus dari stasiun Tegalluar yang merupakan stasiun akhir kereta cepat menuju Summarecon Mall Bandung [Summaba] yang beroperasi setiap hari,” tulis manajemen SMRA. Kontribusi Terhadap SMRA Sebelumnya, Presiden Direktur Summarecon Agung (SMRA) Adrianto P. Adhi, menyatakan bahwa penambahan operasional Summarecon Mall Bandung akan membawa perubahan dalam komposisi pendapatan perusahaan, terutama dari sisi pendapatan berulang atau recurring income. Ia berharap bahwa ketika mal ini dibuka nanti, tingkat okupansi atau keterisian tenant di Summarecon Mall Bandung dapat mencapai 70% hingga 75%. Baca Juga : Summarecon Crown Gading Hadirkan 2 Destinasi Kuliner dan Bisnis Terbaru “Kami saat ini masih fokus bagaimana membuat Summarecon Mall Bandung ini ramai dikunjungi nantinya. Karena kalau sudah berjalan dan ramai tentu sudah pasti akan menambah perolehan recurring income. Mal di Bandung yang dimana segmen marketnya beda seperti di kawasan Jakarta. Harapan kami ini sukses,” tuturnya. Adrianto juga yakini prospek bagi pusat perbelanjaan juga masih akan terus membaik dengan terkendalinya pandemi Covid-19. (Nabilla Chika Putri)
Problematika Membangun Transportasi Publik Yang Efektif di Indonesia
Propertynbank.com – Adanya transportasi publik yang efektif dan berkualitas sering dianggap sebagai ciri khas negara maju. Namun, hal tersebut bukan pekara mudah untuk dilakukan karena saat ini dihadapi oleh paradoks transportasi publik. Di satu sisi, negara maju sering diidentikkan dengan sistem transportasi publik yang efektif dan berkualitas tinggi, seperti yang dapat ditemukan di Singapura, Hong Kong, Seoul, Tokyo, London, dan New York. Tetapi di sisi lain, membangun dan mengelola sistem transportasi yang baik memerlukan investasi besar. Biasanya, negara-negara yang sudah maju ekonominya, seperti yang disebutkan diatas, lebih mampu mengakses sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur. Baca Juga : Siap-siap ! Semua Moda Transportasi Di Jabodetabek Akan Terintegrasi Kita mengetahui bahwa proyek infrastruktur membutuhkan modal awal yang signifikan, biasanya didanai melalui anggaran pemerintah (APBN), pinjaman, partisipasi sektor swasta, atau kombinasi dari ketiganya. Capital expenditure (capex) menjadi unsur yang sangat penting untuk memulai suatu proyek. Seperti proyek MRT Jakarta fase 1 dan 2 yang masing-masing memakan biaya hingga Rp 16 triliun dan Rp 25,3 triliun. Dibandingkan dengan APBD Provinsi DKI Jakarta (perubahan) yang mencapai Rp79,5 triliun, dapat kita lihat bahwa jumlah tersebut merupakan angka yang sangat besar. Faktanya, satu proyek infrastruktur di Jakarta saja sudah melebihi setengah dari total APBD. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pembangunan infrastruktur memang bisa menjadi sangat tinggi, dan pemerintah harus mengalokasikan sejumlah besar dana untuk memulai dan menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Setelah proyek infrastruktur berjalan, biaya operasional (operating expenses atau opex) menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dan efisiensi proyek tersebut. Opex memainkan peran penting dalam menjaga dan mengoperasikan proyek infrastruktur, terutama dalam konteks transportasi publik yang memiliki waktu horizon yang panjang. Baca Juga : Hunian Yang Mudah Aksesnya Dan Dekat Transportasi Makin Diminati Apalagi proyek infrastruktur transportasi memiliki waktu horizon yang sangat panjang, ada jumlah minimum penumpang yang harus didapat dan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Maka tidak heran jika perjalanannya, opex bisa jauh melampaui capex. Seperti opex MRT Jakarta fase 1 pada 2021 yang mencapai Rp 669,05 miliar. Sehingga tidak heran jika transportasi publik massal umumnya selalu disubsidi. Mengutip dari ekonomi bisnis, di Britania Raya, 69% mobilitas masyarakatnya dilakukan menggunakan bus dan transportasi publik (2021). Meski pengguna transportasi publik sangat tinggi, pada 2022, Transport for London (TfL) hanya bisa mendapatkan pendapatan berbasis penjualan tiket (farebox income) sebesar £4,3 juta. Sementara beban biaya (cost expenditure) mereka sebesar £8,5 juta. Mereka mendapatkan subsidi dan grant funding sebesar £5,8 juta atau sekitar 68% dari biaya yang mereka keluarkan. Di Singapura, tahun 2022 bus dan kereta di sana telah mengangkut rata-rata 6,4 juta orang setiap harinya. Sekitar 2,7 di antaranya adalah pengguna mass rapid transit (MRT). Meskipun operator MRT Singapura mendapatkan pemasukan senilai $645 juta, mereka tetap disubsidi oleh pemerintah sebesar $200 juta pada tahun 2022. Baca Juga : Jababeka Jajaki Helikopter Sebagai Moda Transportasi Selain itu, pemerintah juga masih memberi subsidi untuk layanan bus dan kereta mencapai $2 miliar per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa, semaju apapun transportasi publik suatu negara, subsidi tetap diperlukan. Pendapatan Non Tarif Transportasi Publik Selain bergantung pada subsidi, keberlanjutan proyek infrastruktur di masa depan juga sangat terkait dengan pendapatan nontarif (non farebox income). Dengan skema pricing apapun, kapasitas dan trayek maksimum selalu memiliki batasan, sementara kreativitas pengelola dalam menghasilkan pendapatan dari sumber selain tiket, dalam teori, tidak memiliki batas. Pendapatan non farebox ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pengembangan transit oriented development (TOD), pembayaran digital, periklanan, dan hak penamaan stasiun (naming rights). Namun, walaupun kreativitas dalam menggaet pendapatan non farebox dan dukungan subsidi sudah terpenuhi, itu tidak menjamin bahwa transportasi publik akan diminati secara luas. Baca Juga : Solusi Masalah Transportasi, TOD Juga Jadi Peluang Investasi Sebagai contoh, meskipun Jakarta memiliki kereta rel listrik, Transjakarta, MRT, dan LRT yang melayani total 19,63 juta orang setiap harinya, pangsa pasar transportasi publik hanya mencapai 10,29% pada tahun 2022. Dari sisi permintaan, selama biaya transportasi publik masih lebih tinggi dibandingkan biaya sepeda motor, sebagian masyarakat cenderung memilih opsi kedua. Dengan penetrasi yang masif dalam penjualan dan pembiayaan sepeda motor, yang mencakup 84,54% dari total kendaraan pada tahun 2021, perjalanan menuju transportasi publik menjadi semakin sulit. Hal ini menimbulkan tantangan, terutama karena Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. (Nabilla Chika Putri)
Wow ! Penumpang Whoosh Tembus 1 Juta Orang Dalam Dua Bulan
Propertynbank.com – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat, kereta cepat Whoosh sudah melayani 1.028.216 penumpang selama 2 bulan beroperasi komersial, sejak tanggal 17 Oktober hingga 25 Desember 2023. Jumlah penumpang tertinggi yang dilayani dalam satu hari mencapai 21.500 penumpang, termasuk juga pada masa libur akhir tahun yang sedang berlangsung saat ini. Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, pencapaian ini memperlihatkan bahwa tingginya minat masyarakat akan transportasi umum yang modern dan andal di Indonesia dengan efisiensi waktu tempuh dan kenyamanan. “KCIC berterima kasih kepada seluruh penumpang Whoosh dan ini menjadi salah satu motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” ujar Dwiyana, dikutip CNBC, Rabu (27/12/2023). Baca Juga : Kereta Cepat Jakarta Surabaya Sedang Dikaji, Jarak Tempuh Hanya 2 Jam Survey menunjukan, sebanyak 48% penumpang Whoosh sebelumnya adalah pengguna mobil pribadi. Sehingga dapat dikatakan jika adanya Whoosh berhasil membantu program pemerintah dalam mengalihkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi umum yang lebih aman dan ramah lingkungan. “Dengan tersedianya fasilitas yang baik dan layanan yang efisien, masyarakat semakin memilih transportasi umum seperti Whoosh, sehingga berkontribusi terhadap berkurangnya ketergantungan pada mobil pribadi,” kata dia. Selain itu, keberhasilan dalam 1 juta penumpang ini juga menjadi salah satu bukti jika kereta cepat Whoosh telah mendapat kepercayaan masyarakat dan menjadi moda transportasi pilihan untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Sejak beroperasi hingga menjelang pergantian tahun, operasional Whoosh berjalan lancar dan mencapai zero accident. Menurut Dwiyana, para petugas yang bekerja telah melakukan SOP dengan baik agar kualitas pelayanan kepada penumpang bisa terjaga. KCIC terus berkomitmen untuk dapat tetap meningkatkan pengalaman penumpang Whoosh baik di stasiun maupun selama dalam perjalanan. Berbagai masukan penumpang selalu menjadi perhatian bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada layanan kereta cepat Whoosh. Baca Juga : Kereta Cepat Jakarta Bandung Dorong Pertumbuhan Bisnis Properti, Ini Buktinya ! “Mencapai 1 juta penumpang hanya dalam waktu dua bulan merupakan bukti tingginya kebutuhan akan transportasi umum yang modern dan andal di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap penumpang yang telah memilih Whoosh,” tambahnya. KCIC, juga dikatakan akan terus memberikan pelayanan tebaik untuk memastikan Whoosh tetap menjadi pilihan utama untuk perjalanan masyarakat antara Jakarta dan Bandung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut berbicara terkait capaian Kereta Cepat Whoosh. Budi mengatakan, animo yang tinggi dari masyarakat menandakan kereta cepat sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Dia mengungkap, Kereta Cepat Whoosh hadir untuk menjawab kebutuhan konektivitas antarwilayah yang cepat, aman, selamat, dan nyaman. Menurut dia, dengan adanya kereta cepat tentu menempatkan Indonesia melaju sejajar dengan negara maju. Transformasi dan inovasi yang telah diupayakan, kini telah dinikmati manfaatnya secara nyata. “Alhamdulillah, animo masyarakat untuk menggunakan kereta cepat sangat tinggi,” kata Budi Karya dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023). Baca Juga : Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Diperkirakan Mulai Rp 300 Ribu Ia menambahkan, kehadiran kereta cepat tidak hanya memenuhi kebutuhan bertransportasi, tetapi juga memberikan efek berganda lainnya. Beberapa efek berganda tersebut diantaranya menumbuhkan titik-titik ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan, adanya alih teknologi yang dapat meningkatkan kualitas SDM nasional. Budi Karya juga mengapresiasi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator kereta cepat atas capaian ini. Dia berharap pelayanan yang diberikan ke depannya akan semakin baik. “Saya juga berterima kasih atas kepercayaan dari masyarakat yang telah menggunakan WHOOSH. Naik WHOOSH lebih cepat, tidak macet di jalan, dan mengurangi polusi,” katanya. Whoosh Mudahkan Mobilitas Beberapa dampak adanya kereta cepat Whoosh saat ini dapat dirasakan adalah, yang pertama peningkatan Mobilitas. Kereta cepat dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, menghubungkan kota-kota besar dan daerah-daerah yang terpencil dengan lebih efisien. Kedua peningkatan ekonomi. Infrastruktur kereta cepat dapat memberikan dorongan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan konektivitas antarwilayah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Baca Juga : Penting ! Pemetaan Dampak Pembangunan Kereta Cepat Ketiga, penurunan kemacetan kendaraan pribadi. Dengan menyediakan alternatif transportasi yang cepat dan efisien, kereta cepat dapat membantu mengurangi tekanan pada jalan raya dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Keempat ramah lingkungan. Dibandingkan dengan transportasi pribadi, kereta cepat memiliki potensi untuk menjadi opsi yang lebih ramah lingkungan jika menggunakan sumber energi yang bersih. Kereta Cepat WHOOSH merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan rute Jakarta-Bandung dan melayani empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. (Nabilla Chika Putri)
Kereta Cepat Jakarta Surabaya Sedang Dikaji, Jarak Tempuh Hanya 2 Jam
Propertynbank.com – Melanjutkan sukses Whoosh rute Jakrta Bandung, pemerintah juga akan mengembangkan Kereta Cepat Jakarta Surabaya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan kereta cepat tersebut, waktu tempuh Jakarta – Surabaya hanya berkisar 2 jam. Ia juga menambahkan dengan semakin panjang jarak, maka akan semakin ekonomis. “Tentu, dengan keterbatasan APBN, kita bisa lakukan dengan creative financing-nya. Ada investor yang menghubungkan dari Jakarta sampai ke Surabaya. Nanti kami bersama-sama yang memprakarsai, melakukan desain, engineering, lalu kita berikan tender dan mereka yang terbaik yang akan menjadi pemenangnya,” katanya mengutip dari detik.com. Budi melihat dengan kehadiran kereta cepat Jakarta Surabaya dapat membantu pergerakan ekonomi masyarakat. Selain itu, ia juga mencontohkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah beroperasi, bisa menjadi bukti kepuasan langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Baca Juga : Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Diperkirakan Mulai Rp 300 Ribu “Tentu makin panjang dari kereta cepat ini makin ekonomis. Bisa dibayangkan bahwa jarak Jakarta-Surabaya yang 900 km itu bisa dicapai kira-kira 2 jam. Jadinya tindakan kompetitif dibandingkan dengan tindakan dan oleh karenanya, konsep creative financing akan kita lakukan,” jelas Budi. Budi menambahkan, Whoosh (kereta cepat) Jakarta-Bandung sudah sukses. Artinya, masyarakat puas dengan pelayanannya, teknologinya juga mungkin relatif canggih dibanding kendaraan lain. “Kereta cepat Jakarta Surabaya ini, memang akan mulai letakkan dasar-dasar itu dan akan coba membuka karena memang kita sudah mengalami bagaimana susah dan mudahnya pembangunan, mendesain, membebaskan tanah, menginstal, mengoperasikan, mengkomunikasikan kepada masyarakat, sehingga next itu kita insyaallah bisa dilakukan,” tambahnya. Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) mengatakan, pemerintah bersama China tengah mengkaji pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya. Menurutnya, kajian itu membutuhkan waktu lebih dari dua pekan. Pasalnya hal itu menyangkut dengan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) maupun pendaan dari transportasi tersebut. “Jadi kita baru mulai kesepakatan dengan pihak cina untuk memulai join study itu tapi butuh waktulah enggak mungkin 2 Minggu. Tapi kita sebagai BUMN join study bersama China untuk kita lihat feasibility maupun cost projek secara keseluruhan,” kata Tiko. Tiko mengatakan hal tersebut juga nantinya akan mengarah pada untung rugi untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Kajian Kereta Cepat Jakarta Surabaya Wacana proyek Whoosh berlanjut sampai Surabaya sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu. Guru Besar Transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Sutanto Soehodho pun mengingatkan soal kebutuhan proyek tersebut. “Hal yang sangat kritis melanjutkan kereta cepat dari Bandung adalah jika terjadi kegagalan dalam prediksi kebutuhan dari kereta itu sendiri,” kata Sutanto Sutanto mengatakan jika kebutuhan tidak hanya dalam konteks besarnya jumlah penumpang, tapi juga bagaimana nilai perekonomian kereta cepat itu. Contohnya, jika kereta cepat ini dimaksudkan untuk perjalanan bisnis, mungkin harus dipertimbangkan apakah sistem teknologi komunikasi (Information and Communication of Technology/ICT) tidak menggantikan sepenuhnya perjalanan tersebut. Baca Juga : Kereta Cepat Jakarta Bandung Dorong Pertumbuhan Bisnis Properti, Ini Buktinya ! Ia juga menambahkan bisnis lebih banyak didasari oleh data dan informasi melalui ICT. “Semuanya dapat dilakukan dengan cepat dalam ruang dan waktu, bahkan lebih cepat daripada kereta cepat,” kata Sutanto. Berbagai faktor lain terkait trase yang melalui beberapa kota serta kondisi topografi dan geografi juga sangat kritis. “Untuk menentukan nilai keekonomian, biaya pembangunan serta biaya operasi dan perawatan yang berkelanjutan,” katanya. Pemerintah perlu untuk memastikan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya didasari studi kelayakan teknis dan finansial serta ekonomi yang baik dan benar karena biaya pembangunan yang besar serta teknologi yang tinggi, maka Indonesia tentu membutuhkan dukungan dari asing. Pemerintah harus memastikan dukungan tersebut, terutama bantuan keuangan yang optimal, dengan equity, interest atau bunga yang tidak terlalu membebani. Termasuk penyertaan alih teknologi yang adil, pendampingan teknis yang tidak menciptakan ketergantungan, peran serta sumber daya manusia lokal yang maksimal. “Serta berbasis pada skema kerja sama yang saling menguntungkan. Pembangunan kereta cepat di India dan Taiwan, yang juga mendapat pinjaman luar negeri serta pendampingan, dapat dijadikan referensi yang baik,” kata Sutanto.